Ketua Komisi E DPRD Prov Sulsel: 10% APBD Tidak Cukup Biayai Kesehatan

Ketua Komisi E DPRD Prov Sulsel 10% APBD Tidak Cukup Biayai Kesehatan
Rijalul Jabar, S.KM, M.Adm.Kes

Rijalul Jabar, S.KM, M.Adm.Kes

Promkes Dinkes Kab Enrekang
Sekretaris Umum PERSAKMI Kab Enrekang
Rijalul Jabar, S.KM, M.Adm.Kes

Minggu, 8 April 2018, Bertempat di Aula Rujab Walikota Pare-Pare, BEM FIKES Universitas Muhammadiyah Pare-Pare menggelar Seminar Kesehatan Nasional yang bertajuk “Strategi Promosi Kesehatan Untuk Mencapai Universal Health Coverage (UCH ) 2019”.

Kegiatan yang dihadiri sekitar 200 peserta dan undangan ini, memanelkan dua narasumber yang luar biasa, yaitu dari PERSAKMI dan dari Ketua Komisi E DPRD Sulsel. Wakil PERSAKMIlangsung dibawakan oleh Ketua Pusat PERSAKMI yaitu Prof.Dr.Ridwan Amiruddin, SKM, M.Kes,M.Sc.PH. Dan Bapak Andi Muhammad Irfan AB selaku perwakilan Komisi E yang membidangi termasuk urusan Kesehatan Masyarakat.

Kegiatan yang dibuka oleh Dekan Fikes Pare-Pare ini cukup memberikan informasi yang menarik, karena pada seminar nasional ini, ada 3 aspek penting yaitu karena hadirnya Ranah keilmuan, praktisi serta padupadannya dengan pengalaman para pembuat kebijakan diranah kesehatan.

BACA JUGA:  Perbedaan PERSAKMI Dengan IAKMI

Prof.Dr.Ridwan Amiruddin

Kenapa UCH menjadi urgen, sebagai Perwakilan PERSAKMI, Prof.Ridwan Amiruddin mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu ‌proporsi masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, proporsi pembiayaan kesakitan di rumah tangga, pelayanan KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, proporsi Penyakit Tidak Menular/ PTM dan  Penyakit Menular/PM.

Guru Besar FKM Unhas ini mengatakan bahwa calon tenaga kesehatan harus mampu menguasai kompetensi seorang sarjana kesehatan masyarakat yang diantaranya adalah, community assessment, mampu menganalisis kebijakan, mampu berkomunikasi yang baik mampu membuat media terkait kesehatan, memiliki kecerdasan cultural dalam menentukan strategi gerak serta yang terpenting adalah kemampuan Leadership, karena dengan kemampuan ini mampu akselerasi  tercapaian UCH di 2019. Karena dengan kompetensi ini dapat mempersiapkan masyarakat mampu menerima perubahan.

‌Selanjutnya dalam pemaparan narasumber kedua, menelaah dari aspek Kebijakan Kesehatan, Bapak Andi Muhammad Irfan AB. ST, selaku Ketua Komise E DPRD Prov.Sulsel, tentu, pengalaman dalam menyusun kebijakan kesehatan menjadi penting untuk proses pembelajaran bagi semua peserta seminar yang notabene Calon Sarjana Kesehatan Masyarakat. Alumni Teknik Sipil Unhas ini menceritakan pengalaman beliau saat mengusulkan anggaran Kesehatan ke Kemendagri kala itu.

Waktu itu anggaran kesehatan belum cukup 10 % dari APBD Prov. Sulsel, sehingga dikembalikan untuk dicukupkan, waktu demi waktu telaah kebijakan serta pengalaman dalam penyusunan kebijakan anggaran, beliau mengungkapkan bahwa anggaran 10% dari APBD tersebut belum cukup ternyata untuk pembiayan kesehatan khususnya di Sulsel.

BACA JUGA:  FKM Unhas Gandeng UGM Gelar Forum Nasional Kebijakan Kesehatan

‌Terkait perwujudan UCH 2019, beliau mengungkapkan ini adalah amanat aturan sehingga pelaksanaan harus diusahakan, tentu ada beberapa strategi menurut beliau. Strateginya adalah program ini perlu di Sosialisasikan secara massive ke semua pihak.

Kedua, sudah ada Perda Sulsel No.9 Tahun 2016 tentang penyelenggaran kesehatan, perubahan atas Perda tentang Kesehatan Gratis. Perda tersebut terkait alokasi anggaran untuk percepatan UCH di Sulsel.

Ketiga, yang menjadi konsen penting adalah kualitas layanan kesehatan, karena ketika masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik seperti senyumnya petugas kesehatan serta pemberian informasi yang baik, sederhana dan mudah dimengerti di fasyankes-fasyankes, maka pengalaman serta kebahagian yang didapat masyarakat dalam pelayanan mampu memberikan kepercayaan masyarakat dalam mengikuti program jaminan kesehatan pemerintah termasuk BPJS Mandiri misalnya.

Secara umum proporsi anggaran kesehatan di Sulsel menurut belaiu dialokasikan untuk 3 aspek utama, yaitu untuk ‌untuk kelangsungan pelayanan di RS Provinsi, Kedua, kegiatan rutin Dinas Kesehatan dan untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat yang proporsinya dihibahkan ke Kab/Kota 60:40, 60 hibah Provinsi 40 dana dari Kab./Kota, untuk percepatan UHC 2019.  Tentu kaidah pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada Porsi kewenagan-kewenangan baik Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.

BACA JUGA:  Safari Ramadhan, Ini Pesan Ketua Dewan Etik Persakmi Enrekang Untuk Masyarakat

Andi Muhammad Irfan AB

Di sesi tanya jawab ada beberapa komentar dari peserta seminar salah satunya akademisi dari Fikes UMPAR yaitu Ibu Ayu Dwi Putri Rusman, SKM, MPH, yang mengharapkan bahwa kebijakan politis pembangunan kesehatan di Sulsel tak hanya dialokasikan untuk 3 aspek saja seperti pada Pelayanan RS Provinsi, kegiatan rutin Dinas Kesehatan dan Jaminan Kesehatan saja, tapi ada aspek penting lain terkait adanya kegiatan Preventif dan  Promotif di Masyarakat.

Menurut beliau, karena perbandingan orang sakit jika dirata-ratakan 30:70, ada 70% masyarakat yang sehat, ini harus dikuatkan agar tetap menjaga kesehatan, mampu mendeteksi dini, melakukan treatment mandiri agar tidak jatuh kepada kesakitan yang membatasi produktivitas dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Dosen Fikes Umpar ini meyakini bahwa mencegah itu lebih baik dari mengobati. Banyaknya pasien yang berkunjung ke Puskesmas itu baik, ketika datang untuk berkonsultasi Diet, Pola hidup Sehat serta melakukan deteksi dini status kesehatannya.

Strategi Promosi Kesehatan Untuk Mencapai Universal Health Coverage (UCH ) 2019

Sharing is caring!

(Visited 118 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *