KPK Bilang Pungli Berkedok Akreditasi di Puskesmas Harus Dihentikan
Pernyataan Dirjen Yankes Kemenkes RI, dr Bambang Wibowo, yang memperbolehkan adanya pungutan berkedok akreditasi puskesmas dinilai cukup janggal.

Ketua Tim Koordinasi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Adliansyah Nasution mengutarakan bahwa adanya pernyataan dari Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, dr Bambang Wibowo, yang memperbolehkan adanya pungutan berkedok akreditasi puskesmas cukup janggal.


FOKUS: Pungli di Puskesmas Simalingkar

BACA JUGA:  Dinkes Kota Medan Adakan Pembinaan Tim Perawatan Kesehatan Jiwa Masyarakat Bagi Petugas Puskesmas

“Wah saya tidak tahu kalau Dirjen Pelayanan Kesehatan bicara seperti itu. Pungutan seperti apa yang dimaksud oleh Dirjen dibenarkan? Hemat saya apa pun jenis pungutan (kecuali yang sudah diatur ketentuannya) tidak dibenarkan,” ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis (25/5/2017)

“Kalaupun ada alasan dihibahkan perlu diketahui bahwa mekanisme hibah itu sudah ada aturannya. Jadi janggal rasanya seolah-olah pungutan dapat diakui sebagai hibah,” tambah Adliansyah.

Sebelumnya dr Bambang Wibowo didampingi kepala Dinas Kesehatan Kota Medan melakukan kunjungan ke Puskesmas Simalingkar, Kota Medan, Selasa (23/5/2017).

Dalam kunjungan ini Bambang melakukan dialog dengan pegawai, namun hanya mengunjungi Poli Gigi dan Apotek Puskesmas, sementara pelayanan umum yang biasa diberikan oleh Puskesmas tidak dikunjunginya.

BACA JUGA:  Pelapor Pungli di Puskesmas Simalingkar Dimutasi Kadis Kesehatan Kota Medan

Dalam kunjungan ini seorang pegawai puskesmas, drg Ester Sitompul menyampaikan bahwa Bambang Wibowo menyampaikan kepada mereka supaya tidak ribut-ribut di media masalah pungutan liar berkedok biaya akreditasi Puskesmas.

Sebelumnya dr Bambang Wibowo didampingi kepala Dinas Kesehatan Kota Medan melakukan kunjungan ke Puskesmas Simalingkar, Kota Medan, Selasa (23/5/2017).

Dalam kunjungan ini Bambang melakukan dialog dengan pegawai, namun hanya mengunjungi Poli Gigi dan Apotek Puskesmas, sementara pelayanan umum yang biasa diberikan oleh Puskesmas tidak dikunjunginya.

Dalam kunjungan ini seorang pegawai puskesmas, drg Ester Sitompul menyampaikan bahwa Bambang Wibowo menyampaikan kepada mereka supaya tidak ribut-ribut di media masalah pungutan liar berkedok biaya akreditasi Puskesmas.

BACA JUGA:  Pegawai Puskesmas Dilatih Wujudkan Tata Kelola Puskesmas yang Prima

Sumber medan.tribunnews.com

Sharing is caring!

(Visited 492 times, 1 visits today)