Talkshow Kelambu Malaria Massal Mangkalapi

Selama ini masyarakat cenderung tidak memakai kelambu, bahkan menyalahgunakannya. Ini yang merupakan kendala bagi kami sehingga Eliminasi Malaria di Tanah Bumbu belum berhasil.

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia terkhusus di Indonesia. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium ditularkan melalui perantaraan nyamuk Anopheles.

Dari 497 kabupaten kota yang ada di Indonesia, 54% diantaranya masih merupakan wilayah endemis malaria, termasuk di Kalimantan Selatan tepatnya di Kabupaten Tanah Bumbu, yang di beberapa wilayahnya masih Endemis Malaria. Di Tanah Bumbu itu sendiri masih ada dua Kecamatan yang masih menjadi wilayah endemis malaria, yakni Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Mantewe.

Di Kecamatan Kusan Hulu khususnya, ada beberapa desa yang masih menjadi wilayah endemis malaria. Desa Mangkalapi contohnya, tahun 2017 kemarin terdapat kasus malaria ditemukan di desa tersebut. Dari temuan kasus tersebut Puskesmas Teluk Kepayang bersama Dinas Kesehatan Tanah Bumbu beserta Pemerintah Desa Mangkalapi bekerja sama mengadakan kegiatan Talkshow Kelambu Malaria Massal Mangkalapi pada hari Kamis, 1 Februari 2018.

Masyarakat Tanah Bumbu

Kegiatan yang bertajuk Talkshow ini dipandu oleh pemegang program malaria Dinas Kesehatan Tanah Bumbu, Bapak Sainol Syamsuddin dan dihadiri oleh narasumber Bapak Rahmat Isa. S.si., MKM (Subdit Malaria Dirjen P2M KEMENKES RI  dan Ibu Dr. dr. Widyastuti Wibisana, M.Sc PH (Technical Working Group. GF Malaria).

Diawali dengan narasumber Ibu dr. Widya, beliau menyampaikan kepada masyarakat Mangkalapi tentang bahaya dari malaria itu sendiri dan bagaimana pentingnya mencegah penyakit malaria dengan memakai Kelambu Berinsektisida yang dibagikan gratis oleh pemerintah.

Beliau sedikit berkelakar bahwa malaria itu seperti “rindu” dimana gejalanya hampir sama yang disambut gelak tawa masyarakat. Hal Senada juga disampaikan oleh Bapak Rahmat Isa bahwa malaria ini sangat berbahaya dan salah satu cara pencegahannya dengan memakai kelambu berinsektisida dengan baik dan benar dan tahu cara perawatannya.

Kepala Dinas Kesehatan Tanah Bumbu Bapak Dr. H. M. Damrah, S.Sos., M.Si juga menekankan betapa pentingnya penggunaan kelambu berinsektisida ini dan semua masyarakat Desa Mangkalapi mulai menggunakan kelambu.

Karena permasalahan yang terjadi selama ini masyarakat cenderung tidak memakai kelambu, bahkan menyalahgunakannya dengan menjadikan kelambu tersebut menjadi kandang ayam, alat untuk menangkap Ikan, dan cara merawatnya yang salah. Ini yang merupakan kendala bagi kami sehingga Eliminasi Malaria di Tanah Bumbu belum berhasil. Beliau menginginkan 3 tahun kedepan Tanah Bumbu Bisa Eliminasi Malaria.

Dengan adanya kegiatan Talkshow Kelambu Malaria massal ini, masyarakat mangkalapi bisa paham betul akan pentingnya kesehatan dan mau merubah pola pikirnya dan menanamkannya bahwa LEBIH BAIK MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI. Sehat YES! Malaria NO!

Eliminasi Malaria, 165 KK Desa Wangkolabu Terima Kelambu Gratis

Sebanyak 156 KK warga Desa Wangkolabu, Towea, Kabupaten Muna menerima bantuan kelambu gratis dalam Pekan Kelambu Massal Fokus, 7 s/d 13 Oktober 2017 lalu.

