Pertemuan Lintas Sektor, Bahas Pemanfaatan Dana Desa Untuk Kesehatan

Dengan 10% dari Dana Desa yang diperoleh untuk kesehatan, harapannya tentu desa dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat terutama dibidang kesehatan. 

Pertemuan lintas sektoral UPT Puskesmas Butuh semester ke-2 berlangsung pada tgl 31 oktober 2017 lalu.

Dengan 35 peserta undangan yang terdiri dari Ketua BPD dan FKD se-wilayah kerja UPT Puskesmas Butuh, kegiatan ini dihadiri juga oleh Camat Kec.Butuh, Polsek dan Muspika Kec.Butuh.

Bapak Dwi Hartanto, selaku Kasie Manajemen Informasi Promosi dan Kemitraan Kesehatan dari Dinkes Kab.Purworejo, dalam kesempatan kali ini menyampaikan materi tentang Pemanfaatan Dana Desa Untuk Kesehatan.

Dilanjutkan oleh Ibu dr. Cristinawati yang menyampaikan materi tentang Germas. Kemudian dilanjutan dengan paparan dari Bapak Pono perwakilan dari salah satu desa yang telah menggunakan sebagian dana desa untuk kesehatan.

Dari diskusi yang dilakukan, didapat informasi bahwa mulai tahun 2018, Desa menyediakan 10% dari Dana Desa yang diperoleh untuk dialokasikan dibidang kesehatan.

Harapannya tentu desa dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat terutama dibidang kesehatan.

Kegiatan seperti ini bagus dan perlu rutin dilakukan agar dalam membangun serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa dapat dilakukan secara sinergi dengan semua pihak.

Pemberdayaan Masyarakat Dan Promosi Kesehatan Melalui Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan untuk mendukung prioritas program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan Kesehatan Pada Periode Tahun 2015-2019 adalah program indonesia sehat dengan sasaran dengan meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan merupakan bagian potensi dan permasalahan pembagunan kesehatanyang menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Kementrian Kesehatan.

Untuk memaksimalkan Potensi dan memecahkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan nasional melalui pemberdayaan masyarakat, maka perlu dipahami lingkungan strategis nasional seperti indikator pencapaian sasaran tersebut diantaranya adalah presentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM sebesar 50%.

Hal lain yang berupa lingkungan strategis nasional seperti yang tertera dalam rencana strategis (Restra Kementrian Kesehatan 2015-2019) adalah menguatnya peran Provinsi yaitu dengan diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur dan wakil pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah Provinsi diberikan peran yang cukup kuat untuk mengendalikan daerah – daerah kabupaten dan kota di wilayahnya termasuk pengawasan dan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi Kabupaten/Kota.

Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa serta pelaporan penggunaan dana desa dan pelaksanaan kegiatan UKBM (Pemberdayaan Masyarakat) di desa.

Belanja negara yang diperuntungkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelanggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan untuk mendukung prioritas program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan :

  1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh Desa ;
  2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan Desa;
  3. Membangun Desa yang berkelanjutan; dan
  4. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh Masyarakat Desa.
    – Pengelolaan dan pembinaan Posyandu
    – Pembinaan dan pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat yang diantaranya mencakup:

  • Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat desa.
  • Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan gerakan Hidup bersih dan sehat.

Dana Desa bersumber dan belanja pemerintah, yang dintransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Rencana penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaaan masyarakat desa. RKP desa selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan komponen Masyarakat, yang selanjutnya APB Desa akan dilakukan evaluasi oleh kepala Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya akan menjadi Perdes. Diserahkan ke dinas kesehatan  provinsi.

Adapun format laporan buka hal.17.

Selain membuat pelaporan setelah dokumen APB Desa, Petugas Promosi Kesehatan juga berkewajiban untuk memantau pelaksanaan kegiatan UKBM setiap akhir tahun.

Adapun bentuk pelaporan laporan hal.19.

Advokasi kepada Camat dan Kepala Desa tentang manfaat pemerintah desa melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan melalui pengembangan UKBM dan kegiatan lainnya.Masyarakat merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kader dalam pengembangan UKBM. Refresing dilakukan oleh petugas Puskesmas.Kegiatan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun selama 2 hari.

Kunjungan Rumah untuk pemberdayaan keluarga kegiatan kunjungan rumah untuk pemberdayaan keluarga dilakukan oleh kader. Kegiatan ini dilakukan mininal dilakukan 6 sekali per tahun.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan/bimbingan kepada keluarga agar dapat mengenali dan mencegah terhadap penyakit serta meningkatkan dan mempertahankan kesehatan keluarga.

