Puskesmas Bambalamotu: Terus Berbenah, Optimalkan Pelayanan Kesehatan Untuk Masyarakat!

Puskesmas Bambalamotu optimis untuk terus mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Oleh:

Ramadhan S.Sos – Pemerhati Kesehatan Pencerah Nusantara 4 Mamuju Utara

“10 tahun yang lalu ketika saya datang ke Puskesmas ini, di depan sana masih banyak pohon-pohon yang tinggi, jalannya juga susah sekali ke sini banyak debu dan kerikil. Namun, hari ini saya sangat senang sekali bisa ketemu dokter” – Mama Acho

Kamis Pagi, 24 Januari 2018. Satu demi satu pasien mulai berdatangan menuju UPT Puskesmas Bambalamotu untuk memeriksakan kesehatan mereka. Beberapa terlihat mengantri di loket pendaftaran untuk mengambil nomor antrian. Staf puskesmas juga telah bersiap di bagiannya masing-masing untuk memberikan pelayanan yang optimal di hari yang paling banyak kunjungannya dalam sepekan ini.

Puskesmas Bambalamotu dulunya dirintis pada masa Alm Hj. Nasruddin yang kala itu menjabat sebagai Kepala Puskesmas Pembantu Bambaira pada tahun 2003. Melihat banyaknya penduduk, jumlah sasaran, serta luasnya wilayah mengakibatkan pelayanan kesehatan menjadi tak mampu diakomodir secara optimal oleh Puskesmas Pasangkayu kala itu. Tak hanya sendiri, Pak Haji sebutan akrabnya ditemani Ibu Hasna yang juga bertugas di Puskesmas Pasangkayu waktu itu berinisiasi memulai pelayanan kesehatan yang baru di Desa Bambalamotu. Pembangunan gedung pelayanan pun selesai di tahun yang sama, walaupun belum cukup memadai dari berbagai aspek namun masih bisa untuk memulai operasional.

Puskesmas Bambalamotu kala itu dibangun untuk melayani masyarakat di 2 kecamatan sekaligus yaitu Kecamatan Bambaira dan Kecamatan Bambalamotu yang menjangkau 10 desa. Uniknya, di wilayah kerja puskesmas ini masih banyak suku dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tinggal dan terkadang hidup nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Alhasil dalam sehari hanya ada 1 orang saja bahkan tidak ada sama sekalipun yang berkunjung di tahun pertama dibukanya puskesmas ini.

Tak hanya berdiam diri di puskesmas, Pak Haji yang kala itu menjabat sebagai Kepala Puskesmas Bambalamotu pun akhirnya membawa stafnya ke desa-desa untuk mencari dan “mengejar-ngejar pasien”. Mulai dari pasar hingga door to door ke rumah-rumah. Mulai dari yang di tepi pantai hingga puncak gunung. Semuanya dilakukan atas keinginan untuk membuat masyarakat sehat dan membangun kepercayaan layanan kesehatan di mata masyarakat.

Akses jalan yang sangat sulit ke puskesmas, kepercayaan yang masih tinggi terhadap dukun, wilayah puskesmas yang masih berhutan, tenaga kesehatan yang sangat kurang, serta tantangan geografis wilayah kerja membuat rentetan panjang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan satu demi persatu oleh Pak Haji dan Ibu Hasna. Namun, itu tak membuat mereka gentar untuk melanjutkan tugas mulia tersebut apalagi dengan bantuan Suster Bahra yang bertugas di Puskesmas Pembantu Bambalamotu.

Dua tahun berselang, satu demi satu tenaga kesehatan mulai diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara untuk ditugaskan di sini. Tambahan kekuatan ini menjadi semangat baru apalagi dengan dibentuknya UPTD Kesehatan Bambaira pada Juli 2012, wilayah kerja Puskesmas Bambalamotu sedikit berkurang walau masih terasa sangat luas dirasa saat ini. Hingga kini 64 orang tercatat bertugas melayani lebih dari 18.000 jiwa penduduk Kecamatan Bambalamotu, 25 di antaranya Pegawai Negeri Sipil dan 39 merupakan Tenaga Sukarela.

Kini tampuk kepemimpinan Puskesmas Bambalamotu diamanahkan kepada Hasna, ibu dari dua anak yang punya semangat tinggi untuk melakukan perubahan. Berbagai upayapun telah coba dilakukannya untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya dan sebaik-baiknya ke masyarakat. Bukan mudah untuk meneruskan komitmen yang telah dikerjakan sebelumnya, butuh keberanian lebih untuk menjadi pemimpin apalagi jika seorang wanita.

Inovasi demi inovasi diuji cobakan olehnya. Satu hal yang paling berkesan dengan adanya perubahan besar yang dilakukan di awal kepemimpinannya adalah dengan perombakan manajemen puskesmas. Dalam pikirannya saat itu adalah bagaimana ibu-ibu hamil bisa bersalin secara nyaman di puskesmas yang saat itu hampir dikatakan mustahil dilakukan. Tak berpikir Panjang, keikhlasannya pun terbukti di sini. Ruang nyaman yang selama ini digunakan untuk operasional Kepala Puskesmas pun direlakan olehnya untuk dijadikan ruang bersalin ibu-ibu hamil. Hasna mau bersempit-sempitan di ruang keuangan merelakan kepentingan pribadi untuk kepentingan masyarakatnya.

Namun, perjuangannya tak hanya sampai di situ. Sekarang Hasna pun bersama seluruh staf Puskesmas Bambalamotu harus meyakinkan ibu-ibu hamil untuk mau melahirkan di puskesmas. Puskesmas yang dilabeli mistis oleh masyarakat menjadi penyebab masalah terbesar yang harus diurai sedikit demi sedikit. Berbagai pendekatan ke masyarakat dilakukannya untuk membangun kepercayaan. Pengorbanannya pun terbayarkan. Satu demi satu ibu hamil mulai melahirkan di puskesmas hingga saat ini, sungguh mulia kan jasanya?

Sederet pekerjaan lainnya yang telah dilakukannya dan harus diapresiasi adalah ikut sertanya dalam proyek pengentasan malaria bersama LSM Global Fund ketika Mamuju Utara tercatat sebagai daerah endemis zona merah malaria, menginisiasi pertemuan lintas sektoral, melakukan advokasi ke BPJS untuk penambahan kepesertaan di wilayah kerja puskesmas, mendatangkan tim Pencerah Nusantara (Tim Kolaborasi Kesehatan Lintas Profesi) untuk mendampingi puskesmas selama tiga tahun atas “lobi”-nya ke pusat (CISDI) hingga menjadi juara lomba Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) tingkat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017.

