Peringati Hari Anak Nasional 2017, Ada yang Meriah di RSUD 45 Kuningan

Senin, 24/7, RSUD 45 Kuningan menyelenggarakan kegiatan edukasi pasien anak & keluarga, memperingati Hari Anak Nasional 2017.

Senin, 24/7, RSUD 45 Kuningan menyelenggarakan kegiatan edukasi pasien anak & keluarga, memperingati Hari Anak Nasional 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh pasien anak dan keluarga besar komunitas Thalasemia. 

Acara yang berlangsung di Ruang Anggrek RSUD 45 Kuningan ini, mengusung tema "Fokus Penguatan Keluarga dalam Perlindungan Anak", dengan menghadirkan narasumber Ibu Yuli Priamita, M.Pd.

Kegiatan ini berlangsung selama 30 menit, diselingi acara praktek mencuci tangan, dengan harapan anak dan orang tua tau dan mau berperilaku hidup bersih dan sehat dengan membiasakan cuci tangan.

 

 

Bertahun-tahun Selesai Dibangun, Ruangan Khusus Merokok RSUD Aceh Tamiang Belum Difungsikan

Direktur RSUD Kabupaten Aceh Tamiang, Ibnu Azis saat dikonfirmasi menyebutkan, akan segera memfungsikan dua unit bangunan tersebut.

Dua unit ruangan khusus tempat merokok yang dibangun di komplek RSUD Aceh Tamiang oleh salah satu dinas, dianggap hanya membuang-buang anggaran saja. Pasalnya, sejak dibangun beberapa tahun silam, hingga kini ruangan tersebut belum juga difungsikan.

Salah seorang tenaga medis RSUD setempat, Selasa (4/7/2016) kepada GoAceh merasa heran atas didirikannya bangunan yang menurut penilaiannya sebagai proyek salah kaprah alias mubazir.”Itu proyek salah kaprah yang dibangun tanpa melalui proses analisis yang berkaitan dengan program peningkatan kesehatan masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, secara medis merokok itu tidak dibenarkan dan sangat berdampak tidak baik pada kesehatan.

“Tapi herannya, kenapa malah dibangun gedung khusus perokok yang berlokasi di rumah sakit,” ujarnya. Pantauan GoAceh, satu dari dua unit gedung tempat merokok tersebut didirikan persis di samping kantin rumah sakit. Sayangnya, para perokok lebih memilih merokok di kantin seraya menikmati segelas kopi ketimbang di ruangan khusus yang telah disediakan. Sementara itu, Direktur RSUD Kabupaten Aceh Tamiang, Ibnu Azis saat dikonfirmasi menyebutkan, akan segera memfungsikan dua unit bangunan tersebut. “Saya tidak tahu kenapa dulu bangunan itu bisa didirikan di situ. Tapi kita telah merencanakan akan memanfaatkannya untuk kepentingan rumah sakit,” ujar Ibnu Azis di ruang kerjanya. “Yang satu untuk kantor koperasi RSU dan satunya lagi yang disamping kantin akan kita manfaatkan untuk pos Satpam,” sambungnya.

Sumber goaceh.co

Miris! Rencana Bangunan Rumah Sakit Hanya Jadi Tempat Singgah Sapi

Bangunan gedung RS Modern Kefamenanu yang berlokasi di KM 5 Kelurahan Tubuhue Kec Kota, di Kabupaten Timor Tengah Utara terlantar tak tersentuh perawatan.

Bangunan gedung rumah sakit (RS) Modern Kefamenanu yang berlokasi di KM 5 Kelurahan Tubuhue Kecamatan Kota, di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) terlantar tak tersentuh perawatan. Gedung besar itu, kini berubah menjadi rumah tak bertuan  lantaran sejak selesai dibangun tahun 2009, tidak dilanjutkan untuk difungsikan.

