Lagi Persiapan Akreditasi? Ahayyy…Puskesmas Kalian Masuk Tipe Yang Mana Nih?

Seringkali, perencanaan di Puskesmas tidak berjalan mulus. Berikut ini tipe Puskesmas berdasarkan gaya perencanaan yang dilakukan:

Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, Puskesmas dituntut menyelenggarakan pelayanan harus berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat yang tertuang kedalam perencanaan tingkat Puskesmas. Sekaligus menyesuaikan dengan sumber daya yang ada di Puskesmas.

Seringkali, perencanaan di Puskesmas tidak berjalan mulus. Berikut ini tipe Puskesmas berdasarkan gaya perencanaan yang dilakukan:

1. Puskesmas Tipe Copas

Puskesmas tipe ini cenderung meng-copy paste perencanaan tahun sebelumnya.

Hal ini terjadi salah satunya karena faktor SDM yang kurang mumpuni dalam perencanaan. Sehingga yang terjadi yaitu menggunakan perencanaan di tahun-tahun sebelumnya. Ini terkesan “yang penting diselesaikan dan disetor ke Dinas Kesehatan, tanpa melihat kualitas perencanaan.

Faktor lainnya yang melatarbelakangi hal ini yaitu “Kepala Puskesmas Centered”. Tipe Kepala Puskesmas yang mengendalikan segalanya tak bisa dipungkiri itu masih ada, bahkan urusan perencanaan pun Kepala Puskesmas mengambil alih. Hasilnya bisa saja kurang tepat sasaran, atau bisa juga karena faktor trust/ kepercayaan internal terhadap Kepala Puskesmas.

Selain itu, perencanaan Puskesmas model copas ini terjadi juga karena kurangnya pembinaan Dinas Kesehatan dalam memverifikasi perencanaan di Puskesmas. Ini menjadi hambatan tersendiri di lapangan.

2. Puskesmas Tipe Asal Susun

Disini pegawai Puskesmas telah melaksanakan proses penyusunan perencanaan lima tahunan, RUK dan RPK melalui rapat/ lokakarya perencanaan. Namun, hanya sekedar menyusun perencanaan dengan menerima usulan dari programmer, tanpa melalui proses identifikasi dan analisis masalah.

Hal ini terjadi dikarenakan Tim Perencanaan Tingkat Puskesmas belum dibentuk. Tugas tim ini cukup vital karena mengkoordinir segala perencanaan tingkat Puskesmas.

Puskesmas Tipe Asal Susun ini, programernya tidak saling berkoordinasi dan tidak saling terintegrasi satu sama lain dalam hal perencanaan. Sehingga perencanaan tingkat Puskesmas tidak efektif dan efisien, bahkan tidak melibatkan masyarakat sama sekali dalam peencanaan. Yang terjadi adalah program yang ada tidak sesuai dengan kondisi di lapangan bahkan kurang menyelesaikan permasalahan yang ada.

3. Puskesmas Betulan

Puskesmas yang sudah menyelenggarakan perencanaan tingkat Puskesmas yang betul-betul sesuai dengan permasalahan kesehatan, kebutuhan dan harapan masyarakat di wilayah kerjanya.

Puskesmas ini berhasil menangkap jenis pelayanan atau program apa yang mesti direncanakan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada (evidance based).

Puskesmas mampu mengidentifikasi masalah, kemudian memprioritaskan, mencari akan masalahnya. Menyusun alternatif pemecahan masalahnya bersama-sama lintas program, bahkan melibatkan masyarakat dalam perencanaan melalui Survei Mawas diri, Musyawarah Masyarakat Desa, Pertemuan Lintas sektoral, transect walk dan lain sebagainya.

Perencanaan seperti ini yang diharapkan terselenggara di tingkat Puskesmas agar program yang disusun memang bersifat buttom up dan top down. Masyarakat pun diajak menjadi subjek/pelaku dan terlibat dalam pembangunan bukan lagi sebagai objek pembangunan kesehatan itu sendiri.

Pusat kesehatan masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan PUSKESMAS merupakan ujung tombak kesehatan yang bertanggung jawab mewujudkan menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya serta mewujudkan masyarakat sehat level kecamatan melalui prinsip-prinsip berupa paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, pemerataan, teknologi tepat guna, keterpaduan dan kesinambungan.

Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 75 Tahun 2014.

Salah satu poin penting dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah oleh Puskesmas adalah adanya Perencanaan (P1).

Luaran perencanaan puskesmas ini dapat berupa Renstra 5 tahunan, RUK Puskesmas, RKA, RPK Puskesmas dan harus disinkronkan dengan pendanaan di PKM, baik itu JKN, BOK, Jampersal maupun Dana Desa atau sumber lainnya (baik itu perencanaan kegiatan upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan maupun manajerial).

Namun, prakteknya di lapangan masih sering ditemui kendala dalam perencanaan, diantaranya:

1. Manusia

Pertama, Bendahara dan pegawai Puskesmas lainnya belum memahami tentang prosedur perencanaan di Puskesmas dengan baik.

Kedua, Kepala Puskesmas kurang mengkontrol dalam hal perencanaan atau bahkan bisa jadi mengambil alih peran Bendahara.

2. Lingkungan

Komunikasi antara Bendahara dan pegawai lainnya kurang harmonis. Hasilnya, perencanaan tidak berdasarkan buttom up atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan yang telah digali oleh pengelola program dan unit terkait di Puskesmas.

3. Metode

Pertama, Puskesmas belum menjalankan perencanaan sesuai dengan prosedur perencanaan yang distandarkan (baca Permenkes 44 Tahun 2018 atau lihat Pedoman Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga).

Kedua, tidak adanya TRANSPARANSI dalam pengelolaan keuangan, sehingga berkurangnya rasa percaya antar sesama pegawai Puskesmas.

Ketiga, lokmin tidak memfasilitasi perencanaan kegiatan bulanan.

Nah, 5 point berikut ini perlu kalian ketahui supaya kualitas perencanaan Puskesmas kalian bisa diperbaiki:

  1. Puskesmas harus berkomitment untuk TRANSPARANSI dalam pengelolaan keuangan dan harus proaktif memperbaiki tahapan perencanaan sesuai dengan prosedural.
  2. Bentuk Tim Perencanaan Tingkat Puskesmas (terdiri dari Bendahara dan Penanggung Jawab Upaya serta Pelaksana Kegiatan) yang bertugas “mengkoordinir” Perencanaan Puskesmas.
  3. Perencanaan di Puskesmas haruslah melalui tahapan yang sesuai prosedur. Adapun proses perencanaan ditingkat Puskesmas yaitu:
    • Puskesmas menyusun jenis kegiatan dan pelayanan berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat dan juga capaian yang ada di Puskesmas. Proses untuk mendapatkan data tersebut diantaranya melalui pendataan keluarga sehat, survei SMD, hasil MMD, forum-forum masyarakat atau lintas sektor, data-data epidemiologi, capaian kinerja, dan data-data lainnya di Puskesmas.
    • Mengidentifikasi masalah kesehatan dan potensi pemecahannya
    • Melakukan prioritas masalah kesehatan
    • Membuat rumusan masalah
    • Mencari penyebab masalah kesehatan
    • Menetapkan cara pemecahan masalah
    • Memasukkan pemecahan masalah ke dalam rencana usulan kegiatan
    • Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
  4. Perlu penguatan dalam Pelaksanaan dan Penggerakkan (P2), Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian (P3).
  5. Perkuat implementasi PERMENKES NO 44 Tahun 2016 dan Manajemen Puskesmas dengan Pendekatan Keluarga Sehat.

Ahayyy…Puskesmas kalian jadi masuk tipe yang mana nih?

Belajar Akreditasi Puskesmas, Bab VIII,  Tentang Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)

Berikut ini penjelasan tentang Manajemen Penunjang Layanan Klinis di BAB VIII, sebagai jawaban atas pertanyaan dari rekan Yayuk Srirahayu dari Puskesmas Pamekasan.

Belajar Akreditasi Puskesmas, Bab VIII,  tentang Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).

TANYA:

Assalamu’alaikum. Maaf Pak Kus, saya dari Puskesmas Pamekasan, bisa minta gambaran untuk Bab 8 Pak? Terimakasih, wassalammu’alaikum.
~ Yayuk Srirahayu