Puskesmas Bambalamotu terus menerus berbenah di masa kepemimpinannya. Masih banyak memang yang harus dikerjakan olehnya dan tidak sedikit pula inovasi yang harus dipikirkannnya. Menuju terakreditasinya puskesmas pada tahun 2018, Puskesmas Bambalamotu yang bermoto “TABE” (Terampil, Amanah, Bekerjasama, dan Empati) ini semakin optimis untuk berhasil mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Semoga tercapai.

Ketua PKK Kecamatan Gandeng Puskesmas Pelangiran Sosialisasikan IVA, AKI, AKB

Ketua PKK Kecamatan Pelangiran bekerjasama dengan Puskesmas Pelangiran mengadakan sosialisasi IVA,AKI,AKB di Desa Hidayah, Rabu 24 Januari 2018.

Ketua PKK Kecamatan Pelangiran bekerjasama dengan Puskesmas Pelangiran mengadakan sosialisasi IVA,AKI,AKB di Desa Hidayah. Acara ini dilaksanakan di Balai Desa Hidayah, Rabu 24 Januari 2018, dimulai pukul 09.00 sampai selesai, dihadiri Ketua PKK, Anggota PKK, Kepala Desa, Bidan Pustu Hidayah, serta staf UPT Puskesmas Pelangiran.

Untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat dan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), UPT Puskesmas Pelangiran melaksanakan sosialisasi IVA, AKI, AKB bersama ibu-ibu PKK Kecamatan Pelangiran dan ibu-ibu PKK Desa Hidayah.

Acara ini langsung dibuka oleh Ibu Fitriani,S.Pd, Ketua PKK Kecamatan Pelangiran,  dalam sambutanya Ibu Fitriani menyampaikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang hebat maka dimulai dari sekarang kita harus menjaga kesehatan dengan rutin, mengecek kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1 bulan sekali.

Ketua PKK Kecamatan Pelangiran juga berharap Desa Hidayah ini dapat membentuk dasawisma, membentuk toga dan yang paling penting menjaga lingkungan sendiri dan masyarakat dengan membungan sampah pada tempatnya, serta diharapkan masyarakat mulai menerapkan 10 Indikator PHBS.

Dalam kegiatan ini, Novrita Safitri, Amd.Keb selaku bidan puskesmas pelangiran, juga menyampaikan akan pentingnya pemeriksan IVA Test agar terhindar dari kanker serviks yang mematikan. Ia pun berpesan bagi ibu hamil agar dapat mengecek dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan di Fasilitas Kesehatan agar terhindar dari segala resiko kehamilan. Serta ibu yang mempunyai bayi dan balita rutin membawa anaknya ke posyandu agar tumbuh kembang mereka dapat terpantau.

Sosialisasi Administrasi PKK dan Dasawisma PKK Kec Pelangiran

Puskesmas Krangkeng Cari Tahu Kebutuhan dan Harapan Masyarakat Lewat Program NYASAR

Untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat di bidang kesehatan, kami Puskesmas Krangkeng mempunyai program menyapa masyarakat di desa.

Untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat di bidang kesehatan, kami Puskesmas Krangkeng mempunyai Program "NYASAR" (Menyapa Masyarakat) di desa. Bagian dari kegiatan penyuluhan luar gedung kolaborasi Kepala Puskesmas, Promkes, Promotor dan Bidan Desa.

Adapun kegiatan ini kami lakukan dalam beberapa tahap, seperti pada Kamis, 4 Januari 2018 bertempat di Desa Kalianyar RT 03 RW 02. Hari Selasa, 9 Januari 2018 bertempat di Desa Singakerta Blok Pesantren RT 11 RW 04. Juga pada 11 Januari 2018, kegiatan ini kami lakukan di Desa Krangkeng Blok Tegal Rasak RT 13 RW 6.

Kegiatan NYASAR ini menyasar ibu rumah tangga, ibu-ibu yang mempunyai bayi dan balita serta ibu hamil.

Dari pertemuan tersebut, kebutuhan masyarakat didapat beberapa masukan untuk Puskesmas Krangkeng seperti sarana dan prasarana kesehatan yang memadai (sarana kesehatan lingkungan, UKBM dll), yang menunjang kesehatan masyarakat, dll.

Masyarakat juga mengharapkan petugas kesehatan lebih sering berkunjung dan menyapa masyarakat untuk memberikan informasi-informasi kesehatan kepada mereka.

Dengan adanya Program "Menyapa Masyarakat" ini kami bisa tahu secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat dibidang kesehatan, sehingga kita bisa memberikan intervensi yang tepat.

MTsN 1 Enrekang Gandeng Puskesmas Baraka Sehatkan Warga Sekolah Lewat Senam Bersama

Enrekang, 12 Januari 2018 – Ini kali pertama kunjungan Promkes Puskesmas Baraka ke Sekolah MTsN 1 Enrekang dalam rangka Program Kesorga.

Enrekang, 12 Januari 2018 – Ini kali pertama kunjungan Promkes Puskesmas Baraka ke Sekolah MTsN 1 Enrekang dalam rangka Program Kesorga (upaya kesehatan olah raga).

Berawal dari undangan Bapak Kepala Sekolah MTsN 1 Enrekang, Ambu Towo, S.Ag.M. Ag, untuk menyehatkan warga sekolah, tentu kami dari Puskesmas menyambut positif undangan tersebut. Dimulai pukul 7.40 wita, senam pagi ini diikuti oleh staf Puskesmas Baraka dan juga dr. Stela, dokter umum asal Bekasi yang ditugaskan di Puskesmas Baraka dalam program Nusantara Sehat Individual.

Seusai senam kami pihak Puskesmas di undang untuk bincang dengan pihak sekolah, dimana ada beberapa hal yg menjadi konsen pertemuan. Salah satu guru mengusulkan/ meminta agar ada guru-guru dilatih sebagai instruktur kesorga.

Tentu hal ini sangat dibutuhkan pihak Puskesmas karena memang di awal tahun seperti ini, permintaan masyarakat bisa di akomodir dalam rencana kerja Puskesmas tahun 2018. Hal ini sejalan juga dengan amanat akreditasi yang menginginkan ada masukan dan kebutuhan kelompok sasaran.

