Ketua PKK Kecamatan Gandeng Puskesmas Pelangiran Sosialisasikan IVA, AKI, AKB

Ketua PKK Kecamatan Pelangiran bekerjasama dengan Puskesmas Pelangiran mengadakan sosialisasi IVA,AKI,AKB di Desa Hidayah, Rabu 24 Januari 2018.

Ketua PKK Kecamatan Pelangiran bekerjasama dengan Puskesmas Pelangiran mengadakan sosialisasi IVA,AKI,AKB di Desa Hidayah. Acara ini dilaksanakan di Balai Desa Hidayah, Rabu 24 Januari 2018, dimulai pukul 09.00 sampai selesai, dihadiri Ketua PKK, Anggota PKK, Kepala Desa, Bidan Pustu Hidayah, serta staf UPT Puskesmas Pelangiran.

Untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat dan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), UPT Puskesmas Pelangiran melaksanakan sosialisasi IVA, AKI, AKB bersama ibu-ibu PKK Kecamatan Pelangiran dan ibu-ibu PKK Desa Hidayah.

Acara ini langsung dibuka oleh Ibu Fitriani,S.Pd, Ketua PKK Kecamatan Pelangiran,  dalam sambutanya Ibu Fitriani menyampaikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang hebat maka dimulai dari sekarang kita harus menjaga kesehatan dengan rutin, mengecek kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1 bulan sekali.

Ketua PKK Kecamatan Pelangiran juga berharap Desa Hidayah ini dapat membentuk dasawisma, membentuk toga dan yang paling penting menjaga lingkungan sendiri dan masyarakat dengan membungan sampah pada tempatnya, serta diharapkan masyarakat mulai menerapkan 10 Indikator PHBS.

Dalam kegiatan ini, Novrita Safitri, Amd.Keb selaku bidan puskesmas pelangiran, juga menyampaikan akan pentingnya pemeriksan IVA Test agar terhindar dari kanker serviks yang mematikan. Ia pun berpesan bagi ibu hamil agar dapat mengecek dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan di Fasilitas Kesehatan agar terhindar dari segala resiko kehamilan. Serta ibu yang mempunyai bayi dan balita rutin membawa anaknya ke posyandu agar tumbuh kembang mereka dapat terpantau.

Sosialisasi Administrasi PKK dan Dasawisma PKK Kec Pelangiran

Tau Gak Sih, Kenapa Hari Gizi Nasional Diperingati Setiap 25 Januari? Baca Nih!

Hari Gizi Nasional pertama kali diselenggarakan oleh Lembaga Makanan Rakyat (LMR) pada pertengahan tahun 1960-an dan dilanjutkan sampai sekarang.

Tahu gak kenapa tanggal 25 Januari setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Gizi Nasional?

Pentingnya gizi dalam kehidupan sudah diperkenalkan oleh Bapak Gizi Indonesia, almarhum Prof. Poorwo Soedarmo sejak awal kemerdekaan.

Saat itu, Prof. Poorwo Soedarmo ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, almarhum dokter J. Leimena, untuk mengepalai Lembaga Makanan Rakyat (LMR). Waktu itu lebih dikenal sebagai Instituut voor Volksvoeding (IVV) yang merupakan bagian dari Lembaga Penelitian Kesehatan yang dikenal sebagai Lembaga Eijckman.

Hari Gizi Nasional pertama kali diselenggarakan oleh Lembaga Makanan Rakyat (LMR) pada pertengahan tahun 1960-an. Kemudian dilanjutkan oleh Direktorat Gizi pada tahun 1970-an sampai sekarang.

Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperingati dimulainya pengkaderan Tenaga Gizi Indonesia dengan berdirinya Sekolah Juru Penerang Makanan tanggal 26 Januari 1951 kawan.

Sejak saat itu, disepakati bahwa tanggal 25 Januari di peringati sebagai Hari Gizi Nasional Indonesia.

Selamat Hari Gizi Nasional ke 58 tahun 2018, Mari Membangun Gizi menuju Bangsa Sehat & Berprestasi. “Bersama Keluarga Kita Jaga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)”.

 

Puskesmas Krangkeng Cari Tahu Kebutuhan dan Harapan Masyarakat Lewat Program NYASAR

Untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat di bidang kesehatan, kami Puskesmas Krangkeng mempunyai program menyapa masyarakat di desa.

Untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat di bidang kesehatan, kami Puskesmas Krangkeng mempunyai Program "NYASAR" (Menyapa Masyarakat) di desa. Bagian dari kegiatan penyuluhan luar gedung kolaborasi Kepala Puskesmas, Promkes, Promotor dan Bidan Desa.

Adapun kegiatan ini kami lakukan dalam beberapa tahap, seperti pada Kamis, 4 Januari 2018 bertempat di Desa Kalianyar RT 03 RW 02. Hari Selasa, 9 Januari 2018 bertempat di Desa Singakerta Blok Pesantren RT 11 RW 04. Juga pada 11 Januari 2018, kegiatan ini kami lakukan di Desa Krangkeng Blok Tegal Rasak RT 13 RW 6.

Kegiatan NYASAR ini menyasar ibu rumah tangga, ibu-ibu yang mempunyai bayi dan balita serta ibu hamil.