  1. Yang pertama diperhatian, Bab VIII ini berbicara tentang apa? Karena banyak orang ketika langsung menuju ep-ep (Elemen Penilaian) pemahamannya salah karena lupa judulnya. Lupa membicarakan apa yang jadi topiknya. Terutama bagi Pendamping, sampaikan dulu Bab VIII ini berbicara tenatang apa? Tentang Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK). Jadi berbicara tentang UKP di Puskesmas. (Bagi PJ UKM harap diperhatikan betul, bahwa ranah kerjanya adalah pelayanan di masyarakat/ atau pelayanan berbasis masyaralat. Jadi keluhannya, ya keluhan layanan di masyarakat; keselamatan, ya keselamatan sasaran di masyarakat; resiko, ya resiko pelayanan kesehatan di masyarakat; bukan dokumen yang ada disini).
  2. Lalu cari tahu, apa yang disebut MPLK? Agar kita tidak berdebat tanpa arah berputar putar karena yang bicara dan yang diajak berbicara mempunyai pemahaman dan referensi berbeda. Kalau kata kata lazimnya, Definisi operasional. Salah satu kelemahan buku Instrumen Akredtasi ini adalah, tidak adanya definisi operasional, atau Glossary; arti setiap kata sulit, atau kata yang mempunyai arti khusus, atau kepanjangan dari suatu singkatan. Di Indonesia itu terkenal akan banyaknya singkatan. Sehingga menyulitkan menghafalkannya.
  3. Yang disebut Layanan Klinis disini adalah:
    a) Pelayanan Laboratorium
    b) Pelayanan Obat
    c) Pelayanan Radiodiagnostik (jika tersedia),
    d) Manajemen informasi – Rekam Medis.
    e) Manajemen Keamanan Lingkungan
    f) Manajemen Peralatan
    g) Manajemen Sumber Daya Manusia.
  4. Masing masing layanan ada standarnya: Apa standarnya bahwa 7 ( tujuh) layanan klinis yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan/harapan masyarakat? Ingat, pelayanan Puskesmas menuju kepada Kepuasan Pelanggan, maka kebutuhan dan harapan masyarakat diidentifikasi dijadikan program kerja.
    a) Standar Pelayanan Laboratorium : 8.1. Pelayanan Laboratorium Tersedia Tepat Waktu untuk Memenuhi Kebutuhan Pengkajian Pasien, serta Mematuhi Standar, Hukum dan Peraturan yang Berlaku.
    b) Standar Pelayanan Obat: 8.2. Obat yang Tersedia Dikelola secara Efisien untuk Memenuhi Kebutuhan Pasien
    c) Standar Pelayanan Radiodiagnostik (jika tersedia): 8.3. Pelayanan radiodiagnostik disediakan sesuai kebutuhan pasien, dilaksanakan oleh tenaga yang kompeten, dan mematuhi persyaratan perundangan yang berlaku
    d) Standar Manajemen informasi – rekam medis. 8.4. Kebutuhan Data dan Informasi Asuhan bagi Petugas Kesehatan, Pengelola Sarana, dan Pihak Terkait di Luar Organisasi Dapat Dipenuhi Melalui Proses yang Baku.
    e) Standar Manajemen Keamanan Lingkungan : 8.5. Lingkungan Pelayanan Mematuhi Persyaratan Hukum, Regulasi dan Perizinan yang Berlaku.
    f) Standar Manajemen Peralatan: 8.6. Peralatan Dikelola dengan Tepat.
    g) Standar Manajemen Sumber Daya Manusia : 8.7. Terdapat Proses Rekrutmen, Retensi, Pengembangan dan Pendidikan Berkelanjutan Tenaga Klinis yang Baku.
  5. Dari sini kita tahu bahwa melaksanakan pelayanan itu harus mengikuti standarnya. Tetapi kalimat dalam standar itu tidak bisa divisualisasikan, dilihat, diobservasi, ditampilkan. Jadi perlu adanya indikator indikator untuk bisa dilihat, itulah yang disebut elemen penilaian, bagian bagian yang dinilai. Dilihat dokumennya dalam masalah akreditasi ini.
  6. Jadi jika ep-ep dipenuhi: harapannya standarnya sudah dipenuhi dan kebutuhan dan harapan masyarakt itu sudah dipenuhi.
  7. Bagi Pendamping Akreditasi, cara berfikir ini berlaku untuk semua bagian; baik Admen, UKP dan UKM. Kalau dalam istilah ilmiahnya, analisa dan sintesa. Analisa itu bagian besanya dipecah pecah menjadi bagian bagian kecil (Terutama dalam pemecahan masalah). Sedang sintesa itu menggabnngkan pecahan pecahan kecil menjadi bentuk utuh program pelayanannya. Ibaratnya seorang arkeolog yang menyatukan pecahan keramik dalam suatu temuan situs kuno untuk digabung jadi benda asalnya seperti apa. Apakah itu vas bunga, atau alat makan-piring, mangkuk dll.
  8. Bagi Pendamping; mulailah selalu mendalami dulu dari bagian besarnya, agar tidak tersesat dalam memberi penjelasan isinya, karena tahu bagian kecil itu dari bagian besar mana. Berfikir sistematis itu penting. Berfikir menurut urutan yang benar. Kalau kita belajar nama otot, kita hafalkan dulu nama tulangnya. Karena nama otot sering berasal dari nama tulang yang menjadi tempat melekatnya. Misalnya Musculus Sterno cleido mastoideus, berarti otot yang menghubungkan otot sternum, clavicula dan mastoid.

Kus Sularso, Banyumanik, 13 Februari 2018.
(Menjadi Pendamping memang harus lebih siap dibanding yang didampingi, karena itu mulailah belajar melihat sesuatu secara global, lalu menuju detail. Mulailah berfikir sistematis, dilihat sistemnya dulu secara utuh lalu secara perlahan lahan dipahami detailnya. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat. Terutama bagi pendamping yang harus menjawab berbagai pertanyaan warga binaanya. Selamat bekerja. Salam Sukses)

Hadapi Akreditasi Puskesmas? 16 Item Ini Bakal Bantu Kamu Benahi Manajemen & Pelayanan Puskesmas

Hadapi Akreditasi Puskesmas, Puskesmas harus terus berbenah memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam menyelenggarakan kegiatan dan pelayanan.

Puskesmas harus terus berbenah memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam menyelenggarakan kegiatan dan pelayanan. Banyak hal yang dihadapi tantangan dalam proses berbenah itu.

Berikut ini terdapat beberapa hal yang dapat membantu puskesmas dalam proses berbenah:

  1. Komitment Setiap Pegawai dan Lintas Sektor

Penulis menomorsatukan point komitment setiap pegawai. Ini penting dalam penyelengaraan kegiatan di Puskesmas. Perlu adanya penggalangan komitmen dengan niat ikhlas tentunya.

Dengan menjaga komitmen ini, setiap permasalahan yang dihadapi oleh Puskesmas, kembalikanlah ke komitmen awal dimana telah menyatakan siap bersama-sama mewujudkan pelayanan yang berkualitas.

Kita berkomitmen artinya menyatakan tanggung jawab untuk bekerja dengan semangat dan integritas. Bukan hanya komitmen internal yang diperlukan, tetapi juga komitmen eksternal seperti lintas sektor dan masyarakat itu sendiri, untuk menyatakan keterlibatannya dan bersama-sama Puskesmas mewujudkan masyarakat kecamatan yang sehat. Bukankah itu yang kita inginkan di Puskesmas?

  1. Komunikasi, Koordinasi, Konsultasi Serta Pengarahan dan Pembinaan

Tulisan sebelumnya disebutkan salah satu tanda puskesmas yang sakit yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi interpersonal.

Pegawai Puskesmas harus bekerja mengedepankan komunikasi dan koordinasi. Kita harus hilangkan ego profesi atau ego jabatan dan tentu saling mendukung dalam melaksanakan kegiatan.

Komunikasi dan koordinasi kita kategorikan menjadi dua, yaitu komunikasi dan koordinasi secara internal dan eksternal.

Pegawai Puskesmas harus duduk bersama menentukan dan mengidentifikasi peran lintas program dan peran lintas sektor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Selain itu, juga harus ditentukan dan disepakati alur kewenangan dan alur komunikasi, kerjasama antara pengelola.

Misalnya, kegiatan Kelas Ibu Hamil, co-program nya adalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) namun perlu diidentifikasi peran dari pogram lainnya dalam kegiatan tersebut, seperti Promkes bisa mengisi kelas ibu hamil dengan penyuluhan interaktif atau dari segi advokasinya, gizi bisa mengisi materi mengenai Gizi saat Ibu hamil dan seterusnya.

Peran ini harus diidentifikasi, begitu pun peran dari lintas sektor perlu diidentifikasi melalui rapat lokmin lintas sektoral pertama. Hal ini bertujuan agar program yang ada di Puskesmas diketahui dan didukung oleh lintas program dan lintas sektor dengan ikut andil berpartisipasi baik secara regulasi maupun teknis di lapangan.

Budaya konsultasi, pengarahan dan pembinaan juga harus digalakkan di Puskesmas.

Penanggung jawab program, Kepala Tata Usaha dan Kepala Puskesmas harus rutin memberikan arahan dan pembinaan secara periodik yang terjadwal baik melalui rapat lintas sektor, apel pagi, pendampingan di lapangan, menelaah dokumen kegiatan dan capaian kinerja.

Hal ini bertujuan agar kegiatan yang ada dipantau dan pelaksana kegiatan dan pelayanan mendapatkan motivasi setelah mendapat arahan dan pembinaan dari pimpinan. Penanggung jawab program dan pimpinan mengarahkan dan membina dengan pendekatan personal agar pegawai merasa telah diapresiasi kerja keras mereka.

Sebaliknya, budaya konsultasi pun harus digalakkan di Puskesmas, komunikasikan sesegera mungkin jika ada kendala atau ide inovasi dari pelaksana program/pelayanan kepada penanggung jawab program dan pimpinan agar ditindaklanjuti segera mungkin. Sering-seringlah Puskesmas melakukan program transfer knowledge misalnya dari bidan koordinator, atau bahwa dari tim IT sharing mengenai pengoperasian komputer sebagai skill dasar.

  1. Manajemen Sarana Prasarana dan Alat Medis dan Non Medis

Point ini sangat vital di Puskesmas namun masih ada juga yang kurang memperhatikan menajemen sarpras dan alat-alat. Ada yang biarkan alat-alat berkarat, kurang terurus, alat sterilisasi kurang, alat-alat ukur tidak dikalibrasi dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan dalam manajemen sarpras ini?

Pengelola barang atau bendahara barang yang telah ditunjuk harus memahami uraian tugasnya. Bendahara barang pertama-tama membuat daftar inventaris sarana prasarana dan alat-alat medis maupun non medis. Kemudian membuat rencana dan jadwal pemeliharaannya. Persoalan pemeliharaan bukan saja urusan bendahara barang, namun tanggung jawab setiap pegawai baik di Puskesmas maupun Pustu.

Melalui ceklis pemeliharaan disetiap ruangan, bendahara barang melakukan monitoring rutin untuk mengetahui mana barang atau alat yang memerlukan perbaikan atau kalibrasi. Di awal tahun, bendahara barang juga menjadwalkan kalibrasi alat yang tentunya disesuaikan dengan perencanaan Puskesmas.

Hal yang tidak kalah penting yaitu sterilisasi alat, sterilisasi harus dijadwalkan dan dimonitoring serta dibuatkan tindaklanjut jika ditemukan proses sterilisasi yang tidak sesuai prosedur.

  1. Keuangan Harus Dikelola Dengan Baik

Tak hanya dikelola dengan baik, dalam proses pengelolaan keuangan harus transparan dan akuntabilitas. Bendahara harus paham dengan uraian tugas dan juknis panduan pengunaan anggaran.

