Jakarta, 15 September 2024 – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) melaksanakan Pelatihan Pengadaan Jasa Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, sebuah survei berskala nasional untuk mendapatkan gambaran status gizi balita di Indonesia. Kegiatan ini akan mencakup 38 provinsi, tersebar di 416 kabupaten dan 98 kota, dengan melibatkan 514 Penanggungjawab Teknis (PJT) dari setiap kabupaten/kota.
Sebelum pelaksanaan pelatihan, BKPK telah melakukan ujicoba lapangan pada tanggal 30 Juni hingga 12 Juli 2024 di Kota Cimahi. Ujicoba ini bertujuan untuk menilai kelayakan pengorganisasian lapangan serta validitas instrumen yang disusun bersama oleh BKPK, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). “Proses ujicoba ini menjadi masukan penting bagi BKPK dan pihak penyedia yang akan melaksanakan kegiatan lapangan,” ujar Nirmala Ahmad Ma’ruf, Tim Teknis SSGI 2024.
Ahmad Osman, Project Manager SSGI 2024, menegaskan melalui slogan “Data Akurat, Kebijakan Tepat” bahwa validitas dan akurasi data sangat penting dalam menentukan kebijakan kesehatan yang tepat sasaran. Ia menaruh harapan besar kepada PJT Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh para enumerator dari setiap blok sensus dapat divalidasi dengan baik. Ikhsan, Statistisi dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS, menambahkan bahwa ketelitian sangat diperlukan dalam pengumpulan data. “Data itu sangat mahal, satu kesalahan saja dapat berdampak pada keseluruhan hasil survei,” ujarnya.
Pelaksanaan SSGI 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai status gizi balita di seluruh Indonesia, yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan kesehatan dan gizi yang lebih baik dan tepat sasaran.
Baca juga artikel lainnya di KESMAS.ID