Dari pertemuan tersebut, kebutuhan masyarakat didapat beberapa masukan untuk Puskesmas Krangkeng seperti sarana dan prasarana kesehatan yang memadai (sarana kesehatan lingkungan, UKBM dll), yang menunjang kesehatan masyarakat, dll.

Masyarakat juga mengharapkan petugas kesehatan lebih sering berkunjung dan menyapa masyarakat untuk memberikan informasi-informasi kesehatan kepada mereka.

Dengan adanya Program "Menyapa Masyarakat" ini kami bisa tahu secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat dibidang kesehatan, sehingga kita bisa memberikan intervensi yang tepat.

Keren! Sekumpulan Anak Muda Ini Luncurkan Komunitas Generasi Tanpa Rokok (GETAR) Lampung

Bandar Lampung, 14/1/2018, sekumpulan anak muda pegiat pengendalian tembakau di Lampung mengadakan kegiatan workshop dan diskusi pengendalian tembakau.

Bandar Lampung, 14/1/2018, sekumpulan anak muda pegiat pengendalian tembakau di Lampung mengadakan kegiatan workshop dan diskusi pengendalian tembakau dengan tema “Rokok, Masalah Besar yang Terabaikan”.

Bertempat di Secret Garden, Bandar Lampung, kegiatan ini selain workshop dan diskusi, juga dilakukan pemilihan kepengurusan Komunitas Getar Lampung.

Dengan terbentuknya Getar Lampung ini diharapkan bisa merangkul generasi muda di Provinsi Lampung untuk bergabung dan lebih peka terhadap bahaya merokok dan iklan rokok.

Komunitas ini terbentuk dengan dukungan para anggotanya yang terdiri atas kawan-kawan aktivis kesehatan, jurnalis, mahasiswa, penulis, musisi, dan karyawan.

Menurut Eni, jurnalis peduli pengendalian tembakau, Lampung sudah punya Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok yang disahkan per Juli 2017 lalu, tapi belum terdengar sosialisasi penerapan perda tersebut.

Ia menambahkan, isu rokok dianggap sebagian besar media bukan isu menarik untuk diangkat. Jurnalis selaku ujung tombak pembentuk opini masyarakat juga belum semuanya memiliki pemahaman yang seragam tentang pentingnya pengendalian tembakau di Lampung.

Sementara itu, Ismen Mukhtar, pegiat anti rokok sekaligus inisiator Komunitas Getar Lampung selaku pemateri mengatakan hadirnya komunitas ini bukan untuk memerangi para perokok.

“Merokok adalah pilihan setiap orang, tetapi yang terpenting dalam pergerakan kami menyelamatkan anak muda dari pengaruh rokok,” kata Ismen.

Data yang terhimpun bahwa pecandu rokok sebagian besar menyasar pada usia muda bahkan anak-anak dan perempuan yang menjadi target pasar.  Komunitas ini terbuka luas bagi masyarakat umum non partisan yang memilikin kepedulian menekan angkatan perokom muda dan anak-anak.

Launching Getar Lampung
Sumber: Endiko Agung Hardekha, SKM

MTsN 1 Enrekang Gandeng Puskesmas Baraka Sehatkan Warga Sekolah Lewat Senam Bersama

Enrekang, 12 Januari 2018 – Ini kali pertama kunjungan Promkes Puskesmas Baraka ke Sekolah MTsN 1 Enrekang dalam rangka Program Kesorga.

Enrekang, 12 Januari 2018 – Ini kali pertama kunjungan Promkes Puskesmas Baraka ke Sekolah MTsN 1 Enrekang dalam rangka Program Kesorga (upaya kesehatan olah raga).

Berawal dari undangan Bapak Kepala Sekolah MTsN 1 Enrekang, Ambu Towo, S.Ag.M. Ag, untuk menyehatkan warga sekolah, tentu kami dari Puskesmas menyambut positif undangan tersebut. Dimulai pukul 7.40 wita, senam pagi ini diikuti oleh staf Puskesmas Baraka dan juga dr. Stela, dokter umum asal Bekasi yang ditugaskan di Puskesmas Baraka dalam program Nusantara Sehat Individual.

Seusai senam kami pihak Puskesmas di undang untuk bincang dengan pihak sekolah, dimana ada beberapa hal yg menjadi konsen pertemuan. Salah satu guru mengusulkan/ meminta agar ada guru-guru dilatih sebagai instruktur kesorga.

Tentu hal ini sangat dibutuhkan pihak Puskesmas karena memang di awal tahun seperti ini, permintaan masyarakat bisa di akomodir dalam rencana kerja Puskesmas tahun 2018. Hal ini sejalan juga dengan amanat akreditasi yang menginginkan ada masukan dan kebutuhan kelompok sasaran.

Kepala Puskesmas Baraka, drg.Ira Desti Saptri, M.Adm.Kes menyambut baik, karena jumlah instruktur kesorga juga dapat menentukan lahirnya kelompok-kelompok baru berolahraga sehingga kedepan trend PTM, bisa kita tekan.

Beliau juga sudah membicarakan kegiatan Pelatihan Instruktur ini untuk guru-guru sekolah di wilayah Kecamatan. Harapannya adalah Baraka sehat, dan Enrekang sehat dua kali lebih baik dari hari kemarin.

Untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan permintaan kegiatan, usulan kegiatan, kerja sama bisa memasukan kritik saran di kotak saran di Puskesmas Baraka sebagai ajang perbaikan pelayanan dan program Puskesmas Baraka.

Belajar Akreditasi Puskesmas, Lemahnya Koordinasi

Salah satu tahap dalam akreditasi puskesmas adalah wawancara pimpinan Puskesmas. Coba jawab pertanyaan ini, koordinasi di Puskesmas anda selama ini.

Belajar Akreditasi Puskesmas, Lemahnya Koordinasi.

Salah satu tahap dalam akreditasi adalah wawancara pimpinan Puskesmas. Yang dimaksud pimpinan Puskesmas adalah; Kepala Puskesmas, PJ UKP, PJ UKM , PJ Admen, Ketua Tim Mutu dan Ketua Kinerja Puskesmas.

Salah satu pertanyaan adalah tentang Koordinasi. Jika telah bisa menjawab pertanyaan ini, mungkin anda tidak perlu membaca lebih lanjut.

1. Apakah koordinasi itu?
2. Apa karakteristik koordinasi?
3. Apa pentingnya kordinasi?
4. Apakah prinsip prinsip koordinasi?
5. Bagaimana tehnik koordinasi?
6. Apa sajakah jenis koordinasi?
7. Apa sajakah problem dalam koordinasi?
8. Bagaimana melakukan koordinasi yang efektif?

Kita mulai dari yang pertama, Apakah koordinasi itu?

1. Koordinasi adalah proses yang menjamin kerjasama yang mulus dari fungsi manajemen.

2. Koordinasi menyangkut pembentukan kesatuan tujuan dan harmonisasi implementasi utk mencapai tujuan yang diharapkan. (J.Lundy) 

3. Koordinasi adalah upaya terstruktur dari kelompok untuk menciptakan kesatuan gerak mencapai kepentingan bersama. (Alan C. Railey)

4. Koordinasi adalah pencapaian yg harmois dari upaya untuk mencapai hasil kelompok. (Koontz and O’Donnel)

5. Koordinasi adalah upaya utk menjamin fungsi dan kekuatan dengan mulus dari semuakomponen organisasi (Orduray Tead)

6. Koordinasi berkutat dengan pencampuran usaha untuk menjamin tercapainya sukses tujuan.(Newman )

~ (alih bahasa bebas dari saya) ~

Koordinasi di Puskesmas semakin diperlukan karena beberapa sebab:

  1. Karyawan Puskesmas semakin banyak, masing–masing punya kepentingannya sendiri dan kegiaannya sendiri.
  2. Kepentingan dan kegiatan diluar Puskesmas yang bersifat pribadi, kelompok, golongan, semakin berkembang.
  3. Dalam organisasi Puskesmas sendiri, terjadi spesialisasi dalam bidang bidang yang makin detail dan sempit.
  4. Tuntutan organisasi kesehatan dan non-kesehatan semakin banyak terhadap Puskesmas.
  5. Tuntutan terhadap perbaikan kinerja, mutu dan keselamatan pasien semakin mengemuka.
  6. Sorotan terhadap kinerja Puskesmas semakin gencar disuarakan.
  7. Pengaruh media semakin luas dan mendalam termasuk mediasosial.
  8. Kesehatan semakin menjadi tumpuan kinerja pejabat dengan adanya pilkada uang semakin membutuhkan pemenuhan harapan masyarakat, dll

Kus Sularso, Banyumanik , 16 Februari 2017
(Bagi pimpinan Puskesmas, salah satu fungsi manajemen yang diemban adalah koordinasi. Yang sering terjadi ketika ditanyakan tentang apa dan bagaimana koordinasi dilakukan, serta implementasinya, belum semuanya bisa menjelaskan dengan runtut dan terinci. Dengan belajar akreditasi bersama-sama diharapkan terjadi perbaikan yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas melalui koordinasi yang baik dan benar. Tetap semangat. Sukses)

Tulisan ini pernah dimuat di http://kussularso.blogspot.co.id/2017/02/Belajar-Akreditas-Puskesmas-Lemahnya-Koordinasi.html

Kapan KLB Difteri Dinyatakan Selesai? Ini Indikatornya

Apa indikator sebuah KLB bisa dinyatakan selesai? KLB difteri baru dinyatakan mereda apabila tidak ditemukan lagi kasusnya sampai dua kali masa inkubasi.

Pemerintah sampai saat ini terus gencar melakukan kampanye imunisasi sebagai respons atas merebaknya kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Elizabeth Jane Soepardi berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi dapat segera mengakhiri KLB difteri.

Lalu apa indikator sebuah KLB bisa dinyatakan selesai? Jane menuturkan KLB difteri baru dinyatakan mereda apabila tidak ditemukan lagi kasusnya sampai dua kali masa inkubasi. Satu masa inkubasi berlangsung selama 10 hari. “Jadi jika dalam 20 hari dinyatakan sudah tidak ada lagi kasus difteri maka dinyatakan selesai,” kata Jane saat ditemui pada Ahad (2/1) usai acara Forum Group Discussion Indonesia Bebas Difteri.

