Pegawai Puskesmas Dilatih Wujudkan Tata Kelola Puskesmas yang Prima

BKDPSDM Kota Medan menggelar Diklat Manajemen Puskesmas Bagi ASN Puskesmas se-Kota Medan, di Hotel Grand Kanaya Medan, Senin (16/10).

Pemerintah Kota Medan melalui Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan menggelar Diklat Manajemen Puskesmas Bagi ASN Puskesmas se-Kota Medan, di Hotel Grand Kanaya Medan, Senin (16/10).

Diklat ini didasarkan dengan kondisi kebutuhan masyarakat Kota Medan akan layanan kesehatan semakin tinggi, terutama bagi masyarakat Kota Medan yang aksesnya masih jauh dari rumah sakit.

Hal inilah yang sedang diupayakan Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan layanan kesehatan di seluruh Puskesmas yang ada di Kota Medan.

Walikota Medan Dzulmi Eldin diwakili Staff Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Tunggar SH, ketika membuka diklat mengapresiasi upaya yang dilakukan BKDPSDM Kota Medan, karena diketahui bersama bahwa Puskesmas adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di Kota Medan ini.

Ini juga menunjukkan adanya sinergitas hubungan antara Dinas Kesehatan Kota Medan selaku stakeholder penyedia layanan kesehatan, serta BKDPSDM Kita Medan sebagai penyedia layanan peningkatan SDM ASN dalam mewujudkan standar manajemen Puskesmas yang diharapkan.

Menurutnya, diklat khusus seperti ini sangatlah dibutuhkan bagi pegawai yang bekerja melayani di Puskesmas Kota Medan terutama dalam menunjang program kegiatan Puskesmas dalam memberikan layanan kesehatan yang prima kepada masyarakat.

Walikota berharap diklat ini semakin meningkatkan kemampuan Pegawai Puskesmas, khususnya Kepala Puskesmas dalam mengelola manajemen di Puskesmas tempatnya bekerja. Manajemen Puskesmas yang dijalankan nantinya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini masih dianggap lamban penanganan penyelesaiannya.

“Manajemen Puskesmas nantinya harus lebih kuat dan berorientasi pelayanan prima. Jangan sampai urusan masyarakat banyak terbengkalai hanya karena sistem manajemen Puskesmasnya yang buruk,” ujar Walikota.

Untuk itu, Walikota meminta Kepala Puskesmas dan staffnya agar dapat mengikuti diklat ini dengan baik, dan bisa memahami hakikat manajemen Puskesmas yang berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat.

“Keberhasilan tugas Puskesmas sangat tergantung pada Pengelolaan Puskesmas. Oleh karena itu sama-sama kita wujudkan layanan kesehatan yang prima. Yang terpenting melayani dengan ketulusan hati,” lanjutnya.

Hadir dalam pembukaan diklat tersebut Kadis Kesehatan Kota Medan, drg Usma Polita Nasution, Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Sumut, Dr Ahmad Rifai Nasution, serta fasilitator pelatih.

Sementara itu, Panitia Pelaksana Kepala BKDPSDM Kota Medan, Lahum SH MM yang diwakili Kabid PSDM, Harun Sitompul mengatakan, diklat ini dilaksanakan sejak 16 hingga 27 Oktober 2017 dimana akan diikuti sebanyak 60 orang Pegawai Puskesmas yang terdiri dari Kepala Puskesmas dan staff penyusun program layanan kesehatan.

“Narasumbernya kita undang dari Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Kemenkes RI, Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, UPT Pelatihan Kesehatan Sumut, Dinas Kesehatan Kota Medan serta BPJS Kesehatan Cabang Utamana Medan,” kata Harun.

Output dari diklat ini diharapkan peserta mampu memahami prinsip dasar manajemen Puskesmas yang baik dan melayani, sehingga dalam implementasinya Puskesmas dapat menerapkan sistem tata kelola Puskesmas yang baik dan prima.

Pembukaan Diklat Manajemen Puskesmas ini ditandai dengan penyematan Kartu Tanda Peserta Diklat kepada perwakilan peserta.

Sumber mudanews.com

Dinkes Kota Medan Adakan Pembinaan Tim Perawatan Kesehatan Jiwa Masyarakat Bagi Petugas Puskesmas

Medan – Dinkes Kota Medan adakan Pembinaan Tim Perawatan Kesehatan Jiwa Masyarakat bagi petugas puskesmas, 04-07 September 2017.

Medan - Dinkes Kota Medan adakan Pembinaan Tim Perawatan Kesehatan Jiwa Masyarakat bagi petugas puskesmas tentang penanganan orang dengan gangguan jiwa atau di singkat dengan ODGJ pada fasilitas kesehatan tahap pertama di RS Royal Prima, Jl. Ayahanda No 68 Medan, 04-07 September 2017.

Kegiatan pembinaan ini diikuti oleh petugas perawat kesehatan jiwa puskesmas yang ada di 39 puskesmas se-Kota Medan.

