Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Intervensi Penurunan Stunting
Dana desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, dalam hal ini intervensi penurunan stunting di desa.
Spread the love

Supriyadi, S.Kep., Ners., M.Kes

Auditor Muda
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Kabupaten Way Kanan, Lampung.
Supriyadi, S.Kep., Ners., M.Kes

Latest posts by Supriyadi, S.Kep., Ners., M.Kes (see all)

SDGs (Sustainable Development Goals) adalah program pembangunan berkelanjutan yang terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs disahkan di Sidang Umum PBB tanggal 25 September 2015 di New York. SDGs menggantikan MDGs (Millennium Development Goals) yang berakhir pada tahun 2015.

Dari 17 tujuan dalam SDGs, terdapat 2 tujuan pada goals ke 2 yaitu “Menanggulangi Kelaparan dan Kemiskinan” dan “Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.

Pada tujuan ke 2, terdapat target tahun 2030 yaitu mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan wasting pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui, serta lansia).[1]

Upaya pemerintah dalam menangani stunting dilakukan dengan Penyusunan dan implementasi rencana aksi pangan dan gizi dalam bentuk  Rencana Aksi Pangan dan Gizi Daerah (RAD-PG) sedang berlangsung di provinsi dan kabupaten/kota.[2]

Sebagai panduan dalam mengintegrasikan pembangunan pangan dan gizi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang selanjutnya diikuti penetapan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG, Pedoman Penyusunan RAD-PG, dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAN/RAD-PG. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Upaya percepatan perbaikan gizi merupakan bagian dari TPB tujuan dua yaitu mengakhiri kelaparan, memcapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan.

Stunting telah ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam dokumen perencanaan dan TPB.Strategi percepatan perbaikan gizi dalam dokumen perencanaan RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1). Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan;

2). Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000hari pertama kehidupan (ibu hamil hingga anak usia 2 tahun), balita, remaja, dan calon pengantin;

3). Peningkatanpromosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, higiene, dan pengasuhan;

4). Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi termasuk melalui Upaya Kesehatan BerbasisMasyarakat/UKBM (Posyandu dan Pos PAUD);

5). Penguatan pelaksanaan, dan pengawasan regulasi dan standar gizi;

6). Pengembangan fortifikasi pangan;

7). Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencanaaksi pangan dan gizi.

Selain peraturan dan kebijakan di atas, pemerintah pusat juga telah menyusun Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2018-2024 (Stranas Stunting). Tujuan umum Stranas Stunting adalah mempercepat pencegahan stunting dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada.

Tujuan tersebut akan dicapai melalui lima tujuan khusus sebagai berikut:[3]

  • Memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan;
  • Meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting;
  • Memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa;
  • Meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan; dan
  • Meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.
BACA JUGA:  Optimalisasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Strategi Nasional menggunakan pendekatan Lima Pilar Pencegahan Stunting, yaitu:

1) Komitmen dan visi kepemimpinan;

2) Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku;

3) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa;

4) Gizi dan ketahanan pangan; dan

5) Pemantauan dan evaluasi, menetapkan Kementerian/Lembaga penanggung jawab upaya percepatan pencegahan stunting, menetapkan wilayah prioritas dan strategi percepatan pencegahan stunting, dan menyiapkan strategi kampanye nasional stunting.

Apa itu Stunting?

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.

Definisi lain juga menyebutkan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK.

Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku.Standar dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya.

Penyebab Stunting?[4]

Penyebab langsung masalah gizi pada anak termasuk stunting adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan. Penurunan stunting menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan). Keempat faktor tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi.

Kehidupan anak sejak dalam kandungan ibu hingga berusia dua tahun(1.000 HPK) merupakan masa-masa kritis dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Faktor lingkungan yang baik, terutama di awal-awal kehidupan anak, dapat memaksimalkan potensi genetik (keturunan) yang dimiliki anak sehingga anak dapat mencapai tinggi badan optimalnya.Faktor lingkungan yang mendukung ditentukan oleh berbagai aspek atau sektor.

Penyebab tidak langsung masalah stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan.

Untuk mengatasi penyebab stunting, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup: (a) Komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan; (b) Keterlibatan pemerintah dan lintas sektor; dan (c) Kapasitas untuk melaksanakan. Penurunan stunting memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang harus dimulai dari pemenuhan prasyarat pendukung.

Dampak Stunting?