Kepala Puskesmas Baraka, drg.Ira Desti Saptri, M.Adm.Kes menyambut baik, karena jumlah instruktur kesorga juga dapat menentukan lahirnya kelompok-kelompok baru berolahraga sehingga kedepan trend PTM, bisa kita tekan.

Beliau juga sudah membicarakan kegiatan Pelatihan Instruktur ini untuk guru-guru sekolah di wilayah Kecamatan. Harapannya adalah Baraka sehat, dan Enrekang sehat dua kali lebih baik dari hari kemarin.

Untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan permintaan kegiatan, usulan kegiatan, kerja sama bisa memasukan kritik saran di kotak saran di Puskesmas Baraka sebagai ajang perbaikan pelayanan dan program Puskesmas Baraka.

Belajar Akreditasi Puskesmas, Lemahnya Koordinasi

Salah satu tahap dalam akreditasi puskesmas adalah wawancara pimpinan Puskesmas. Coba jawab pertanyaan ini, koordinasi di Puskesmas anda selama ini.

Belajar Akreditasi Puskesmas, Lemahnya Koordinasi.

Salah satu tahap dalam akreditasi adalah wawancara pimpinan Puskesmas. Yang dimaksud pimpinan Puskesmas adalah; Kepala Puskesmas, PJ UKP, PJ UKM , PJ Admen, Ketua Tim Mutu dan Ketua Kinerja Puskesmas.

Salah satu pertanyaan adalah tentang Koordinasi. Jika telah bisa menjawab pertanyaan ini, mungkin anda tidak perlu membaca lebih lanjut.

1. Apakah koordinasi itu?
2. Apa karakteristik koordinasi?
3. Apa pentingnya kordinasi?
4. Apakah prinsip prinsip koordinasi?
5. Bagaimana tehnik koordinasi?
6. Apa sajakah jenis koordinasi?
7. Apa sajakah problem dalam koordinasi?
8. Bagaimana melakukan koordinasi yang efektif?

Kita mulai dari yang pertama, Apakah koordinasi itu?

1. Koordinasi adalah proses yang menjamin kerjasama yang mulus dari fungsi manajemen.

2. Koordinasi menyangkut pembentukan kesatuan tujuan dan harmonisasi implementasi utk mencapai tujuan yang diharapkan. (J.Lundy) 

3. Koordinasi adalah upaya terstruktur dari kelompok untuk menciptakan kesatuan gerak mencapai kepentingan bersama. (Alan C. Railey)

4. Koordinasi adalah pencapaian yg harmois dari upaya untuk mencapai hasil kelompok. (Koontz and O’Donnel)

5. Koordinasi adalah upaya utk menjamin fungsi dan kekuatan dengan mulus dari semuakomponen organisasi (Orduray Tead)

6. Koordinasi berkutat dengan pencampuran usaha untuk menjamin tercapainya sukses tujuan.(Newman )

~ (alih bahasa bebas dari saya) ~

Koordinasi di Puskesmas semakin diperlukan karena beberapa sebab:

  1. Karyawan Puskesmas semakin banyak, masing–masing punya kepentingannya sendiri dan kegiaannya sendiri.
  2. Kepentingan dan kegiatan diluar Puskesmas yang bersifat pribadi, kelompok, golongan, semakin berkembang.
  3. Dalam organisasi Puskesmas sendiri, terjadi spesialisasi dalam bidang bidang yang makin detail dan sempit.
  4. Tuntutan organisasi kesehatan dan non-kesehatan semakin banyak terhadap Puskesmas.
  5. Tuntutan terhadap perbaikan kinerja, mutu dan keselamatan pasien semakin mengemuka.
  6. Sorotan terhadap kinerja Puskesmas semakin gencar disuarakan.
  7. Pengaruh media semakin luas dan mendalam termasuk mediasosial.
  8. Kesehatan semakin menjadi tumpuan kinerja pejabat dengan adanya pilkada uang semakin membutuhkan pemenuhan harapan masyarakat, dll

Kus Sularso, Banyumanik , 16 Februari 2017
(Bagi pimpinan Puskesmas, salah satu fungsi manajemen yang diemban adalah koordinasi. Yang sering terjadi ketika ditanyakan tentang apa dan bagaimana koordinasi dilakukan, serta implementasinya, belum semuanya bisa menjelaskan dengan runtut dan terinci. Dengan belajar akreditasi bersama-sama diharapkan terjadi perbaikan yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas melalui koordinasi yang baik dan benar. Tetap semangat. Sukses)

Tulisan ini pernah dimuat di http://kussularso.blogspot.co.id/2017/02/Belajar-Akreditas-Puskesmas-Lemahnya-Koordinasi.html

Ini 11 Tanda Puskesmas “SAKIT”, Bagaimana Dengan Puskesmas Anda?

Masih ada Puskesmas yang kurang optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan. Berikut ini 11 ciri-ciri Puskesmas yang sedang dalam kondisi “SAKIT”.

Tujuan Puskesmas yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas harus menjalankan program-program kesehatan dengan mengedepankan promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Puskesmas tentu harus menjalankan prinsip-prinsip penyelenggaraan Puskesmas.

Dalam pelaksanaannya, banyak Puskesmas yang sudah baik dalam penyelenggaraan pelayanannya, namun tidak sedikit juga Puskesmas yang kurang optimal dalam pelayanan atau dalam tulisan ini menjabarkan ciri-ciri Puskesmas yang kurang baik dalam penyelenggaraannya dikatakan sebagai Puskesmas “SAKIT”.

Lantas bagaimana ciri-ciri Puskesmas yang sakit? Berikut ini beberapa tandanya:

  1. Manajemen SDM dan Komunikasi Interpersonal kurang baik

Banyak Puskesmas yang memiliki tenaga tidak sesuai dengan standar. Misalnya, kekurangan dokter, kekurangan tenaga promosi kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan sering ditemui petugas mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan kompetensinya. Hal itu tidak bisa dipungkiri, selama mendapatkan pelatihan dan penguatan tugas pokoknya.

Namun, di sisi lain, banyak Puskesmas yang memiliki tenaga cukup banyak baik yang berstatus PNS maupun magang atau honorer. Akan tetapi dalam prakteknya, tidak berjalan dengan baik. Manajemen sumber daya manusia tidak efektif dikelola. Bahkan sering ditemui semakin banyak tenaga justru susah diatur.