Sebanyak 156 KK warga Desa Wangkolabu dengan 493 kelompok tidur, menerima bantuan kelambu gratis dalam Pekan Kelambu Massal Fokus, 7 s/d 13 Oktober 2017 lalu.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Puskesmas Towea dan Dinkes Kabupaten Muna melalui bantuan Global Fund dalam rangka eliminasi malaria di Kabupaten Muna. Kegiatan ini juga dilaksanakan di 6 kecamatan endemis malaria di Kabupaten Muna.

Pembukaan PKMF

Acara ini berlangsung selama sepekan. Hari pertama dilakukan seremonial pembukaan secara resmi Pekan Kelambu Massal Fokus yang diselingi penyampaian materi tentang malaria.

Materi Pertama yakni mengenai malaria dan kondisinya di Kabupaten Muna, disampaikan oleh Bapak Ansar, SKM (Kabid P2P Dinkes Kabupaten Muna). Dan Materi Kedua yakni demonstrasi cara penggunaan dan perawatan kelambu anti nyamuk oleh Yoerdy Agusmal Saputra, SKM (Programmer Malaria PuskesmasTowea).

Selain materi tersebut juga dilakukan acara nonton bersama video tentang malaria. Setelah penyampaian materi, kelmabu dibagikan ke peserta yang hadir pada hari itu.

Pekan Kelambu Massal Fokus, 7 sd 13 Oktober 2017

Hari-hari selanjutnya kami melakukan sweeping ke lorong kampung, agar warga yang berhalangan hadir juga mendapatkan kelambu ini. Selain itu kami juga melakukan monitoring memastikan kelambu didistribusikan tepat sasaran dan dipasang dengan benar.

Ada hal menarik dari kegiatan sweeping ini, kami bersama kader membawa kelambu-kelambu ini dengan menggunakan gerobak dorong. Tak ketinggalan wireless dan microphone untuk memanggil warga yang belum mendapatkan kelambu.

Eliminasi Malaria, 165 KK Desa Wangkolabu Terima Kelambu Gratis

Desa Wangkolabu termasuk daerah yang sangat terpencil di pinggir pulau dengan akses rumah ke rumah warga lain sulit. Masyarakat Suku Bajo ini bermukim di atas laut dengan akses jembatan-jembatan berukuran kecil. Tantangan tersendiri bagi kami para tenaga kesehatan di daerah.

Sweeping Pembagian Kelambu

Harapan kami selaku tenaga keehatan, khususnya Programmer Malaria terhadap kegiatan ini adalah eliminasi malaria di Kabupaten Muna khususnya Kecamatan Towea bisa berhasil. Dikarenakan sulitnya mengendalikan nyamuk yang merupakan vektor penular penyakit malaria, sehingga pemerintah mengambil tindakan proteksi terhadap masyarakat agar tidak digigit oleh nyamuk dengan tidak mengesampingkan kegiatan-kegiatan pengendalian vektor.

Desa Wangkolabu

Sumba Barat Daya Sepakati Rencana Aksi Eliminasi TB dan Malaria

Wakil Bupati Sumba Barat Daya Drs. Ndaru Tanggu Kaha mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran eliminasi malaria sebesar Rp 2,5 miliar pada tahun 2018.

Sebanyak 40 peserta pertemuan monitoring dan evaluasi (monev), advokasi, dan sosialisasi menuju eliminasi tuberkulosis (TB) 2035 dan eliminasi malaria 2021 Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT) sepakat menindaklanjuti dua hal.

Kesepakatan dicapai dalam pertemuan, antara Tim Advokasi Malaria NTT bersama Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan NTT di Hotel Sinar Tambolaka, Sumba Barat Daya (SBD), Selasa (24/10/2017).

Dua hal itu ialah menyiapkan data dukung untuk melakukan audensi atau advokasi dengan Bupati, DPRD Kabupaten dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) P2TB Kabupaten dan RAD P2 Malaria Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya paling lambat minggu I November 2017.

Kesepakatan lain ialah membuat draft Tim Penyusun RAD P2TB dan RAD P2 Malaria dengan keanggotaan sejumlah instansi yang hadir dalam pertemuan tersebut.


