29 Mahasiswa Prodi Kesmas Umitra PBL di Pringsewu Lampung

Sebanyak 29 mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Umitra akan Praktik Belajar Lapangan di Puskesmas Fajar Mulia mulai 14 Agustus-7 September 2017.

Praktek Belajar Lapangan adalah proses belajar untuk mendapatkan kemampuan profesional di bidang kesehatan masyarakat, yang merupakan kemampuan spesifik yang harus dimiliki oleh seorang tenaga profesi kesehatan masyarakat.

Hal itu diungkapkan oleh sekretaris program studi kesehatan masyarakat , STIKes Umitra, Febria Listina, SKM., MKes. Menurut Febria ada beberapa kemampuan speseifik yang diharpkan diantaranya,  menerapkan diagnosis kesehatan masyarakat yang intinya mengenali, merumuskan dan menyusun prioritas masalah kesehatan masyarakat, mengembangkan program penanganan masalah kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif. Melakukan pendekatan masyarakat, serta bekerja dalam tim multidisipliner.

Berkenaan dengan PBL, sebanyak 29 mahasiswa prodi kesehatan masyarakat akan melakukan PBL di wilayah kerja Pringsewu, di Puskesmas Fajar Mulia, selama sebulan penuh, sejak 14 Agustus mendatang.

Sementara  itu, sebanyak 131 mahasiswa akan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di wilayah kerja Dinkes Kabupaten Sleman di 25 PKM selama 2 minggu.  PKL akan dimulai pada 5 Agustus mendatang.

“Seluruh mahasiswa baik yang mengikuti kegiatan PBL atau pun PKL harus bersungguh-sungguh di lapangan , agar secara umum t mahasiswa lebih mengenal masalah kesehatan masyarakat dan memiliki bekal keterampilan dasar untuk menyelesaikan masalah kesehatan berdasarkan teori yang diperoleh saat kuliah dan menerapkannya di lapangan,” pungkas alumni Umitra itu.

Praktik belajar lapangan (PBL) adalah suatu proses kegiatan untuk
meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memecahkan berbagai masalah
kesehatan masyarakat  langsung di masyarakat dan sekaligus sbg program
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Prodi Kesehatan
Masyarakat STIKES Mitra Lampung.

PBL merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi Kesmas yakni 2 SKS yang ditujukan pada mahasiswa reguler semester 5.
Menurut Dian Utama Pratiwi, M.Kes , Ketua PBL Prodi Kesmas Umitra, setelah sebelumnya berlokasi di wilayah kerja Padangcermin Kab. Pesawaran, untuk tahun ini pelaksanaan PBL akan dilaksanakan di Pekon Margosari wilayah kerja Puskesmas Fajar Mulia Pagelaran Kab.
Pringsewu.

“PBL ini nantinya akan diikuti oleh 29 mahasiswa reguler mulai tanggal 14 Agustus – 7 September 2017 dan didampingi oleh 4 dosen pembimbing,” ujar Dian.

Adapun bentuk dari kegiatan PBL ini meliputi kegiatan analisis situasi masalah kesehatan masyarakat melalui survey mawas diri (SMD) selanjutnya mahasiswa menentukan prioritas masalah
kesehatan dan prioritas tsb nantinya akan dimusyawarahkan dlm kegiatan MMD (musyawarah masyarakat desa), hasil dari MMD adalah rencana tindaklanjut (RTL) aksi yang dilakukan bersama masyarakat, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan petugas kesehatan sehingga masalah kesehatan yang ada di Margosari dapat dilakukan intervensi secara komprehensif.

Sebelum pelaksanaan PBL dilaksanakan, telah dilaksanakan pembekalan PBL pada  28-29 Juli 2017 mulai dari arah dan kebijakan pembangunan kesehatan oleh Ketua STIKes Umitra, Konsep PBL oleh Kaprodi Kesmas, Program kerja Puskesmas oleh Kepala Puskesmas Fajar Mulia, materi SMD, MMD dan RTL serta teknis penyusunan laporan PBL. Sedangkan unsur penilaian PBL meliputi Pembekalan 10%, kegiatan lapangan 50%, penyusunan laporan 20% dan seminar laporan PBL 20%.

