Kementerian Kesehatan bersama sejumlah lintas kementerian, diantaranya Kemenpupera, Kemenhub, dan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Perindustrian menargetkan pada tahun 2019 mendatang semua masyarakat sudah akan menikmati akses sanitasi dan air minum (universal akses).
Universal akses ini adalah kesepakatan bersama pemerintah Indonesia terhadap pemenuhan air minum dan sanitasi nasional.
Hal tersebut dikatakan Direktur Kesehatan Lingkungan, Imran Agus Nurali dalam temu media, Jumat 17 Maret 2017 di Kantor Kemenkes, Jakarta.
Dalam pemenuhan akses tersebut, masyarakat juga dihimbau agar selalu menjaga sumber air dengan tidak mencemarinya, baik berupa limbah dan BAB sembarangan yang bisa mempengaruhi kualitas air.
Mengusung 5 pilar, lanjut Imran, yakni stop BAB sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah, dan terakhir pengelolaan limbah cair rumah tangga.
“Kalau ada satu saja dari 5 pilar diatas,maka akan mempengaruhi kualitas air dirumah yang biasa digunakan untuk minum,” tutur Imran.
Sebenarnya lebih dari setengah kepala keluarga di Indonesia telah mendapatkan sanitasi yang bersih. Namun, sekira 30 persen sisanya masih menjadi PR dari pemerintah.
“Bila dilihat di STBM Smart saat ini sanitasi yang layak di Indonesia 68,06 persen KK se-Indonesia. Sementara desa dan kelurahan yang stop buang air besar ini masih sekira 8429 dari total 82 ribu desa,” jelas Imran.
Ditambahkan Direktur Perkotaan Bappenas, Eko Widji, target 100 persen masyarakat tersentuh sanitasi dan air minum pada 2019 mendatang adalah tugas bersama dengan didukung dari masyarakat itu sendiri.
“Strategi yang utama adalah bagaimana mengubah kebiasaan buruk masyarakat. Jika perilaku sudah bisa dikendlikan, maka secara 15 persen program pemenuhan sanitasi dan air minum akan terbantu, seperti pembangunan pisik, pendanaan, dan evaluasi monitoring,” jelasnya.