Kegiatan ini berupa pertemuan, dimana perangkat desa melakukan pembinaan kepada kelompok UKBM didesa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan UKBM (Poskesdes, Polindes , Posyandu dll).yaitu merencanakan kegiatan ( identifikasi kebutuhan, analisis dan pembahasan bersama), dan melaksanakan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan minimal 1 kali per tahun.

Monitoring

Aparat desa bersama dengan petugas puskesmas melakukan melakukan pemantauan untuk melihat seberapa jauh kegiatan – kegiatan intervensi yang direncanakan telah dilaksanakan dan masalah serta hambatan apa yang dihadapi untuk dicari solusi. Pemantauan dilakukan minimal 2 kali per tahun.

Paket intervensi kegiatan UKBM

Merupakan paket stimulan yang digunakan untuk kegiatan UKBM yang berdampak pada meningkatnya potensi ekonomi masyarakat.


DOWNLOAD GRATIS!

buku saku dana desa untuk kesehatan

Dinkes Bantul Dorong Keberpihakan Alokasi Dana Desa untuk Kesehatan

Dinkes Bantul gelar Rapat Koordinasi Advokasi Dana Desa 2018 untuk memastikan alokasi anggaran desa dibidang kesehatan minimal 10%.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Senin (17/7) lalu mengadakan “Rapat Koordinasi Advokasi Dana Desa 2018”. Dalam Kegiatan ini Dinkes mengundang 4 Kecamatan guna menjalin koordinasi dengan pemerintah desa terutama dengan kepala desa dalam tahap perencanaan anggaran.

“Hal ini dapat menambah wacana para aparatur desa untuk memastikan alokasi anggaran desa dibidang kesehatan minimal 10% dari angggaran,” ucap Sekertaris Dinas Kesehatan (SekDinkes) Dra Ninik Istitariani Apt, M.Hum.

Menurutnya, proposi anggaran yang terbilang cukup besar dalam dana desa semestinya dalam mendukung kegiatan kesehatan yang dilaksanakan oleh kader kesehatan ditingkat desa hingga dusun.

“Sekitar 10% dana desa harus dialokasikan untuk program kesehatan hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No : HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang rencana strategis kementerian kesehatan yang mendorong desa untuk mengalokasi dan memanfaatkan dana desa minimal 10% untuk Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM),”ujar Yulia kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan Dinas Kesehatan Provinsi DIY.

Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (KaurKesra) Pemdes Bambang Suyitno yang hadir menjadi pembicara dalam kesempatan tersebut mendukung upaya pengalokasian dana desa 10% untuk kesehatan.

“Kami belum menerima data secara menyeluruh untuk penganggaran desa tetapi kami sangat mengapresiasi desa-desa yang sudah memulai memberikan proporsi anggaran bidang kesehatan,” ucapnya seraya mengatakan desa-desa yang lain dapat mengikuti jejak desa yang sud

“dorongan untuk dapat mengalokasikan minimal 10% ADD bagi kegiatan UKBM tentunya harus didukung oleh semua pihak terkait tanpa terkecuali,” pungkasnya. Dia berharap nantinya Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul lebih gencar koordinasi dengan camat dan puskesmas agar dalam pelaksanaanya dapat berjalan dengan optimal.

Sumber dinkes.bantulkab.go.id

Optimalisasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemendes RI, Roosari Tyas Wardani memamparkan Optimalisasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Dana Desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat untuk setiap Desa di Indonesia setiap tahun meningkat.

Sehingga Pemerintah Desa bisa menyusun program kerjanya dengan baik sehingga Dana Desa tersebut bisa digunakan untuk pembangunan dibidang kesehatan. Ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Hal ini diungkapkan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa (Kemendes) RI, Roosari Tyas Wardani, saat memaparkan materi pada Forum Ilmiah Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) NTT di Stikes CHMK Kupang pada Senin (2/10/2017).

Ia menjelasakan, Pemerintah Pusat sampai saat ini mengalokasikan dana desa ke setiap desa bertujuan untuk proses percepatan dan peningkatan pembangunan.

Baik di bidang infrastruktur maupun dibidang kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dana tersebut jelas Roosary, bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dibidang kesehatan di desa. Sehingga diharapkan Pemerintah Desa dapat membuat rencana kerja dibidang kesehatan secara baik dan dana desa bisa digunakan sesuai tupoksinya.

“Provinsi NTT ada 2.950 desa yang menerima dana desa. Setiap tahun Dana Desa selalu meningkat. Nanti akan dilakukan evaluasi,” ujarnya.