Tak hanya itu, ketidakjelasan tugas pokok pun sering menjadi kendala di lapangan bahkan jarang disosialisasikan kepada petugas sehingga bingung apa yang harus dikerjakan, terlebih lagi tidak ditetapkan indikator untuk mengukur kinerja tersebut. Alhasil, mengerjakan apa yang menjadi rutinitas yang mungkin saja tidak sesuai dengan tupoksi yang seharusnya.

Seharusnya tiap individu mempunyai tupoksi sesuai jabatan/tanggung jawabnya dan kompetensinya, pun harus selalu di evaluasi dan ditingkatkan.

Hal lainnya yang justru menghambat penyelenggaraan Puskesmas yaitu komunikasi interpersonal yang kurang baik. Bisa dikatakan belum menyatu satu sama lain atau kurang harmonis komunikasi antar beberapa petugas di Puskesmas.

Petugas A mempunyai masalah pribadi dengan petugas B. Ini sering ditemui. Hasilnya akan menghambat kolaborasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas di lapangan. Mereka enggan untuk berkonsultasi satu sama lain. Padahal, jika berkomitment mengedepannya prinsip kolaborasi interprofesi hal tersebut tidak akan terjadi.

  1. Perilaku Nakes yang alergi dengan Perubahan

Petugas puskesmas harus menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang dibuat. Prinsipnya adalah petugas harus membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa dilakukan apalagi tidak sesuai dengan prosedur. Sangat disayangkan, masih ada juga petugas yang alergi dengan perubahan.

Misalnya saja, pemakaian APD saat menyentuh pasien apalagi menangani pasien luka. Oleh sebab itu, puskesmas harus mengatur prosedur kerja petugas serta menetapkan dan mengsosialisasikan peraturan internal dan perilaku klinis yang mengatur perilaku setiap petugas di Puskesmas mulai dari Kepala Puskesmas jajaran kebawahnya harus mematuhi peraturan ini.

  1. Dukungan lintas sektor Kurang

Dalam menyelenggarakan pelayanan, Puskesmas harusmengedepankan prinsip keterpaduan dan kesinambungan baik lintas program maupun lintas sektor. Mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian juga harus melibatkan lintas sektor maupun masyarakat.

Dukungan lintas sektor sangat diperlukan menunjang pelaksanaan kegiatan baik di dalam gedung terlebih lagi di luar gedung yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun, banyak juga didapatkan dukungan dari lintas sektor masih minim di lapangan.

Sebagai contoh dalam perencanaan, Puskesmas tidak melibatkan lintas sektor dan masyarakat. Apalagi kegiatan puskesmas tidak disinkrongkan dengan perencanaan Desa. Seharusnya ini bisa dilakukan, terlebih lagi saat ini ada Dana Desa yang cukup banyak ddan ada alokasi untuk bidang kesehatan.

Namun, sangat disayangkan masih ada juga Pemerintah Desa yang tidak melibatkan sektor kesehatan dalam perencanaannya, misalnya saat musrembang desa. Jika ini terjadi di Puskesmas anda, maka komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor di Puskesmas masih kurang.

  1. Peran serta masyarakat yang kurang

Program kesehatan yang dijalankan kok tidak direspon positif dengan masyarakat? Ini terkadang muncul saat di lapangan. Namun, pernahkan kita bertanya sejauh mana Puskesmas melibatkan masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan?

Ini harus ditanyakan kepada pemegang program UKM. Karena pada prinsipnya Puskesmas harus mengedepannya kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat telah menjadi mitra puskesmas? Seyogyanya, masyarakat saat ini harus menjadi subjek/pelaku pembangunan kesehatan bukan menjadi objek dari pembangunan kesehatan. Masyarakat harus dilibatkan dalam membuat dan menjalankan program kesehatan sesuai kebutuhan mereka, apalagi saat ini ada program GERMAS (gerakan masyarakat hidup sehat) dan Keluarga sehat.

Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan di lingkungan mereka. Sehingga, rasa kepemilikan terhadap program kesehatan melekat pada masyarakat dan program kesehatan bisa sustaindi masyarakat. Sering-seringlah melakukan komunikasi dengan masyarakat.

  1. Sarana dan Prasarana tidak dikelola dengan baik

Terkadang perencanaan pengadaan barang antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan tidak sinkron, sehingga terjadi jenis alat yang sama namun dua pengadaan dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Bendahara barang dan pengelola keuangan harus menampung aspirasi petugas, kira-kira alat apa yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan lalu disinkronkan dengan perencanaan Dinas Kesehatan.

Selain perencanaan, hal lainnya yang miris di Puskesmas yaitu alat-alat tidak dirawat dengan baik. Alat-alat dibiarkan berkarat tanpa perawatan rutin atau sarana prasarana tidak dipelihara dengan baik, termaksud alat sterilisasi tidak memadai dan kalibrasi pun jarang dilakukan.

Jika hal-hal di atas masih terjadi di Puskesmas anda maka Puskesmas tersebut belum sehat. Seharusnya semua sarana prasarana dan peralatan harus dipelihara dengan baik di Puskesmas.

  1. Keuangan tidak transparan

Sering kali kita mendengar, yang mengelola keuangan puskesmas (BOK misalnya) kurang berkompeten. Namun, seiring waktu ini bisa teratasi dengan pendampingan intensif dari dinas kesehatan. Keuangan menjadi hal sensitif di Puskesmas. Karena pengelolaannya yang tidak transparan maka akan menimbulkan ketidakharmonisan di Puskesmas. Saling mencurigai satu sama lain.

Bukan hanya dari segi pengelolaan saja yang sering jadi kendala, tetapi dalam pertanggung jawaban yang masih minim. Bendahara JKN dan BOK di beberapa Puskesmasjuga sering mengeluhkan pegawai yang menjalankan kegiatan tidak rensponsif untuk menyelesaikan laporan pertanggung jawaban sesegera mungkin.

Jika hal ini terjadi di Puskesmas anda, maka segeralah mencari jalan keluar agar sebisa mungkin keuangan harus transparan. Sebaiknya, keuangan dibicarakan dalam forum internal puskesmas agar diketahui bersama-sama sejauh mana pengelolaannya.

  1. Data Siluman dan Kualitas Data Kurang

Hal miris lainnya yang masih sering terjadi di Puskesmas yaitu Data Siluman atau kualitas data yang kurang baik. Tak jarang petugas yang mark up data cakupannya agar terlihat baik pencapaian kegiatannya. Apakah masih menemukan seperti ini di Puskesmas anda? Apakah sistem informasi Puskesmasnya berjalan dengan baik dan satu pintu?

