Sabtu, 24 Februari 2018, Kesmas-ID menyelenggarakan acara Diskusi Online via Grup Whatsapp, dengan tema “Akreditasi Puskesmas 2019? Siapa Takut! Part I: How to Start?”
Ya, ini merupakan diskusi online pertama Kesmas-ID yang mengangkat tema seputar Akreditasi Puskesmas. Tentu akan ada kegiatan serupa dengan tema bahasan yang berbeda dan pastinya narasumber yang berbeda pula.
Kegiatan diskusi online kali pertama ini, menghadirkan Narasumber yang luar biasa, yakni Gede Krisna Udiana, SKM, ASN asal Pemkab Bangli, Propinsi Bali, penempatan di UPT Puskesmas Kintamani 1, sebagai PJ UKM Esensial, sekaligus sebagai anggota Tim Pendamping Akreditasi FKTP Kab. Bangli, khusus menangani Pokja Admen. Bli Krisna menyampaikan materi seputar Kunci Keberhasilan Akreditasi Puskesmas.
Dan narasumber kedua, yakni Tim Pencerah Nusantara Poto Tano Sumbawa Barat, yang berbagi pengalaman sehingga bisa mendapat predikat Akreditasi Paripurna pada tahun 2017 lalu. Tim ini terdiri dari: drg. Fatmasari Purba; dr. Sri Rahmani Dewi; Ns. Tania Khaerunnisa, S. Kep; Ririh Citra Kumalasari, SKM; Riki Ramdani, S. Sos; Aprillia Indah Fajarwati, A. Md. Keb.
Tak kalah hebat tentunya, Moderator acara diskusi ini yaitu Nurmalasari, SKM, wanita hebat alumni FKM Universitas Airlangga yang saat ini bekerja di Center for Indonesia’s Strategic Development Intitiatives (CISDI) sebagai Research and Development Officer. Juga Alumni Pencerah Nusantara Angkatan 3 Penempatan Mentawai.
Nah, bagi anda rekan-rekan pembaca yang terlewat, atau tidak sempat mengikuti diskusi kemarin, berikut ini kami informasikan materi yang disampaikan oleh para narasumber, dan juga anda bisa mengikuti semua diskusi yang terjadi selama kegiatan tersebut. Semoga bermanfaat!
PENJELASAN MATERI NARASUMBER PERTAMA:
GEDE KRISNA UDIANA, SKM
Halo, selamat siang!
Terimakasih untuk perhatian yang sangat luar biasa terkait materi Akreditasi Puskesmas.
Siang ini saya akan coba paparkan singkat apa saja esensi dari masing-masing Bab pada Pokja Administrasi Manajemen (Bab 1, 2 dan 3) dan Pokja UKM (Bab 4, 5 dan 6).
Pada Bab 1 kita akan diajak untuk melihat Proses Manajemen Puskesmas (P1, P2 dan P3) secara mendalam, apa saja hal-hal esensial di dalamnya.
Bagaimana, misalnya, proses perencanaan (P1) Puskesmas harus berdasarkan pada kebutuhan masyarakat yang diidentifikasi, dianalisis dan ditentukan akar masalah yang menjadi prioritas.
Disini mungkin tidak jarang kita temui bagaimana beberapa Puskesmas mengadakan perencanaan tidak sesuai dengan siklus yang dijelaskan juga dalam PMK no. 44 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.
Penekanan pada bahasan ini adalah bagaimana Puskesmas mampu menunjukkan pemahaman terkait proses perencanaan ini yang akan ditelisik melalui mekanisme RWODS oleh surveyor.
Pada Bab II mengacu pada penataan spesifik sumber daya yang ada di Puskesmas yang sering disingkat menjadi “DOA” (Dana, Orang, Alat).
Terkait Alat, misalkan, bagaimana Puskesmas harus membuat daftar inventaris sarana dan prasarana, alat medis dan non medis yang ada di Puskesmas, mendata statusnya (siap pakai, rusak ringan, rusak berat, dsb.) berikut rencana kegiatan perawatan dan pemeliharaannya. Yang kesemua kegiatan ini (penatakelolaan sumber daya Puskesmas) ditujukan untuk implementasi beragam kegiatan yang menjadi fungsi Puskesmas dengan sebaik mungkin.
