Ini 11 Tanda Puskesmas “SAKIT”, Bagaimana Dengan Puskesmas Anda?

Tujuan Puskesmas yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas harus menjalankan program-program kesehatan dengan mengedepankan promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Puskesmas tentu harus menjalankan prinsip-prinsip penyelenggaraan Puskesmas.

Dalam pelaksanaannya, banyak Puskesmas yang sudah baik dalam penyelenggaraan pelayanannya, namun tidak sedikit juga Puskesmas yang kurang optimal dalam pelayanan atau dalam tulisan ini menjabarkan ciri-ciri Puskesmas yang kurang baik dalam penyelenggaraannya dikatakan sebagai Puskesmas “SAKIT”.

Lantas bagaimana ciri-ciri Puskesmas yang sakit? Berikut ini beberapa tandanya:

1. Manajemen SDM dan Komunikasi Interpersonal kurang baik

Banyak Puskesmas yang memiliki tenaga tidak sesuai dengan standar. Misalnya, kekurangan dokter, kekurangan tenaga promosi kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan sering ditemui petugas mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan kompetensinya. Hal itu tidak bisa dipungkiri, selama mendapatkan pelatihan dan penguatan tugas pokoknya.

Namun, di sisi lain, banyak Puskesmas yang memiliki tenaga cukup banyak baik yang berstatus PNS maupun magang atau honorer. Akan tetapi dalam prakteknya, tidak berjalan dengan baik. Manajemen sumber daya manusia tidak efektif dikelola. Bahkan sering ditemui semakin banyak tenaga justru susah diatur.

Tak hanya itu, ketidakjelasan tugas pokok pun sering menjadi kendala di lapangan bahkan jarang disosialisasikan kepada petugas sehingga bingung apa yang harus dikerjakan, terlebih lagi tidak ditetapkan indikator untuk mengukur kinerja tersebut. Alhasil, mengerjakan apa yang menjadi rutinitas yang mungkin saja tidak sesuai dengan tupoksi yang seharusnya.

Seharusnya tiap individu mempunyai tupoksi sesuai jabatan/tanggung jawabnya dan kompetensinya, pun harus selalu di evaluasi dan ditingkatkan.

Hal lainnya yang justru menghambat penyelenggaraan Puskesmas yaitu komunikasi interpersonal yang kurang baik. Bisa dikatakan belum menyatu satu sama lain atau kurang harmonis komunikasi antar beberapa petugas di Puskesmas.

Petugas A mempunyai masalah pribadi dengan petugas B. Ini sering ditemui. Hasilnya akan menghambat kolaborasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas di lapangan. Mereka enggan untuk berkonsultasi satu sama lain. Padahal, jika berkomitment mengedepannya prinsip kolaborasi interprofesi hal tersebut tidak akan terjadi.

2. Perilaku Nakes yang alergi dengan Perubahan

Petugas puskesmas harus menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang dibuat. Prinsipnya adalah petugas harus membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa dilakukan apalagi tidak sesuai dengan prosedur. Sangat disayangkan, masih ada juga petugas yang alergi dengan perubahan.

Misalnya saja, pemakaian APD saat menyentuh pasien apalagi menangani pasien luka. Oleh sebab itu, puskesmas harus mengatur prosedur kerja petugas serta menetapkan dan mengsosialisasikan peraturan internal dan perilaku klinis yang mengatur perilaku setiap petugas di Puskesmas mulai dari Kepala Puskesmas jajaran kebawahnya harus mematuhi peraturan ini.

3. Dukungan lintas sektor Kurang

Dalam menyelenggarakan pelayanan, Puskesmas harusmengedepankan prinsip keterpaduan dan kesinambungan baik lintas program maupun lintas sektor. Mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian juga harus melibatkan lintas sektor maupun masyarakat.

Dukungan lintas sektor sangat diperlukan menunjang pelaksanaan kegiatan baik di dalam gedung terlebih lagi di luar gedung yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun, banyak juga didapatkan dukungan dari lintas sektor masih minim di lapangan.