Pantauan Timor Express (Jawa Pos Group),  satu diantara enam unit bangunan gedung itu berlantai dua, bahkan sudah rampung dikerjakan. Kondisi bangunan gedung sangat memprihatinkan, karena sebagiannya sudah rusak.

Bangunan gedung dibiarkan tidak terawat lagi dan dipenuhi rumput liar di bagian luarnya. Cat tembok sudah terkelupas, bahkan sudah pecah. Bukan hanya itu, sebagian kaca jendela sudah pecah dan pintu gedung terlepas bahkan ada yang hilang digasak pencuri.

Yang menyedihkan, bangunan megah yang rencananya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat itu, kini jadi kandang ternak sapi dan kambing untuk berlindung.

Dari informasi yang dihimpun  menyebutkan, konsep bangunan gedung RS sebagai penyanggah perbatasan negara karena lokasinya strategis. Proyek yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat dan sharing dana APBD Pemda TTU  tahun 2008 dan 2009 dengan sistem multi years. Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan gedung mencapai Rp 18 miliar lebih.

Ironisnya, sejak selesai dibangun tidak bisa difungsikan karena pembangunannya baru sampai tahapan fisik gedung. Sementara bangunan pelengkap dan sarana fasilitas penunjang lainnya belum rampung dikerjakan karena menunggu anggaran tahun berikut.

Realisasi pembangunan gedung bertaraf internasional di era kepemimpinan Bupati Gabriel Manek dan Wakil Bupati Raymundus Sau Fernandes periode 2005-2010. Bangunan gedung akhirnya tidak dilanjutkan anggarannya di tahun berikut hingga kini.

Belakangan baru diketahui bahwa pelaksanaan bangunan gedung itu tidak dilanjutkan karena diduga terindikasi masalah. Seperti pembebasan lahan yang diklaim antar warga, transaksi jual beli lokasi tanah pemerintah dan pemilik lahan.

Bahkan tudingan lain bangunan gedung tidak sesuai aspek teknis karena tidak dilakukan studi Amdal. Termasuk kajian psikologis lantaran gedung RS Modern dibangun jauh dari permukiman penduduk dan jaraknya dekat tempat pemakaman umum (TPU) Bijaesunan.

Sehingga di era kepemimpinan Bupati Raymudus Sau Fernandes tahun 2010, memilih tidak melanjutkan pembangunannya hingga kini.

Mantan Wakil Ketua DPRD TTU, Hermene Gildus Bone saat dikonfirmasi Timor Express,  mengakui pembangunan gedung rumah sakit sempat terjadi polemik. Namun sudah diselesaikan melalui pembentukan pansus DPRD TTU, tentang pembangunan RS Modern.

Hasilnya, ada tiga poin rekomendasi yakni pertama, pemerintah wajib membayar pembebasan lahan sesuai standar harga nilai jual objek pajak. Kedua, masalah sengketa klaim kepemilikan lahan di area lokasi diserahkan ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum. Ketiga, pembangunan rumah sakit harus ditindaklanjuti.

“Pansus kerja tuntas. Rekomendasi sudah diserahkan ke pemerintah. Intinya pembangunan rumah sakit ditindaklanjuti,” katanya.

Hermene mengaku, saat itu pihaknya juga bertemu Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Hasilnya, kementerian bersedia mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 6 miliar untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit.

Namun kelanjutannya tidak ada realisasi di era kepemimpinan Bupati Raymundus, sehingga pihaknya tidak bisa mengintervensi terlalu jauh.

“Kita sudah rekomendasikan untuk ditindaklanjuti pembangunannya. Nah, mestinya di kepemimpinan bupati berikut, ya harus tindak lanjut untuk selesaikan bangunan itu karena sudah tidak ada masalah lagi,” katanya.

Mengapa RS Khusus Kanker dan Jantung Perlu Dibangun di Jakarta?

Kepala Dinkes DKI Jakarta Koesmedi menyampaikan alasan pentingnya rumah sakit khusus kanker dan jantung didirikan di Jakarta.