Data sangat penting untuk perencanaan Puskesmas, jadi petugas harus memperhatikan kualitas data dengan prinsip jujur apa adanya dalam melaporkan. Contohnya, data kematian balita dan gizi buruk. Data ini sering disembunyikan oleh Petugas agar tidak sampai ke Dinas Kesehatan. Justru dengan adanya kasus tersebut sebagai cambuk untuk berbenah.

  1. Sampah dan limbah medis

Puskesmas sering memberikan penyuluhan tentang sampah di masyarakat. Namun, apa jadinya kalau sampai di Puskesmas tidak dikelola dengan baik. Sampah di Puskesmas justru dibuang di belakang Puskesmas, dan dibiarkan berserakan begitu saja. Fasilitas tempat sampah pun kurang di Puskesmas.

Hal lainnya yang bikin Puskesmas tidak sehat yaitu sampah medis, karena ketidaktahuan petugas puskesmas sampah medis seperti jarum dan lain-lain hanya di bakar di atas tanah belakang Puskesmas. Harusnya bekerja sama dengan Puskesmas terdekat atau Rumah sakit yang memiliki alat insenerator.

  1. Lokmin tidak berjalan rutin

Masih ada juga Puskesmas yang belum menjalankan rutin Lokakarya mini bulanan di Puskesmas. Sangat disayangkan hal ini masih terjadi, padahal lokakarya mini merupakan wadah untuk membahas sejauh mana pelayanan dilakukan, apa kendalananya, kemudian dicari solusinya secara bersama-sama.

Pelaksanaan lokmin yang lemah menandakan lemahnya monitoring dan evaluasi kinerja di Puskesmas. Jadi jangan heran jika Puskesmas hanya melakukan kegiatan rutin seperti tahun-tahun sebelumnya tanpa adanya inovasi-inovasi yang lahir dari pemikiran bersama.Atau bahkan kualitas lokmin hanya sebatas pertemuan tanpa memonitor atau mengevaluasi kegiatan yang lalu.

  1. Sistem belum berjalan dengan baik

Sering ditemukan perencanaan tidak sinkron antara BOK dan pemegang program di beberapa PKM. Apalagi tidak ada lokakarya untuk menyusun perencanaan. Saat merencanakan kegiatan pun tidak berdasarkan analisis mendalam baik itu cakupan kegiatan tahun sebelumnya atau kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari survei atau pertemuan tingkat desa.

Pengelolaan keuangan pun tidak akuntable dan transparan. Monitoring dan evaluasi pun masih lemah di Puskesmas. Tidak ada kontrol terhadap apa yang telah dilakukan selama ini sehingga berjalan apa adanya. Terlebih lagi peran penanggung jawab UKM, UKP maupun jejaring kurang berperan membantu kepala puskesmas dalam monitoring dan evaluasi.

Misalnya, pengelolaan obat yang tidak terpantau dengan rutin, sehingga ditemui obat-obat yang sudah kadaluarsa masih tersimpan. Jika, penanggung jawab UKP rutin melakukan monitoring, hal ini bisa dihindari. Saatnya untuk memperbaiki sistem pelayanan yang bermutu serta perilaku tenaga kesehatan yang berkomitment penuh untuk menjalankan sistem tersebut dengan sebaik-baiknya.

  1. Akreditasi menjadi momok menakutkan

Semua puskesmas wajib terakreditasi di tahun 2019. Saat ini puskesmas telah berbenah untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang baik. Namun, masih ada juga puskesmas yang salah kaprah dengan moment akreditasi ini. Puskesmas merasa terbebani dengan segala macam standar yang harus dipenuhi.

Dalam mengerjakan elemen penilaian pun tidak ada saling koordinasi alhasil yang ada hanya pelombaan dokumen, tanpa memperbaiki sistem yang menjadi Ruh Puskesmas. Masih ada puskesmas yang belum menyadari dengan moment akreditasi sistem dan perilaku tenaga puskesmaslah yang harus dibenahi, bukan sebatas menyelesaikan dokumen-dokumen.

Jika hal-hal di atas masih ditemui di Puskesmas, maka bisa dikatakan puskesmas anda belum sehat. Sangat diperlukan komitmen bersama untuk berbenah serta dukungan dan pembinaan intensif dari dinkes.

Berkaca dari KLB Difteri, 4 Hal Ini Perlu Jadi Perhatian Kita Bersama

Difteri kembali mewabah di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai KLB oleh Kementerian Kesehatan. 4 Hal Ini Perlu Jadi Perhatian Kita Bersama.

Difteri merupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Difteri merupakan penyakit yang sering menyebabkan kematian, karena racun yang dihasilkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria.

Difteri kembali mewabah di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa oleh Kementerian Kesehatan. Sejak januari hingga November 2017 terdapat 593 kasus laporan Difteri dan 32 kematian di 95 Kabupaten dan 20 Provinsi di Indonesia.

Berikut ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama:

  1. Coverage Immunization

Kejadian penyakit difteri baru-baru ini yang mengakibatkan KLB ternyata diketahui banyak yang belum diimunisasi. Sering ditemui saat KLB, penderita penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi banyak diderita pada balita/anak yang memiliki riwayat tidak mendapatkan imunisasi lengkap.

Perlu partisipasi masyarakat dalam hal keikutsertaan untuk imunisasi karena masih ditemukan di masyarakat pihak-pihak yang antivaksin. Mari cegah bersama penyakit PD3I ini dengan mengikuti program imunisasi di puskesmas dan di posyandu. Hal ini untuk meningkatkan kekebalan komunitasnya.

Kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak membawa lagi anaknya paska imunisasi campak. Lantas apa yang harus dilakukan? Saat ini pemerintah tengah menggalakkan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Petugas kesehatan harus pro aktif mendatangi masyarakat yang enggan membawa anaknya ke Posyandu.

Selain itu, petugas harus menjaga kualitas data cakupan imunisasi. Lebih baik melaporkan apa adanya, sehingga yang belum terimunisasi agar diupayakan diimunisasi tentu dengan pendekatan keluarga. Disisi lain, masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Posyandu termasuk menerima program imunisasi di Posyandu.

  1. Kualitas vaksin, Peran Puskesmas dan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta (UPKS)

Sektor jejaring swasta memiliki peran besar dalam dunia kesehatan. Jejaring Puskesmas yang dimaksud disini yaitu Rumah Sakit Swasta, Bidan Praktek Mandiri, Dokter Praktek Mandiri, Klinis Swasta dan lain-lain yang menyediakan pelayanan kesehatan. Masyarakat pun banyak yang memilih berobat ke jejaring swasta tersebut. Itu sah-sah saja.