Sebagai contoh dalam perencanaan, Puskesmas tidak melibatkan lintas sektor dan masyarakat. Apalagi kegiatan puskesmas tidak disinkrongkan dengan perencanaan Desa. Seharusnya ini bisa dilakukan, terlebih lagi saat ini ada Dana Desa yang cukup banyak ddan ada alokasi untuk bidang kesehatan.

Namun, sangat disayangkan masih ada juga Pemerintah Desa yang tidak melibatkan sektor kesehatan dalam perencanaannya, misalnya saat musrembang desa. Jika ini terjadi di Puskesmas anda, maka komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor di Puskesmas masih kurang.

4. Peran serta masyarakat yang kurang

Program kesehatan yang dijalankan kok tidak direspon positif dengan masyarakat? Ini terkadang muncul saat di lapangan. Namun, pernahkan kita bertanya sejauh mana Puskesmas melibatkan masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan?

Ini harus ditanyakan kepada pemegang program UKM. Karena pada prinsipnya Puskesmas harus mengedepannya kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat telah menjadi mitra puskesmas? Seyogyanya, masyarakat saat ini harus menjadi subjek/pelaku pembangunan kesehatan bukan menjadi objek dari pembangunan kesehatan. Masyarakat harus dilibatkan dalam membuat dan menjalankan program kesehatan sesuai kebutuhan mereka, apalagi saat ini ada program GERMAS (gerakan masyarakat hidup sehat) dan Keluarga sehat.

Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan di lingkungan mereka. Sehingga, rasa kepemilikan terhadap program kesehatan melekat pada masyarakat dan program kesehatan bisa sustaindi masyarakat. Sering-seringlah melakukan komunikasi dengan masyarakat.

5. Sarana dan Prasarana tidak dikelola dengan baik

Terkadang perencanaan pengadaan barang antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan tidak sinkron, sehingga terjadi jenis alat yang sama namun dua pengadaan dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Bendahara barang dan pengelola keuangan harus menampung aspirasi petugas, kira-kira alat apa yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan lalu disinkronkan dengan perencanaan Dinas Kesehatan.

Selain perencanaan, hal lainnya yang miris di Puskesmas yaitu alat-alat tidak dirawat dengan baik. Alat-alat dibiarkan berkarat tanpa perawatan rutin atau sarana prasarana tidak dipelihara dengan baik, termaksud alat sterilisasi tidak memadai dan kalibrasi pun jarang dilakukan.

Jika hal-hal di atas masih terjadi di Puskesmas anda maka Puskesmas tersebut belum sehat. Seharusnya semua sarana prasarana dan peralatan harus dipelihara dengan baik di Puskesmas.

6. Keuangan tidak transparan

Sering kali kita mendengar, yang mengelola keuangan puskesmas (BOK misalnya) kurang berkompeten. Namun, seiring waktu ini bisa teratasi dengan pendampingan intensif dari dinas kesehatan. Keuangan menjadi hal sensitif di Puskesmas. Karena pengelolaannya yang tidak transparan maka akan menimbulkan ketidakharmonisan di Puskesmas. Saling mencurigai satu sama lain.

Bukan hanya dari segi pengelolaan saja yang sering jadi kendala, tetapi dalam pertanggung jawaban yang masih minim. Bendahara JKN dan BOK di beberapa Puskesmasjuga sering mengeluhkan pegawai yang menjalankan kegiatan tidak rensponsif untuk menyelesaikan laporan pertanggung jawaban sesegera mungkin.

Jika hal ini terjadi di Puskesmas anda, maka segeralah mencari jalan keluar agar sebisa mungkin keuangan harus transparan. Sebaiknya, keuangan dibicarakan dalam forum internal puskesmas agar diketahui bersama-sama sejauh mana pengelolaannya.

7. Data Siluman dan Kualitas Data Kurang

Hal miris lainnya yang masih sering terjadi di Puskesmas yaitu Data Siluman atau kualitas data yang kurang baik. Tak jarang petugas yang mark up data cakupannya agar terlihat baik pencapaian kegiatannya. Apakah masih menemukan seperti ini di Puskesmas anda? Apakah sistem informasi Puskesmasnya berjalan dengan baik dan satu pintu?