Kematian Julia Perez menjadi satu dari sekian kasus kematian akibat kanker serviks di Jakarta.

Sebelum meninggal, artis yang dikenal dengan nama Jupe ini pernah menagih realisasi pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras sebagai rumah sakit khusus kanker dan jantung kepada Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Terkait rencana pembangunan RS Sumber Waras, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi menyampaikan alasan pentingnya rumah sakit khusus kanker dan jantung didirikan di Jakarta.

Menurut dia, kebanyakan penderita kanker tidak bisa ditangani dengan cepat karena banyaknya antrean dan kurangnya kamar.

“Seharusnya mereka dioperasi sekarang, tetapi baru bisa dioperasi satu tahun kemudian. Kalau mundur waktu hingga satu tahun berarti sudah berkembang (kankernya) dong,” ujar Koesmedi kepada Kompas.com, Minggu (12/6/2017).

Berdasarkan data milik Dinas Kesehatan DKI Jakarta, penderita kanker yang ingin menjalani penindakan dengan radioterapi di RS Kanker Dharmais harus menunggu antrean hingga 1 bulan.

Untuk melakukan operasi, penderita kanker harus mengantre sekitar 3 bulan di RS Kanker Dharmais dan 2 bulan di RSCM.

Sementara itu, pasien yang ingin melakukan operasi jantung bawaan harus menunggu waktu 12 hingga 18 bulan di RS Harapan Kita.

Pasien yang ingin melakukan katerisasi jantung menunggu 2 minggu, sedangkan, waktu tunggu operasi jantung bagi orang dewasa adalah 6-9 bulan di RS Harapan Kita dan 1-2 bulan di RSUD Tarakan.

Koesmedi mengatakan, fakta itu menunjukan bahwa warga DKI Jakarta membutuhkan rumah sakit khusus kanker dan jantung dengan ketersediaan ranjang yang banyak.

Hal ini akan diwujudkan dengan pembangunan RS Sumber Waras. Ahok dulu mengatakan, RS Sumber Waras akan dilengkapi dengan 2.000 ranjang dan apartemen di atasnya.

Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun semua itu sekitar Rp 3,5 triliun. “Itu bukan sekadar kemauan Pak Ahok saja, tetapi memang kebutuhan Jakarta seperti itu,” ujar Koesmedi.

Rencana pembangunan RS Sumber Waras

Namun, hingga saat ini pembangunan RS Sumber Waras belum juga terlaksana. Rencana pembangunan rumah sakit itu sempat terhalang adanya temuan BPK.

Pemprov DKI Jakarta dinilai melakukan kelebihan bayar terhadap lahan di sana hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Meski demikian, KPK telah menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini.

Koesmedi mengatakan, saat ini Pemprov DKI menyiapkan tim pembangunan RS Sumber Waras. “Timnya belum dibentuk, kalau tim sudah ada baru kita bisa bergerak,” ujar Koesmedi.

Ia mengatakan, saat ini sedang dibuat berita acaranya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan timnya sedang disiapkan. “Sedang disiapkan timnya,” ujar Tuty.

Untuk anggaran yang digunakan, kata Koesmedi, ada dua kemungkinan. Pembangunan RS Sumber Waras bisa menggunakan dana APBD DKI 2018 atau dibangun oleh BUMN.

“BUMN itu kan diberikan kesempatan untuk investasi yah ke pemda pemda untuk bisa membangun bisnisnya,” ujar Koesmedi.

Dengan cara itu, Koesmedi mengatakan, dana APBD bisa digunakan untuk hal lain terlebih dahulu.

Setelah rumah sakit beroperasi, pendapatan yang diterima bisa digunakan untuk menyicil biaya pembangunan itu.

“Kalau kurang baru ditambahi sama APBD. APBD bisa digunakan untuk yang lain dulu,” kata Koesmedi.