Data Kementerian Kesehatan menujukkan sampai 2 Januari tercatat ada 939 kasus difteri di seluruh Indonesia. Sementara pada pekan pertama Januari 2018 dilaporkan adanya 15 kasus difteri. Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan provinsi di mana kasus difteri paling banyak ditemukan.

Kondisi ini, kata Jane, tak lepas dari masih banyaknya masyarakat yang enggan diimunisasi dengan alasan mempertanyakan kehalalan vaksin. “Bahkan ada pesantren yang santrinya ribuan namun menolak diimunisasi, ini yang menyebabkan difteri semakin menyebar,” ujarnya.

Dia mengingatkan, pentingnya imunisasi terhadap anak-anak dan orang dewasa yang masuk golongan berisiko difteri. Orang dewasa yang masuk golongan berisiko antara lain petugas medis dan mereka yang tinggal di daerah ditemukannya kasus difteri.

Kepala Bagian Mutu Uji Klinik Imunisasi PT Bio Farma (Persero) Mahsun Muhammadi menerangkan pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan vaksin difteri. Kontrak ekspor vaksin pun terpaksa dibatalkan karena Biofarma mengutamakan kebutuhan masyarakat Indonesia. “Pembatalan ekspor ini dapat diterima dan memperoleh dukungan WHO karena kondisi Indonesia sedang KLB difteri,” kata Mahsun.

FGD Indonesia Bebas Difteri diselenggarakan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) di Ruang Senat Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Kampus Salemba Jakarta. Acara yang dibuka Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia Erwin Nurdin ini disaksikan Ketua Umum Iluni UI Arief Budhy Hardono. Keynote speaker Dekan FKUI Ari Fahrial Syam, dengan moderator ketua Iluni UI Taufik Jamaan.

Sujatmiko dari Satgas imunisasi IDAI mengatakan penyakit difteri itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri corynebacterium diphteriae  yang menyerang tenggorokan, hidung dan kulit. Penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi dan berakhir kepada kematian karena dapat menyerang saluran napas atas yang menyebabkan orang susah bernapas, merusak jantung, ginjal dan syaraf. “Selain itu dapat menular,” ujar dia.

Agar 2018 Indonesia terbebas dari wabah penyakit difteri,  Dosen FKM UI yang juga Ketua Iluni UI Wahyu Sulistiadi menyampaikan, pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama menggalakkan imunisasi difteri. Selain itu, melakukan penguatan sistem informasi kesehatan, melakukan majamen crisis solution serta memproduksi serum dan vaksin yang berkualitas.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah, keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat, apapun latar belakang politik dan agamanya, semuanya harus punya satu tujuan, menghilangkan penyakit difteri,” kata Wahyu.

Sumber http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/07/p26lca396-kapan-klb-difteri-dinyatakan-selesai-ini-indikatornya

Talkshow Bareng PILAR Sragen di Acara Nongkrong Komunitas POP FM Sragen

Sabtu, 7 Januari 2018, Talkshow bareng PILAR di acara Nongkrong Komunitas POP FM Sragen. Ini merupakan event pertama kali untuk kawan-kawan PILAR Sragen.

Sabtu, 7 Januari 2018, Talkshow bareng PILAR di acara Nongkrong Komunitas POP FM Sragen. Ini merupakan event pertama kali untuk kawan-kawan PILAR Sragen. Dari PILAR ada Ria, Ainia, Putri didampingi oleh Ketua PKBI Ibu dr.Iin.

Selama talkshow, dibahas kapan berdirinya PILAR, kepengurusan, tujuan PILAR, caranya bergabung, dan tanya jawab seputar komunitas. Disini kita berbagi pengalaman dan informasi mengenai PILAR ke masyarakat Sragen.

Mengapa komunitas ini diberi nama PILAR? Komunitas ini (PILAR Sragen) merupakan cabang dari PILAR Jateng (Pusat Informasi & Layanan Remaja) yang didirikan pada Maret 1998 oleh PKBI Jawa Tengah, diawali dan didukung oleh relawan-relawan muda yang sebagian besar adalah mahasiswa kedokteran, psikologi, kesehatan masyarakat, komunikasi dan sosial. Sehingga cabang di Sragen pun bernama PILAR yang juga didukung oleh mahasiswa yang sebagian besar berasal dari bidang kesehatan dan beberapa pelajar yang memiliki komitmen terhadap kesehatan reproduksi remaja.

PILAR Sragen didirikan dan ditetapkan SK Ketua PKBI Cabang Sragen, dr. Iin Dwi Y, M.Kes pada tanggal 9 Agustus 2017 dan dilantik 27 September 2017 di Pendopo Bupati Sragen.

Salah satu tujuan dibentuknya PILAR yaitu untuk memberikan rasa peduli dan tanggungjawab terhadap kesehatan reproduksi pada remaja. Karena populasi remaja skitar 36% dari seluruh populasi penduduk Indonesia dan keberadaan mereka kadang kurang mendapat perhatian. Sehingga remaja banyak yang tidak memiliki kesempatan yang bebas untuk mengambil tindakan dan informasi yang salah atau diterima dengan pemahaman yang salah oleh para remaja. V

PILAR memiliki Visi; Remaja yang bertanggung jawab dan Misi; Meningkatkan pengetahuan remaja, pemahaman, perhatian yang berarti atas kesehatan reproduksinyanya, tanggungjawab seksual dan tingkah laku sosialnya.