Acara ini menghadirkan narasumber yang sangat berpengalamañ dibidang ilmu jiwa yang juga berlatar pendidikan perawat yaitu Prof. Dr. Budi Ana Keliat. M.APP.Sc.

Seperti kita ketahui masalah kejiwaan dan ODGJ pada dekade terakhir merupakan salah satu masalah kesehatan yang terus bertambah secara cepat di masyarakat. Masalah kejiwaan dan penyebab ODGJ yang terjadi saat ini adalah dikarenakan beban hidup yang bertambah berat dan pengaruh narkoba jika hal ini terus dibiarkan maka kesepannya akan sulit di kendalikan.

Menurut data yang diperoleh dari Kasie.PTM Dinas Kesehatan Kota Medan Ibu dr. Pocut Fatimah Fitri, MARS, sampai saat ini ada sekitar 120 orang dengan masalah kejiwaan yang ditangani oleh perawat FKTP di Kota Medan.

Untuk itu, agar dapat tertanganinya kasus ODGJ di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan dapat melakukan home care untuk melakukan pendekatan terhadap keluarga dalam penanganan penderita dengan masalah kejiwaan maka dirasa sangat penting dilakukannya pembinaan tim perawatan kesehatan jiwa masyarakat dan praktek lapangan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan

Dinkes Kota Medan Launching Posbindu PTM Bagi Pelajar di Sekolah

Dinkes Kota Medan melaunching Posbindu PTM bagi pelajar di Madrasah Aliah Negeri 1 Medan, sebagai sekolah binaan Puskesmas Sering.

Dinkes Kota Medan melaunching Posbindu PTM bagi pelajar di Madrasah Aliah Negeri 1 Medan, sebagai sekolah binaan Puskesmas Sering.

Awal mula kami membuat Posbindu di sekolah ini, Madrasah Aliah Negeri 1 Medan, sekitar Juni 2015 lalu. Tapi dikarenakan masih kurangnya dukungan dari pihak sekolah, akhirnya kegiatan tersebut sempat meredup.

November 2015 kami juga sempat mengadakan pelatihan kader Posbindu PTM di masyarakat dan di sekolah, ternyata terlihat semangat dari temen-temen pelajar untuk lebih banyak belajar mengenal PTM. Dipilih sebagai kader yaitu siswa-siswi dari kelas X dan XI.

Untuk memberi semangat pada kader posbindu pelajar, kami dari pihak Puskesmas Sering mengajukan proposal ke kepala sekolah. Setelah disetujui diadakannya komitmen pembentukan Posbindu PTM di sekolah yg beliau pimpin, rutin kami konseling pada siswa yang mempunyai masalah kesehatan.

Dukungan lintas sektor terhadap posbindu sekolah

Dengan adanya Posbindu di sekolah, banyak sekali manfaat yang didapat. Terlebih dengan adanya kader di sekolah, siswa jadi tidak merasa takut untuk bercerita masalah kesehatannya dan setelah terjaring, kami dari Puskesmas yang akan memberikan konseling lebih lanjut.

Saat ini kami sedang proses komitmen dengan beberapa sekolah, terkait program Posbindu PTM juga. Harapannya dengan program ini  angka kesakitan dikalangan remaja menjadi turun, terdeteksinya penyakit PTM secara dini, dan para pelajar menjadi perpanjangan tangan (kader kesehatan) petugas kesehatan pada umumnya dan Puskesmas Sering pada khususnya.

Kader posbindu PTM lg foto dengan narasumber dari dinkes kota medan

Kepala Dinkes Medan Akhirnya Penuhi Undangan Ombudsman Jelaskan Soal Mutasi Pegawai Puskesmas

Ka Dinkes Medan semalam datang memenuhi panggilan untuk menjelaskan terkait mutasi kepada pegawai yang melaporkan adanya pungli di Puskesmas,” ujar Abyadi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Usma Polita Nasution memutasi pegawai Puskesamas Simalingkar, yang melaporkan adanya pungutan liar di puskesmas-puskesmas beberapa minggu lalu.


FOKUS: Pungli di Puskesmas Simalingkar


Karena hal ini Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara yang dari awal sudah menerima laporan dari beberapa pegawai atas permasalahan ini memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan untuk mengklarifikasi persoalan ini.

“Kadis Kesehatan Kota Medan semalam datang memenuhi panggilan kami untuk menjelaskan terkait mutasi kepada pegawai yang melaporkan adanya pungli di Puskesmas,” ujar Abyadi Siregar, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, Selasa (6/6/2017).

Kata Abyadi dalam penjelasanya, Usma Polita Nasution mengutarakan kepala Puskesmas dan para staf sudah berjanji untuk kembali bekerja sama-sama dan sama-sama bekerja. Mereka juga berjanji menciptakan kedisiplinan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terukur, dan prosesnya dinilai oleh tim akreditasi eksternal.