Perlu keterkaitan perencanaan dengan pengelolaan keuangan (ini akan dibahas saat perencanaan puskesmas). Bendahara harus jelas bukti pembukuan keuangannya bahkan jika perlu diadakan audit eksternal maupun audit internal rutin untuk melihat sejauh mana penyerapan dan peruntukan dana, apakah sudah menunjang dengan baik kegiatan yang sesuai visi misi dan tujuan atau belum.

Selain itu, banyak pegawai Puskesmas yang mengharapkan agar transparansi keuangan terbuka dalam sebuah forum. Hal ini agar diketahui sejauh mana penyerapan dan peruntukkannya dan juga sisi mana yang masih lemah dalam penyerapannya. Ini bertujuan untuk mencari solusi bersama dalam penyerapannya.

Lagi-lagi harus mengedepankan komunikasi dalam pengelolaannya. Ibarat lagu “Jangan ada dusta diantara kita”.

  1. Perkuat Visi Misi, Tujuan, Tata Nilai dan Kebijakan Mutu

Visi Misi Tujuan dan Tata Nilai serta Kebijakan Mutu Puskesmas bukan hanya sekedar disusun lalu dipajang dalam bingkai dan menjadi pelengkap dinding puskesmas. Tetapi menjadi arah Puskesmas, setiap kegiatan dan pelayanan Puskesmas haruslah mencerminkan visi misi tujuan dan tata nilai serta kebijakan mutu ini.

Oleh sebab itu, perlu disosialisasikan oleh Puskesmas secara rutin baik internal dan eksternal mengenai visi misi tujuan dan tata nilai Puskesmas, misalnya saat apel pagi, bisa sesekali membacakan visi misi tata nilai dan kebijakan mutu ini secara bergiliran.

Selain disosialisasikan, yang lebih penting lagi ialah perlu evaluasi sejauh mana kegiatan dan pelayanan yang dilakukan telah mewujudkan visi misi tujuan dan tata nilai serta kebijakan mutu yang sudah disusun sebelumnya.

  1. Manajemen Sumber Daya Manusia Puskesmas

Puskesmas harus memperkuat struktur organisasinya serta manajemen sumber daya manusianya. Kepegawaian bersama tim kredensial harus melakukan beberapa hal ini yaitu:

Pertama, menata profil seluruh kepegawaian dan disimpan dengan baik agar sewaktu-waktu dibutuhkan mudah untuk mendapatkan kembali.

Kedua, analisis kebutuhan tenaga dan rencana pemenuhan kebutuhan minimal bersurat kepada Dinas Kesehatan mengenai rencana pemenuhan kebutuhan tersebut.

Ketiga, perkuat struktur organisasi dan uraian tugas setiap pegawai di Puskesmas, ini bisa mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Pastikan setiap jenis tenaga harus menerima dan mengetahui SK uraian tugas pokok dan uraian tugas integrasi. Secara berkala perlu ada monitoring sejauh mana uraian tugas ini telah dilaksanakan oleh pegawai puskesmas.

Keempat, puskesmas juga harus menelaah kompetensi tenaga yang ada dan dibandingkan dengan standar kompetensi yang diembannya. Jika tidak memenuhi syarat, maka harus membuat rencana pengembangan kompetensi seperti lanjut sekolah dan mengikuti pelatihan. Tak berhenti disitu, setelah mengikuti pelatihan atau pendidikan pun harus dipantau kinerja pegawai tersebut pasca pendidikan dan pelatihan.

Kelima, karyawan baru harus mendapat orentasi sesuai jadwal yang ditetapkan.

  1. Sistem Informasi Puskesmas dan Pengendali Dokumen dan Arsip Diperkuat

Apakah di puskesmas anda telah tertata dengan baik data dan informasinya? Data dan informasi sangat penting, Puskesmas perlu berbenah terkait ini.

Semua pelaporan dan data harus satu pintu melewai sistem informasi puskesmas. Jika pemegang program/unit melapor ke dinas kesehatan, harus melewati pengantar dari sistem informasi puskesmas.

Hal ini untuk menertibkan data-data yang ada di Puskesmas terlebih lagi untuk kepentingan analisis dan perencanaan tentu sangat ditunjang dengan data yang valid.

Oleh sebab itu, petugas SIP Puskesmas harus peka dengan pelaporan yang ada disetiap program dan unit pelayanan. Bukan hanya sekedar  pelaporan, tetapi bagaimana data tersebut menjadi informasi yang bermanfaat yang dijadikan acuan untuk kebijakan kepala Puskesmas.

Hal lain yang perlu diperkuat yaitu pengendalian dokumen dan arsip. Kepala Tata Usaha dan tim pengendali dokumen dan arsip harus ekstra menata dokumen yang ada.

Setiap SK, pedoman, panduan, KAK, SOP surat masuk dan surat keluar serta dokumen-dokumen kegiatan harus tertata dengan baik. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dengan mudah diambil.

Selain itu, Puskesmas sering mengeluh karena lemah dalam hal dokumentasi kegiatan. Ingatlah prinsip DAUN setiap melakukan pertemuan atau kegiatan yaitu D=Dokumentasi, A=Absensi, U=Undangan, N=Notulen.

  1. Tertib Administrasi Harus Dipatuhi

Hal yang wajib dilakukan oleh Puskesmas adalah tertib administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan harus se-efektif dan se-efisien mungkin dilaksanakan tentu dengan menjaga mutu pelayanan.

Puskesmas harus menyusun prosedur kegiatan dan duduk bersama menyepakati tatanaskah, alur pelaporan, alur pendokumentasian dokumen dan lain sebagainya.

Khususnya tatanaskah, ini sangat penting bagi Puskesmas untuk mengseragamkan format-format yang ada di Puskesmas. Misalnya format SOP, format notulen, format absensi, format pelaporan dan lain sebagainya diatur dalam tata naskah tersebut.

Oleh sebab itu, pedoman penyusunan dokumen dan tata naskah ini harus disosialisasikan ke semua pegawai yang ada di Puskesmas. Awalnya akan terasa berat dengan semua itu, namun dengan saling mendukung pasti akan terlaksana dengan baik.

  1. Peraturan Internal dan Indikator Perilaku Klinis Harus Dilaksanakan

Puskesmas harus menyusun dan menyepakati bersama peraturan internal ini (code of conduct) yang mengatur perilaku setiap pegawai Puskesmas bahkan kepala Puskesmas sekali pun. Apa saja peraturan internal tersebut?

Misalnya budaya malu; malu datang terlambat, malu pulang cepat, malu kerja tanpa sop, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perilaku klinis harus ditetapkan misalnya penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan lain sebagainya.

Harus ada petugas yang ditunjuk untuk memantau indikator perilaku ini secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas SDM dan tentunya kualitas pelayanan di Puskesmas. Jika ditemukan masih ada pegawai yang tidak mematuhi indikator perilaku ini maka perlu dilakukan pembinaan.

  1. Manajemen Risiko Dijalankan dengan Baik

Penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan akan diperhadapkan dengan risiko yang akan menghambat atau menimbulkan kerugian sehingga harus di-manaje dengan baik.

Puskesmas harus menentukan dimana area prioritas fungsi dan proses pelayanan atau kegiatan mana yang perlu dibenahi. Ini ditentukan dengan 3 H dan 1 P yaitu High Risk, High Volume, High Cost, dan kecenderungan terjadi masalah (Problem Prone).

Proses selanjutnya yaitu identifikasi risiko bisa melalui audit, keluhan atau insidens yang terjadi. Kemudian dilakukan analisis risiko bisa menggunakan metode severity assessment dengan memilih kejadian yang akan di-investigasi, atau root cause analysis untuk menganalisis akar penyebab kejadian yang telah terjadi, atau FMEA/ Failure Mode and Effect Analysis yang bersifat hipotesis.

Prinsipnya adalah petugas yang berkewajiban mengaudit harus peka mencari penyebab masalah apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kejadian tersebut dan seterusnya hingga diperoleh akar penyebabnya. Kemudian dibuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi kejadian yang berisiko atau meminimalkan potensi risiko terjadi dikemudian hari.

  1. Jejaring dan Jaringan

Sekilas mengutip Permenkes Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa salah satu pola struktur organisasi puskesmas yaitu adanya penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan.

Ini yang jarang dilirik oleh Puskesmas dalam penguatan sistemnya. Padahal jejaring dan jaringan ini bertujuan untuk mendukung meningkatkan aksesibilitas pelayanan. Jejaring yang dimaksud yaitu klinis, rumah sakit, apotek, laboratorium, dokter praktek mandiri, dan faskes lainya.

Sedangkan jaringan yaitu pustu, pusling, bidan desa. Apa yang harus dilakukan oleh PJ jejaring dan jaringan ini?

Pertama, harus melakukan mengidentifikasi jejaring dan jaringan yang ada di wilayah kerjanya.

Kedua, menyusun pembinaan kepada jejaring dan jaringan tersebut tentu harus melibatkan lintas program. Misalnya pembinaan dan pemantauan di Apotik, bisa melibatkan apoteker puskesmas untuk melakukan pembinaan atau pemantauan. Contoh lain, bisa bekerja sama dengan petugas imunisasi dan KIA KB saat melakukan supervisi supportif di bidan desa.

Ketiga, Kemudian dianalisis sejauh mana hasilnya, kemudian dibuatkan rekomendasi jika ada yang tidak sesuai dengan aturan.

