Fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam Optimalisasi Pelayanan Publik Guna Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Dalam hal ini Puskesmas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan dasar pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di wilayah kerjanya. Puskesmas sesuai dengan fungsinya berkewajiban mengupayakan, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas.[1] Puskesmas dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan semakin tingginya tuntutan bagi Puskesmas untuk meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia bagi operasional Puskesmas, alur birokrasi yang panjang dalam proses pencairan dana, aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya untuk mengukur kinerja.[2] Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang menjadi tanggungjawab Puskesmas, perlu ditunjang dengan tersedianya pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan di Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Di pelayanan kesehatan rujukan terdapat Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat[3]. Rumah sakit didaerah merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari institusi yang bertugas dibidang kesehatan atau instansi tertentu dengan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Puskesmas dan rumah sakit didorong untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dalam rangka fleksibilitas pengelolaan keuangan yang diselenggarakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam tulisan ini akan disajikan penjelasan singkat tentang pengertian, hak dan kewajiban, gambaran umum, dasar hukum, asas dan fleksibilitas entitas atau unit yang menerapkan PPK BLUD dengan maksud memberikan pemahaman bagi kita sebagai praktisi kesehatan dan pengawas internal pemerintah daerah.

 

A. PENGERTIAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD).

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.[4] Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.[5]

Spesifikasi teknis unit dinas atau badan daerah yang dapat menerapkan BLUD adalah[6]: 1). Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, diutamakan untuk pelayanan masyarakat; 2). Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu; dan/atau 3). Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, antara lain dana bergulir dan dana perumahan.

 

B. HAK DAN KEWAJIBAN BLUD[7]

  1. Hak-hak yang dimiliki oleh BLU/BLUD meliputi: a). Fleksibilitas pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa; b). Mempekerjakan tenaga profesional non-PNS; c). Pegawai BLU/BLUD berhak menerima imbalan jasa sesuai dengan kontribusinya (remunerasi).
  2. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh BLU/BLUD meliputi: a). Meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat; b). Meningkatkan kinerja keuangan; c). Meningkatkan manfaat bagi masyarakat; d). Menghitung harga pokok layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis Pembina; d). Menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan sesuai standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

 

C. GAMBARAN UMUM BLUD[8]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat tercantum dalam Pasal 68 dan Pasal 69, yaitu dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkret yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). BLU menjadi salah satu produk reformasi pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah terjadinya pergeseran dari penganggaran tradisional, yang sekadar membiayai masukan (input) atau proses ke penganggaran berbasis kinerja, yang memerhatikan apa yang akan dihasilkan (output).

Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. BLU diberi kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non-PNS, serta kesempatan memberikan imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Akan tetapi, sebagai pengimbang, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggaran-nya, serta dalam pertanggungjawabannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 BLU wajib menghitung harga pokok layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis pembina, termasuk pertanggung jawabannya. BLU harus mampu menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan. Oleh karena itu, BLU berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya. Kedua belah pihak menandatangani  a contractual performance agreement (kontrak kinerja): menteri/pimpinan lembaga induk bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan, dan BLU bertanggung jawab menyajikan layanan yang diminta.

 

D. Landasan Hukum BLU/ BLUD[9]

Berikut dasar hukum utama dan operasional Penerapan Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD: 1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5). Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 6). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 8). Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 9). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 10). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 11). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; 12). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. 13). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

BACA JUGA:  BPK Ungkap Rendahnya Kualitas SDM di Puskesmas dan RSUD

Untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Fleksibilitas BLUD dalam Optimalisasi Pelayanan Publik Guna Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit

E. ASAS DAN TUJUAN BLUD[10]

Asas BLU/BLUD tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005:

  1. BLU/BLUD beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan;
  2. BLU/BLUD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.
  3. Menteri/Pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU/BLUD dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
  4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU/BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota.
  5. BLU/BLUD menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
  6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/OPD/pemerintah daerah.
  7. BLU/BLUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Tujuan

BLU/BLUD dibentuk guna meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat di beberapa bidang, seperti layanan kesehatan, pendidikan, otoritas tertentu, dan sebagainya. Birokrasi pemerintah yang biasa dikenal inefisien, tidak efektif, dan lambat dalam melayani masyarakat, diubah bentuknya menjadi BLU/BLUD, agar lebih fleksibel dan responsif dalam memberikan layanan. Karenanya, untuk meningkatkan pelayanan BLU/ BLUD diberi fleksibilitas dalam mengelola keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

 

F. FLEKSIBILITAS BLU/BLUD

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. Dalam implementasinya, BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan fleksibilitas BLUD diatur dengan peraturan kepala daerah dalam memudahkan implementasi di daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kondisi daerah. Berikut fleksibilitas dalam penerapan pengelolaan keuangan BLUD.