“Dari paparannya tersebut, pemahaman Ombudsman adalah mereka kembali bertugas di tempat semula,” ujarnya.

Kata Abyadi mengenai adanya pungutan liar tersebut telah dikembalikan kepada para pegawai dengan difasilitasi Inspektorat Pemerintah Kota Medan

Terpisah, selasa malam, para pegawai yang dimutasi ini menyampaikan bahwa mereka belum mendapat surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan mengembalikan mereka bertugas di Puskesmas Simalingkar.

Namun mereka sudah diperintahkan bekerja di tempat awal mereka bekerja yaitu Puskesmas Simalingkar. “Kami disuruh kerja di tempat semula. Cuma belum ada surat resminya. Uang yang dipungli itu pun belum dikembalikan,” ujar salah satu pegawai yang dimutasi.

Sebelumnya sejumlah pegawai Puskesmas Simalingkar mengajukan adanya Pungutan Liar berkedok akreditasi puskesmas kepada DPRD Kota Medan, kepada Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara dan juga Ke KPK.

Delapan pegawai yang dimutasi ini karena melaporkan pungli ini yaitu, drg. Esther Raflesya Bellsayda, Adalina Br Bukit, drg. Erniwati, dr. Eni Suriaty, Bungaria Sidabutar, Sarmarita, Helfida Siregar, Sontiara Siboro.

Ketiga lembaga ini mengutarakan bahwa kutipan yang dilaporkan tersebut harus dihentikan, namum hingga sekarang tetap berlangsung hampir di seluruh Puskesmas di Kota Medan yang mengikuti akreditasi.

Padahal pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 mengalokasikan anggaran kepada pemerintah daerah untuk biaya akreditasi. Pemerintah Kota Medan sendiri mendapat Rp 1,6 M untuk biaya akreditasi Puskesmas.

Sumber medan.tribunnews.com

Pelapor Pungli di Puskesmas Simalingkar Dimutasi Kadis Kesehatan Kota Medan

Delapan pegawai yang melaporkan adanya pungutan liar di Puskesmas Simalingkar Dimutasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Usma Polita Nasution

Delapan pegawai yang melaporkan adanya pungutan liar di Puskesmas Simalingkar Dimutasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Usma Polita Nasution, Senin (29/5/2017).


FOKUS: Pungli di Puskesmas Simalingkar


Dalam surat mutasi yang diterima kedelapan orang pegawai puskesmas ini tidak disebutkan alasan spesifik apa yang membuat ke delapan pegawai ini dimutasi. Hanya ada berisikan demi kepentingan Dinas Kesehatan Kota Medan.

Kedelapan orang ini dimutasi ke Dinas Kesehatan Kota Medan tanpa jabatan apapun.

Menurut salah seorang pegawai yang dimutasi, drg Ester Sitompul, dimutasinya mereka tidak lain adalah karena mereka mau melaporkan adanya pungli di Puskesmas Simalingkar berkedok biaya akreditasi. Laporan dikirimkan kepada DPRD Kota Medan, Ombudsman, dan KPK.

“Karena kami selama ini menolak adanya pungutan-pungutan liar di Puskesmas makanya kami dimutasi begini,” ujarnya di Kantor DPRD Kota Medan, Senin (29/5/2017).

Kehadiran mereka di DPRD Kota Medan kata Ester adalah untuk mengadukan nasib mereka yang sudah dimutasi, kepada Komisi B DPRD Kota Medan.

Sumber tribunnews.com

KPK Bilang Pungli Berkedok Akreditasi di Puskesmas Harus Dihentikan

Pernyataan Dirjen Yankes Kemenkes RI, dr Bambang Wibowo, yang memperbolehkan adanya pungutan berkedok akreditasi puskesmas dinilai cukup janggal.

Ketua Tim Koordinasi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Adliansyah Nasution mengutarakan bahwa adanya pernyataan dari Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, dr Bambang Wibowo, yang memperbolehkan adanya pungutan berkedok akreditasi puskesmas cukup janggal.


FOKUS: Pungli di Puskesmas Simalingkar


“Wah saya tidak tahu kalau Dirjen Pelayanan Kesehatan bicara seperti itu. Pungutan seperti apa yang dimaksud oleh Dirjen dibenarkan? Hemat saya apa pun jenis pungutan (kecuali yang sudah diatur ketentuannya) tidak dibenarkan,” ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis (25/5/2017)

“Kalaupun ada alasan dihibahkan perlu diketahui bahwa mekanisme hibah itu sudah ada aturannya. Jadi janggal rasanya seolah-olah pungutan dapat diakui sebagai hibah,” tambah Adliansyah.

Sebelumnya dr Bambang Wibowo didampingi kepala Dinas Kesehatan Kota Medan melakukan kunjungan ke Puskesmas Simalingkar, Kota Medan, Selasa (23/5/2017).