  1. Manajemen Puskesmas (P1, P2, P3) diimpelentasikan

Perencanaan

Perencanaan di Puskesmas haruslah melalui tahapan yang sesuai prosedur. Luaran perencanaan Puskesmas ini dapat berupa Renstra 5 tahunan, RUK Puskesmas, RKA, RPK Puskesmas dan harus disinkronkan dengan pendanaan di PKM baik JKN, BOK, Jampersal maupun dana lainnya. Adapun proses perencanaan ditingkat Puskesmas yaitu:

  1. Puskesmas menyusun jenis kegiatan dan pelayanan berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat dan juga capaian yang ada di Puskesmas. Proses untuk mendapatkan data tersebut diantaranya melalui pendataan keluarga sehat, survei SMD, hasil MMD, forum-forum masyarakat atau lintas sektor, data-data epidemiologi, capaian kinerja, dan data-data lainnya di Puskesmas.
  2. Mengidentifikasi masalah kesehatan dan potensi pemecahannya
  3. Melakukan prioritas masalah kesehatan
  4. Membuat rumusan masalah
  5. Mencari penyebab masalah kesehatan
  6. Menetapkan cara pemecahan masalah
  7. Memasukkan pemecahan masalah ke dalam rencana usulan kegiatan
  8. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

Tahapan ini harus diperkuat di Puskesmas, karena masih ada juga puskesmas yang hanya mengkopi paste rencana tahun yang lalu. Hal yang perlu digaris bawahi adalah perencanaan Puskesmas harus menampung aspirasi dari masyarakat, lintas sektor dan lintas program tentunya melalui lokakarya atau forum-forum masyarakat. Oleh karena itu harus ada kesadaran duduk bersama memikirkan permasalahan yang terjadi dan melahirkan program-program inovatif bersama untuk mengatasi masalah tersebut.

Penguatan Penggerakan dan Pelaksanaan

Program dan pelayanan yang telah rencanakan dan dijadwalkan pada RPK bulanan kemudian dilaksanakan baik itu intervensi berbasis keluarga, pelayanan di dalam gedung maupun program-program intervensi luar gedung yang bersentuhan langsung dengan sasaran tentu dengan memperhatikan hak dan kewajiban pengguna serta sasaran kegiatan.

Proses pada P2 ini yaitu pengarahan dan penggerakkan petugas bisa melalui lokakarya mini bulanan termaksud penggerakkan lintas sektor agar penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.

Perlu menjadi catatan yaitu kualitas lokakarya mini bulanan dan lintas sektor ini perlu harus diperhatikan. Pemerintah sudah mengeluarkan Permenkes nomor 44 tahun 2016 mengenai Manajemen Puskesmas dan juga Pedoman Manajemen Puskesmas dengan Pendekatan Keluarga, ini sebagai referensi Puskesmas utama dalam penguatan penggerakan dan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Puskesmas.

Pengawasan Pengendalian dan Penilaian

Untuk pengawasan dapat berupa pengawasan internal yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas, setiap penanggung jawab, tim mutu dan tim audit internal.

Pengawasan internal termaksud monitoring ketepatan jadwal, waktu, tempat dan sasaran yang dilakukan oleh pimpinan Puskesmas dan penanggung jawab kepada pelaksana program atau pelayanan. Pengawasan lainnya yaitu secara eksternal dari lintas sektor, dinas kesehatan, masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian kegiatan dan pelayanan dapat melalui lokmin, pertemuan diluar lokmin maupun pemantauan secara langsung di lapangan.

Tujuannya yaitu meninjau sejauh mana proses kegiatan yang sudah berjalan, apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi pelaksana program dengan mengumpulkan capaian kinerja, kemudian dianalisis dan dibuat rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja.

Selain itu, pengawasan dan pengendalian juga melalui lokakarya mini lintas sektor, prosesnya yaitu meninjau sejauh mana kerja sama lintas sektor dan tentu memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Pada proses pengawasan dan pengendalian ini juga perlu melakukan evaluasi akses diantaranya akses informasi (apakah masyarakat mudah mendapatkan informasi kesehatan, informasi alur dan tahapan kegiatan dan lainnya) dan akses menjangkau lokasi kegiatan (apakah sasaran atau masyarakat mudah menjangkau lokasi kegiatan puskesmas atau tidak).

Penilaian kinerja mengevaluasi sejauh mana upaya untuk mencapai indikator kinerja manajerial, UKM dan indikator mutu klinis UKP yang sudah disusun diawal tahun. Penilaian kinerja ini dilakukan pertengahan tahun dan diakhir tahun melalui lokmin atau penilaian oleh dinas kesehatan setempat.

  1. Tim Komunikasi Informasi dan Penanganan Pengaduan Publik

Tim ini melakukan tugasnya dengan berkolaborasi pada setiap pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan komunikasi informasi dan penanganan pengaduan public.

Secara rutin mengumpulkan informasi hasil survey assesment (survei kepuasan pelanggan, survei umpan balik dari pemegang program dan lain-lain), mengumpulkan informasi keluhan yang masuk ke call center, kotak saran, tatap mukalangsung melalui unit pelayanan, pustu dan poskesdes.

Tim ini juga berupaya mendekatkan akses masyarakat terhadap informasi pelayanan atau kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (brosur, leaflet dll, temaksud media cetak elektronis atau sosial media).

  1. Penanggung Jawab Mutu dan Tim Menjadi Ujung Tombak Mutu Pelayanan

Tim ini menjadi kunci atau garda terdepan dalam menjaga kualitas pelayanan di Puskesmas. Hal yang dilakukan oleh tim ini secara garis besar yaitu;

Pertama, mengajak semua pegawai untuk mengikrarkan komitmen mereka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Kedua, bersama-sama semua pegawai menyusun indikator kinerja manajerial, kinerja UKM dan mutu klinis, indikator perilaku klinis serta kebijakan mutu dan sasaran keselamatan pasien.

Ketiga, menyusun dan mengosialisasikan manual mutu atau pedoman mutu yang digunakan puskesmas sebagai pedoman untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Keempat, membuat rencana peningkatan mutu.

Kelima, secara berkala mengumpulkan data indikator mutu/kinerja dari setiap program dan unit kemudian dibuatkan rencana peningkatan dan perbaikan mutu secara berkesinambungan.

Keenam, bersama-sama tim manajemen risiko meminimalisir kejadian-kejadian yang menimbulkan risiko kerugian atau dampak negatif. Ketujuh, bersama-sama dengan tim audit internal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di Puskesmas.

Ketujuh, merencanakan kajibanding ke puskesmas lainnya yang memiliki capaian kinerja atau pelayanan yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dengan puskesmas kaji banding dan melihat kiat-kiat yang berhasil dilakukan oleh puskesmas tersebut dalam melaksanakan kegiatan/pelayanan.

  1. Membangun Mindset Biasakan yang Benar, Bukan Benarkan yang Bisa

Saat ini Puskesmas tengah menghadapi akreditasi. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Puskesmas. Bahkan ada juga yang mengeluh karena terlalu banyak SK, pedoman, panduan, kerangka acuan dan SOP yang harus dibuat.

Sebaliknya, ini akan melindungi petugas dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Mindset biasakan yang benar bukan benarkan yang biasa harus digaungkan di Puskesmas.

Bekerja harus sesuai dengan prosedur yang ada, ini selain menjaga kualitas pelayanan juga untuk safety bagi petugas. Yuk, berbenah secara sistem dan biasakan melakukan sesuai prosedur yang ada.

  1. Lingkungan Puskesmas Sehat

Sama halnya dengan sarana prasarana dan peralatan. Puskesmas juga harus mewujudkan lingkungan yang sehat (lingkungan fisik, instalasi listrik, air, ventilasi, dan limbah berbahaya, limbah medis, sistem lain yang dipersyaratkan diperiksa secara rutin, dipelihara dan diperbaiki.

Terdapat istilah dalam pemeliharaan sarpras dan lingkungan yang sehat yaitu 5 R; Ringkat/ Pemilahan, Rapih/ Penataan, Resik/ Pembersihan, Rawat/ Pemeliharaan, Rajin/ Pembiasaan.

Setiap anggota Puskesmas wajib menjalankan prinsip 5 R ini. Untuk mewujudkan lingkungan sehat petugas kesling, clealing service, serta pegawai lainnya melakukan hal-hal berikut ini;

Pertama, melakukan inventarisir sistem lingkungan termaksud invetarisir bahan berbahaya (kimia, gas, uap, limbah medis dan infeksius) yang ada di puskesmas.

Kedua, melakukan jadwal pemeliharaan.

Ketiga, pemeliharaan, pemantauan, perbaikan lingkungan fisik, instalasi listrik, air dll, serta penanganan bahan berbahaya. Masyarakat sehat? dimulai dari Puskemas sehat.

Sssstt…! Ini Nih Rahasia Puskesmas Poto Tano Bisa Raih Akreditasi Paripurna!

Puskesmas Poto Tano adalah Puskesmas Pertama yang TERAKREDITASI PARIPURNA Tahun 2017 di  wilayah Indonesia Tengah. Ini nih Rahasia Suksesnya!

Puskesmas Poto Tano adalah Puskesmas Pertama yang TERAKREDITASI PARIPURNA Tahun 2017 di  wilayah Indonesia Tengah
(Red: http://www.sumbawakini.com/2017/10/puskesmas-poto-tano-terbaik-di.html)

Paripurna loh? Tingkatan akreditasi puskesmas tertinggi, dimana hal ini mengindikasikan bahwa semua yang melekat dalam puskesmas, mulai dari Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dan semua administarsi manajemen puskesmas (Admen) sudah terstandar, sehingga dapat memberikan pelayanan yang paripurna di masyarakat.

Puskesmas Poto Tano

Selain karena memang 3 (tiga) hal tadi sudah bagus, dua hal krusial yang menurutku membuat salah satu puskesmas di Kabupaten Sumbawa Barat – dengan landscape Savana dan Pantai bak surgawi ini – mendapatkan predikat Paripurna adalah:

INOVASI KECAMATAN KELOR

Kelorisasi untuk peningkatan status gizi masyarakat Poto Tano. Jadi, melalui Peraturan Daerah (Perda) yang dicetuskannya, Bapak Bupati menetapkan Kecamatan Poto Tano sebagai Kecamatan Kelor yang mewajibkan setiap Rumah Tangga (RT) menanam minimal 3 (tiga) pohon kelor di pekarangannya untuk memenuhi asupan gizi.