1. Pendapatan[11].

Fleksibilitas BLUD terkait pendapatan (dikecualikan dari perundang-undangan). Peraturan perundang-undangan yang berlaku umum yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (6). Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 13 ayat (2); Pasal 16 ayat (2); Pasal 16 ayat (3). Peraturan Pemerintah 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (1). Permendagri 13/2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 127 ayat (1). Pendapatan BLUD masuk ke rekening Kas BLUD, dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya.  Dana APBD diakui sebagai pendapatan BLUD, dan APBD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah. Sedangkan pengelolaan pendapatan bila entitas sebagai SKPD atau unit kerja, pendapatan masuk ke rekening kas daerah, tidak dapat digunakan langsung, dan pengakuan APBD bukan merupakan Pendapatan.

2. Belanja

Belanja BLUD dengan dana yang bersumber dari jasa layanan (Non APBD) diberikan Fleksibilitas melebihi pagu anggaran yang sudah (Flexible Budget). Sedangkan bila entitas berupa SKPD atau unit kerja tidak dapat melebihi pagu anggaran yang sudah ditetapkan. Diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA (Rencana Bisnis Anggaran) dan DPA yang telah ditetapkan secara definitive. Ambang batas merupakan besaran persentase anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. Besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA. Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas, terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran BLUD dapat mengajukan tambahan anggaran dari APBD ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

3. Pengadaan Barang dan/Atau Jasa BLUD.

Dalam pengadaan barang dan jasa BLUD tidak mengacu pada Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbeda dengan SKPD atau Unit Kerja. Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) Perpres No.16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.  Fleksibilitas diberikan pada pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari: jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu; lebih murah; proses pengadaan sederhana dan cepat; mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit. Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa BLUD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BACA JUGA:  Pelayanan Kesehatan Diminta Tidak Diskriminatif

4. Pengelolaan Utang Piutang.

Fleksibilitas BLUD terkait utang/piutang (dikecualikan dari perundang-undangan): Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku umum Undang-undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 39 ayat (1), ayat (2). BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. Bentuk utang atau pinjaman dapat berupa utang jangka pendek dan jangka panjang.

Utang atau pinjaman jangka pendek, memiliki manfaat kurang dari 1 tahun hanya yang timbul karena kegiatan operasional dan atau untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 tahun anggaran. Hutang ini dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan (dapat melampaui pembayaran sepanjang tidak melebihi ambang batas RBA).  Dibuat perjanjian yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman. Pembayarannya tanggungjawab BLUD (bunga dan pokok yang telah jatuh tempo). Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Utang/pinjaman jangka panjang. Manfaat lebih dari 1 tahun dengan termasuk masa pembayarannya (bunga dan pokok sesuai perjanjian) hanya untuk pengeluaran belanja modal, untuk mekanisme pengajuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Tarif BLUD

Tarif pelayanan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Tarif layanan adalah imbalan atas barang jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh/sebagian dari biaya per unit layanan. Sedangkan SKPD atau unit kerja ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Fleksibilitas BLUD terkait tarif (dikecualikan dari Perundang-undangan): Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku umum adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Semua pembebanan pada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 31 ayat (4). BLUD mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan barang dan /atau jasa layanan kepada masyarakat. Tarif layanan berupa: besaran tarif (nilai nominal uang dan atau persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih dan/atau penjualan kotor bersih) dan/atau pola tarif (merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula). Penyusunan pola tarif atas dasar perhitungan biaya per unit layanan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD (akuntansi biaya) atau hasil perinvestasi dana, merupakan perhitungan tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu (untuk BLUD pengelola dana). Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil perinvestasi dana, tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemimpin BLUD menyusun tarif layanan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran. Tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia BLUD terdiri dari ASN dan Profesional lainnya, sedangkan SKPD/Unit Kerja hanya ASN. Fleksibilitas BLUD terkait Pejabat/Pegawai Non PNS (dikecualikan dari Perundang-undangan): Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku umum PP 48/2005 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer menjadi PNS; APBD hanya boleh membiayai Honorer dan PNS. Sumber Daya Manusia BLUD terdiri dari: a). Pejabat pengelola: bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan; b). Pegawai menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD. Pejabat Pengelola dan Pegawai berasal dari: PNS dan/atau P3K (sesuai ketentuan perundang-undangan), profesional lainnya (kontrak atau tetap).