Namun, hal yang menjadi perhatian bersama yaitu pelaporan kasus dan pelayanan imunisasi yang diberikan oleh pelayanan kesehatan swasta.

Kegiatan supervisi supportif oleh Dinas Kesehatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan kepada UPKS. Beberapa penelitian menunjukkan manajemen suhu di UPKS jauh dari standar yang ada. Beberapa hal yang menjadi temuan yaitu penyimpanan suhu di lemari es keluarga yang dicampur dengan bahan-bahan lain, vaksin yang beku, Vaccine vial monitor/VVM yang rusak, vaksin yang sudah kadaluwarsa. Secara garis besar masih ditemukan pengelolan vaksin yang tidak memenuhi standar di UPKS.

Puskesmas juga harus mendapat suppervisi supportif agar tetap terpantau pengelolaan vaksin  atau effective vaccine management di Puskesmas. Sehingga bisa diketahui seperti kualitas manajemen suhu di Puskesmas, pengetahuan petugas imunisasi, dan teknis lainnya berkaitan imunisasi di Puskesmas. Hal yang menjadi perhatian adalah transportasi vaksin dari cool chain ke Posyandu. Jarak ke posyandu mungkin membutuhkan beberapa jam sedangkan vaksin harus diberikan sesegera mungkin karena tidak menutup kemungkinan suhu di dalam cool box tetap terjaga.

Hal lainnya, saat di posyandu, masih ditemukan perilaku nakes yang tidak menutup kembali cool box saat beri pelayanan. Semoga Vaccine vial monitor/VVM yang menjadi indikator kualitas vaksin tetap diperhatikan oleh tenaga kesehatan saat memberikan vaksin ke bayi.

Selain itu, respon dini juga masih lemah. Beberapa kasus penyakit menular berobat ke UPKS, namun pihak UPKS tidak melaporkan kasus menular tersebut kepada Puskesmas/petugas surveilans. Akibatnya kasus dapat menularkan bakterinya ke orang disekitarnya karena mata rantai penularan tidak putus. Pemerintah perlu memperkuat peran serta dan komitmen UPKS dan puskesmas dalam menyelenggarakan sistem kewaspadan Dini.

  1. Early Warning Alert and Response System/ Sistem Kewaspadaan Dini

Early Warning Alert and Response System atau disingkat EWARS merupakan sistem pelaporan yang bertujuan peringatan, deteksi dan respon dini. Petugas surveilans dilatih untuk menemukan penyakit berpotensi KLB. Tetapi sistem ini tidak akan berjalan optimal jika sumber data/informasi terjadi penyakit potensi KLB terlambat diterima oleh petugas surveilans.

Sistem ini akan kuat jika adanya kerja sama dengan lintas sektor misalnya Desa dan perangkatnya yang tentu sangat bersentuhan langsung dengan masyarakatnya. Perangkat Desa dan masyarakat perlu mendapat informasi komprehesif tanda-tanda penyakit menular termasuk Difteri, bagaimana cara menangananinya, cara penularannya, termasuk apa yang harus dilakukan jika menemukan anggota keluarga menderita gejala mirip penyakit penular tertentu.

Tentu masyarakat harus segera membawa ke Puskesmas terdekat dan melaporkan kejadian suspek tersebut kepada petugas surveilans agar dilakukan respon dini/pelacakan kasus lainnya di lapangan.

  1. Petugas dan Mobilisasi Masyarakat

Puskesmas memiliki tenaga surveilans yang bertugas untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit yang dapat menimbulkan KLB salah satunya difteri. Petugas surveilans tentu harus melihat secara jeli trend kasus yang bermunculan, paling tidak melihat dimana kasus berada, siapa yang terkena, kapan penyakit itu muncul.

Kemudian, dibandingkan dengan data-data pendukung lainnya misalnya riwayat penyakit, riwayat bepergian, aktifitas beberapa hari sebelum terkena, riwayat imunisasi, cakupan imunisasi di wilayah kasus, kondisi lingkungan rumah penderita, lokasi sekolah  dan masih banyak lainnya.

Petugas surveilans harus mampu menemukan dan menganalisa faktor risiko tersebut agar dapat memberikan rekomendasi cara memutuskan mata rantainya atau paling tidak mengurangi penderita lainnya.

Sumber Gambar:
https://assets.rappler.com/612F469A6EA84F6BAE882D2B94A4B421/img/E66E225BE73D4543B7BB9CDF4DFACFE6/perlukah-vaksin-difteri-ulang-saat-dewasa-2.jpg

Jaga Mutu Pelayanan Puskesmas, 8 Hal Ini Harus Dilakukan di Awal Tahun

Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Jaga Mutu Pelayanan Puskesmas, 8 Hal Ini Harus Dilakukan di Awal Tahun.

Pusat kesehatan masyarakat atau disingkat Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Puskesmas memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Untuk menjaga mutu pelayanan tersebut maka puskesmas harus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Nah, berikut ini 8 hal yang harus dilakukan dan dievaluasi oleh Puskesmas menyambut tahun 2018:

  1. Perencanaan 2018 harus Fix

Perencanaan puskesmas untuk tahun 2018 sudah harus jadi di tahun 2017 lalu. Perencanaan berupa Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disinkronkan dengan penganggaran Puskesmas. Hal ini sudah harus dilakukan oleh Puskesmas. RUK inilah yang menjadi acuan untuk Rencana kerja dan anggaran Puskesmas.

Banyak kasus terjadi, perencanaan langsung menghasilkan RKA. Padahal, seyogyanya perencanaan untuk tahun 2018 musti disusun sejak awal tahun 2017 dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat sepanjang tahun 2017 baik melalui analisa data kesehatan, survei keluarga sehat, survei mawas diri, pertemuan langsung, forum komunikasi masyarakat, termaksud lokakarya lintas sektor yang menghasilkan kebutuhan dan harapan kesehatan masyarakat.

Selain itu, perencanaan ini juga disusun oleh Tim Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) bersama-sama dengan pegawai Puskesmas, agar program yang tersusun betul-betul sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kemudian di awal tahun 2018, sudah harus ditetapkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) tahunan di Puskesmas yang disinkronkan dengan RKA Puskesmas.