Bahkan posyandu yang ada di kecamatan ini pun PMT (Pemberian Makanan Tambahan)-nya berbahan kelor gengs. Aku sendiri sudah mencicipi dua dari sekian banyak inovasi pengolahan kelor yang ada, yakni nugget kelor dan puding kelor. Awalnya terasa aneh, bahkan mau mengonsumsinya pun ragu-ragu, tapi setelah dicicip ternyata rasanya enak bahkan anak-anak balita pada doyan di sana. Tak tanggung-tanggung, beberapa Kepala Desa pun menganggarkan dana desanya untuk penggalakan kelorisasi ini.

APIKNYA KERJASAMA LINTAS SEKTOR

Salah satu kebijakan Kepala Puskesmas Poto Tano yang aku akui TOP banget adalah ada kewajiban untuk semua petugas puskesmas yang sedang turun lapangan wajib membawa 3 (tiga) buku yakni: 1) Buku Program; 2) Buku Koordinasi Lintas Sektor; dan 3) Buku Keluhan Masyarakat.

Dari sini saja sudah terlihat bagaimana puskesmas ini paham akan urgensi dukungan lintas sektor kan? Sebagai buktinya, aku menyaksikan secara langsung – sehabis posyandu dilaksanakan, terdapat evaluasi yang melibatkan lintas program dan lintas sektor.

Tidak hanya itu, dalam Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), puskesmas juga turut hadir dan sumbang pikiran melalui Petugas Kesehatan Desa. Itu masih dari sisi Puskesmas.

Dari sisi Pemerintah Kecamatan dan Desa tak kalah dukungannya. Camat Poto Tano adalah seorang SKM yang dulunya Mantan Kepala Puskesmas Poto Tano. Bisa dibayangkan bagaimana kecamatan yang dipimpin seorang SKM?

Gelontoran dana untuk jaminan kesehatan masyarakat khususnya para lansia dan difabel menjadi mata anggaran terbesar serta dukungan dan komitmen untuk penggalakan KTR di instansi pemerintahan bukan isapan janji politik belaka. Pun juga Kepala Desanya – memahami dengan gamblang apa itu akreditasi, pentingnya untuk masyarakat, dan apa peran desa.

Sepertinya, belum tentu puskesmas yang ada di daerah maju sekalipun sudah terakreditasi paripurna, ha..ha..ha..ha… bangga kok memang! Bahkan semakin bangga karena ini puskesmas penempatan Pencerah Nusantara.

Pencerah Nusantara Poto Tano

Buat teman-teman PN Sumbawa Barat, so proud of you gengs juga semua staf Puskesmas Poto Tano. Semangat terus untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Poto Tano!

Puskesmas Bambalamotu: Terus Berbenah, Optimalkan Pelayanan Kesehatan Untuk Masyarakat!

Puskesmas Bambalamotu optimis untuk terus mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Oleh:

Ramadhan S.Sos – Pemerhati Kesehatan Pencerah Nusantara 4 Mamuju Utara

“10 tahun yang lalu ketika saya datang ke Puskesmas ini, di depan sana masih banyak pohon-pohon yang tinggi, jalannya juga susah sekali ke sini banyak debu dan kerikil. Namun, hari ini saya sangat senang sekali bisa ketemu dokter” – Mama Acho

Kamis Pagi, 24 Januari 2018. Satu demi satu pasien mulai berdatangan menuju UPT Puskesmas Bambalamotu untuk memeriksakan kesehatan mereka. Beberapa terlihat mengantri di loket pendaftaran untuk mengambil nomor antrian. Staf puskesmas juga telah bersiap di bagiannya masing-masing untuk memberikan pelayanan yang optimal di hari yang paling banyak kunjungannya dalam sepekan ini.

Puskesmas Bambalamotu dulunya dirintis pada masa Alm Hj. Nasruddin yang kala itu menjabat sebagai Kepala Puskesmas Pembantu Bambaira pada tahun 2003. Melihat banyaknya penduduk, jumlah sasaran, serta luasnya wilayah mengakibatkan pelayanan kesehatan menjadi tak mampu diakomodir secara optimal oleh Puskesmas Pasangkayu kala itu. Tak hanya sendiri, Pak Haji sebutan akrabnya ditemani Ibu Hasna yang juga bertugas di Puskesmas Pasangkayu waktu itu berinisiasi memulai pelayanan kesehatan yang baru di Desa Bambalamotu. Pembangunan gedung pelayanan pun selesai di tahun yang sama, walaupun belum cukup memadai dari berbagai aspek namun masih bisa untuk memulai operasional.

Puskesmas Bambalamotu kala itu dibangun untuk melayani masyarakat di 2 kecamatan sekaligus yaitu Kecamatan Bambaira dan Kecamatan Bambalamotu yang menjangkau 10 desa. Uniknya, di wilayah kerja puskesmas ini masih banyak suku dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tinggal dan terkadang hidup nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Alhasil dalam sehari hanya ada 1 orang saja bahkan tidak ada sama sekalipun yang berkunjung di tahun pertama dibukanya puskesmas ini.

Tak hanya berdiam diri di puskesmas, Pak Haji yang kala itu menjabat sebagai Kepala Puskesmas Bambalamotu pun akhirnya membawa stafnya ke desa-desa untuk mencari dan “mengejar-ngejar pasien”. Mulai dari pasar hingga door to door ke rumah-rumah. Mulai dari yang di tepi pantai hingga puncak gunung. Semuanya dilakukan atas keinginan untuk membuat masyarakat sehat dan membangun kepercayaan layanan kesehatan di mata masyarakat.

Akses jalan yang sangat sulit ke puskesmas, kepercayaan yang masih tinggi terhadap dukun, wilayah puskesmas yang masih berhutan, tenaga kesehatan yang sangat kurang, serta tantangan geografis wilayah kerja membuat rentetan panjang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan satu demi persatu oleh Pak Haji dan Ibu Hasna. Namun, itu tak membuat mereka gentar untuk melanjutkan tugas mulia tersebut apalagi dengan bantuan Suster Bahra yang bertugas di Puskesmas Pembantu Bambalamotu.

Dua tahun berselang, satu demi satu tenaga kesehatan mulai diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara untuk ditugaskan di sini. Tambahan kekuatan ini menjadi semangat baru apalagi dengan dibentuknya UPTD Kesehatan Bambaira pada Juli 2012, wilayah kerja Puskesmas Bambalamotu sedikit berkurang walau masih terasa sangat luas dirasa saat ini. Hingga kini 64 orang tercatat bertugas melayani lebih dari 18.000 jiwa penduduk Kecamatan Bambalamotu, 25 di antaranya Pegawai Negeri Sipil dan 39 merupakan Tenaga Sukarela.

Kini tampuk kepemimpinan Puskesmas Bambalamotu diamanahkan kepada Hasna, ibu dari dua anak yang punya semangat tinggi untuk melakukan perubahan. Berbagai upayapun telah coba dilakukannya untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya dan sebaik-baiknya ke masyarakat. Bukan mudah untuk meneruskan komitmen yang telah dikerjakan sebelumnya, butuh keberanian lebih untuk menjadi pemimpin apalagi jika seorang wanita.

Inovasi demi inovasi diuji cobakan olehnya. Satu hal yang paling berkesan dengan adanya perubahan besar yang dilakukan di awal kepemimpinannya adalah dengan perombakan manajemen puskesmas. Dalam pikirannya saat itu adalah bagaimana ibu-ibu hamil bisa bersalin secara nyaman di puskesmas yang saat itu hampir dikatakan mustahil dilakukan. Tak berpikir Panjang, keikhlasannya pun terbukti di sini. Ruang nyaman yang selama ini digunakan untuk operasional Kepala Puskesmas pun direlakan olehnya untuk dijadikan ruang bersalin ibu-ibu hamil. Hasna mau bersempit-sempitan di ruang keuangan merelakan kepentingan pribadi untuk kepentingan masyarakatnya.

Namun, perjuangannya tak hanya sampai di situ. Sekarang Hasna pun bersama seluruh staf Puskesmas Bambalamotu harus meyakinkan ibu-ibu hamil untuk mau melahirkan di puskesmas. Puskesmas yang dilabeli mistis oleh masyarakat menjadi penyebab masalah terbesar yang harus diurai sedikit demi sedikit. Berbagai pendekatan ke masyarakat dilakukannya untuk membangun kepercayaan. Pengorbanannya pun terbayarkan. Satu demi satu ibu hamil mulai melahirkan di puskesmas hingga saat ini, sungguh mulia kan jasanya?

Sederet pekerjaan lainnya yang telah dilakukannya dan harus diapresiasi adalah ikut sertanya dalam proyek pengentasan malaria bersama LSM Global Fund ketika Mamuju Utara tercatat sebagai daerah endemis zona merah malaria, menginisiasi pertemuan lintas sektoral, melakukan advokasi ke BPJS untuk penambahan kepesertaan di wilayah kerja puskesmas, mendatangkan tim Pencerah Nusantara (Tim Kolaborasi Kesehatan Lintas Profesi) untuk mendampingi puskesmas selama tiga tahun atas “lobi”-nya ke pusat (CISDI) hingga menjadi juara lomba Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) tingkat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017.

Puskesmas Bambalamotu terus menerus berbenah di masa kepemimpinannya. Masih banyak memang yang harus dikerjakan olehnya dan tidak sedikit pula inovasi yang harus dipikirkannnya. Menuju terakreditasinya puskesmas pada tahun 2018, Puskesmas Bambalamotu yang bermoto “TABE” (Terampil, Amanah, Bekerjasama, dan Empati) ini semakin optimis untuk berhasil mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Semoga tercapai.

Belajar Akreditasi Puskesmas, Lemahnya Koordinasi

Salah satu tahap dalam akreditasi puskesmas adalah wawancara pimpinan Puskesmas. Coba jawab pertanyaan ini, koordinasi di Puskesmas anda selama ini.

Belajar Akreditasi Puskesmas, Lemahnya Koordinasi.

Salah satu tahap dalam akreditasi adalah wawancara pimpinan Puskesmas. Yang dimaksud pimpinan Puskesmas adalah; Kepala Puskesmas, PJ UKP, PJ UKM , PJ Admen, Ketua Tim Mutu dan Ketua Kinerja Puskesmas.