Jangka pendek, terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Kesemuanya itu akan menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, produktifitas, dan daya saing bangsa.[5]

BACA JUGA:  Ini 3 Harapan Wakil Bupati Enrekang Dalam Pencegahan Stunting

Lalu Bagaimana Menangani Stunting?

Terdapat 2 (Dua) Intervensi dalam penanganan Stunting Pertama, Intervensi gizi spesifik, merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Intervensi spesifik ini umumnya diberikan oleh sektor kesehatan. Terdapat tiga kelompok intervensi gizi spesifik: a. Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi memilik dampak paling besar padapencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas; b. Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain  yang terkait stunting dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan.c. Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu, yaitu intervensi yang diperlukan sesuai dengankondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat).

Kedua, Intervensi gizi sensitif mencakup: (a) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; (b) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; (c) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; (c); serta (d) Peningkatan akses pangan bergizi. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar Kementerian Kesehatan, diantaranya Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemendikbud, Kementerian Desa, dan Kementerian terkait lainnya. Sasaran intervensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat dan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang peran kementerian desa dalam intervensi penurunan stunting yang dapat dilakukan.

Pemanfaatan Dana Desa dalam Penanganan Stunting.

Penggunaan Dana Desa harus berhasil mewujudkan tujuan pembangunan Desa yaitu: peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.

Penggunaan Dana Desa yang terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur akan memperlambat terwujudnya tujuan pembangunan Desa. Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diprioritaskan pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan pelayanan dasar utamanya penanganan anak kerdil (stunting) dan pelayanan gizi untuk anak-anak, serta pembiayaan kegiatan  padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi warga miskin.[6]

Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting). (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyediaan air bersih dan sanitasi; b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita; c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui; d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui; e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui; f. pengembangan ketahanan  pangan di Desa; dan g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Berikut prioritas kegiatan untuk menangani anak kerdil (stunting)

BACA JUGA:  Buruan Daftar di Webinar Magister IKM FK Unpad, Gratis!

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan: a. Penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil; b. Penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan c. Penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan.

2. Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;

3. Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi.

4. Menjaga konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,

5. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).

6. Memberikan pendidikan pengasuhan anak kepada pada orang tua;

7. Menyediakan fasilitas dan memberikan pendidikan anak usia dini (PAUD);

8. Memberikan pendidikan gizi masyarakat;

9. Memberikan pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;

10. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa.

Guna memastikan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa bagi penanganan stunting, pemangku kebijakan sektor kesehatan perlu melakukan pendampingan dari perencanaan, hingga evaluasi.[7]

Langkah-langkah yang dapat diambil dengan beberapa cara, Pertama; Pendampingan perencanaan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di desa. Kedua: membangun Forum komunikasi yang diinisiasi oleh Petugas Promosi Kesehatan di Puskesmas sebagai penanggung jawab terdepan bidang kesehatan di kecamatan. Dapat diintegrasikan pada saat Lokmin minimal 3 (tiga) bulanan dengan sektor terkait. Ketiga Koordinasi dengan sektor terkait merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar dapat terpapar dengan RPJM Desa dan RKP. KeempatAdvokasi kepada Camat dan Kepala Desa tentang manfaat pemerintah desa melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan melalui pengembangan UKBM khususnya dalam penagannan stunting.

Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa termasuk bidang kesehatan.

Adanya peraturan yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa termasuk bidang kesehatan yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa. Peran Pemerintah Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mengembangkan prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Untuk itu, tetap diperlukan sosialisasi kebijakan dan regulasi baik ditingkat pusat dan daerah serta pembinaan serta pengendalian implementasinya, termasuk penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan danadesa dan alokasi dana desa.

Dengan demikian, harapannya kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan khususnya penanganan masalah stunting menjadi prioritas, dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimiliki desa.


[1]Frandy Yosza, “Stunting di Indonesia” (www.himaep.feb.unair.ac.id/thinking-out-cloud/128-stunting-di-indonesia.html.Diakses pada 12 Agustus 2019, 2019.

[2]Kementerian PPN/Bappenas,Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/ Kota, Penerbit: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 2018.

[3] Ibid., hal.13

[4] Ibid., hal. 01

[5] Kementerian Desa, Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting,Penerbit Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.2017, hal 8.

[6] Permendesa PDTT, No 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

[7] Kementerian Kesehatan RI, Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan melalui Dana Desa.

Sharing is caring!

(Visited 550 times, 1 visits today)