Bagaimana Cara Gabung di PILAR? Caranya mudah banget. Bagi mereka yang masuk usia remaja 15-24 tahun, menyukai bidang keremajaan dan kespro, memiliki jiwa kerelawanan, komunikatif dan percaya diri tentunya, bisa dan mampu diajak bekerjasama dalam tim, anda bisa bergabung dengan PILAR Sragen.

Harapan dengan komunitas ini tentu saja semoga tetep kompak dan solid, segera goals dengan program-programnya, terutama pada remaja yang sekarang beraneka ragam pergaulannya mulai dari maraknya penyalahgunaan obat, narkoba, kehamilan tidak diinginkan, bertambahnya angka HIV AIDS di Sragen, perlu kiranya membekali para remaja agar bisa menjadi remaja yang bertanggung jawab, bertanggung jawab pada orangtua, diri sendiri, lingkungannya yang dapat merubah keadaan sekitarnya dengan positif, karena remaja adalah aset bangsa, agent of change.

Ini 11 Tanda Puskesmas “SAKIT”, Bagaimana Dengan Puskesmas Anda?

Masih ada Puskesmas yang kurang optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan. Berikut ini 11 ciri-ciri Puskesmas yang sedang dalam kondisi “SAKIT”.

Tujuan Puskesmas yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas harus menjalankan program-program kesehatan dengan mengedepankan promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Puskesmas tentu harus menjalankan prinsip-prinsip penyelenggaraan Puskesmas.

Dalam pelaksanaannya, banyak Puskesmas yang sudah baik dalam penyelenggaraan pelayanannya, namun tidak sedikit juga Puskesmas yang kurang optimal dalam pelayanan atau dalam tulisan ini menjabarkan ciri-ciri Puskesmas yang kurang baik dalam penyelenggaraannya dikatakan sebagai Puskesmas “SAKIT”.

Lantas bagaimana ciri-ciri Puskesmas yang sakit? Berikut ini beberapa tandanya:

  1. Manajemen SDM dan Komunikasi Interpersonal kurang baik

Banyak Puskesmas yang memiliki tenaga tidak sesuai dengan standar. Misalnya, kekurangan dokter, kekurangan tenaga promosi kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan sering ditemui petugas mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan kompetensinya. Hal itu tidak bisa dipungkiri, selama mendapatkan pelatihan dan penguatan tugas pokoknya.

Namun, di sisi lain, banyak Puskesmas yang memiliki tenaga cukup banyak baik yang berstatus PNS maupun magang atau honorer. Akan tetapi dalam prakteknya, tidak berjalan dengan baik. Manajemen sumber daya manusia tidak efektif dikelola. Bahkan sering ditemui semakin banyak tenaga justru susah diatur.

Tak hanya itu, ketidakjelasan tugas pokok pun sering menjadi kendala di lapangan bahkan jarang disosialisasikan kepada petugas sehingga bingung apa yang harus dikerjakan, terlebih lagi tidak ditetapkan indikator untuk mengukur kinerja tersebut. Alhasil, mengerjakan apa yang menjadi rutinitas yang mungkin saja tidak sesuai dengan tupoksi yang seharusnya.

Seharusnya tiap individu mempunyai tupoksi sesuai jabatan/tanggung jawabnya dan kompetensinya, pun harus selalu di evaluasi dan ditingkatkan.

Hal lainnya yang justru menghambat penyelenggaraan Puskesmas yaitu komunikasi interpersonal yang kurang baik. Bisa dikatakan belum menyatu satu sama lain atau kurang harmonis komunikasi antar beberapa petugas di Puskesmas.

Petugas A mempunyai masalah pribadi dengan petugas B. Ini sering ditemui. Hasilnya akan menghambat kolaborasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas di lapangan. Mereka enggan untuk berkonsultasi satu sama lain. Padahal, jika berkomitment mengedepannya prinsip kolaborasi interprofesi hal tersebut tidak akan terjadi.

  1. Perilaku Nakes yang alergi dengan Perubahan

Petugas puskesmas harus menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang dibuat. Prinsipnya adalah petugas harus membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa dilakukan apalagi tidak sesuai dengan prosedur. Sangat disayangkan, masih ada juga petugas yang alergi dengan perubahan.

Misalnya saja, pemakaian APD saat menyentuh pasien apalagi menangani pasien luka. Oleh sebab itu, puskesmas harus mengatur prosedur kerja petugas serta menetapkan dan mengsosialisasikan peraturan internal dan perilaku klinis yang mengatur perilaku setiap petugas di Puskesmas mulai dari Kepala Puskesmas jajaran kebawahnya harus mematuhi peraturan ini.

  1. Dukungan lintas sektor Kurang

Dalam menyelenggarakan pelayanan, Puskesmas harusmengedepankan prinsip keterpaduan dan kesinambungan baik lintas program maupun lintas sektor. Mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian juga harus melibatkan lintas sektor maupun masyarakat.