Dirinya mengaku Dana Desa akan menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) asalkan Dana Desa itu digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

“Di Kupang masih ada desa yang tertinggal dan Desa berkembang ada banyak. Ada juga yang sudah mandiri. Yang belum mandiri inilah yang kita dorong untuk maju,” ungkap Wardani.

Ia berharap, Desa yang mandiri inilah yang akan menjadi project pilot untuk kemandirian desa yang lain.

Sumber kupang.tribunnews.com

Bijak Menggunakan Dana Desa, 10 Desa Ini Membeli Mobil Ambulans untuk Membantu Warga

Kami mendukung dengan program desa yang membeli ambulans menggunakan dana desa, karena bisa membantu masyarakat dan dirasakan langsung,” ujar Bupati HSU.

Sepuluh desa di Kecamatan Banjang memiliki inovasi dalam penggunaan anggaran dana desa dengan membeli mobil jenazah. Program ini juga mendapat rekomendasi langsung dari Bupati Hulu Sungai Utara (HSU).

Usai melaksanakan apel Bupati HSU melihat 10 unit mobil yang telah dibeli oleh desa tersebut.

“Kami mendukung dengan program desa yang membeli ambulans menggunakan dana desa, karena bisa membantu masyarakat dan dirasakan langsung,” ujarnya.

Program ini memang diperbolehkan dengan ketentuan merupakan hasil dari musyawarah dan memang diperlukan oleh desa tersebut.

“Bagi desa yang tidak bisa dilalui menggunakan transportasi darat bisa juga membeli speedboat kesehatan untuk membantu masyarakat terlebih dalam hal kesehatan,” ujarnya.

10 Desa yang membeli ambulans adalah Desa Banjang, Teluk Sarikat, Baruh Tabing, Pelanjungan, Murung Padang, Rantau Bujur, Karias Dalam, Taluk Buluh, Pawalutan dan Kaludan Besar.

Sumber banjarmasin.tribunnews.com

Masuk Daerah Pelosok, Kades di Majalengka Ini Bangun Polindes Megah Dari Dana Desa

Pemdes Gununglarang merampungkan pembangunan gedung polindes megah dua lantai bersumber dari bantuan dana desa tahun anggaran 2017.

Berkat dukungan dan partispasi aktif dari seluruh warga, Desa Gununglarang, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, berhasil melaksanakan berbagai pembangunan fisik. Baik pembangunan yang bersumber dari swadaya masyarakat maupun dari bantuan pemerintah. Seperti ditunjukkan warga Dusun Cisaar Desa Gununglarang, yang membangun masjid megah dari hasil swadaya murni masyarakat.

Untuk mengimbangi pembangunan masjid megah itu, Pemdes Gununglarang juga merampungkan pembangunan gedung polindes megah dua lantai yang bersumber dari bantuan dana desa tahun anggaran 2017. Polindes Gununglarang termegah di Kecamatan Bantarujeg, bahkan mungkin di Kabupaten Majalengka.

Kepala Desa Gununglarang Koko Rudianto SE mengatakan, pembangunan gedung polindes dalam rangka upaya menunjang dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jauh dari Puskesmas Bantarujeg. Polindes juga sekaligus sebagai upaya percepatan pembangunan di Gununglarang.

Lantai bawah Polindes digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan sedangkan lantai atas untuk rumah bidan desa. Sehingga bidan desa akan merasa nyaman atau betah ketika menempati tempat yang telah disediakan.

“Polindes juga untuk memberi kemudahan dan meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat di daerah pelosok. Belum ada jembatan permanen sehingga akses transportasi dari desa menuju pusat Kecamatan Bantarujeg atau Puskesmas Bantarujeg terganggu,” terang Koko.

Akses transportasi yang terhambat sangat menyulitkan bagi warga desa Gununglarang yang ingin berobat ke Puskesmas Bantarujeg, khususnya ketika hendakmenggunakan kendaraan roda empat. Selama puluhan tahun hanya bisa menggunakan kendaraan roda dua atau jalan kaki untuk ke pusat Kecamatan Bantarujeg.

Sumber radarcirebon.com

Pemanfaatan Dana Desa, Aspek Kesehatan Masyarakat Juga Perlu Dicermati

Plt. Gubernur Bengkulu membuka acara pelatihan kapasitas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten se-Provinsi Bengkulu, Selasa, 22/8/2017.