Sumber kompas.com

Serangan WannaCry, Administrasi RS Dharmais Terpaksa Balik ke Kertas

RS Dharmais dan Harapan Kita diserang oleh ransomware berjenis WannaCry pada Jumat (12/5) yang menyebabkan data pasien tidak bisa diakses.

Setidaknya dua rumah sakit di Jakarta yaitu Dharmais dan Harapan Kita diserang oleh ransomware berjenis WannaCry pada Jumat (12/5) yang menyebabkan data pasien dalam jaringan komputer rumah sakit tidak bisa diakses.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Jakarta, mengatakan akibat serangan maleware tersebut, proses bisnis di rumah sakit, harus dilakukan secara manual sehingga memperpanjang proses registrasi pasien serta proses lainnya.

“Biasanya registrasi bisa langsung masuk ke dalam jaringan, dokternya, tetapi akibat serangan ini, semuanya harus dilakukan pakai kertas secara manual. Konsekuensi yang kami ketahui sekarang, seperti itu,” katanya dalam konferensi pers di Bakoel Caffe, Minggu siang (14/5/17).

Rudiantara belum bisa memastikan jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat serangan tersebut.

“Kerugian material? Malware ini memblokir apabila kita mengakses data yang kita miliki, jadi tidak tahu saya (berapa kerugiannya), setahu saya tidak menghancurkan data yang ada,” katanya.

Pria yang karib disapa Chief RA itu mengatakan, Kemenkominfo sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Dharmais untuk menanggulangi serangan tersebut.

Selain itu, ia juga mengatakan sudah mempersiapkan tim khusus menghadapi persoalan ini yang antara lain meliputi Direktorat Keamanan Kemenkominfo dan pegiat keamanan siber, serta bekerjasama dengan sejumlah pihak dari luar Indonesia.

“Karena peristiwa ini mendunia jadi kami tidak hanya berkerjasama dalam negeri, tetapi juga secara internasional. Kalau dalam negeri kita sudah siapkan tim khusus dari Kemenkominfo,” ujar Rudi.

Sumber gatra.com

Rumah Sakit Harus Miliki Kesiapsiagaan Bencana

Peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang jatuh pada 26 April 2017, RS Baptis Kota Batu, Jawa Timur, gelar apel bersama.

Rumah Sakit menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan bencana. Untuk itu, pada peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang jatuh hari ini, 26 April 2017, di Rumah Sakit Baptis, Kota Batu, Jawa Timur, diselenggarakan apel bersama.

dr Dolly Irbantoro dari RS Baptis Kota Batu mengatakan, sebagai bagian dari masyarakat, rumah sakit punya peran dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Untuk itu, pihaknya mendukung pencanangan hari kesiapsiagaan bencana nasional.

“Seperti kita tahu, negara kita ini memang sangat berisiko terhadap bencana. Apalagi banyak terjadi bencana beberapa waktu belakangan ini,” kata dr Dolly usai apel bersama Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional di ruang serbaguna, RS Baptis Kota Batu.

Bencana terjadi akibat perbuatan manusia maupun faktor alam. Apalagi, kini perubahan cuaca semakin sulit diprediksi. Hal ini yang menyebabkan bencana alam mudah terjadi, sehingga dituntut kesiapsiagaan dalam mengantisipasi maupun menangani bencana.

Dia menjelaskan, upaya yang dilakukan RS Baptis adalah mengedukasi segenap stakeholder yang terlibat dalam penanganan bencana, terutama masyarakat umum agar mampu menolong sesama.

“Bentuk edukasi yang diberikan seperti bantuan hidup dasar, penanganan henti jantung, dan cara mengevakuasi pasien atau korban bencana,” ujarnya.

Edukasi ini penting, karena menurutnya, kesalahan dalam penanganan evakuasi justru membawa korban lebih parah yang dapat menimbulkan kecacatan bahkan kematian dari korban bencana.

