Nusantara Sehat Dukung Program Revolusi KIA Kabupaten Belu

Tim Nusantara Sehat melakukan pendekatan dengan keluaga ibu hamil dengan tujuan agar adanya dukungan keluarga untuk melahirkan di Puskesmas/ Rumah Sakit.

Revolusi KIA adalah program Pemerintah Kab. Belu dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Salah satu upaya yang dilakukan bersama yaitu mewajibkan persalinan di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas atau Rumah Sakit.

Tim Nusantara Sehat melakukan pendekatan dengan keluaga ibu hamil dengan tujuan agar adanya dukungan keluarga untuk melahirkan di Puskesmas/ Rumah Sakit.

Tingginya risiko jika persalinan ditolong oleh keluarga membuat Nakes dan Tim Nusantara Sehat senantiasa melakukan pendekatan agar persalinan dirumah tidak terjadi.

Pada kesempatan ini kami melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital serta diskusi seputar kondisi kehamilan.

Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kami menyampaikan informasi terkait tersedianya call center untuk Ambulance yang siap menjemput ibu hamil 24 jam serta tersedianya Rumah Tunggu bagi ibu hamil dan keluarga.

Dinkes NTT, 2.891 Anak di NTT Mengalami Stunting

Dinkes NTT mencatat sejak 2016 tercatat sebanyak 2.891 kasus gizi buruk menimpa anak-anak di provinsi itu, mengakibatkan mereka mengalami stunting.

Dinkes NTT mencatat sejak 2016 tercatat sebanyak 2.891 kasus gizi buruk menimpa anak-anak di provinsi kepulauan itu. Kondisi gizi buruk itu mengakibatkan mereka mengalami masalah kekerdilan (stunting). “Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pemantauan terhadap jumlah balita di daerah itu pada 2016 sebanyak 437.730 anak,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTT Cornelius Kodi Mete di Kupang, Jumat (7/7).

Ia mengatakan masalah kekerdilan (//stunting) merupakan masalah gizi masa lalu yang terus mejadi perhatian serius pemerintah setempat. “Untuk itu sekarang ini kita lagi giat mengkampanyekan agar pola asupan gizi di masyarakat selalu diperbaiki dari waktu ke waktu agar bisa mengurangi secara drastis angka gizi buruk yang ada,” katanya.

Menurutnya, jika terjadi masalah kekurangn gizi maka pihaknya segera mengatasinya melalui intervensi petugas kesehatan di setiap kabupaten/kota melalui Puskemas-Puskesmas. Ia menjelaskan, langkah-langkah pencegahan yang gencar dilakukan yakni dengan penyuluhan yang maksimal kepada ibu hamil agar mendapat asupan gizi yang cukup sehingga pertumbuhann janin dalam kandungannya juga berlangsung baik dan maksimal.

Kemudian, setelah bayi dilahirkan diberikan pula ASI eksklusif selama enam bulan. Lalu ditambah dengan makanan tambahan lainnya pada usia enam bulan ke atas. “Kemudian pada usia balita juga kita terus arahkan agar ibu yang memiliki bayi harus rajin dibawa ke Posyandu dan diikuti dengan intervensi lainnya kalau diketahui adanya kecenderungan gizi kurang,” katanya.

Cornelis mengaku, angka gizi buruk saat di NTT saat ini sudah berkurang dibandingkan dengan dua hingga tiga tahun yang lalu. Meskipun belum memastikan angka penurunan kasus gizi buruk tersebut, namun menurutnya, kondisi itu didukung dengan kesigapan petugas kesehatan di lapangan yang ketika mendapati adanya kasus gizi kurang langsung melakukan intervensi dengan berbagai asupan gizi.

“Karena kalau sudah statusnya gizi buruk kan walaupun diintervensi tapi hasilnya tidak maksimal karena sudah ada dampak-dampak lanjutnya seingga kita selalu minta kesigapan petugas untuk lakukan pencegahan dini,” katanya.

Lebih lanjut, Cornelis upaya mendorong penguatan asupan gizi untuk masyarakat juga didukung pula dengan adanya program yang gencar digalakkan pemerintah pusat melalui kampanye gemar makan ikan. “Kita berterima kasih untuk program penguatan gizi melalui kampanye makan ikan ini karena memiliki manfaat yang sangat baik bagi tumbuh kembang dan kesehatan ibu dan anak-anak,” katanya.

Menurutnya, Dinas Kesehatan juga ikut serta mengampanyekan gemar makan ikan karena kandungan gizi berupa protein yang bagus mereduksi peningkatan kasus-kasus penyakit tidak menular, salah satunya masalah gizi buruk. Untuk itu, ia berharap pemerintah di setiap daerah bisa menyambut dengan baik dan turut mendukung dengan memastikan kesediaan ikan yang memadai untuk masyarkatnya.

