Kolektibilitas PBPU BPJS Kesehatan Wonosobo Rendah
Kolektibilitas PBPU BPJS Kesehatan di Wonosobo hanya 46,94 persen. Pencapaiannya paling buncit, nomor terakhir dari 40 kabupaten/kota di Area Jateng-DIY

Tingkat kepatuhan pembayaran iuran (kolektibilitas) pekerja bukan penerima upah (PBPU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di wilayah Kabupaten Wonosobo, hingga 30 April 2017 hanya terealisasi 46,94 persen. Angka kolektibilitas tersebut merupakan pencapaian terendah dibandingkan dengan pencapaian ke 40 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah dan (Jateng) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten (KLOK) Wonosobo, Prasetya Anang Baja menyebutkan, tingkat kepatuhan pembayaran iuran PBPU BPJS Kesehatan di Wonosobo memang masih cukup rendah dibandingkan daerah lainnya.

BACA JUGA:  Pasien Meninggal Setelah Pulang dari Rumah Sakit, Alasan: Kuota BPJS !?

“Kolektibilitas PBPU BPJS Kesehatan di Wonosobo hanya 46,94 persen. Pencapaian kami berada paling buncit, nomor terakhir dari 40 kabupaten/kota di Area Jateng-DIY,” ungkapnya kepada suaramerdeka.com, Senin (29/5).

Menurut dia, padahal tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Wonosobo hingga 1 Mei 2017, telah tercapai 67.072 persen. Dari jumlah penduduk mencapai sekitar 773.243 jiwa, telah tercapai 518.623 jiwa.

“Untuk kepesertaan masyarakat di Kabupaten Wonoboso sebetulnya sudah cukup bagus, lebih tinggi dari pada KLOK Purworejo, di wilayah Kantor Cabang Kebumen. Akan tetapi, kesadaran agar patuh membayar iuran harus terus ditingkatkan,” tutur dia.

Anang, sapaan akrabnya mengungkapkan, pihaknya berupaya menggali informasi terkait mengapa peserta BPJS Kesehatan tersebut tidak membayarkan iuran bulanan. Dari beberapa responden yang ditanya, 50 persen memberikan jawaban tidak sanggup membayar iuran bulanan, sehingga memilih tidak dibayarkan.

BACA JUGA:  Pemprov ini Naikkan Status Puskesmas Setara Rumah Sakit Pratama

“Ada juga yang beralasan kurang puas dengan fasilitas yang diberikan, sehingga memilih tidak membayarkan iuran kepesertaan,” jelasnya.

Saat Merasa Butuh

Disebutkan juga, masih ada peserta yang belum sadar akan pentingnya semangat gotong royong serta mengantisipasi adanya pembengkakan biaya saat terjadi sakit.

“Diakui, banyak masyarakat hanya memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan saat merasa butuh saja. Kemudian setelah itu tidak dilanjutkan. Padahal, dengan program ini yang ditekankan adalah semangat gotong royong, saling membantu antara warga yang sakit dengan tidak, si kaya dan si miskin,” tutur dia.

Melalui program gotong royong kesehatan tersebut, diharapkan nantinya masyarakat tidak terlalu keberatan saat terjadi sakit dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Pihaknya berharap, masyarakat bisa patuh membayar iuran BPJS Kesehatan, menjadikan kepesertaannya  demi mewujudkan kesehatan masyarakat. Serta sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu sakit layanan bisa digunakan.

BACA JUGA:  Kisruh Soal BPJS Kesehatan Ribuan Warga Beltim, Begini Hasil Rapat Pihak Terkait

“Kalau sudah menunggak, otomatis layanan tidak bisa diberikan. Jika ingin digunakan, tunggakan harus dibayarkan,” bebernya.

Pihaknya juga terus berupaya memberikan penyadaran kepada masyarakat bekerja sama dengan puskesmas, rumah sakit, mau pun klinik kesehatan, agar bersama-sama menyosialisasikan pentingnya menjadi peserta BPJS Kesehatan, serta patuh membayarkan iuran bulanannya.

“Kami juga merekrut kader di desa guna memudahkan layanan pendaftaran, menyosialisasikan layanan BPJS Kesehatan serta memudahkan pembayaran iuran bulanannya,”  terang Anang.

Sumber suaramerdeka.com

Sharing is caring!

(Visited 279 times, 1 visits today)