Sebanyak 40 peserta pertemuan monitoring dan evaluasi (monev), advokasi, dan sosialisasi menuju eliminasi tuberkulosis (TB) 2035 dan eliminasi malaria 2021 Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT) sepakat menindaklanjuti dua hal.
Kesepakatan dicapai dalam pertemuan, antara Tim Advokasi Malaria NTT bersama Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan NTT di Hotel Sinar Tambolaka, Sumba Barat Daya (SBD), Selasa (24/10/2017).
Dua hal itu ialah menyiapkan data dukung untuk melakukan audensi atau advokasi dengan Bupati, DPRD Kabupaten dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) P2TB Kabupaten dan RAD P2 Malaria Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya paling lambat minggu I November 2017.
Kesepakatan lain ialah membuat draft Tim Penyusun RAD P2TB dan RAD P2 Malaria dengan keanggotaan sejumlah instansi yang hadir dalam pertemuan tersebut.
DOWNLOAD: Buku Saku Menuju Eliminasi Malaria
Instansi yang mengikuti pertemuan yakni Dinas Kesehatan, Bapelitbang, Rumah Sakit Karitas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial, Dinas PMD, Dinas Pariwisata, Bagian Hukum Setda Kabupaten, KPAD, OPD lainnya yang terkait dengan P2TB dan P2 Malaria, akademisi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan lintas program dan sektor lainnya
Pembuatan draf ini dikoordinir Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat Daya paling lambat minggu kedua November 2017.
Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan NTT Joice Tibuludji, SKM, M.Kes mengatakan sasaran advokasi ialah pengambil kebijakan untuk meminta dukungan program eliminasi malaria dan TB dari sisi penguatan kebijakan anggaran.
Hal itu terkait masih tingginya kasus endemis malaria tinggi di empat kabupaten di Pulau Sumba. Bahkan kasus malaria di Sumba Barat Daya tertinggi urutan kedua di NTT setelah Kabupaten Lembata. Data Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya menyebutkan sebanyak 6.035 pasien malaria dirawat di 13 puskesmas, terdiri dari ibu hamil sebanyak 55 orang.
Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Nusa Tenggara Timur Aemilianus Mau, S.Kep, Ns, M.Kep yang juga anggota tim Advokasi Malaria NTT mengajak seluruh organisasi perangkat daerah bersama-sama mengambil bagian dalam gerakan eliminasi malaria di Pulau Sumba.
“Fokus pengendalian malaria berbasis keluarga. Temukan kasus (demam), tes darah, dan diobati sampai sembuh,” ujarnya.
Menurutnya, selama 11 tahun (2006-2016), pemerintah berhasil menurunkan kasus malaria hingga 76,10%, namun penurunan kasus malaria belum signifikan karena kabupaten yang penurunan kasus tertinggi hanya empat yaitu Sikka 91,30%, Sabu Raijua 91,10%, Flores TImur 76,6%, dan Ende 75,5%.
Sedangkan kabupaten dengan penurunan kasus malaria kategori sedang yaitu Sumba Tengah 74,60%, Manggarai Timur 72,70%, Malaka 70,70%, Timor Tengah Utara 67,10%, Sumba TImur 66,60%, Ngada 57,50%, Manggarai Barat 57,30%, Sumba Barat Daya 53%.
Kabupaten dengan penurunan kasus malaria kategori terendah Lembata 47,70%, Sumba Barat 43,10%, TTS 42%, Kabupaten Kupang 38,60%, Nagekeo 38,40%, Belu 32,2%, Rote Ndao 31%, Kota Kupang 24,5%, Alor 15,7%, dan Manggarai 0%.
Menurutnya ada empat kabupaten yang akan dinilai eliminasi malaria karena Annual Parasite Insidence (API) kurang dari 1 per 1.000 penduduk dan Slide Positive Rate (SPR) kurang dari 5% yang akan dinilai oleh tim monitoring evakuasi dari Kementerian Kesehatan 2017, yakni Kota Kupang, TTU, Manggarai dan Manggari Timur.
Empat kabupaten ini dilakukan monitoring untuk mendapatkan eliminasi malaria karena telah memiliki angka kejadian malaria kurang dari 1 kasus per 1.000 penduduk selama tiga tahun berturut-turut (2015-2017).
Sementara itu Wakil Bupati Sumba Barat Daya Drs. Ndaru Tanggu Kaha mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran eliminasi malaria sebesar Rp 2,5 miliar pada tahun 2018.
“Ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat, pemetaan lokasi, pemberdayaan tenaga kesehatan,” katanya.
Dia menyebutkan eliminasi malaria di Sumba Barat Daya melibatkan sejumlah sektor terkat seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pariwisata. “Kalau ada genangan air ditangani oleh Dinas PU,” ujarnya.
Calon Bupati Sumba Barat Daya 2018 mengatakan eliminasi malaria mendesak karena saat ini Pulau Sumba menjadi destinasi baru pariwisata di NTT. Pemerintah daerah tidak ingin wisatawan yang berkunjung ke daerah itu terganggu karena digigit nyamuk.
“Sekarang kita sedang menyusun road map untuk pengembangan pariwisata Sumba sehingga eliminasi penyakit mulai dari malaria dan kaki gajah dilakukan serentak,” ujarnya.
Sumber kupang.tribunnews.com