Secara periodik, RS Baptis Kota Batu melaksanakan pelatihan atau training penanganan korban bencana yang diikuti oleh seluruh pegawai.

“Setiap staf (RS Baptis Kota Batu), mulai pegawai taman sampai direktur, harus berlatih bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar. Harapannya, ketika terjadi sesuatu kami sudah siap menanganinya,” ungkapnya.

Ke depan, dia berharap banyak instansi yang dapat bekerja sama untuk melatih anggotanya menghadapi bencana. “Kami tawarkan cuma-cuma untuk berlatih dalam penanganan bencana alam, silakan menghubungi kami,” ucapnya.

Kendati siap, terbersit harapan tidak terjadi bencana. Namun, saat terjadi diperlukan kesiapsiagaan menanganinya.

“Kami mendukung upaya BNPB bahwa langkah preventif terpenting daripada langkah kuratif,” pungkasnya.

SUMBER

Memahami Fungsi & Peranan Rumah Sakit Pendidikan

Perbedaan utama dari RS Pendidikan dengan RS biasa yaitu dalam melaksanakan kesehariannya mengintegrasikan layanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier.

Kamis (20/4/2017) bertempat di Auditorium Gedung D Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK) Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) menggelar Seminar dan Lokakarya Nasional yang mengangkat tema tentang pelayanan primer di rumah sakit pendidikan.

Seminar ini bertajuk “Pelayanan Kesehatan Primer di RS Pendidikan Utama: Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) 93 Tahun 2015”.

Pembahasan tema ini dibahas dengan mengundang beberapa narasumber, diantaranya seperti Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM (K) (Menteri Kesehatan RI) dan Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro (Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI).

Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, Ditjen Sumber Daya IPTEK Dikti, dalam sambutannya berharap bahwa pembangunan rumah sakit pendidikan ini juga dapat menjadi pusat riset kolaboratif antar dunia pendidikan kesehatan.

“Diharapkan kedepannya keberadaan rumah sakit ini dapat meningkatkan jumlah publikasi internasional di Indonesia pada umumnya, dan UI pada khususnya,” ujar Ali Ghufron.

Menurutnya perbedaan utama dari rumah sakit pendidikan dengan rumah sakit biasa adalah rumah sakit pendidikan dalam melaksanakan kesehariannya mengintegrasikan layanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier.

Selain itu rumah sakit pendidikan juga menjadi ajang pelatihan bagi para calon tenaga kesehatan sebelum benar-benar terjun dalam praktek.

Kepala RSUI Julianto Wicaksono dalam sambutannya turut menambahkan bahwa rencananya, rumah sakit ini akan siap beroperasi pada Januari 2018.

“Saat ini pembangunan fisiknya sudah mencapai taraf 72% dari total target penyelesaian. Perekrutan tenaga-tenaga kesehatan juga telah dilakukan, jadi kami berharap secepatnya rumah sakit ini dapat digunakan,” tambahnya.

Rumah Sakit UI merupakan rumah sakir perguruan tinggi negeri pertama di Indonesia yang mempunyai konsep  fasilitas pelayanan kesehatan satu atap (One Stop Health Services).

Rumah sakit ini berdiri di atas lahan seluas 106.100 m2 dengan luas bangunan 82.074 m2 dan berlokasi di kompleks area Gedung Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK), Kampus UI Depok dengan konsep bangunan yang ramah lingkungan dan keselamatan pasien.

Terdapat jembatan penghubung antara rumah sakit ini dengan gedung RIK. Jembatan ini dimaksudkan agar terjadi konektivitas langsung antara mahasiswa dengan tempat praktek mereka nantinya.

Selain itu, rumah sakit ini rencananya akan berperan sebagai penyangga bagi rumah sakit dan puskesmas di wilayah Kota Depok dan sekitarnya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang terintegrasi.