Bab III spesifik menjabarkan tentang Mutu Puskesmas. Berbicara tentang mutu, berbicara tentang kesesuaian dengan standar peraturan dan perundangan yang berlaku dan bagaimana upaya Puskesmas dalam mewujudkan hal tersebut, baik dari segi pemenuhan sumber daya maupun tata kelola sumber daya tersebut.
Nah kemudian jika kita telisik isi dari Bab 1 akan selaras dengan isi Bab IV, isi Bab II akan selaras dengan isi Bab V, dan isi Bab III akan selaras dengan isi Bab VI.
Hal ini berarti perbaikan Manajemen Puskesmas harus menjadi kegiatan yang dilakukan secara sistematis oleh seluruh staf Puskesmas, baik administrasi maupun pelaksana kegiatan UKM.
Hal yang spesifik menjadi tujuan pelaksanaan Akreditasi Puskesmas adalah penerapan manajemen mutu yang menjamin pelayanan kesehatan primer dapat bermanfaat dalam peningkatan status kesehatan masyarakat.
Terkait hal tersebut, kinerja Puskesmas diwajibkan untuk selalu selaras dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan standar yang mengatur pelaksanaan kegiatannya, sehingga apa yang menjadi tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Mudah saja bagi kita untuk memahami sebatas teori, tantangannya adalah bagaimana kita “mengkondisikan” agar staf di Puskesmas mampu memiliki pemahaman yang “selaras” sehingga perbaikan sistem manajemen mutu tersebut bisa kita lakukan secara berkesinambungan.
Sekian pemaparan singkat (semoga tidak terlalu singkat) ini, lebih lanjut mari kita bahas dalam sesi diskusi ini.
~ Bli Krisna ~
Download File Materi Bli Krisna Klik Disini!
PENJELASAN MATERI NARASUMBER KEDUA:
TIM PENCERAH NUSANTARA POTO TANO SUMBAWA BARAT
Selamat siang semuanya. Terimakasih atas waktunya, kami Tim PN 5 Sumbawa Barat akan sedikit berbagi pengalaman kami dalam menghadapi survey akreditasi dan semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua.
Memberikan pelayanan prima bagi insan kesehatan merupakan suatu kewajiban. Akreditasi bukanlah suatu bentuk persidangan kesalahan, namun ia alat untuk mengukur penjaminan mutu.
Banyak yang berpikir bahwa survei akreditasi ialah proses penilaian antara benar dan salah namun sebenarnya akreditasi ialah proses pembinaan memperbaiki kesalahan dan mempertahankan yang benar. 3 hari pelaksanaan survei akreditasi mengajarkan kami bahwa menjamin mutu pelayanan bukanlah suatu hasil namun proses.
Pengalaman survei akreditasi:
✍🏻 penyampaian profil puskesmas, “penyajian profil secara singkat oleh Kepala Puskesmas dengan semenarik mungkin (kreatifitas sarana penyampaian)”
✍🏻 Telusur dokumen
Dalam hal ini kita perlu memahami beberapa hal diantaranya:
- Keselarasan dokumen dan tindakan, “kerjakan yang ditulis, tulis yang dikerjakan”
- Memahami dokumen
- Dokumen merupakan salah satu bukti berjalannya proses
✍🏻 Telusur lapangan :
- Telusur Pelayanan = Penerapan SOP
- Telusur Lapangan = Pelaksanaan program
✍🏻 Wawancara Lintas Sektor
Pembuktian bahwa telah dilaksanakannya koordinasi lintas sektor dan adanya dukungan lintas sektor
✍🏻 Wawancara Pimpinan
Melakukan cross check semua hasil telusur
Point Penting:
- Memaksimalkan sistem dan perbaikan dengan PDCA
- Melengkapi bukti pelaksanaan sistem dengan Pendekatan EP
- Menganalisis hal-hal esensial Yang harus segera diperbaiki terkait managemen, sumbernya daya Serra pelayanan dengan diskusi Dan koordinasi Antar unit
- Jika sistem belum tertata, maka kelengkapan dokumentasi dilakukan dengan pendekatan hierarki dokumen
- Koordinasi lintas program, lintas pokja, dan seluruh staff
- Proses perbaikan mutu harus berjalan (tim mutu, indikator mutu, manual mutu)
- Peran lintas sektor
- Program inovasi dan bukti pelaksanaan
- Mempersiapkan komitmen SDM (Lelah fisik, mental, dan pikiran)
- Manajemen Sumber Daya
Akreditasi bukanlah tujuan, namun pemacu semangat dalam upaya menjamin pelayanan prima. Tujuan kita bukanlah akreditasi paripurna namun masyarakat mendapat pelayanan terbaik.