Dalam kunjungan ini Bambang melakukan dialog dengan pegawai, namun hanya mengunjungi Poli Gigi dan Apotek Puskesmas, sementara pelayanan umum yang biasa diberikan oleh Puskesmas tidak dikunjunginya.

Dalam kunjungan ini seorang pegawai puskesmas, drg Ester Sitompul menyampaikan bahwa Bambang Wibowo menyampaikan kepada mereka supaya tidak ribut-ribut di media masalah pungutan liar berkedok biaya akreditasi Puskesmas.

Sebelumnya dr Bambang Wibowo didampingi kepala Dinas Kesehatan Kota Medan melakukan kunjungan ke Puskesmas Simalingkar, Kota Medan, Selasa (23/5/2017).

Dalam kunjungan ini Bambang melakukan dialog dengan pegawai, namun hanya mengunjungi Poli Gigi dan Apotek Puskesmas, sementara pelayanan umum yang biasa diberikan oleh Puskesmas tidak dikunjunginya.

Dalam kunjungan ini seorang pegawai puskesmas, drg Ester Sitompul menyampaikan bahwa Bambang Wibowo menyampaikan kepada mereka supaya tidak ribut-ribut di media masalah pungutan liar berkedok biaya akreditasi Puskesmas.

Sumber medan.tribunnews.com

Ombudsman: Kadis Kesehatan Medan Harus Dicopot, Karena Ancam Mutasi Pelapor Pungli di Puskesmas

Sampai kapan pun pelayanan kesehatan di Kota Medan tidak akan pernah baik jika pejabat yang memimpin dinas kesehatan Kota Medan masih bersikap antri kritik.

Para pelapor adanya tindakan pungutan liar di puskesmas berkedok biaya akreditasi puskesmas terancam akan dimutasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Usma Polita Nasution.


FOKUS: Pungli di Puskesmas Simalingkar


Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar yang menerima aduan dari pelapor ini mengutarakan sangat menyangkan sikap dari Usma Polita Nasution jika memutasi para pelapor pungli ini.

“Harusnya diapresiasi mereka ini, karena telah berani mengungkap permasalahan demi meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Medan. Bukan malah diberikan ganjaran mutasi seperti ini,” ujarnya, Kamis (18/5/2017).

Ia mengutarakan sampai kapan pun pelayanan kesehatan di Kota Medan tidak akan pernah baik jika pejabat yang memimpin dinas kesehatan Kota Medan masih bersikap antri kritik.

“Kalau begini sikap dari Kepala Dinas Kesehatan, harusnya sudah selayak dan sepantasnya Wali Kota Medan, mencopotnya. Bukan pegawai-pegawai ini yang di Mutasi,” ujarnya.

Adanya ancaman memutasi para pegawai puskesmas ini kata Abyadi adalah salah satu hal yang memperjelas bahwa pungutan-pungutan liar yang ada di Puskesmas merupakan atas persetujuan kepala Dinas Kesehatan Kota Medan.

“Ancaman mutasi ini membuat orang tidak berani lagi menyuarakan hal yang benar. Tentu tidak salah orang berpikiran bahwa pungli di Puskesmas dalangnya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan,” ujarnya.

Sebelumnya adanya tindakan pemutasian ini, menurut para pelapor adanya pungutan liar di Puskesmas ini mereka ketahui ketika ada salah seorang dari mereka yang menelepon Kadis Kesehatan Kota Medan.

Dalam perbincangan tersebut, Usma Polita mengatakan bahwa dia tidak sudi bertemu dengan pelapor adanya pungli di Puskesmas.

Laporan tersebut kata Usma sudah mencoreng nama baiknya. Oleh karena itu, Usma akan memutasi para pelapor pungli ke daerah belawan.

“Pokoknya kami akan dimutasi segera ke daerah Belawan,” ujar sumber Tribun-medan.com melalui WhatsApp, Selasa (16/5/2017) malam.

Ketika dikonfirmasi www.tribun-medan.com melalui telepon, Usma Polita tidak mengangkat telepon selulernya meskipun aktif. Saat ditanyakan melalui Whats Up, Usma juga tidak membalasnya.

Ketika disambangi ke kantornya, Rabu (17/5/2017), Usma sedang tidak berada di kantornya, menurut pegawainya, Usma sedang keluar dan tidak diketahui kapan akan kembali kekantor.

Seperti diketahui, adanya pungutan liar di puskesmas ini dilaporkan oleh beberapa staf Puskesmas Simalingkar ke Ombudsman perwakilan Sumut DPRD Kota Medan, dan KPK.

Dalam laporannya para pegawai puskesmas ini mengaku dipungut biaya Rp 100 ribu oleh Kepala Puskesmas untuk biaya akreditasi puskesmas. Padahal biaya akreditasi puskesmas ini ditanggung dalam APBD Kota Medan sebanyak Rp 1,6 M.