DOWNLOAD: Buku Saku Menuju Eliminasi MalariaBuku Saku Menuju Eliminasi Malaria


Instansi yang mengikuti pertemuan yakni Dinas Kesehatan, Bapelitbang, Rumah Sakit Karitas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial, Dinas PMD, Dinas Pariwisata, Bagian Hukum Setda Kabupaten, KPAD, OPD lainnya yang terkait dengan P2TB dan P2 Malaria, akademisi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan lintas program dan sektor lainnya

Pembuatan draf ini dikoordinir Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat Daya paling lambat minggu kedua November 2017.

Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan NTT Joice Tibuludji, SKM, M.Kes mengatakan sasaran advokasi ialah pengambil kebijakan untuk meminta dukungan program eliminasi malaria dan TB dari sisi penguatan kebijakan anggaran.

Hal itu terkait masih tingginya kasus endemis malaria tinggi di empat kabupaten di Pulau Sumba. Bahkan kasus malaria di Sumba Barat Daya tertinggi urutan kedua di NTT setelah Kabupaten Lembata. Data Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya menyebutkan sebanyak 6.035 pasien malaria dirawat di 13 puskesmas, terdiri dari ibu hamil sebanyak 55 orang.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Nusa Tenggara Timur Aemilianus Mau, S.Kep, Ns, M.Kep yang juga anggota tim Advokasi Malaria NTT mengajak seluruh organisasi perangkat daerah bersama-sama mengambil bagian dalam gerakan eliminasi malaria di Pulau Sumba.

“Fokus pengendalian malaria berbasis keluarga. Temukan kasus (demam), tes darah, dan diobati sampai sembuh,” ujarnya.

Menurutnya, selama 11 tahun (2006-2016), pemerintah berhasil menurunkan kasus malaria hingga 76,10%, namun penurunan kasus malaria belum signifikan karena kabupaten yang penurunan kasus tertinggi hanya empat yaitu Sikka 91,30%, Sabu Raijua 91,10%, Flores TImur 76,6%, dan Ende 75,5%.

Sedangkan kabupaten dengan penurunan kasus malaria kategori sedang yaitu Sumba Tengah 74,60%, Manggarai Timur 72,70%, Malaka 70,70%, Timor Tengah Utara 67,10%, Sumba TImur 66,60%, Ngada 57,50%, Manggarai Barat 57,30%, Sumba Barat Daya 53%.

Kabupaten dengan penurunan kasus malaria kategori terendah Lembata 47,70%, Sumba Barat 43,10%, TTS 42%, Kabupaten Kupang 38,60%, Nagekeo 38,40%, Belu 32,2%, Rote Ndao 31%, Kota Kupang 24,5%, Alor 15,7%, dan Manggarai 0%.

Menurutnya ada empat kabupaten yang akan dinilai eliminasi malaria karena Annual Parasite Insidence (API) kurang dari 1 per 1.000 penduduk dan Slide Positive Rate (SPR) kurang dari 5% yang akan dinilai oleh tim monitoring evakuasi dari Kementerian Kesehatan 2017, yakni Kota Kupang, TTU, Manggarai dan Manggari Timur.

Empat kabupaten ini dilakukan monitoring untuk mendapatkan eliminasi malaria karena telah memiliki angka kejadian malaria kurang dari 1 kasus per 1.000 penduduk selama tiga tahun berturut-turut (2015-2017).

Sementara itu Wakil Bupati Sumba Barat Daya Drs. Ndaru Tanggu Kaha mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran eliminasi malaria sebesar Rp 2,5 miliar pada tahun 2018.

“Ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat, pemetaan lokasi, pemberdayaan tenaga kesehatan,” katanya.

Dia menyebutkan eliminasi malaria di Sumba Barat Daya melibatkan sejumlah sektor terkat seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pariwisata. “Kalau ada genangan air ditangani oleh Dinas PU,” ujarnya.

Calon Bupati Sumba Barat Daya 2018 mengatakan eliminasi malaria mendesak karena saat ini Pulau Sumba menjadi destinasi baru pariwisata di NTT. Pemerintah daerah tidak ingin wisatawan yang berkunjung ke daerah itu terganggu karena digigit nyamuk.

“Sekarang kita sedang menyusun road map untuk pengembangan pariwisata Sumba sehingga eliminasi penyakit mulai dari malaria dan kaki gajah dilakukan serentak,” ujarnya.

Sumber kupang.tribunnews.com