Kematian Julia Perez menjadi satu dari sekian kasus kematian akibat kanker serviks di Jakarta.
Sebelum meninggal, artis yang dikenal dengan nama Jupe ini pernah menagih realisasi pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras sebagai rumah sakit khusus kanker dan jantung kepada Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Terkait rencana pembangunan RS Sumber Waras, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi menyampaikan alasan pentingnya rumah sakit khusus kanker dan jantung didirikan di Jakarta.
Menurut dia, kebanyakan penderita kanker tidak bisa ditangani dengan cepat karena banyaknya antrean dan kurangnya kamar.
“Seharusnya mereka dioperasi sekarang, tetapi baru bisa dioperasi satu tahun kemudian. Kalau mundur waktu hingga satu tahun berarti sudah berkembang (kankernya) dong,” ujar Koesmedi kepada Kompas.com, Minggu (12/6/2017).
Berdasarkan data milik Dinas Kesehatan DKI Jakarta, penderita kanker yang ingin menjalani penindakan dengan radioterapi di RS Kanker Dharmais harus menunggu antrean hingga 1 bulan.
Untuk melakukan operasi, penderita kanker harus mengantre sekitar 3 bulan di RS Kanker Dharmais dan 2 bulan di RSCM.
Sementara itu, pasien yang ingin melakukan operasi jantung bawaan harus menunggu waktu 12 hingga 18 bulan di RS Harapan Kita.
Pasien yang ingin melakukan katerisasi jantung menunggu 2 minggu, sedangkan, waktu tunggu operasi jantung bagi orang dewasa adalah 6-9 bulan di RS Harapan Kita dan 1-2 bulan di RSUD Tarakan.
Koesmedi mengatakan, fakta itu menunjukan bahwa warga DKI Jakarta membutuhkan rumah sakit khusus kanker dan jantung dengan ketersediaan ranjang yang banyak.
Hal ini akan diwujudkan dengan pembangunan RS Sumber Waras. Ahok dulu mengatakan, RS Sumber Waras akan dilengkapi dengan 2.000 ranjang dan apartemen di atasnya.
Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun semua itu sekitar Rp 3,5 triliun. “Itu bukan sekadar kemauan Pak Ahok saja, tetapi memang kebutuhan Jakarta seperti itu,” ujar Koesmedi.
Rencana pembangunan RS Sumber Waras
Namun, hingga saat ini pembangunan RS Sumber Waras belum juga terlaksana. Rencana pembangunan rumah sakit itu sempat terhalang adanya temuan BPK.
Pemprov DKI Jakarta dinilai melakukan kelebihan bayar terhadap lahan di sana hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.
Meski demikian, KPK telah menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini.
Koesmedi mengatakan, saat ini Pemprov DKI menyiapkan tim pembangunan RS Sumber Waras. “Timnya belum dibentuk, kalau tim sudah ada baru kita bisa bergerak,” ujar Koesmedi.
Ia mengatakan, saat ini sedang dibuat berita acaranya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan timnya sedang disiapkan. “Sedang disiapkan timnya,” ujar Tuty.
Untuk anggaran yang digunakan, kata Koesmedi, ada dua kemungkinan. Pembangunan RS Sumber Waras bisa menggunakan dana APBD DKI 2018 atau dibangun oleh BUMN.
“BUMN itu kan diberikan kesempatan untuk investasi yah ke pemda pemda untuk bisa membangun bisnisnya,” ujar Koesmedi.
Dengan cara itu, Koesmedi mengatakan, dana APBD bisa digunakan untuk hal lain terlebih dahulu.
Setelah rumah sakit beroperasi, pendapatan yang diterima bisa digunakan untuk menyicil biaya pembangunan itu.
“Kalau kurang baru ditambahi sama APBD. APBD bisa digunakan untuk yang lain dulu,” kata Koesmedi.
Sumber kompas.com