Para pendamping desa diharapkan tidak hanya mementingkan persoalan dana desa saja, tapi perlu juga ikut melakukan verifikasi data orang miskin di desa dampingannya agar dapat  akurat. Hal ini disampaikan Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat membuka acara pelatihan kapasitas Tenaga Ahli Pemberdayaan (TAPM) Kabupaten se-Provinsi Bengkulu, di Hotel kawasan Pantai Panjang Bengkulu, Selasa (22/8/2017).

Rohidin mengakui tak sanggup jika setiap warga miskin  datang kepada dirinya meminta bantuan masalah kesehatan, karena menurutnya, setiap kepala pemerintahan tersebut memiliki jajaran dibawahnya yang sudah diberikan kewenangan untuk menangani  berbagai persoalan sosial masyarakat.

“ Jika setiap warga melapor minta dijemput, jadi apa yang harus kita kerjakan yang lain. Ini warga saya semua satu provinsi, tapi pendelagasian kewenagan itu  berada pada  setiap Bupati dan Walikota yang mempunyai rakyat langsung.  Bupati dan Walikota tersebut  juga mempunyai jajaran dibawahnya yang seharusnya melaksanakan tugasnya masing-masing, begitu mekanismenya pemerintahan itu,” tegas jebolan Pasca Sarjana Kesehatan UGM Yogyakarta ini.

Hadir dalam acara yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten serta Tim Pelatih dan TAPM Kabupaten se-Provinsi Bengkulu.

Sesuai imformasi dari ketua panitia acara, pelatihan tersebut dilaksanakan dari tanggal 22 hingga 27 Agustus 2017, yang diikuti oleh 39 orang peserta, yang terdiri dari 3 orang Pelatih,  27 orang TAPM dan dari Dinas PMD Kabupaten 9 orang.

Tujuan dilaksanakannya pelatihan peningkatan kapasitas TAPM ini, untuk meningkatkan kapasitas TAPM dalam aspek fasilitasi dan pemberdayaan, serta mensupervisi dan mengendalikan pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) guna menjalankan program-program prioritas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal dan Transmigrasi.

Dalam arahannya, Plt  Gubernur  Bengkulu Rohoidin Mersyah mengatakan, selain aspek pemberdayaan  pembangunan  infrastruktur  Desa, dimana  saat ini tiap desa mendapatkan kucuran Dana Desa (DD) dari pemerintah Pusat, pola pemberdayaan perlu juga melihat aspek kesehatan masyarakat.

Karena menurutnya, aspek kesehatan ini sangat perlu diperhatikan, sehingga selain infrastruktur dibangun, persoalan kesehatan masyarakat juga dapat diatasi. Apalagi, sambungnya,  Dana Desa yang diterima bukanlah sedikit.

“Seharusnya dengan dana desa 800 juta  hingga satu miliar tersebut, tidak ada lagi satupun warga desanya yang terbengkalai pelayanan kesehatannya,” tutur Plt Gubernur Rohidin Mersyah, yang sekaligus membuka secara resmi pelatihan tersebut.

Dirinya juga memberikan  contoh, dimana kuota untuk jaminan kesehataan masyarakat seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Provinsi Bengkulu sebanyak 666 ribu jiwa, sedangkan orang miskin di Bengkulu ini ada sekitar 340 ribu jiwa, yang artinya kuota tersebut telah melabihi batas, namun kenyataan dilapangan masih banyak orang miskin yang belum  memiliki KIS tersebut.

“Inilah yang sangat serius menjadi perhatian kita bersama,” ujar mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ini.

Disamping itu, Rohidin  meminta agar para pendamping desa dapat memberikan pendampingan dan pembinaan pada desa yang di fasilitasinya dengan baik dan bertanggungjawab.

“Membangun Desa itu seperti membangun Indonesia, karena jika urusan suatu Desa selesai, maka secara otomatis selesai juga masalah suatu Negara atau suatu provinsi. Karena,  kelengkapan organisasi Desa tersebut seperti suatu Negara,” kata Rohidin.

Sebagai  titik fokus dalam pembinaan Desa tersebut, terang Rohidin, dengan melihat aspek kelembagaan desanya,  ketatalaksanaan pemerintahan Desa  atau proses kegiatan di pemerintahan Desa, serta pembinaan Sumber Daya Manusianya.

“Jika ketiga aspek tersebut dapat dilaksanakan dengan benar maka Dana Desa tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, makanya penting sekali peran seorang tenaga pendamping pedesaan tersebut,” pungkasnya.