  1. Evaluasi Visi Misi

Dalam menyelenggarakan pelayanan Puskesmas termaksud kegiatan/program yang dijalankan harus mengacu pada visi misi Puskesmas yang telah disusun dan ditetapkan. Nah, sebaiknya diakhir tahun ini harus dilakukan evaluasi terhadap visi misi ini. Apakah sepanjang tahun 2017 ini, puskesmas sudah menggerakkan sumber daya untuk mencapai visi misi Puskesmas atau tidak? Jika masih terdapat bagian yang belum sejalan dengan visi misi maka dilakukan tindak lanjut perbaikan.

  1. Evaluasi Tupoksi dan Prosedur (SOP)

Setiap pegawai harus memiliki tugas pokok sesuai dengan struktur organisasi di Puskesmas, juga termaksud tugas intergrasi dalam menjalankan tugasnya. Tugas pokok ini harus dinilai oleh Kepala Puskesmas bersama kepegawaian Puskesmas, untuk melihat apakah pegawai Puskesmas sudah menjalankan tugasnya atau belum. Jika ditemukan masih ada pegawai yang belum menjalankan tugas pokoknya, maka perlu dikomunikasikan dengan baik agar tahun 2018 kinerja pegawai tersebut bisa optimal. Tak hanya tugas pokok, Prosedur kegiatan atau pelayanan harus dievaluasi agar diketahui seberapa besar kepatuhan terhadap prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

  1. Evaluasi Keuangan

Penyelenggaraan puskesmas tidak terlepas dari pemasukan, retribusi daerah, dana Bantuan operasional kegiatan, dana Jaminan Kesehatan Nasional, dana Jaminan Persalinan dan sumber pendanaan lainnya yang ada di Puskesmas. Sumber keuangan tersebut harus dikelola dengan transparan dan akuntabel agar mendukung visi misi Puskesmas. Evaluasi keuangan ini sangat diperlukan agar diketahui apakah terdapat masalah, apa penyebabnya kemudian dilakukan tindak lanjut perbaikan.

  1. Evaluasi komunikasi internal dan peraturan internal (code of conduct)

Puskesmas harus menetapkan di awal tahun bagaimana cara komunikasi internal maupun eksternal ke masyarakat. Tidak sedikit puskesmas yang memiliki masalah ketidakharmonisan di internal puskesmas. Dengan evaluasi sejauh mana komunikasi internal akan menemukan solusi bagaimana mengoptimalkan komunikasi antar sesama pegawai. Hal ini berdampak pada memberikan pelayanan atau menjalankan kegiatan di masyarakat di tahun 2018.

Bukan hanya komunikasi internal yang harus ditetapkan dan dievaluasi, tetapi juga peraturan internal atau code of conduct yang mengatur perilaku tenaga di Puskesmas harus ditetapkan dan disepakati di awal. Misalnya, dapat harus tepat waktu, 3 S (senyum, sapa salam), berpakai rapi, budaya malu, kebiasaan cuci tangan dan lain sebagainya. Ini harus dievaluasi bersama agar pelayanan kedepannya menjadi lebih baik lagi.

  1. Evaluasi Perbendaharaan Barang

Sarana prasarana serta peralatan medis maupun non medis merupakan penunjang vital di Puskesmas. Ini harus dirawat, dipelihara dan diperbaiki sepanjang tahun oleh Bendahara barang dan semua pegawai. Di akhir tahun ini, perlu dikomunikasikan sarana dan prasarana mana saja yang telah rusak, atau berkurang fungsinya sehingga perlu perencanaan tahun depan untuk perbaikan sarana atau kalibrasi alat. Tujuan dari evaluasi perbendaharaan barang ini yaitu menjaga mutu pelayanan di Puskesmas agar pegawai atau pelanggan merasa nyaman saat menggunakan fasilitas tersebut.

  1. Evaluasi Kegiatan dan pencapaian indikator kinerja dan mutu

Hal lainnya yang perlu dievaluasi yaitu kegiatan. Hal ini sangat diperlukan oleh Puskesmas agar mengetahui kegiatan mana saja yang berjalan dan yang tidak berjalan. Kegiatan-kegiatan ini tentu harus diukur keberhasilannya dengan indikator kinerja/mutu baik administrasi dan manajerial, upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan. Unit/program mana yang belum mencapai target kinerjanya, dievaluasi kemudian dicari apa kendalanya dan dibuatkan tindaklanjut. Proses ini harus berjalan secara berkala sepanjang tahun 2017, namun diakhir tahun 2017 juga perlu dilakukan untuk tindaklanjut perbaikan di tahun 2018 ini.

  1. Evaluasi Sistem Pendokumentasian dan Pelaporan

Sepanjang tahun 2017 tentu banyak pelaporan yang harus dikerjakan oleh Puskesmas baik eksidental seperti KLB, mingguan, bulanan, tri bulanan. Namun, pertanyaannya adalah setiap pelaporan sudah sinkron dengan sistem informasi puskesmas? Apakah sudah diketahui oleh Kepala Puskesmas? Apakah sudah disetor ke bagian pengendalian dokumen sebagai arsip kegiatan Puskesmas? Harapannya adalah pelaporan harus terintegrasi satu sama lain. Agar data di puskesmas seragam dan satu pintu. Maka perlu melakukan evaluasi sistem pelaporan dan sikronisasi data di Puskesmas.

Bukan hanya itu, Puskesmas juga harus sepakati bagaimana sistem pendokumentasian di Puskesmas. Mulai dari form nutilensi, form daftar hadir, format undangan, format dokumentasi kegiatan dan pelayanan hingga alur pendokumentasiannya. Ini yang harus ditetapkan di awal tahun. Semua pelayanan atau kegiatan menggunakan format yang sama, kemudian hasil dari kegiatannya diserahkan ke kepala Puskesmas dan pengendali dokumen Puskesmas sebagai arsip. Nah, sistem ini harus dievaluasi diakhir tahun.


***Anda ingin berkomunikasi dengan penulis, silahkan gunakan kolom Komentar.

Catatan Tim Penilai CTPS PKM Baraka di Desa Bone-bone, Kalian Harus Baca!

Ini tentang pengalaman kami rombongan tim Puskesmas menuju Desa Bone-bone, Kec. Baraka, dalam rangka penilaian lomba Perilaku CTPS di desa tersebut.

Ini tentang pengalaman kami rombongan tim Puskesmas menuju Desa Bone-bone, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang, tak begitu jauh dari kaki Gunung Latimojong – gunung tertinggi se-Sulawesi Selatan.