Sumber medan.tribunnews.com

Bantahan Wakil Walikota Medan Soal Pungli Akreditasi Puskesmas

Itu bukan pungli. Tepatnya kepantasan. Kita ini kan budaya timur yang terbiasa menjamu tamu. Kutipan seratus ribu itu kan untuk beli cenderamata atau oleh-oleh kepada assessor.

Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution, menepis tuduhan adanya pungutan liar (pungli) yang marak terjadi di sejumlah puskesmas Kota Medan dengan modus akreditasi. Bahkan, dia menentang pemakaian terminologi pungli oleh media.


FOKUS: Pungli di Puskesmas Simalingkar


Kutipan yang dilakukan sejumlah kepala puskesmas, menurutnya bukan tindakan ilegal, melainkan sebuah kepantasan. Sebab tindakan itu lahir dari inisiatif kepala-kepala puskesmas yang ingin menjamu para assessor.

“Itu bukan pungli. Tepatnya kepantasan. Kita ini kan budaya timur yang terbiasa menjamu tamu. Kutipan seratus ribu itu kan untuk beli cenderamata atau oleh-oleh kepada assessor. Kan untuk jamu-menjamu ini tidak ada anggarannya, makanya dikutip. Siapa yang tidak setuju tidak dikutip. Yang dikutip hanya yang setuju. Lagian uang Rp 100 ribu itu berapa lah bagi dokter. Kecilnya itu,” tepis Akhyar saat di Kantor Walikota Medan, Selasa (25/4).

Ia juga mengatakan, staf-staf puskesmas yang melaporkan aksi pungli ini ke DPRD Medan dan Ombudsman merupakan upaya kudeta kepala puskesmas dengan cara menjelekkan citra kepala puskesmas yang sedang menjabat.

“Yang melaporkan inikan staf yang ingin mengejar jabatan. Karena ada yang membeckinginya, dia lapor kesana-sini. Beberkan ke wartawan,” katanya lagi.

Kendati demikian, Akhyar menegaskan, tidak boleh lagi ada kutipan di puskesmas. Semua pungutan sudah dihentikan. Hal ini bahkan sudah perintah dari Kepala Dinas Kesehatan Medan, Usma Polita Nasution.

“Sekarang sudah dihentikan. Sudah diperintahkan kepala dinas kesehatan agar tidak lagi ada pungutan. Kalau masih ada, itu jadi urusan saya,” tandasnya.

Akhyar memastikan, proses akreditasi puskesmas di Medan harus berjalan dengan lancar. Tidak boleh gara-gara pungutan apapun, proses akreditasi tercemar. Dia menegaskan, untuk akreditasi puskesmas, Pemko Medan telah menganggarkan biaya dari APBD Medan. Namun dia tak menghafal berapa nominalnya.

“Kita sudah anggarkan semua dari APBD. Semua, biaya akreditasi ditanggung biaya APBD Pemko Medan. Jadi tak boleh ada kutipan-kutipan,” timpalnya.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Medan, Marulitua Tarigan mengatakan, untuk akreditasi puskesmas telah dianggarkan dana APBD sebesar Rp 4 Miliar. Belum lagi ada dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 14 M dan dana non fisik dari Kementerian Kesehatan senilai Rp 1,6 M.

“Sudah ada dananya kok. Tapi aneh, kenapa masih mengutip dari staf-staf pegawai,” katanya.

Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar, juga meminta walikota agar tidak hanya menghentikan pungli tersebut, namun uang yang sudah dikutip sebelumnya juga harus dikembalikan ke pegawai-pegawai.

“Kutipan apapun itu ilegal. Tidak benar. Saya minta Pak Walikota untuk menghentikannya dan uang yang telah dikutip harus dipulangkan,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan akan menindak praktik pungutan liar di instansi pemerintahan. Dia berjanji akan menindaklanjuti semua aduan masyarakat terkait dengan pungli.

“Pungli bukan hanya masalah nominal. Yang kecil-kecil jadi urusan saya,” ujar Jokowi

Menurutnya, praktik pungli sangat meresahkan meski terkadang nominalnya tidak terlalu besar. Selama ini Jokowi banyak mendapat aduan tentang praktek pungli di berbagai instansi. Dia menyebutkan aparatur negara memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Adanya pungli menjengkelkan masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, belasan staf Puskesmas Simalingkar, Medan, menyambangi Gedung DPRD Medan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (11/4).

Para tenaga medis ini mengadukan pungutan liar yang marak di puskesmas. Empat puskesmas terindikasi melakukan pungutan liar kepada staf-stafnya atas nama akreditasi. Keempat balai kesehatan itu antara lain, Puskesmas Medan Johor, Puskesmas Simalingkar, Puskesmas Medan Area dan Puskesmas Padang Bulan Selayang.