Salah satu pertanyaan adalah tentang Koordinasi. Jika telah bisa menjawab pertanyaan ini, mungkin anda tidak perlu membaca lebih lanjut.

1. Apakah koordinasi itu?
2. Apa karakteristik koordinasi?
3. Apa pentingnya kordinasi?
4. Apakah prinsip prinsip koordinasi?
5. Bagaimana tehnik koordinasi?
6. Apa sajakah jenis koordinasi?
7. Apa sajakah problem dalam koordinasi?
8. Bagaimana melakukan koordinasi yang efektif?

Kita mulai dari yang pertama, Apakah koordinasi itu?

1. Koordinasi adalah proses yang menjamin kerjasama yang mulus dari fungsi manajemen.

2. Koordinasi menyangkut pembentukan kesatuan tujuan dan harmonisasi implementasi utk mencapai tujuan yang diharapkan. (J.Lundy) 

3. Koordinasi adalah upaya terstruktur dari kelompok untuk menciptakan kesatuan gerak mencapai kepentingan bersama. (Alan C. Railey)

4. Koordinasi adalah pencapaian yg harmois dari upaya untuk mencapai hasil kelompok. (Koontz and O’Donnel)

5. Koordinasi adalah upaya utk menjamin fungsi dan kekuatan dengan mulus dari semuakomponen organisasi (Orduray Tead)

6. Koordinasi berkutat dengan pencampuran usaha untuk menjamin tercapainya sukses tujuan.(Newman )

~ (alih bahasa bebas dari saya) ~

Koordinasi di Puskesmas semakin diperlukan karena beberapa sebab:

  1. Karyawan Puskesmas semakin banyak, masing–masing punya kepentingannya sendiri dan kegiaannya sendiri.
  2. Kepentingan dan kegiatan diluar Puskesmas yang bersifat pribadi, kelompok, golongan, semakin berkembang.
  3. Dalam organisasi Puskesmas sendiri, terjadi spesialisasi dalam bidang bidang yang makin detail dan sempit.
  4. Tuntutan organisasi kesehatan dan non-kesehatan semakin banyak terhadap Puskesmas.
  5. Tuntutan terhadap perbaikan kinerja, mutu dan keselamatan pasien semakin mengemuka.
  6. Sorotan terhadap kinerja Puskesmas semakin gencar disuarakan.
  7. Pengaruh media semakin luas dan mendalam termasuk mediasosial.
  8. Kesehatan semakin menjadi tumpuan kinerja pejabat dengan adanya pilkada uang semakin membutuhkan pemenuhan harapan masyarakat, dll

Kus Sularso, Banyumanik , 16 Februari 2017
(Bagi pimpinan Puskesmas, salah satu fungsi manajemen yang diemban adalah koordinasi. Yang sering terjadi ketika ditanyakan tentang apa dan bagaimana koordinasi dilakukan, serta implementasinya, belum semuanya bisa menjelaskan dengan runtut dan terinci. Dengan belajar akreditasi bersama-sama diharapkan terjadi perbaikan yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas melalui koordinasi yang baik dan benar. Tetap semangat. Sukses)

Tulisan ini pernah dimuat di http://kussularso.blogspot.co.id/2017/02/Belajar-Akreditas-Puskesmas-Lemahnya-Koordinasi.html

Ini 11 Tanda Puskesmas “SAKIT”, Bagaimana Dengan Puskesmas Anda?

Masih ada Puskesmas yang kurang optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan. Berikut ini 11 ciri-ciri Puskesmas yang sedang dalam kondisi “SAKIT”.

Tujuan Puskesmas yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas harus menjalankan program-program kesehatan dengan mengedepankan promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Puskesmas tentu harus menjalankan prinsip-prinsip penyelenggaraan Puskesmas.

Dalam pelaksanaannya, banyak Puskesmas yang sudah baik dalam penyelenggaraan pelayanannya, namun tidak sedikit juga Puskesmas yang kurang optimal dalam pelayanan atau dalam tulisan ini menjabarkan ciri-ciri Puskesmas yang kurang baik dalam penyelenggaraannya dikatakan sebagai Puskesmas “SAKIT”.

Lantas bagaimana ciri-ciri Puskesmas yang sakit? Berikut ini beberapa tandanya:

  1. Manajemen SDM dan Komunikasi Interpersonal kurang baik

Banyak Puskesmas yang memiliki tenaga tidak sesuai dengan standar. Misalnya, kekurangan dokter, kekurangan tenaga promosi kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan sering ditemui petugas mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan kompetensinya. Hal itu tidak bisa dipungkiri, selama mendapatkan pelatihan dan penguatan tugas pokoknya.

Namun, di sisi lain, banyak Puskesmas yang memiliki tenaga cukup banyak baik yang berstatus PNS maupun magang atau honorer. Akan tetapi dalam prakteknya, tidak berjalan dengan baik. Manajemen sumber daya manusia tidak efektif dikelola. Bahkan sering ditemui semakin banyak tenaga justru susah diatur.

Tak hanya itu, ketidakjelasan tugas pokok pun sering menjadi kendala di lapangan bahkan jarang disosialisasikan kepada petugas sehingga bingung apa yang harus dikerjakan, terlebih lagi tidak ditetapkan indikator untuk mengukur kinerja tersebut. Alhasil, mengerjakan apa yang menjadi rutinitas yang mungkin saja tidak sesuai dengan tupoksi yang seharusnya.

Seharusnya tiap individu mempunyai tupoksi sesuai jabatan/tanggung jawabnya dan kompetensinya, pun harus selalu di evaluasi dan ditingkatkan.

Hal lainnya yang justru menghambat penyelenggaraan Puskesmas yaitu komunikasi interpersonal yang kurang baik. Bisa dikatakan belum menyatu satu sama lain atau kurang harmonis komunikasi antar beberapa petugas di Puskesmas.

Petugas A mempunyai masalah pribadi dengan petugas B. Ini sering ditemui. Hasilnya akan menghambat kolaborasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas di lapangan. Mereka enggan untuk berkonsultasi satu sama lain. Padahal, jika berkomitment mengedepannya prinsip kolaborasi interprofesi hal tersebut tidak akan terjadi.

  1. Perilaku Nakes yang alergi dengan Perubahan

Petugas puskesmas harus menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang dibuat. Prinsipnya adalah petugas harus membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa dilakukan apalagi tidak sesuai dengan prosedur. Sangat disayangkan, masih ada juga petugas yang alergi dengan perubahan.

Misalnya saja, pemakaian APD saat menyentuh pasien apalagi menangani pasien luka. Oleh sebab itu, puskesmas harus mengatur prosedur kerja petugas serta menetapkan dan mengsosialisasikan peraturan internal dan perilaku klinis yang mengatur perilaku setiap petugas di Puskesmas mulai dari Kepala Puskesmas jajaran kebawahnya harus mematuhi peraturan ini.

  1. Dukungan lintas sektor Kurang

Dalam menyelenggarakan pelayanan, Puskesmas harusmengedepankan prinsip keterpaduan dan kesinambungan baik lintas program maupun lintas sektor. Mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian juga harus melibatkan lintas sektor maupun masyarakat.

Dukungan lintas sektor sangat diperlukan menunjang pelaksanaan kegiatan baik di dalam gedung terlebih lagi di luar gedung yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun, banyak juga didapatkan dukungan dari lintas sektor masih minim di lapangan.

Sebagai contoh dalam perencanaan, Puskesmas tidak melibatkan lintas sektor dan masyarakat. Apalagi kegiatan puskesmas tidak disinkrongkan dengan perencanaan Desa. Seharusnya ini bisa dilakukan, terlebih lagi saat ini ada Dana Desa yang cukup banyak ddan ada alokasi untuk bidang kesehatan.

Namun, sangat disayangkan masih ada juga Pemerintah Desa yang tidak melibatkan sektor kesehatan dalam perencanaannya, misalnya saat musrembang desa. Jika ini terjadi di Puskesmas anda, maka komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor di Puskesmas masih kurang.

  1. Peran serta masyarakat yang kurang

Program kesehatan yang dijalankan kok tidak direspon positif dengan masyarakat? Ini terkadang muncul saat di lapangan. Namun, pernahkan kita bertanya sejauh mana Puskesmas melibatkan masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan?

Ini harus ditanyakan kepada pemegang program UKM. Karena pada prinsipnya Puskesmas harus mengedepannya kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat telah menjadi mitra puskesmas? Seyogyanya, masyarakat saat ini harus menjadi subjek/pelaku pembangunan kesehatan bukan menjadi objek dari pembangunan kesehatan. Masyarakat harus dilibatkan dalam membuat dan menjalankan program kesehatan sesuai kebutuhan mereka, apalagi saat ini ada program GERMAS (gerakan masyarakat hidup sehat) dan Keluarga sehat.

Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan di lingkungan mereka. Sehingga, rasa kepemilikan terhadap program kesehatan melekat pada masyarakat dan program kesehatan bisa sustaindi masyarakat. Sering-seringlah melakukan komunikasi dengan masyarakat.

  1. Sarana dan Prasarana tidak dikelola dengan baik

Terkadang perencanaan pengadaan barang antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan tidak sinkron, sehingga terjadi jenis alat yang sama namun dua pengadaan dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Bendahara barang dan pengelola keuangan harus menampung aspirasi petugas, kira-kira alat apa yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan lalu disinkronkan dengan perencanaan Dinas Kesehatan.

Selain perencanaan, hal lainnya yang miris di Puskesmas yaitu alat-alat tidak dirawat dengan baik. Alat-alat dibiarkan berkarat tanpa perawatan rutin atau sarana prasarana tidak dipelihara dengan baik, termaksud alat sterilisasi tidak memadai dan kalibrasi pun jarang dilakukan.

Jika hal-hal di atas masih terjadi di Puskesmas anda maka Puskesmas tersebut belum sehat. Seharusnya semua sarana prasarana dan peralatan harus dipelihara dengan baik di Puskesmas.