Sumber liputanbengkulu.com

27 Unit Ambulance Dibeli Dengan Dana Desa di Pasuruan

Sebanyak 27 desa di Kabupaten Pasuruan memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk pembelian mobil ambulance guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sebanyak 27 desa di Kabupaten Pasuruan memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk pembelian mobil ambulance. Kendaraan tersebut diharapkan mempermudah dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama di desa-desa terpencil.

“Saya minta pemerintah desa memanfaatkan fasilitas mobil ambulance ini dengan sebaik-baiknya. Perawatan aset tersebut juga harus diperhatikan,” kata Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf saat memberikan mobil ambulance secara simbolis kepada para kepala desa di Pendopo Nyawiji Ngesthi Wenganing Gusti, Pemkab Pasuruan, Senin (21/08/2017).

Ia juga meminta agar seluruh penggunaan dana desa dipertanggungjawabkan dengan baik. Sehingga tak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

“Jangan lupa setiap penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan. Saya berharap tak ada kades ataupun perangkat desa yang nantinya tersangkut perkara hukum,” tandasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, Tri Agus Budiharto, mengungkapkan pembelian mobil ambulance tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas pembangunan dana desa (DD) tahun 2017.

“Di dalamnya terdapat banyak hal yang bisa dilakukan dengan dana desa. Bahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar di tingkat desa, pemerintah desa diperbolehkan menggunakan DD untuk membeli kendaraan roda empat, seperti ambulance,” jelasnya.

Desa desa yang dimanfaatkan untuk pembelian ambulance berasal dari dana tahun anggaran 2017. Sebelum memutuskan pembelian, harus dilakukan musyawarah desa.

“Pengadaan mobil ambulance ini tidak serta beli begitu saja, melainkan melalui musyawarah desa sampai melihat kejelasan dalam aturan,” jelas Tri.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Pasuruan, Agus Supriono, menjelaskan, rata-rata satu unit mobil dibeli dengan harga Rp 250 juta yang diambil dari Dana Desa tahun 2017.

“Banyak usulan dari warga desa yang menginginkan adanya ambulance, khususnya desa-desa yang jauh dari perkotaan atau akses kesehatan. Maka dari itu, tahun ini ada 27 desa, dan kemungkinan tahun depan akan banyak lagi desa lain yang ingin membali ambulance,” terang Agus.

Sumber detik.com

Kenapa Dana Desa Harus Digunakan Untuk Kesehatan Masyarakat?

Kesehatan Tidak Egois.
Kesehatan Tidak Bisa berdiri sendiri.
Kesehatan Masyarakat perlu dukungan semua sektor.

Di era pemerintah Presiden Jokowi adanya kebijakan Dana Desa, setiap Desa berhak menerima dana untuk digunakan oleh desa itu sendiri. Penggunaan dana desa sebagaimana Permendesa nomor 22 tahun 2016 tentang penggunaan dana desa 2017, dana desa harus dipergunakan dengan memperhatikan azas manfaat, salah satunya harus memberikan manfaat terhadap kesehatan.

Lalu kenapa dana desa harus digunakan untuk kesehatan? Bukankah sudah ada kapitasi dari JKN dan BOK?

Kapitasi memang digunakan untuk program preventif, begitu juga dengan BOK. Namun permasalahan kesehatan masyarakat di masing-masing desa sangatlah kompleks, tidak hanya 1 penyakit saja. Dana BOK maupun Kapitasi tidak mungkin cukup untuk membangun posyandu di setiap dusun, atau membuat PMT untuk sekian banyak balita di masing-masing desa. Adanya dana desa ini membantu yang tentunya manfaat kesehatannya untuk masyarakat desa itu sendiri.

Dana desa bangun Infrastruktur, itu penting?

Sangatlah penting, akses jalan juga mendukung kesehatan masyarakat disana. Sehingga pemerintah desa dapat membagi persentase untuk perbaiki infrastruktur lebih besar dibanding yang lainnya.

Jangan sampai ambulance kesulitan menempuh rumah warga, jangan sampai juga jalan terlalu ektreme sehingga berbahaya dan menimbulkan banyak korban. Jangan sampai ada ibu dan bayi meninggal karena telat menuju faskes yang disebabkan sulitnya akses.

Inilah kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, perlu dukungan sektor lain. Namun jangan dilupakan dalam pembangunan jangan hanya fisiknya saja, tapi manusianya harus dibangun melalui pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosbud.
.
Loc: Desa Wulai Kec.Bambalamotu Mamuju Utara

#Danadesa #Pencerahnusantara #publichealth #Nurse #midwife #doctor #pencerahdesa #akses #pembangunan #pemberdayaanmasyarakatdesa