Kedatangan mereka disambut sejumlah Anggota DPRD Medan diantaranya, Hendrik Sitompul, Ustaz Yusuf, Marissa Marpaung, Asmui dan Maruli Tua Tarigan.

Maruli Tua sendiri mengakui, sesuai hasil investigasi timnya di lapangan, memang benar ada pungutan liar ini. Karena itu dia menegaskan segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Usma Polita Nasution, dan para kepala puskesmas yang terindikasi melakukan pungli.

“Akan kami panggil segera Kepala Dinkes Medan dan para kepala puskesmas. Masakan dana untuk akreditasi ada tapi staf pegawai puskesmas dikutipi uang. Yang benar saja,” katanya.

Maruli menduga pungli ini bermula dari gagal paham memaknai program Kementerian Kesehatan yang menargetkan 6000-an puskesmas harus terakreditas di 2019. Tak terkecuali Medan dan Sumut. Di Medan baru 2 yang terakreditas dari 39 puskesmas di Medan. Sementara tahun ini, Dinas Kesehatan Kota Medan menargetkan 20 puskesmas harus terakreditas.

Sayangnya, target ini menurut sejumlah tenaga medis di Puskesmas telampau muluk. Bahkan terkesan dipaksakan. Pasalnya, hampir 90 persen kondisi sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas belum memenuhi standar minimal.

“Banyak puskesmas tidak memadai untuk diajukan akreditasi tahun ini tapi kok bisa lolos?” kata salah satu dokter puskesmas yang dipungli.

SUMBER

Puluhan Petugas Puskesmas Jadi Korban Pungli Akreditasi Puskesmas

Puluhan petugas medis sejumlah puskesmas di Medan menjadi korban pungutan liar Program Akreditasi Puskesmas. Walikota diminta turun tangan.

Puluhan petugas medis sejumlah puskesmas di Medan menjadi korban pungutan liar Program Akreditasi Puskesmas. Padahal, pemerintah menyediakan dana miliaran rupiah untuk itu. Apa maksud? Mana Saber Pungli?


FOKUS: Pungli di Puskesmas Simalingkar


Tenggat waktu akreditasi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) tinggal dua tahun lagi. Namun, kesiapan puskesmas masih jauh dari harapan.

Celakanya, dana miliaran rupiah untuk program itu tidak jelas juntrungannya. Petugas puskesmas pun dikutip biaya.

Akibatnya, akreditasi puskesmas digenjot dengan cara-cara tidak benar. Pihak puskesmas khawatir tidak mampu meraih akreditasi. Implikasinya, kerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa diputus.

Belasan staf Puskesmas Simalingkar, Medan, menyambangi Gedung DPRD Medan, Jalan Imam Bonjol, beberapa waktu lalu.

Para tenaga medis itu mengadukan pungutan liar yang marak di puskesmas tempat mereka mengabdi. Kedatangan mereka disambut sejumlah Anggota DPRD Medan di antaranya Hendrik Sitompul (Demokrat), ustadz Yusuf (PPP), Marissa Marpaung (Golkar), Asmui Lubis (PKS) dan Ketua Komisi B, Maruli Tua Tarigan.

“Kami mengadukan pungli di puskesmas. Kami dikutip Rp100 ribu perbulan. Katanya untuk persiapan akreditasi puskesmas. Masak kami dipungut untuk itu, padahal kan anggarannya ada,” kata dokter gigi Ester.

Hal serupa juga dikatakan Riki, dokter di salah satu puskesmas lainnya. “Kami semua ini dipungli. Kami protes, tapi kami ditegur,” timpal dokter Riki. Tak jauh berbeda yang diungkapkan Eni Ginting, dokter lainnya. “Niat mau meningkatkan pelayanan, bukan begini caranya,” imbuh Eni Ginting.

Pungutan liar bermula dari kegagalan memaknai program Kementerian Kesehatan. Kemenkes menargetkan 6.000-an puskesmas harus sudah terakreditasi di 2019. Tak terkecuali Medan dan Sumut. Sayangnya baru dua yang terakreditasi dari 39 puskesmas di Medan. Tahun ini, Dinas Kesehatan Pemko Medan memasang target yang muluk yakni 20 puskesmas harus terakreditasi. Padahal, dari semua kondisi layanan, fasilitas dan akses masih jauh dari ideal.

Target tersebut tergolong ‘muluk’ bahkan terkesan dipaksakan, menurut sejumlah tenaga medis di Puskesmas. Sebab, kontras dengan kondisi di lapangan, hampir 80 persen kondisi sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas belum memenuhi standar.

Namun, dana untuk program akreditasi ini belum juga jelas di mana dan ke mana salurannya.

Gerah

Niat, keinginan harapan dan program untuk meningkatkan program pelayanan kesehatan di Kota Medan memang baik. Sayang, dalam pelaksanaannya, kata Ketua Komisi B DPRD Medan, belum tentu sesuai dan sama sampai ke birokrasi di level operasional.

