Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
“Jaminan kesehatan nasional. Ini intinya untuk mendukung pelayanan kesehatan yang belum memadai. Pelayanan kesehatan pada Puskemas dan RSUD belum didukung jumlah dan kualitas SDM yang memadai,” kata Ketua BPK Harry Azhar Azis usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4).
Harry menghadap Presiden Jokowi didampingi jajaran pimpinan dan anggota BPK lainnya, di antaranya, Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari, Agung Firman Sampurna (anggota), Agus Joko Pramono (anggota), Moermahadi Soerja Djanegara (anggota), dan Bahrullah Akbar (anggota). Sementara itu, Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Pada kesempatan itu, jajaran pimpinan dan anggota BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II-2016.
Harry mengatakan, sampai saat ini masih sekitar 155 pemerintah daerah (Pemda) yang belum mengintegrasikan program jaminan kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional.
“Ada 155 pemerintah daerah,” katanya.
Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, BPK mengungkapkan 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,48 triliun.
SUMBER