  1. Keuangan tidak transparan

Sering kali kita mendengar, yang mengelola keuangan puskesmas (BOK misalnya) kurang berkompeten. Namun, seiring waktu ini bisa teratasi dengan pendampingan intensif dari dinas kesehatan. Keuangan menjadi hal sensitif di Puskesmas. Karena pengelolaannya yang tidak transparan maka akan menimbulkan ketidakharmonisan di Puskesmas. Saling mencurigai satu sama lain.

Bukan hanya dari segi pengelolaan saja yang sering jadi kendala, tetapi dalam pertanggung jawaban yang masih minim. Bendahara JKN dan BOK di beberapa Puskesmasjuga sering mengeluhkan pegawai yang menjalankan kegiatan tidak rensponsif untuk menyelesaikan laporan pertanggung jawaban sesegera mungkin.

Jika hal ini terjadi di Puskesmas anda, maka segeralah mencari jalan keluar agar sebisa mungkin keuangan harus transparan. Sebaiknya, keuangan dibicarakan dalam forum internal puskesmas agar diketahui bersama-sama sejauh mana pengelolaannya.

  1. Data Siluman dan Kualitas Data Kurang

Hal miris lainnya yang masih sering terjadi di Puskesmas yaitu Data Siluman atau kualitas data yang kurang baik. Tak jarang petugas yang mark up data cakupannya agar terlihat baik pencapaian kegiatannya. Apakah masih menemukan seperti ini di Puskesmas anda? Apakah sistem informasi Puskesmasnya berjalan dengan baik dan satu pintu?

Data sangat penting untuk perencanaan Puskesmas, jadi petugas harus memperhatikan kualitas data dengan prinsip jujur apa adanya dalam melaporkan. Contohnya, data kematian balita dan gizi buruk. Data ini sering disembunyikan oleh Petugas agar tidak sampai ke Dinas Kesehatan. Justru dengan adanya kasus tersebut sebagai cambuk untuk berbenah.

  1. Sampah dan limbah medis

Puskesmas sering memberikan penyuluhan tentang sampah di masyarakat. Namun, apa jadinya kalau sampai di Puskesmas tidak dikelola dengan baik. Sampah di Puskesmas justru dibuang di belakang Puskesmas, dan dibiarkan berserakan begitu saja. Fasilitas tempat sampah pun kurang di Puskesmas.

Hal lainnya yang bikin Puskesmas tidak sehat yaitu sampah medis, karena ketidaktahuan petugas puskesmas sampah medis seperti jarum dan lain-lain hanya di bakar di atas tanah belakang Puskesmas. Harusnya bekerja sama dengan Puskesmas terdekat atau Rumah sakit yang memiliki alat insenerator.

  1. Lokmin tidak berjalan rutin

Masih ada juga Puskesmas yang belum menjalankan rutin Lokakarya mini bulanan di Puskesmas. Sangat disayangkan hal ini masih terjadi, padahal lokakarya mini merupakan wadah untuk membahas sejauh mana pelayanan dilakukan, apa kendalananya, kemudian dicari solusinya secara bersama-sama.

Pelaksanaan lokmin yang lemah menandakan lemahnya monitoring dan evaluasi kinerja di Puskesmas. Jadi jangan heran jika Puskesmas hanya melakukan kegiatan rutin seperti tahun-tahun sebelumnya tanpa adanya inovasi-inovasi yang lahir dari pemikiran bersama.Atau bahkan kualitas lokmin hanya sebatas pertemuan tanpa memonitor atau mengevaluasi kegiatan yang lalu.

  1. Sistem belum berjalan dengan baik

Sering ditemukan perencanaan tidak sinkron antara BOK dan pemegang program di beberapa PKM. Apalagi tidak ada lokakarya untuk menyusun perencanaan. Saat merencanakan kegiatan pun tidak berdasarkan analisis mendalam baik itu cakupan kegiatan tahun sebelumnya atau kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari survei atau pertemuan tingkat desa.

Pengelolaan keuangan pun tidak akuntable dan transparan. Monitoring dan evaluasi pun masih lemah di Puskesmas. Tidak ada kontrol terhadap apa yang telah dilakukan selama ini sehingga berjalan apa adanya. Terlebih lagi peran penanggung jawab UKM, UKP maupun jejaring kurang berperan membantu kepala puskesmas dalam monitoring dan evaluasi.

Misalnya, pengelolaan obat yang tidak terpantau dengan rutin, sehingga ditemui obat-obat yang sudah kadaluarsa masih tersimpan. Jika, penanggung jawab UKP rutin melakukan monitoring, hal ini bisa dihindari. Saatnya untuk memperbaiki sistem pelayanan yang bermutu serta perilaku tenaga kesehatan yang berkomitment penuh untuk menjalankan sistem tersebut dengan sebaik-baiknya.

  1. Akreditasi menjadi momok menakutkan

Semua puskesmas wajib terakreditasi di tahun 2019. Saat ini puskesmas telah berbenah untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang baik. Namun, masih ada juga puskesmas yang salah kaprah dengan moment akreditasi ini. Puskesmas merasa terbebani dengan segala macam standar yang harus dipenuhi.

Dalam mengerjakan elemen penilaian pun tidak ada saling koordinasi alhasil yang ada hanya pelombaan dokumen, tanpa memperbaiki sistem yang menjadi Ruh Puskesmas. Masih ada puskesmas yang belum menyadari dengan moment akreditasi sistem dan perilaku tenaga puskesmaslah yang harus dibenahi, bukan sebatas menyelesaikan dokumen-dokumen.

Jika hal-hal di atas masih ditemui di Puskesmas, maka bisa dikatakan puskesmas anda belum sehat. Sangat diperlukan komitmen bersama untuk berbenah serta dukungan dan pembinaan intensif dari dinkes.

Jaga Mutu Pelayanan Puskesmas, 8 Hal Ini Harus Dilakukan di Awal Tahun

Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Jaga Mutu Pelayanan Puskesmas, 8 Hal Ini Harus Dilakukan di Awal Tahun.

Pusat kesehatan masyarakat atau disingkat Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Puskesmas memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Untuk menjaga mutu pelayanan tersebut maka puskesmas harus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Nah, berikut ini 8 hal yang harus dilakukan dan dievaluasi oleh Puskesmas menyambut tahun 2018:

  1. Perencanaan 2018 harus Fix

Perencanaan puskesmas untuk tahun 2018 sudah harus jadi di tahun 2017 lalu. Perencanaan berupa Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disinkronkan dengan penganggaran Puskesmas. Hal ini sudah harus dilakukan oleh Puskesmas. RUK inilah yang menjadi acuan untuk Rencana kerja dan anggaran Puskesmas.

Banyak kasus terjadi, perencanaan langsung menghasilkan RKA. Padahal, seyogyanya perencanaan untuk tahun 2018 musti disusun sejak awal tahun 2017 dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat sepanjang tahun 2017 baik melalui analisa data kesehatan, survei keluarga sehat, survei mawas diri, pertemuan langsung, forum komunikasi masyarakat, termaksud lokakarya lintas sektor yang menghasilkan kebutuhan dan harapan kesehatan masyarakat.

Selain itu, perencanaan ini juga disusun oleh Tim Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) bersama-sama dengan pegawai Puskesmas, agar program yang tersusun betul-betul sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kemudian di awal tahun 2018, sudah harus ditetapkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) tahunan di Puskesmas yang disinkronkan dengan RKA Puskesmas.

  1. Evaluasi Visi Misi

Dalam menyelenggarakan pelayanan Puskesmas termaksud kegiatan/program yang dijalankan harus mengacu pada visi misi Puskesmas yang telah disusun dan ditetapkan. Nah, sebaiknya diakhir tahun ini harus dilakukan evaluasi terhadap visi misi ini. Apakah sepanjang tahun 2017 ini, puskesmas sudah menggerakkan sumber daya untuk mencapai visi misi Puskesmas atau tidak? Jika masih terdapat bagian yang belum sejalan dengan visi misi maka dilakukan tindak lanjut perbaikan.

  1. Evaluasi Tupoksi dan Prosedur (SOP)

Setiap pegawai harus memiliki tugas pokok sesuai dengan struktur organisasi di Puskesmas, juga termaksud tugas intergrasi dalam menjalankan tugasnya. Tugas pokok ini harus dinilai oleh Kepala Puskesmas bersama kepegawaian Puskesmas, untuk melihat apakah pegawai Puskesmas sudah menjalankan tugasnya atau belum. Jika ditemukan masih ada pegawai yang belum menjalankan tugas pokoknya, maka perlu dikomunikasikan dengan baik agar tahun 2018 kinerja pegawai tersebut bisa optimal. Tak hanya tugas pokok, Prosedur kegiatan atau pelayanan harus dievaluasi agar diketahui seberapa besar kepatuhan terhadap prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

  1. Evaluasi Keuangan

Penyelenggaraan puskesmas tidak terlepas dari pemasukan, retribusi daerah, dana Bantuan operasional kegiatan, dana Jaminan Kesehatan Nasional, dana Jaminan Persalinan dan sumber pendanaan lainnya yang ada di Puskesmas. Sumber keuangan tersebut harus dikelola dengan transparan dan akuntabel agar mendukung visi misi Puskesmas. Evaluasi keuangan ini sangat diperlukan agar diketahui apakah terdapat masalah, apa penyebabnya kemudian dilakukan tindak lanjut perbaikan.

  1. Evaluasi komunikasi internal dan peraturan internal (code of conduct)

Puskesmas harus menetapkan di awal tahun bagaimana cara komunikasi internal maupun eksternal ke masyarakat. Tidak sedikit puskesmas yang memiliki masalah ketidakharmonisan di internal puskesmas. Dengan evaluasi sejauh mana komunikasi internal akan menemukan solusi bagaimana mengoptimalkan komunikasi antar sesama pegawai. Hal ini berdampak pada memberikan pelayanan atau menjalankan kegiatan di masyarakat di tahun 2018.

Bukan hanya komunikasi internal yang harus ditetapkan dan dievaluasi, tetapi juga peraturan internal atau code of conduct yang mengatur perilaku tenaga di Puskesmas harus ditetapkan dan disepakati di awal. Misalnya, dapat harus tepat waktu, 3 S (senyum, sapa salam), berpakai rapi, budaya malu, kebiasaan cuci tangan dan lain sebagainya. Ini harus dievaluasi bersama agar pelayanan kedepannya menjadi lebih baik lagi.