SUMBER

Pihak RSUD Soedarso Pontianak Bantah Kasus Infus Kadaluwarsa

Wakil Direktur RSUD Soedarso Pontianak Subandri membantah adanya kasus infus kadaluwarsa yang sempat diberikan kepada pasien di RSUD tersebut.

Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso Pontianak Subandri membantah adanya kasus infus kedaluwarsa yang sempat diberikan kepada pasien di RSUD tersebut.

“Pada infus tersebut memang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, hanya mencantumkan bulan dan tahunnya,” kata Subandri saat menerima kunjungan kerja dari DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan pelayanan sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) rumah sakit.

“Obat yang diberikan memang tidak ada tanggal dalam kemasan obat tersebut, yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan saat ini,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, dia menyayangkan keluarga pasien tidak melakukan komunikasi yang baik kepada pihak rumah sakit, bahkan terkesan menuding.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar Suma Jenny Heryanti menyatakan bahwa pihaknya bersama anggota Komisi V DPRD Provinsi Kalbar sengaja melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Soedarso Pontianak guna mengecek kebenaran adanya laporan masyarakat yang mendapat pelayanan tidak memuaskan, seperti diberikan infus kedaluwarsa oleh pihak rumah sakit kepada pasien beberapa waktu lalu.

“Selain itu, kami juga meninjau pelayanan rumah sakit dan fasilitas yang ada. Dari hasil sidak, kami tidak menemukan obat kedaluwarsa, seperti yang dilaporkan sebelumnya,” katanya.

Menurut dia, kasus yang sempat mencuat ke media massa itu hanya kurangnya komunikasi antara pasien dan perawat, yakni obat yang diberikan tidak kedaluwarsa, dan sudah sesuai dengan SOP pelayanan.

SUMBER

Pasien Meninggal Setelah Pulang dari Rumah Sakit, Alasan: Kuota BPJS !?

Suwandono (45) warga Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu meninggal dunia karena tidak mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Yunus dengan alasan kuota BPJS Kesehatan tidak bisa melayani lebih 5 hari.

Suwandono meninggal pada Minggu (16/4/2017) sekitar pukul 14.00 WIB. Sebelumnya Suwandono telah lima hari dirawat di RSUD M. Yunus karena mengalami penyakit komplikasi.

Menurut pihak keluarga, Suwandono telah disuruh pulang oleh dokter padahal penyakit yang diderita pasien belum sembuh. Alasan pulang karena kuota BPJS Kesehatan tidak dapat melayani jika lebih dari 5 hari.

“Menurut cerita, Suwandono sudah disuruh pulang dengan alasan BPJS tidak dapat menanggung pengobatan jika lebih dari lima hari. Jadi pasien disuruh pulang dan mengurus surat rujukan lagi untuk kembali ke rumah sakit mendapatkan pengobatan,” ucap seorang kerabat korban, Sakidi, Minggu (16/4/2017).

Suwandono keluar dari rumah sakit pada Sabtu (15/4/2017) rencananya pihak keluarga akan mengikuti saran rumah sakit untuk mengurus rujukan ulang dan kembali ke rumah sakit pada Senin (17/4/2017).

Namun, takdir berkata lain, pada Minggu (16/4/2017), Suwandono meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya.

Ratusan warga tampak berkumpul merasakan duka yag dirasakan keluarga Suwandono.

Sementara itu, Koordinator Posko Pengaduan Kartu Indonesia Sehat (KIS), BPJS, Bengkulu, Yogi, menyebutkan, tidak benar bahwa BPJS hanya melayani pasien hingga lima hari.

“Tidak ada dalam aturan BPJS ada batasan hari dalam melayani anggotanya, misalnya lima hari, lalu disuruh mengurus rujukan untuk mendapatkan perawatan lagi, tidak benar itu,” ucap dia.

BPJS sebut dia, melayani anggotanya yang sakit hingga sembuh tidak ada batasan hari.