Lowongan Kerja Dosen Umitra Lampung

Umitra semakin berkembang, seiring dengan tahun ajaran baru 2016/2017 kami memerlukan Tenaga Dosen yang profesional sebagai berikut:

1. Ilmu Ekonomi
– S2 Manajemen (Kode: MNJ2)
– S2 Akuntansi (Kode: AKT2)

2. Ilmu Informatika dan KOmputer
– S2 Komputer/Informatika (Kode: KOM2)
–  S3 Komputer/Informatika (Kode: KOM3)

3. Ilmu Keperawatan
– S2 Keperawatan-Ners (Kode: KP2)
– S3 Keperawatan/Ners (Kode: KP3)

4. Ilmu Kesehatan Masyarakat
– S2 Kesehatan Masyarakat (Kode: KM2)
– S3 Kesehatan Masyarakat (Kode: KM3)

Jika Anda senang mengajar, baik mandiri maupun bekerjasama dalam tim, penuh semangat dan dedikasi, berpengalaman, kami membuka kesempatan untuk bergabung di UMITRA.

Sertakan data sebagai berikut:

  1. Daftar Riwayat Hidup (CV)
  2. Copy Akta Kelahiran
  3. Copy Ijazah sesuai tingatan pendidikan (dilegalisir dan cap basah)
  4. S2: Copy Ijazah S1 dan S2
  5. S3: copy ijazah S1, S2 dan S3
  6. Copy transkrip nilai sesuai tingatan pendidikan (dilegalisir dan cap basah)
  7. S2: Copy transkrip nilai S1 dan S2
  8. S3: copy transkrip nilai S1, S2 dan S3
  9. Copy KTP (2 lembar)
  10. Pas foto terbaru ukuran 4×6, 3×4, dan 2×3 masing–masing 2 lembar

Tahap seleksi meliputi Seleksi Administrasi (Berkas yang akan diseleksi adalah berkas yang memenuhi persyaratan di atas)

Kirimkan lamaran Anda langsung atau via pos ke:

Ketua Yayasan UMITRA D/A Kampus UMITRA
Jl. ZA Pagar Alam No. 7
Gedung Meneng, Bandar Lampung

Lowongan Kerja Dosen Umitra Lampung

Sumber : Instagram

STIKes Umitra Lampung Terbukti Unggul dan Alumninya Tersebar Di Mana-mana

Hingga tanggal 30 Juli 2017, Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Umitra memasuki gelombang kedua.  Salah satu institusi yang diminati oleh calon mahasiswa baik dari Lampung maupun Luar Lampung adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Umitra.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua 3 STIKes Umitra, Ir. Affan Zaldi Erya. Aldi memaparkan di STIKes Umitra ada empat program studi (prodi) yaitu: kesehatan masyarakat, keperawatan, program pendidikan profesi keperawatan ners dan program pascasarjana kesehatan masyarakat.

Banyak keunggulan STIKes Umitra, menurut Mr. Aldi,  seraya menyampaikan mayoritas tenaga kesehatan di Lampung adalah alumni Umitra. “Terakreditasi B oleh BAN PT, pionir S1 Kesehatan di Lampung sejak 2001.  Menyelenggara pendidikan Profesi Ners sejak 2005, penyelenggara program pendidikan pascasarjana sejak 2009,” terangnya.

Menerapkan kurikulum Perguruan Tinggi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Telah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Manual Mutu Standard Operating Procedures (SOP). Anggota AIPNI (Asosiasi Intitusi Pendidikan Ners).  Terjalin Mou dengan beberapa dinas, rumah sakit baik dalam maupun luar Lampung, staff pengajar  berpengalaman S2, S3  dan Guru Besar.

 Atmosfher Kemahasiswaan yang aktif (BEM, Himakes, UKM Seni Olahraga dan Budaya, UKM Mapala, UKM Menwa, UKM Pramuka, Lembaga Dakwah Kampus Addura, UKM Pers Mahasiswa Permata dll.) Tersedia beasiswa bagi yang berprestasi, Beasiswa Andi Surya, PPA, BBM dll.

 Sementara itu prodi Kesehatan Masyarakat, merupakan anggota AIPTKMI (Assosiasi Intitusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia), lulus  uji kompetensi terbanyak di Lampung dan peserta ujikom terbanyak,

Prodi Keperawatan, memperoleh peringkat pertama dalam kelulusan uji kompetensi di regional 4 dengan kriteria peserta lebih dari 80.  Terhubung dengan bursa tenaga kesehatan di Timur Tengah.