Meski Pemko Medan telah menargetkan tahun ini 20 puskesmas harus terakreditasi, bahkan dananya sudah dianggarkan APBD Medan senilai Rp3 miliar lebih. Bahkan dana alokasi khusus nonfisik APBN, sesuai Permenkes No 71 Tahun 2016, untuk akreditasi puskesmas dianggarkan Rp1,6 miliar, sedangkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) senilai Rp14 miliar.

“Niat baik ini nyatanya dalam tingkat operasional birokrasi belum berjalan sesuai harapan. Masih banyak oknum birokrat di Dinas Kesehatan yang belum paham. Sebaliknya, mereka malah memanfaatkan situasi ini untuk ‘bermain api’. Sehingga situsi kini, terjadi kegelisahan besar di tingkat kepala puskesmas dan para dokter staf pegawai puskesmas,” sambungnya.

Lebih jauh Maruli mengatakan akibat pemahaman birokrat di Dinas Kesehatan Pemko Medan yang terbatas, lantas mereka mengintimidasi petugas puskesmas.

“Betapa tidak, para dokter dan pegawai dikutipi biaya untuk menyukseskan standarisasi pelayanan kesehatan 20 puskesmas di 2017 ini dengan beragam dalih. Ini dikhawatirkan dapat mengganggu pelayanan masyarakat. Padahal tujuan awalnya untuk meningkatkan mutu layanan,” terangnya. Menurut penelusuran Maruli Tua Tarigan, sudah ada tiga puskesmas di Medan yang terindikasi melakukan kutipan liar, di antaranya Puskesmas Medan Johor, Puskesmas Padanbulan Selayang dan Puskesmas Simalingkar.

“Tempo hari kami bahkan sudah gelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan pihak Dinas Kesehatan dan Staf pegawai Puskesmas Simalingkar. Ini fakta bahwa kutipan liar itu ada,” tandas Ketua Komisi B DPRD Medan ini.

Menurut keterangan dokter Ester, di Puskesmas Simalingkar kutipan ini sudah berjalan sekitar dua bulan. Setiap staf dipotong gaji mereka sebesar Rp 100 ribu untuk dialokasikan baik pembiayaan akreditasi.

“Masak untuk membangun fasilitas negara, kami para staf yang harus dibangun? Ini gak masuk akal,” gerutunya.

Lapor

Tak terima dengan kutipan yang tidak masuk akal ini, belasan staf pegawai yang berani menentang kutipan tersebut, melaporkannya ke anggota DPRD Medan. Laporan ke dewan sudah masuk, namun intimidasi belum juga berakhir di tingkat bawah.

Tak hanya melapor ke dewan, beberapa staf ini juga sudah membuat aduan ke pemerintah melalui situsLapor.go.id, juga ke twitter jokowi @jokowi, twitter kemenkes @NilaMoeloek. Bahkan pesan singkat sudah dikirim ke nomos 0812-2600-960 dan Coki, anggota KPK.

Staf medis ini juga sudah mengirim laporan pengaduannya via WhatsApp ke tiga anggota DPRD Medan dan Sumut, di antaranya Godfried Lubis, Hendrik Sitompul dan Sutrisno Pangaribuan. Namun, upaya memberantas pungli akreditasi ini masih seperti menghadapi tembok.

Hendrik Sitompul tidak bersedia dimintai komentar mengenai laporan itu, dengan alasan masih ada yang lebih kompeten dari dirinya di Dewan.

Ia menguatkan alasannya sedang berada di Jakarta. “Saya lagi di Jakarta ini,” katanya menolak.

Kepala Puskesmas Simalingkar, dr Rooselyn Bakkara MARS tidak berkenan mengomentarinya. Permintaan untuk berkomentar sudah dikirim namun tidak merespon. Dalam rapat dengar pendapat di gedung dewan Medan, Rooselyn menepis tuduhan kutipan itu. Ia bersikukuh hanya ada kutipan untuk pengetikan dokumen.

“Tidak ada kutipan liar, yang ada hanya membiayai tenaga untuk mengetik dokumen-okumen akreditasi,” ujarnya dalam sebuah rekaman.

Saat RDP di ruang lantai 3 DPRD Medan itu turut hadir Dirgo, Sondang Siagian dan Roida Sitinjak perwakilan Dinas Kehatan Pemko Medan.

Kepala Dinas Kesehatan Pemko Medan, Usma Polita Nasution ketika dikonfirmasi tentang Program Akreditasi Puskesmas, tidak bersedia diwawancarai.

Ia beralasan tidak bisa menentukan jadwal karena sibuk di luar kota dengan jadwal yang padat. “Saya tidak bisa. Saya sibuk. Saya sering ke luar kota,” jawabnya via telepon seluler.

Ia kemudian merekomendasikan untuk mewawancarai bawahannya, Sondang Siagian, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan.