Pejabat pengelola yang berasal dari profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 kali periode masa jabatan berikutnya. Pengangkatan kembali periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 tahun. Dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Pejabat pengelola terdiri dari  pemimpin BLUD yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Selain pimpinan BLUD juga terdapat pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin. Pemimpin BLUD bertindak selaku KPA/KPB. Dalam hal pemimpin tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai KPA/KPB (PNS) termasuk bendahara penerimaan dan pengeluaran. Fungsi pimpinan BLUD adalah penanggungjawab umum operasional dan keuangan, fungsi Pejabat keuangan BLUD adalah penangungjawab keuangan BLUD yang dibantu bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD sedangkan fungsi pejabat teknis BLUD berfungsi sebagai penanggungjawab teknis operasional dan pelayanan bidangnya, terkait dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas SDM dan sumber daya lainnya.

Pembina dan pengawas BLUD dilakukan oleh unsur-unsur berikut : a). Pembina teknis Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yg bersangkutan dan pembina keuangan adalah PPKD; b) Satuan Pengawas Internal (SPI) berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD. SPI dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat; c). Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD (pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan pejabat pengelola).

7. Kerja Sama

Berbeda dengan SKPD atau unit kerja, BLUD dapat melakukan kerjasama-kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan. Prinsip kerjasama ekonomis, efektif, efesien, dan saling menguntungkan. Kerjasama operasional: dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah. Dalam hal pemanfaatan barang milik daerah (BMD), dilakukan melalui pendayagunaan dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD. Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan BMD yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan. Tata cara kerjasama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BACA JUGA:  KPK Bilang Pungli Berkedok Akreditasi di Puskesmas Harus Dihentikan

8. Investasi

Dapat melakukan investasi jangka pendek sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan masyarakat. Tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

Pengertian investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan. Bentuk investasi jangka pendek berupa deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 bulan s.d 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis surat berharga negara jangka pendek. Karakteristik investasi jangka pendek dapat segera diperjualbelikan/dicairkan ditujukan untuk manajemen kas dan instrumen keuangan dengan risiko rendah. Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

9. Remunerasi

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen: gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun. Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.  Komponen remunerasi:  a). Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan; b). Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan; c). Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji; d). Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja BLUD yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu; e). Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai kemampuan keuangan BLUD; dan/atau f). Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

10. SiLPA dan Defisit Anggaran.

SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 tahun anggaran (dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 periode anggaran). SiLPA dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Kepala Daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kasda dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

Pemanfaatan SiLPA dalam tahun berikutnya: dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD. Pemanfaatan SiLPA dalam tahun berikutnya apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului APBD. Kondisi mendesak yang dimaksud pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apa bila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemda dan masyarakat. Belanja BLUD yang sumber dananya dari SiLPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 program, 1 kegiatan, 1 output dan jenis belanja. Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumberdari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

PENUTUP

Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Dengan fleksibilitas yang dimiliki oleh BLUD diharapkan Puskesmas dan Rumah Sakit dapat maksimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Indikator yang menjadi ukuran keberhasilan suatu unit pelayanan yang menerapkan PPK BLUD adalah kepuasan pengguna layanan dan tercapainya Standar Pelayanan Minimal.  Dengan adanya SPM diharapkan menjadi pedoman bagi penyelenggara layanan, terjaminnya hak masyarakat  pengguna layanan, dan alat akuntabilitas Puskesmas dan Rumah Sakit dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

[1] Yusri Adam, Konsep Mutu dalam Pelayanan Kesehatan , diakses dari https://aceh.tribunnews.com/konsep mutu dalam pelayanan kesehatan, pada tanggal 7 Februari 2020 Pukul 14.05.

[2] Albertus Sunuwata Triprasetya, Laksono Trisnantoro, Ni Luh Putu Eka, Analisis Kesiapan Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus Di Puskesmas Wates Dan Puskesmas Girimulyo II Kabupaten Kulon Progo”. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Volume 03 No. 03 September 2014 Halaman 124 – 137.

[3] Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Pasal 1 tentang Definisi Rumah Sakit.

[4] Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 346.

[5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

[6] Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam  Negeri. Tantangan Dan Strategi (Solusi) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Puskesmas dengan Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Materi Sosialisasi Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Jakarta 7 Februari 2019.

[7] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia . Pengantar Mengelola Keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Serial Materi Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah 2017. Edisi Pertama, Mei 2017.

[8] Ibid., hal. 3

[9] Ibid., hal. 5.

[10] Ibid., hal. 8-9.

[11] Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam  Negeri. Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah Dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. Materi Sosialisasi Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Jakarta 7 Februari 2019.

Sharing is caring!

(Visited 98 times, 1 visits today)