Semua bermula dari awalnya pihak Desa yang diwakili Petugas Poskesdes mendatangi Kepala Puskesmas Baraka meminta kesedian Tim PKM untuk menilai kondisi dan standarisasi fasilitas CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) di Desa Bone-bone. Kegiatan ini dalam rangka lomba Perilaku CTPS di desanya demi mendukung pencapaian 100% PHBS tatanan RT.

Masyarakat Desa Bone-bone memang terkenal dengan keaktifan, kegotong royongan, bahu membahu membangun kampungnya.

Akhirnya di PKM sendiri dibentuklah tim kecil 7 sampai 10 orang untuk menyusun instrumen penilaian fasyankes. Desa Bone-bone yang dikenal dengan semua masyarakatnya tidak ada yang merokok, kita mau kembangkan dengan semua masyarakatnya membudayakan cuci tangan pakai sabun.

ranpur tim pkm baraka

Kami berangkat dari PKM sekitar pukul 08.00 pagi hari, Kamis, 21 Desember 2017 menuju Desa Bone-bone. Beranggotakan 11 orang, 6 motor, 2 motor trail. Sampai ke dusun terjauh sekitar pukul 11 menjelang siang.

Desa Bone ada 3 dusun; Dusun Buntu Billa, Angin-angin dan Pendokesan. Lokasi pertama tim melakukan penilaian di Dusun Bunttu bila, kedua di Dusun Angin-angin, ketiga karena paling jauh di Dusun Pendokesan, ada kader/masyarakat serta petugas kesehatan di desa yang menemani saat melakukan kunjungan rumah, karena kita semua nda tau lokasi jalan-jalannya.

Saat menuju ke Dusun Pendokesan, ada beberapa motor petugas tidak mampu mendaki, terpaksa ada sebagian tim yang dibonceng oleh masyarakat Dusun Pendokesan yang memang motornya berbeda dengan motor pada umumnya, sudah dimodifikasi begitu.

Tim PKM Baraka Menuju Desa Bone-bone

Ada banyak yang jadi item penilaian, baik dari segi estetika, kreatifitas/ inovasi fasilitas CTPS, ketersediaan sarana dan prasrana dan ada wawancara dengan masyarakat per KK terkait keberlanjutan fasilitas dan pengunaannya untuk perubahan perilaku. Saat dilapangan, tak lupa semua tim penilai melakukan edukasi partisipatif terhadap masyarakat.

Saat diwawancarai, ada pertanyaan seberapa penting adanya fasilitas ini, mereka sangat menyambut baik dan. mereka merasa penting dan perlu adanya fasilitas untuk CTPS ini.

fasilitas cpts warga bone-bone

Pesannya adalah keberlangsungan kegiatan mencuci tangan ditelur tularkan ke generasi/ anak-anak. Sehingga kedepan tak ada lagi penyakit menular berbasis hiegine sekelas sakit perut, diare yang berulang ditiap tahunnya.

Kami dari pihak Puskesmas Baraka, inisiasi masyarakatlah yang memang akan mewujudkan masyarakat sehat.

Mungkin inilah yang dimaksud sebuah gerakan perubahan sosial, gerakan masyarakat untuk hidup sehat, dari masyaralat dan oleh masyarakat itu sendiri. Petugas kesehatan bertugas mendampingi sehingga dampak bisa terlihat lebih tepat.

fasilitas cuci tangan pakai sabun warga bone-bone

Selesai kegiatan, kami pun diajak kesalah satu rumah terapung (kolam ikan) dan di ajak makan hasil budidaya ikan tawar masyarakat. Kami pun menikmati Pullu Mandoti, beras ketan yang harum, menurut masyarakat Enrekang hanya ada di daerah sekitar Bone-bone.

Kepala Puskesmas, drg. Ira desti Saptari, M. Adm. Kes, mendukung kegiatan ini karena menurut beliau hal ini sebagai usaha perubahan perilaku masyarakat. Terkadang perubahan perilaku tak cukup hanya dengan pengetahuan yang baik, tapi perlu ada fasilitas yang mendukung yang didekatkan dengan masyarakat.

penilaian ctps di bone-bone

Dalam Rangka HKN ke-53, Dinkes Prov Papua Barat Lakukan Kegiatan PKBM di Kais Darat

Dinkes Provinsi Papua Barat mengadakan kegiatan PKBM di Puskesmas Kais Darat, Kab. Sorong Selatan, Kamis 14 Desember 2017.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mengadakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat (PKBM) di Puskesmas Kais Darat, Kab. Sorong Selatan dalam rangka memperingati HKN ke 53, Kamis 14 Desember 2017.

Yang menjadi sasaran dari kegiatan ini yaitu masyarakat Distrik Kais Darat, Kabupaten Sorsel, dengan jumlah pasien yang diperiksa mencapai 100 orang lebih karena dihadiri oleh 2 desa di sekitar wilayah puskesmas. Kegiatan berlangsung dari pukul 16.00 hingga 22.00 WIT.

PKBM di Puskesmas Kais Darat

Tim PKBM yang diterjunkan dalam keiatan ini yaitu 10 orang dari Dinkes Provinsi, dan 3 orang dari Dinkes Kab. Sorong Selatan. Kegiatan ini diketuai oleh dr. Irianto Ramandey, M.Kes, yang terbagi menjadi beberapa tim kecil dari KIA dan Gizi.

Isi kegiatan PKBM ini adalah pemeriksaan kesehatan oleh dokter. Selain itu, dilakukan juga penyuluhan PHBS oleh Ibu Rita Apalem, SKM selaku pemegang Program KIA Dinkes Prov Papua Barat. Ada juga penimbangan untuk balita, pemberian PMT, dan kuis menarik untuk anak anak oleh tim Gizi.

Yang menarik, selama kegiatan kuis untuk anak anak, mereka dapat menjawab semua pertanyaan tentang kesehatan, mulai dari mengapa harus sarapan pagi, langkah langkah cuci tangan, ASI, mereka dapat menjawab dengan benar. Tim Puskesmas Kais Darat tidak menyangka ternyata materi penyuluhan selama ini masih mereka ingat.

Anak-anak di Pusesmas Kais darat

Kami berharap dengan diadakannya kegiatan seperti akan menambah kepedulian dari masyarakat itu sendiri. Mereka merasa diperhatikan dan tersentuh dengan kedatangan tim dari Dinas Kesehatan. Hal ini juga menambah semangat teman teman puskesmas untuk terus bekerja dengan giat meski berada di pedalaman.