Sementara itu, perwakilan manajemen RSUD M Yunus, Aprianto, juga membantah pihaknya menerapkan aturan kuota BPJS pada pasien.

“Kami tahu pasien atas nama Suwandono memang pernah dirawat, dia kami suruh pulang bukan karena alasan kuota BPJS tapi hasil dokter dia telah sembuh,” sebutnya saat dikonfirmasi.

Ia mengatakan, RSUD M.Yunus akan merawat pasien hingga sembuh dan keputusan itu ada pada dokter yang menangani.

BPJS berkuota?

Kasus BPJS berkuota dalam penelusuran Kompas.com dalam satu tahun terakhir marak di Bengkulu. Terdapat tiga kasus serupa yang diketemukan. Dari tiga kasus tersebut dua di antaranya meninggal dunia.

“Ayah saya pemegang BPJS mengalami sakit dirawat di rumah sakit sudah tiga hari dirawat disuruh pulang karena alasan kuota BPJS hanya tiga hari, kalau mau kembali harus mengurus rujukan ulang,” ujar Usmin warga Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu.

Ridwan Marigo, warga Kota Bengkulu, juga menceritakan kasus serupa yang dialaminya tiga bulan lalu. Ia memiliki keluarga yang menderita sakit bahkan makan menggunakan bantuan selang. Namun rumah sakit meminta pulang.

“Saudara saya akhirnya meninggal karena tidak mendapatkan perawatan, hanya minum susu yang dialirkan menggunakan selang,” tutupnya.

Warga berharap pemerintah meluruskan informasi BPJS berkuota tersebut sehingga tidak menyesatkan. Selain itu pemerinah diminta untuk melakukan investigasi jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan BPJS di rumah sakit.

 

SUMBER

Bawa Penderita Gizi Buruk ke RSUD Wakatobi, Malah Dapat Perkataan Kotor

Saya jemput warga yang kena gizi buruk di rumahnya, agar dibawa ke RSUD untuk mendapat pengobatan, masa dibilang kami bawa sampah dan tai ke RSUD Wakatobi.

Ketua Tim Percepatan Wakatobi Bersinar, Saleh Hanan, mendapatkan perkataan kurang menyenangkan dari Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi, Efendy Rahman. Hal itu terjadi ketika dirinya mengantarkan warga miskin penderita gizi buruk ke RSUD Wakatobi.

“Saya tidak terima, masa warga yang tidak memliliki Kartu BPJS Kesehatan pergi berobat di RSUD Wakatobi dibilang tai dan sampah,” ucapnya, Sabtu (15/04/2017).

Menurut Saleh, awalnya ia mengantarkan dua penderita gizi buruk asal Desa Mola Utara dan Desa Mola Selatan, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Jumat (14/04/2017) malam. Begitu juga saat ia kembali mengantarkan penderita gizi buruk asal Kecamatan Kaledupa, Wakatobi Sabtu ini. Perkataan tersebut kembali dilontarkan yang bersangkutan.

“Saya sudah jemput warga yang kena gizi buruk di rumahnya, agar dibawa ke RSUD untuk mendapat pengobatan, masa dibilang kami bawa sampah dan tai ke RSUD Wakatobi,” ucap pria pencetus program Wakatobi bersinar dengan nada suara keras.

Dikatakannya, petugas Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Wakatobi telah mengambil Kartu Keluarga dan KTP orang tua penderita gizi buruk. Tindakan dilakukan guna keperluan pengurusan kartu BPJS Kesehatan bersinar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

“Kesehatan ini hak asasi tertinggi, ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Wakatobi, Arhawi telah mempertegas, setiap warga setempat mendapatkan pelayanan pengobatan saat mendatangi RSUD. Terkait pembiayaannya, Pemda Wakatobi akan menanggung melalui BPJS Kesehatan Bersinar.

Ketika akan dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi, Efendy Rahman tidak ditempat.

SUMBER