Memiliki laboratorium yang lengkap, diantaranya laboratorium keperawatan (lab. Anatomi fisiologi, anak dan multimedia), laboratorium keperawatan jiwa, komunitas dan keluarga, laboratorium keperawatan maternitas, lab KMB & KGD, lab DKKD (dasar keperawatan dan keperawatan dasar).

“Tak heran mahasiswa kami dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan,”  tutup Mr. Aldi.

Sumber : umitra.ac.id

PAMI Lampung Kumpulkan Petisi Menolak RUU Pertembakauan

BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com – Sebenarnya, draft Perda KTR di Provinsi Lampung sudah digulirkan sejak periode Pemerintahan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP. Tapi hingga berganti pemerintahan, beleid pengendalian tembakau tak kunjung disahkan.

***

Terkait surat pengantar Raperda KTR, Gubernur Lampung Ridho Ficardo sempat berseloroh dan enggan menandatangani pengantar tersebut.

“Beliau bilang sama saya, Pak Karo ini mau melarang saya merokok ya? Saya bilang bukan begitu Pak Gub, tapi ini tuntutan UU tentang Kesehatan,” cerita Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung Zulfikar.

Zul sendiri mengaku sulit meyakinkan Gubernur untuk mau menandatangani usulan Raperda KTR yang diajukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. “Saya minta tolong Bu Raikhana untuk meyakinkan gubernur dan setelah itu beliau mau teken pengantar itu,” tambahnya.

Tapi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dr Raikhana enggan memberi keterangan apapun terkait cerita di balik perubahan sikap Gubernur sampai mau meneken surat pengantar pembahasan Rancangan Perda Kawasan Tanpa Tembakau.

Namun sumber lain mengatakan, Gubernur Lampung Ridho Ficardo akhirnya mau menandatangani pengantar pembahasan Raperda KTR karena Raikhana bisa menyakinkan keuntungan dari pembahasan perda. Kejelasan soal pajak rokok.

Sedang tanpa Perda KTR pun, industri rokok tetap menyalurkan pajak rokoknya lewat Dinas Pendapatan Daerah yang besarannya ditentukan sesuai dengan jumlah penduduk di provinsi tersebut.

Data Dinas Pendapatan Daerah menyebutkan, Provinsi Lampung mendapatkan pajak rokok sebesar Rp 455 miliar pada 2016. Sedang untuk tahun ini, Pemprov menargetkan akan menerima sebesar Rp 710 miliar.

Dana tersebut idealnya disalurkan untuk kesehatan dan penegakan perda. “Penjelasan yang salah itu rupanya berdampak Raperda KTR bisa segera dibahas di Lampung ini,” imbuhnya.

Ridho Ficardo sendiri saat dikonfirmasi mengaku tidak keberatan jika Perda KTR diterapkan oleh pemerintahannya. Namun kapan Perda akan disahkan, dia tidak terlalu antusias menjawabnya. Untuk itu, dia menyerahkan semua pembahasan tersebut pada DPRD.

“Belum tahu, lah itukan disahkannya di DPRD. Nantikan tergantung prosesnya, gak masalah dengan perda itu yang pentingkan penataannya. Ada yang lain?” jawab Ridho Ficardo yang menjawab pertanyaan itu sambil memegang batang rokok seusai acara halal bi halal di Pelataran Kantor Gubernur Lampung pada Selasa (4/7/2017)

Seusai menjawab pertanyaan itu Ridho langsung memberikan batang rokok di jemarinya itu kepada stafnya yang ada di belakangnya.

Sementara itu, Praktisi Kebijakan Publik dari Universitas Lampung Dedi Hermawan menyayangkan sikap pemerintah daerah yang cenderung acuh dengan proses kelahiran Perda KTR di Lampung. Semestinya sebagai pengusul rancangan aturan, Pemprov harusnya lebih aktif mendorong pengesahan Rancangan Perda KTR di Lampung.

“Gubernur gak boleh lepas tangan, kalau gubernur tidak tahu berarti ada keterputusan antara kepala derah dengan leading sector-nya harus dievaluasi jangan sampe terjadi lagi,” tegurnya

Sumber : kompas.com