  1. Evaluasi Perbendaharaan Barang

Sarana prasarana serta peralatan medis maupun non medis merupakan penunjang vital di Puskesmas. Ini harus dirawat, dipelihara dan diperbaiki sepanjang tahun oleh Bendahara barang dan semua pegawai. Di akhir tahun ini, perlu dikomunikasikan sarana dan prasarana mana saja yang telah rusak, atau berkurang fungsinya sehingga perlu perencanaan tahun depan untuk perbaikan sarana atau kalibrasi alat. Tujuan dari evaluasi perbendaharaan barang ini yaitu menjaga mutu pelayanan di Puskesmas agar pegawai atau pelanggan merasa nyaman saat menggunakan fasilitas tersebut.

  1. Evaluasi Kegiatan dan pencapaian indikator kinerja dan mutu

Hal lainnya yang perlu dievaluasi yaitu kegiatan. Hal ini sangat diperlukan oleh Puskesmas agar mengetahui kegiatan mana saja yang berjalan dan yang tidak berjalan. Kegiatan-kegiatan ini tentu harus diukur keberhasilannya dengan indikator kinerja/mutu baik administrasi dan manajerial, upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan. Unit/program mana yang belum mencapai target kinerjanya, dievaluasi kemudian dicari apa kendalanya dan dibuatkan tindaklanjut. Proses ini harus berjalan secara berkala sepanjang tahun 2017, namun diakhir tahun 2017 juga perlu dilakukan untuk tindaklanjut perbaikan di tahun 2018 ini.

  1. Evaluasi Sistem Pendokumentasian dan Pelaporan

Sepanjang tahun 2017 tentu banyak pelaporan yang harus dikerjakan oleh Puskesmas baik eksidental seperti KLB, mingguan, bulanan, tri bulanan. Namun, pertanyaannya adalah setiap pelaporan sudah sinkron dengan sistem informasi puskesmas? Apakah sudah diketahui oleh Kepala Puskesmas? Apakah sudah disetor ke bagian pengendalian dokumen sebagai arsip kegiatan Puskesmas? Harapannya adalah pelaporan harus terintegrasi satu sama lain. Agar data di puskesmas seragam dan satu pintu. Maka perlu melakukan evaluasi sistem pelaporan dan sikronisasi data di Puskesmas.

Bukan hanya itu, Puskesmas juga harus sepakati bagaimana sistem pendokumentasian di Puskesmas. Mulai dari form nutilensi, form daftar hadir, format undangan, format dokumentasi kegiatan dan pelayanan hingga alur pendokumentasiannya. Ini yang harus ditetapkan di awal tahun. Semua pelayanan atau kegiatan menggunakan format yang sama, kemudian hasil dari kegiatannya diserahkan ke kepala Puskesmas dan pengendali dokumen Puskesmas sebagai arsip. Nah, sistem ini harus dievaluasi diakhir tahun.


***Anda ingin berkomunikasi dengan penulis, silahkan gunakan kolom Komentar.

Dinkes Kota Cirebon Targetkan 2019 Seluruh Puskesmas Terakreditasi

Dinas Kesehatan Kota Cirebon menargetkan seluruh puskesmas di Kota Cirebon terakreditasi hingga tahun 2019.

Dinas Kesehatan Kota Cirebon menargetkan seluruh puskesmas di Kota Cirebon terakreditasi hingga tahun 2019. Akreditasi puskesmas akan dilakukan secara bertahap yang dimulai sejak tahun 2016.

Saat ini, dari 22 puskesmas di Kota Cirebon, baru 2 puskesmas yang sudah menempuh akreditasi di tahun 2016, yaitu Puskesmas Kalitanjung dan Puskesmas Jagasatru.

“Tahun 2016 ada 2 puskesmas. Tahun ini 8 puskesmas, dan sisanya 12 puskesmas lagi akan kami laksanakan di tahun 2018. Sehingga nanti 1 Januari 2019 semua puskesmas sudah terakreditasi sesuai dengan Permenkes,” ungkap Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PSDMK) Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Zulfikar kepada fajarnews.com, Senin (31/7).

Saat ini, kedelapan puskesmas tersebut sedang menjalani tahapan proses akreditasi, yaitu Puskesmas Kejaksan, Puskesmas Gunungsari, Puskesmas Sunyaragi, Puskesmas Kesunean. Kemudian Puskesmas Pegambiran, Puskesmas Larangan, Puskesmas Perumnas Utara, dan Puskesmas Kalijaga.

Selain kesiapan sarana dan prasarana pendukung, kesiapan SDM juga menjadi hal penting dalam penilaian akreditasi. Juga capaian standar pelayanan minimal (SPM) juga menjadi poin penilaian akreditasi.

Dan yang tak kalah penting lagi, kata Zulfikar, yaitu adanya komitmen yang kuat dari struktur organisasi puskesmas itu sendiri sebagai modal persiapan mencapai akreditasi.

“Komitmen yang utama. Komitmen organisasi puskesmas mulai dari pemimpin kepala puskesmas sampai ke staf semua jajaran, semua dokter, pemegang program, itu harus satu komitmen,” tegasnya.

Tim dari Dinkes Kota Cirebon saat ini tengah melakukan pendampingan terhadap puskesmas-puskesmas tersebut. Rencananya, penilaian akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober-November 2017 mendatang.

“Nanti triwulan terakhir tim akreditasi pusat akan datang untuk menilai 8 puskesmas tadi,” tukas Zulfikar.

Menurutnya, akreditasi dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan ketentuan BPJS Kesehatan.

Permenkes mengamanatkan hingga tahun 2019 seluruh fasilitas layanan kesehatan (Faskes), baik itu Klinik Pratama, Puskesmas, maupun rumah sakit sebagai Faskes rujukan yang sudah bekerjasama dengan BPJS harus sudah terakreditasi.

“Jadi tidak hanya puskesmas, tapi semua faskes, baik faskes tingkat pertama maupun faskes rujukan,” jelasnya.

Tujuan akreditasi ini erat berkaitan dengan peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan. Hasil penilaian akreditasi yang akan dicapai meliputi Madya, Utama, dan Paripurna yang merupakan tingkatan penilaan tertinggi.

Makin tinggi hasil penilaian akreditasinya, kata Zulfikar, berarti mutunya juga tinggi. Puskesmas Kalitanjung dan Puskesmas Jagasatru menyandang akreditasi tingkat Madya.

“Jadi sebenarnya akreditasi apakah itu fasilitas pelayanan primer di puskesmas, klinik, rumah sakit itu berkaitan dengan mutu. Kan tujuan utamanya peningkatan mutu pelayanan, memberikan pelayanan prima. Kalau pelayanannya bagus kan masyarakat merasa puas,” tukasnya.

Sumber fajarnews.com

Kepala Dinkes Medan Akhirnya Penuhi Undangan Ombudsman Jelaskan Soal Mutasi Pegawai Puskesmas

Ka Dinkes Medan semalam datang memenuhi panggilan untuk menjelaskan terkait mutasi kepada pegawai yang melaporkan adanya pungli di Puskesmas,” ujar Abyadi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Usma Polita Nasution memutasi pegawai Puskesamas Simalingkar, yang melaporkan adanya pungutan liar di puskesmas-puskesmas beberapa minggu lalu.


FOKUS: Pungli di Puskesmas Simalingkar


Karena hal ini Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara yang dari awal sudah menerima laporan dari beberapa pegawai atas permasalahan ini memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan untuk mengklarifikasi persoalan ini.

“Kadis Kesehatan Kota Medan semalam datang memenuhi panggilan kami untuk menjelaskan terkait mutasi kepada pegawai yang melaporkan adanya pungli di Puskesmas,” ujar Abyadi Siregar, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, Selasa (6/6/2017).

Kata Abyadi dalam penjelasanya, Usma Polita Nasution mengutarakan kepala Puskesmas dan para staf sudah berjanji untuk kembali bekerja sama-sama dan sama-sama bekerja. Mereka juga berjanji menciptakan kedisiplinan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terukur, dan prosesnya dinilai oleh tim akreditasi eksternal.

“Dari paparannya tersebut, pemahaman Ombudsman adalah mereka kembali bertugas di tempat semula,” ujarnya.

Kata Abyadi mengenai adanya pungutan liar tersebut telah dikembalikan kepada para pegawai dengan difasilitasi Inspektorat Pemerintah Kota Medan

Terpisah, selasa malam, para pegawai yang dimutasi ini menyampaikan bahwa mereka belum mendapat surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan mengembalikan mereka bertugas di Puskesmas Simalingkar.

Namun mereka sudah diperintahkan bekerja di tempat awal mereka bekerja yaitu Puskesmas Simalingkar. “Kami disuruh kerja di tempat semula. Cuma belum ada surat resminya. Uang yang dipungli itu pun belum dikembalikan,” ujar salah satu pegawai yang dimutasi.

Sebelumnya sejumlah pegawai Puskesmas Simalingkar mengajukan adanya Pungutan Liar berkedok akreditasi puskesmas kepada DPRD Kota Medan, kepada Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara dan juga Ke KPK.

Delapan pegawai yang dimutasi ini karena melaporkan pungli ini yaitu, drg. Esther Raflesya Bellsayda, Adalina Br Bukit, drg. Erniwati, dr. Eni Suriaty, Bungaria Sidabutar, Sarmarita, Helfida Siregar, Sontiara Siboro.

Ketiga lembaga ini mengutarakan bahwa kutipan yang dilaporkan tersebut harus dihentikan, namum hingga sekarang tetap berlangsung hampir di seluruh Puskesmas di Kota Medan yang mengikuti akreditasi.

Padahal pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 mengalokasikan anggaran kepada pemerintah daerah untuk biaya akreditasi. Pemerintah Kota Medan sendiri mendapat Rp 1,6 M untuk biaya akreditasi Puskesmas.

Sumber medan.tribunnews.com