Data sangat penting untuk perencanaan Puskesmas, jadi petugas harus memperhatikan kualitas data dengan prinsip jujur apa adanya dalam melaporkan. Contohnya, data kematian balita dan gizi buruk. Data ini sering disembunyikan oleh Petugas agar tidak sampai ke Dinas Kesehatan. Justru dengan adanya kasus tersebut sebagai cambuk untuk berbenah.

8. Sampah dan limbah medis

Puskesmas sering memberikan penyuluhan tentang sampah di masyarakat. Namun, apa jadinya kalau sampai di Puskesmas tidak dikelola dengan baik. Sampah di Puskesmas justru dibuang di belakang Puskesmas, dan dibiarkan berserakan begitu saja. Fasilitas tempat sampah pun kurang di Puskesmas.

Hal lainnya yang bikin Puskesmas tidak sehat yaitu sampah medis, karena ketidaktahuan petugas puskesmas sampah medis seperti jarum dan lain-lain hanya di bakar di atas tanah belakang Puskesmas. Harusnya bekerja sama dengan Puskesmas terdekat atau Rumah sakit yang memiliki alat insenerator.

9. Lokmin tidak berjalan rutin

Masih ada juga Puskesmas yang belum menjalankan rutin Lokakarya mini bulanan di Puskesmas. Sangat disayangkan hal ini masih terjadi, padahal lokakarya mini merupakan wadah untuk membahas sejauh mana pelayanan dilakukan, apa kendalananya, kemudian dicari solusinya secara bersama-sama.

Pelaksanaan lokmin yang lemah menandakan lemahnya monitoring dan evaluasi kinerja di Puskesmas. Jadi jangan heran jika Puskesmas hanya melakukan kegiatan rutin seperti tahun-tahun sebelumnya tanpa adanya inovasi-inovasi yang lahir dari pemikiran bersama.Atau bahkan kualitas lokmin hanya sebatas pertemuan tanpa memonitor atau mengevaluasi kegiatan yang lalu.

10. Sistem belum berjalan dengan baik

Sering ditemukan perencanaan tidak sinkron antara BOK dan pemegang program di beberapa PKM. Apalagi tidak ada lokakarya untuk menyusun perencanaan. Saat merencanakan kegiatan pun tidak berdasarkan analisis mendalam baik itu cakupan kegiatan tahun sebelumnya atau kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari survei atau pertemuan tingkat desa.

Pengelolaan keuangan pun tidak akuntable dan transparan. Monitoring dan evaluasi pun masih lemah di Puskesmas. Tidak ada kontrol terhadap apa yang telah dilakukan selama ini sehingga berjalan apa adanya. Terlebih lagi peran penanggung jawab UKM, UKP maupun jejaring kurang berperan membantu kepala puskesmas dalam monitoring dan evaluasi.

Misalnya, pengelolaan obat yang tidak terpantau dengan rutin, sehingga ditemui obat-obat yang sudah kadaluarsa masih tersimpan. Jika, penanggung jawab UKP rutin melakukan monitoring, hal ini bisa dihindari. Saatnya untuk memperbaiki sistem pelayanan yang bermutu serta perilaku tenaga kesehatan yang berkomitment penuh untuk menjalankan sistem tersebut dengan sebaik-baiknya.

11. Akreditasi menjadi momok menakutkan

Semua puskesmas wajib terakreditasi di tahun 2019. Saat ini puskesmas telah berbenah untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang baik. Namun, masih ada juga puskesmas yang salah kaprah dengan moment akreditasi ini. Puskesmas merasa terbebani dengan segala macam standar yang harus dipenuhi.

Dalam mengerjakan elemen penilaian pun tidak ada saling koordinasi alhasil yang ada hanya pelombaan dokumen, tanpa memperbaiki sistem yang menjadi Ruh Puskesmas. Masih ada puskesmas yang belum menyadari dengan moment akreditasi sistem dan perilaku tenaga puskesmaslah yang harus dibenahi, bukan sebatas menyelesaikan dokumen-dokumen.

Jika hal-hal di atas masih ditemui di Puskesmas, maka bisa dikatakan puskesmas anda belum sehat. Sangat diperlukan komitmen bersama untuk berbenah serta dukungan dan pembinaan intensif dari dinkes.