Dukungan lintas sektor sangat diperlukan menunjang pelaksanaan kegiatan baik di dalam gedung terlebih lagi di luar gedung yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun, banyak juga didapatkan dukungan dari lintas sektor masih minim di lapangan.

Sebagai contoh dalam perencanaan, Puskesmas tidak melibatkan lintas sektor dan masyarakat. Apalagi kegiatan puskesmas tidak disinkrongkan dengan perencanaan Desa. Seharusnya ini bisa dilakukan, terlebih lagi saat ini ada Dana Desa yang cukup banyak ddan ada alokasi untuk bidang kesehatan.

Namun, sangat disayangkan masih ada juga Pemerintah Desa yang tidak melibatkan sektor kesehatan dalam perencanaannya, misalnya saat musrembang desa. Jika ini terjadi di Puskesmas anda, maka komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor di Puskesmas masih kurang.

  1. Peran serta masyarakat yang kurang

Program kesehatan yang dijalankan kok tidak direspon positif dengan masyarakat? Ini terkadang muncul saat di lapangan. Namun, pernahkan kita bertanya sejauh mana Puskesmas melibatkan masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan?

Ini harus ditanyakan kepada pemegang program UKM. Karena pada prinsipnya Puskesmas harus mengedepannya kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat telah menjadi mitra puskesmas? Seyogyanya, masyarakat saat ini harus menjadi subjek/pelaku pembangunan kesehatan bukan menjadi objek dari pembangunan kesehatan. Masyarakat harus dilibatkan dalam membuat dan menjalankan program kesehatan sesuai kebutuhan mereka, apalagi saat ini ada program GERMAS (gerakan masyarakat hidup sehat) dan Keluarga sehat.

Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan di lingkungan mereka. Sehingga, rasa kepemilikan terhadap program kesehatan melekat pada masyarakat dan program kesehatan bisa sustaindi masyarakat. Sering-seringlah melakukan komunikasi dengan masyarakat.

  1. Sarana dan Prasarana tidak dikelola dengan baik

Terkadang perencanaan pengadaan barang antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan tidak sinkron, sehingga terjadi jenis alat yang sama namun dua pengadaan dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Bendahara barang dan pengelola keuangan harus menampung aspirasi petugas, kira-kira alat apa yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan lalu disinkronkan dengan perencanaan Dinas Kesehatan.

Selain perencanaan, hal lainnya yang miris di Puskesmas yaitu alat-alat tidak dirawat dengan baik. Alat-alat dibiarkan berkarat tanpa perawatan rutin atau sarana prasarana tidak dipelihara dengan baik, termaksud alat sterilisasi tidak memadai dan kalibrasi pun jarang dilakukan.

Jika hal-hal di atas masih terjadi di Puskesmas anda maka Puskesmas tersebut belum sehat. Seharusnya semua sarana prasarana dan peralatan harus dipelihara dengan baik di Puskesmas.

  1. Keuangan tidak transparan

Sering kali kita mendengar, yang mengelola keuangan puskesmas (BOK misalnya) kurang berkompeten. Namun, seiring waktu ini bisa teratasi dengan pendampingan intensif dari dinas kesehatan. Keuangan menjadi hal sensitif di Puskesmas. Karena pengelolaannya yang tidak transparan maka akan menimbulkan ketidakharmonisan di Puskesmas. Saling mencurigai satu sama lain.

Bukan hanya dari segi pengelolaan saja yang sering jadi kendala, tetapi dalam pertanggung jawaban yang masih minim. Bendahara JKN dan BOK di beberapa Puskesmasjuga sering mengeluhkan pegawai yang menjalankan kegiatan tidak rensponsif untuk menyelesaikan laporan pertanggung jawaban sesegera mungkin.

Jika hal ini terjadi di Puskesmas anda, maka segeralah mencari jalan keluar agar sebisa mungkin keuangan harus transparan. Sebaiknya, keuangan dibicarakan dalam forum internal puskesmas agar diketahui bersama-sama sejauh mana pengelolaannya.

  1. Data Siluman dan Kualitas Data Kurang

Hal miris lainnya yang masih sering terjadi di Puskesmas yaitu Data Siluman atau kualitas data yang kurang baik. Tak jarang petugas yang mark up data cakupannya agar terlihat baik pencapaian kegiatannya. Apakah masih menemukan seperti ini di Puskesmas anda? Apakah sistem informasi Puskesmasnya berjalan dengan baik dan satu pintu?

Data sangat penting untuk perencanaan Puskesmas, jadi petugas harus memperhatikan kualitas data dengan prinsip jujur apa adanya dalam melaporkan. Contohnya, data kematian balita dan gizi buruk. Data ini sering disembunyikan oleh Petugas agar tidak sampai ke Dinas Kesehatan. Justru dengan adanya kasus tersebut sebagai cambuk untuk berbenah.

  1. Sampah dan limbah medis

Puskesmas sering memberikan penyuluhan tentang sampah di masyarakat. Namun, apa jadinya kalau sampai di Puskesmas tidak dikelola dengan baik. Sampah di Puskesmas justru dibuang di belakang Puskesmas, dan dibiarkan berserakan begitu saja. Fasilitas tempat sampah pun kurang di Puskesmas.