Di hari yang sama, Sondang juga menolak wawancara dengan alasan sedang di luar kota (Medan). Ia mengusulkan wawancara pada Jumat (21/4), di kantornya.

Kepala Puskesmas Medan Johor, dokter Marlina dan Kepala Puskesmas Polonia , dokter Muklis juga tidak bisa dikonfirmasi. Pesan via SMS sudah dikirim ke nomor pribadi mereka masing-masing. Di kontak via telepon seluler beberapa kali juga tidak diangkat.

Kepala Puskesmas Padangbulan Selayang, dokter Zainab membantah adanya pungli di puskesmasnya. “Tidak ada pungli modus akreditasi ya, Pak,” balasnya via sms (pesan pendek).

Program Akreditasi Puskesmas jika tidak dijalankan dengan baik akan menjadi petaka. Pungutan liar marak dan tidak ada yang mengawasi, sebab intimidasi masih saja jadi senjata membungkam. “Tapi kebenaran tidak akan bisa ditutup-tutupi,” pungkas dokter Ester.

Maraknya pungutan liar atas nama Akreditasi Puskesmas, mendapat perhatian dari Lembaga Kajian Publik dan Politik (LKP2). Ketua LKP2, Jonroi Purba mengatakan pungli kepada pegawai di puskesmas ini permasalahan serius. Seharusnya, sebelum akreditasi, dilakukan dulu sejumlah pembinaan bagi puskesmas-puskesmas yang ada.

Tujuannya untuk mempersiapkan diri. Pembinaan datangnya dari pemerintah karena puskesmas adalah milik pemerintah maka pemerintah bertanggungjawab penuh dalam persiapannya.

“Tindakan mengutip sejumlah uang kepada pegawai harus dihentikan. Kenapa dibebankan kepada pegawai. Tidak bisa. Jika ini adalah tindakan oknum dengan menggunakan kekuasaannya sudah seharusnya diusut dan ditelusuri. Bahkan jika memang tidak siap, ya stop saja program akreditasi ini. Untuk apa akreditasi jika malah menyengsarakan pegawai, apalagi pasien yang tidak dapat layanan karena gerakan penolakan sejumlah pegawai saat ini,” pungkas Alumnus S2 Universitas Gajah Mada ini.

Desak Wali Kota

Ombudsman mendesak Walikota Medan, Dzulmi Eldin mengusut pungutan liar yang marak di puskesmas di Medan. Komisioner Ombudsman Pusat, Adrianus Meliala mengatakan, pungutan liar yang marak terjadi di puskesmas merupakan ulah oknum yang harus diusut.

“Ya harus usut. Itu pasti ulah oknum,” katanya di Hotel Four Points, Jalan Gatot Subroto, Medan, Kamis (20/4) kemarin.

Hal inipun langsung direspon Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, mengatakan Walikota Eldin tidak boleh membiarkan pungli marak di puskesmas, sekecil apapun itu.

Ombudsman Sumut baru saja menerima laporan aduan dari sejumlah staf pegawai puskesmas yang mengaku dipungli. “Kalau ini benar terjadi, Walikota harus selidiki. Kenapa pungli marak padahal anggaran untuk akreditasi puskesmas miliaran rupiah. Ini sudah keterlaluan. Saya minta Pak Eldin mengusutnya,” kata Abyadi.

SUMBER

Ombudsman Minta Walikota Medan Usut Pungli di Puskesmas

Ombudsman Republik Indonesia mendesak Walikota Medan Dzulmi Eldin agar mengusut pungutan liar yang marak di puskesmas di Medan.

Ombudsman Republik Indonesia mendesak Walikota Medan Dzulmi Eldin agar mengusut pungutan liar yang marak di puskesmas di Medan. Komisioner Ombudsman Pusat Adrianus Meliala mengatakan, pungutan liar yang marak terjadi di puskesmas merupakan ulah oknum. Oknum ini harus diusut.

“Ya harus usut. Itu pasti ulah oknum,” kata Adrianus Meliala di Medan, Kamis (20/4).

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan Walikota Medan tidak boleh membiarkan pungli di puskesmas terjadi, sekecil apapun itu. Ombudsman Sumut baru saja menerima laporan aduan dari staf pegawai puskesmas yang mengaku dipungli.

“Kalau ini benar terjadi, Walikota harus selidiki. Kenapa pungli marak padahal anggaran untuk akreditasi puskesmas miliaran rupiah. Ini sudah keterlaluan. Saya minta Pak Eldin mengusutnya,” kata Abyadi.

Lebih jauh Abyadi mengatakan, pungutan liar sekecil apapun tidak boleh terjadi di puskesmas. Apalagi atas nama akreditasi.

“Masak pegawai-pegawai dipungli. Uang mereka dari mana? Ini yang malah membuat pelayanan rumah sakit buruk. Lagian membenahi fasilitas negara kok dipungut dari pegawai. Pasti ada yang bermain ini,” pungkasnya.

SUMBER