Sistem dan perbaikannya tetap berjalan, dan mutu tetap diutamakan
AKREDITASI PUSKESMAS??? KAMI SIAP PARIPURNA !!!
Demikian yang dapat kami share dengan semuanya, semoga bermanfaat, terimakasih.
~ Tim PN 5 Sumbawa Barat ~
Download File Materi Tim PN 5 Klik Disini!
Tanya – Jawab peserta diskusi dengan narasumber, dapat anda ikuti di Forum Kesmas-ID, Klik Disini untuk lihat Forum!
Assm, Masa depan Bangsa Indonesia tergantung dari pada salah satunya pemuda pemuda Indonesia yang tangguh. Apapun bentuk pengabdiannya merupakan sumbangan besar bagi bangsa Indonesia. Semoga Pemerintah memberikan peluang serta perhatian yang besar terutama bagi pemuda pemuda Indonesia yang mempunyai bakat dalam bidangnya masing-masing untuk meningkatkan kualitas dirinya demi kemajuan dan masa depan Bangsa Indonesia. Terimakasih, Wass.
Terima kasih untuk tambahan wawasan baru ttg akreditasi fktp. Ulasan sprt ini sangat bermanfaat bagi tiap pihak terkait utk memahami proses dan tujuan akreditasi
Terima kasih buat artikel nya, banyak baca jadi pertambah ilmunya.
Terimakasih, semoga bermanfaat kak.
Saya dari Puskesmas Patrang, Kabupaten Jember, provinsi Jawa Timur. Saya ada uneg2. Di pedoman manajemen Puskesmas kita disuruh membuat RUK 2 tahun kemudian dengan dasar salah satunya capaian PKP tahun sekarang. jadi seakan akan masalah tahun ini harus ditindaklanjuti 2 tahun kemudian. Dalam kenyataannya kita selalu menindaklanjutinya langsung pada bulan berikutnya.
Uneg2 lainnya yaitu ada istilah IKHM yang sepertinya menuntut puskesmas menuruti keinginan rakyat/sasaran yg bisa memunculkan kegiatan baru, namun kalo saya amati “kegiatan baru”/inovasi ini sesungguhnya hanya manipulatif komposisi dari item2 kegiatan multi program yang pada akhirnya ya mengerjakan program rutin yg ditetapkan di Permenkes tentang puskesmas. jadi apa dong hal barunya akreditasi ? item2 PKP dan Permenkes tentang puskesmas sepertinya sudah cukup/dianggap seperti akreditasi. Kita sudah banyak diberikan pedoman2 teknis kegiatan dari pemerintah yang cukup representatif memenuhi kebutuhan masalah kesehatan rakyat karena saya anggap produk dokumen pedoman dibuat oleh hasil kesepakatan anggota dewan dengan pemerintah tapi masih juga dituntut tanya lagi ke masyarakat dengan membuat IKHM, SMD dsb. Ada juga kuesioner PHBS, ada juga pendataan keluarga sehat yang pertanyaannya mirip semua. jadi kita cukup bingung mengintervensinya. atau bisa dianggap banyak sekali kuesioner pertanyaan yg harus dipecahkan puskesmas. sedangkan hasil dari PKP kalau puskesmas itu jelek/kurang memenuhi standar maka yg perlu diperhatikan adalah pemenuhan standarnya jangan terlalu sering dinilai tapi tidak ada tindak lanjut yg riil. Permenkes baru tiap periode, tapi SDM dan sarana puskesmas tidak pernah memadai dari tahun ke tahun. Maaf jika kata kata saya tidak berkenan.