Hal lainnya yang bikin Puskesmas tidak sehat yaitu sampah medis, karena ketidaktahuan petugas puskesmas sampah medis seperti jarum dan lain-lain hanya di bakar di atas tanah belakang Puskesmas. Harusnya bekerja sama dengan Puskesmas terdekat atau Rumah sakit yang memiliki alat insenerator.

  1. Lokmin tidak berjalan rutin

Masih ada juga Puskesmas yang belum menjalankan rutin Lokakarya mini bulanan di Puskesmas. Sangat disayangkan hal ini masih terjadi, padahal lokakarya mini merupakan wadah untuk membahas sejauh mana pelayanan dilakukan, apa kendalananya, kemudian dicari solusinya secara bersama-sama.

Pelaksanaan lokmin yang lemah menandakan lemahnya monitoring dan evaluasi kinerja di Puskesmas. Jadi jangan heran jika Puskesmas hanya melakukan kegiatan rutin seperti tahun-tahun sebelumnya tanpa adanya inovasi-inovasi yang lahir dari pemikiran bersama.Atau bahkan kualitas lokmin hanya sebatas pertemuan tanpa memonitor atau mengevaluasi kegiatan yang lalu.

  1. Sistem belum berjalan dengan baik

Sering ditemukan perencanaan tidak sinkron antara BOK dan pemegang program di beberapa PKM. Apalagi tidak ada lokakarya untuk menyusun perencanaan. Saat merencanakan kegiatan pun tidak berdasarkan analisis mendalam baik itu cakupan kegiatan tahun sebelumnya atau kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari survei atau pertemuan tingkat desa.

Pengelolaan keuangan pun tidak akuntable dan transparan. Monitoring dan evaluasi pun masih lemah di Puskesmas. Tidak ada kontrol terhadap apa yang telah dilakukan selama ini sehingga berjalan apa adanya. Terlebih lagi peran penanggung jawab UKM, UKP maupun jejaring kurang berperan membantu kepala puskesmas dalam monitoring dan evaluasi.

Misalnya, pengelolaan obat yang tidak terpantau dengan rutin, sehingga ditemui obat-obat yang sudah kadaluarsa masih tersimpan. Jika, penanggung jawab UKP rutin melakukan monitoring, hal ini bisa dihindari. Saatnya untuk memperbaiki sistem pelayanan yang bermutu serta perilaku tenaga kesehatan yang berkomitment penuh untuk menjalankan sistem tersebut dengan sebaik-baiknya.

  1. Akreditasi menjadi momok menakutkan

Semua puskesmas wajib terakreditasi di tahun 2019. Saat ini puskesmas telah berbenah untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang baik. Namun, masih ada juga puskesmas yang salah kaprah dengan moment akreditasi ini. Puskesmas merasa terbebani dengan segala macam standar yang harus dipenuhi.

Dalam mengerjakan elemen penilaian pun tidak ada saling koordinasi alhasil yang ada hanya pelombaan dokumen, tanpa memperbaiki sistem yang menjadi Ruh Puskesmas. Masih ada puskesmas yang belum menyadari dengan moment akreditasi sistem dan perilaku tenaga puskesmaslah yang harus dibenahi, bukan sebatas menyelesaikan dokumen-dokumen.

Jika hal-hal di atas masih ditemui di Puskesmas, maka bisa dikatakan puskesmas anda belum sehat. Sangat diperlukan komitmen bersama untuk berbenah serta dukungan dan pembinaan intensif dari dinkes.

Berkaca dari KLB Difteri, 4 Hal Ini Perlu Jadi Perhatian Kita Bersama

Difteri kembali mewabah di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai KLB oleh Kementerian Kesehatan. 4 Hal Ini Perlu Jadi Perhatian Kita Bersama.

Difteri merupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Difteri merupakan penyakit yang sering menyebabkan kematian, karena racun yang dihasilkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria.

Difteri kembali mewabah di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa oleh Kementerian Kesehatan. Sejak januari hingga November 2017 terdapat 593 kasus laporan Difteri dan 32 kematian di 95 Kabupaten dan 20 Provinsi di Indonesia.

Berikut ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama:

  1. Coverage Immunization

Kejadian penyakit difteri baru-baru ini yang mengakibatkan KLB ternyata diketahui banyak yang belum diimunisasi. Sering ditemui saat KLB, penderita penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi banyak diderita pada balita/anak yang memiliki riwayat tidak mendapatkan imunisasi lengkap.

Perlu partisipasi masyarakat dalam hal keikutsertaan untuk imunisasi karena masih ditemukan di masyarakat pihak-pihak yang antivaksin. Mari cegah bersama penyakit PD3I ini dengan mengikuti program imunisasi di puskesmas dan di posyandu. Hal ini untuk meningkatkan kekebalan komunitasnya.

Kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak membawa lagi anaknya paska imunisasi campak. Lantas apa yang harus dilakukan? Saat ini pemerintah tengah menggalakkan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Petugas kesehatan harus pro aktif mendatangi masyarakat yang enggan membawa anaknya ke Posyandu.