“Di laut kita memang banyak ikan tapi butuh banyak pula keahlian masyarakat untuk menangkapnya, untuk itu lintas sektor lain juga perlu menggiatkannya sehingga betul-betul pasokan ikan dapat tercukupi untuk masyarakat kita,” ujarnya.

Sumber republika.co.id

PAMI NTT Adakan Seminar Sehari dan Pelantikan Anggota Baru

PAMI NTT kembali mengadakan seminar sehari. Kegiatan ini berlangsung pada hari Sabtu di Aula Kwarda pramuka, Penfui, Kota Kupang (3/5/2017).

Pergerakan Anggota Muda IAKMI (PAMI) NTT kembali mengadakan seminar sehari. Kegiatan ini berlangsung pada hari Sabtu di Aula Kwarda pramuka, Penfui, Kota Kupang (3/5/2017).

Seminari ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi sampai pada tingkat birokrasi. Panitia pelaksana turut mengundang ketua komisi V DPRD provinsi, Jimmy W.B Sianto, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, dr Kornelis Kodi Mete dan Ketua Pengda IAKMI NTT, dr Hyron A. Fernandez, sebagai pemateri dalam seminar ini. Kegiatan dimulai tepat pukul 09.00 WITA.

Kegiatan ini diawali dengan pengukuhan dan pelantikan anggota baru PAMI NTT. Anggota baru yang dilantik yakni berjumlah 61 orang dan terdiri atas mahasiswa FKM Undana semester 2, 4, dan 6.

Ketua Pengda IAKMI NTT, dr Hyron A Fernandez mengatakan, anggota PAMI NTT adalah nafas kehidupan organisasi IAKMI NTT. Jadi, sekarang IAKMI NTT mendapat suplai nafas baru untuk PAMI dan IAKMI NTT.

Dalam seminar kali ini, PAMI NTT mengusung tema “NTT Masih Butuh Tenaga Kesehatan Masyarakat”.

Erwin dalam sambutannya sebagai ketua PAMI NTT menjelaskan, beredarnya surat tersebut menutup kesempatan bagi sarjana kesehatan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, padahal dilapangan NTT masih sangat membutuhkan tenaga kesehatan.

Masalah kesehatan di NTT menjadi problematika serius dan butuh penanganan segara dari pihak-pihak terkait.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Jimmy W.B Sianto menyatakan, NTT masih sangat membutuhkan tenaga kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat NTT.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, dr Kornelis Kodi Mete yang juga memberikan materi menyampaikan apresiasinya kepada upaya dari tenaga kesehatan masyarakat. Kornelis menambahkan, banyak masalah kesehatan yang ada di NTT seperti ISPA, malaria, rabies. Untuk itu, butuh lebih banyak orang untuk mengatasi masalah ini, salah satunya tenaga kesehatan masyarakat.

Diakhir acara juga disi dengan foto bersama antara anggota baru dengan badan pengurus PAMI NTT dan pengurus IAKMI NTT. PAMI NTT bertekad untuk selalu berupaya meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya promotif dan preventif. Harapannya, sebagai anggota muda kita dapat mengatasi masalah kesehatan yang berada di hulu, bukan di hilir. Salam Sehat, Semangat Muda!

Sumber kupang.tribunnews.com

Dinkes NTT Bentuk Komisi Ahli Malaria

Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kesehatan NTT membentuk Komisi Ahli Malaria NTT. Proses pembentukannya diawaki dengan workshop.

Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kesehatan NTT membentuk Komisi Ahli Malaria NTT. Proses pembentukannya diawaki dengan workshop.

Workshop Pembentukan Komisi Ahli Malaria NTT berlangsung di Aula Edelweis Hotel Naka Kupang, Jumat (2/6/2017) pagi.

Peserta berasal dari dinas kesehatan NTT, dinas kesehatan kabupaten/kota, institusi pendidikan, organisasi profesi dan pers.

Sekretaris Dinas Kesehatan NTT, Klemens Kesule Hala, SH, M.Hum saat membuka warkshop, mengatakan program pengendalian malaria di NTT saat ini difokuskan untuk mencapai percepatan eliminasi sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, yang terbebas dari penularan maria secara bertahap sampai tahun 2023.

“Salah satu strategi percepatan adalah penguatan dukungan pemerintah, swasta institusi pendidikan, organisasi profesi, pers dan pihak lain yang terkait,” kata Kesule Hala.

Workshop pembentukan Komisi Ahli Malaria NTT menindaklanjuti Kepmenkes 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, Kemmenkes 131/Menkes/SK/III/2012 tentang Forum Basional Gerakan Berantas Kembali Malaria (Gebrak Malaria) dan Pergub Nomor 11 tahun 2017 tentang Eliminasi Malaria di Provinsi NTT.

Sumber kupang.tribunnews.com