Selain itu, petugas harus menjaga kualitas data cakupan imunisasi. Lebih baik melaporkan apa adanya, sehingga yang belum terimunisasi agar diupayakan diimunisasi tentu dengan pendekatan keluarga. Disisi lain, masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Posyandu termasuk menerima program imunisasi di Posyandu.

  1. Kualitas vaksin, Peran Puskesmas dan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta (UPKS)

Sektor jejaring swasta memiliki peran besar dalam dunia kesehatan. Jejaring Puskesmas yang dimaksud disini yaitu Rumah Sakit Swasta, Bidan Praktek Mandiri, Dokter Praktek Mandiri, Klinis Swasta dan lain-lain yang menyediakan pelayanan kesehatan. Masyarakat pun banyak yang memilih berobat ke jejaring swasta tersebut. Itu sah-sah saja.

Namun, hal yang menjadi perhatian bersama yaitu pelaporan kasus dan pelayanan imunisasi yang diberikan oleh pelayanan kesehatan swasta.

Kegiatan supervisi supportif oleh Dinas Kesehatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan kepada UPKS. Beberapa penelitian menunjukkan manajemen suhu di UPKS jauh dari standar yang ada. Beberapa hal yang menjadi temuan yaitu penyimpanan suhu di lemari es keluarga yang dicampur dengan bahan-bahan lain, vaksin yang beku, Vaccine vial monitor/VVM yang rusak, vaksin yang sudah kadaluwarsa. Secara garis besar masih ditemukan pengelolan vaksin yang tidak memenuhi standar di UPKS.

Puskesmas juga harus mendapat suppervisi supportif agar tetap terpantau pengelolaan vaksin  atau effective vaccine management di Puskesmas. Sehingga bisa diketahui seperti kualitas manajemen suhu di Puskesmas, pengetahuan petugas imunisasi, dan teknis lainnya berkaitan imunisasi di Puskesmas. Hal yang menjadi perhatian adalah transportasi vaksin dari cool chain ke Posyandu. Jarak ke posyandu mungkin membutuhkan beberapa jam sedangkan vaksin harus diberikan sesegera mungkin karena tidak menutup kemungkinan suhu di dalam cool box tetap terjaga.

Hal lainnya, saat di posyandu, masih ditemukan perilaku nakes yang tidak menutup kembali cool box saat beri pelayanan. Semoga Vaccine vial monitor/VVM yang menjadi indikator kualitas vaksin tetap diperhatikan oleh tenaga kesehatan saat memberikan vaksin ke bayi.

Selain itu, respon dini juga masih lemah. Beberapa kasus penyakit menular berobat ke UPKS, namun pihak UPKS tidak melaporkan kasus menular tersebut kepada Puskesmas/petugas surveilans. Akibatnya kasus dapat menularkan bakterinya ke orang disekitarnya karena mata rantai penularan tidak putus. Pemerintah perlu memperkuat peran serta dan komitmen UPKS dan puskesmas dalam menyelenggarakan sistem kewaspadan Dini.

  1. Early Warning Alert and Response System/ Sistem Kewaspadaan Dini

Early Warning Alert and Response System atau disingkat EWARS merupakan sistem pelaporan yang bertujuan peringatan, deteksi dan respon dini. Petugas surveilans dilatih untuk menemukan penyakit berpotensi KLB. Tetapi sistem ini tidak akan berjalan optimal jika sumber data/informasi terjadi penyakit potensi KLB terlambat diterima oleh petugas surveilans.

Sistem ini akan kuat jika adanya kerja sama dengan lintas sektor misalnya Desa dan perangkatnya yang tentu sangat bersentuhan langsung dengan masyarakatnya. Perangkat Desa dan masyarakat perlu mendapat informasi komprehesif tanda-tanda penyakit menular termasuk Difteri, bagaimana cara menangananinya, cara penularannya, termasuk apa yang harus dilakukan jika menemukan anggota keluarga menderita gejala mirip penyakit penular tertentu.

Tentu masyarakat harus segera membawa ke Puskesmas terdekat dan melaporkan kejadian suspek tersebut kepada petugas surveilans agar dilakukan respon dini/pelacakan kasus lainnya di lapangan.

  1. Petugas dan Mobilisasi Masyarakat

Puskesmas memiliki tenaga surveilans yang bertugas untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit yang dapat menimbulkan KLB salah satunya difteri. Petugas surveilans tentu harus melihat secara jeli trend kasus yang bermunculan, paling tidak melihat dimana kasus berada, siapa yang terkena, kapan penyakit itu muncul.

Kemudian, dibandingkan dengan data-data pendukung lainnya misalnya riwayat penyakit, riwayat bepergian, aktifitas beberapa hari sebelum terkena, riwayat imunisasi, cakupan imunisasi di wilayah kasus, kondisi lingkungan rumah penderita, lokasi sekolah  dan masih banyak lainnya.

Petugas surveilans harus mampu menemukan dan menganalisa faktor risiko tersebut agar dapat memberikan rekomendasi cara memutuskan mata rantainya atau paling tidak mengurangi penderita lainnya.

Sumber Gambar:
https://assets.rappler.com/612F469A6EA84F6BAE882D2B94A4B421/img/E66E225BE73D4543B7BB9CDF4DFACFE6/perlukah-vaksin-difteri-ulang-saat-dewasa-2.jpg