Jawaban MUI untuk Dua Kelompok Antiimunisasi

Terkait penolakan imunisasi MR, Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara. Berikut ini jawaban MUI untuk Dua Kelompok Antiimunisasi di Indonesia.

Imunisasi tak jarang mendapatkan penolakan dari beberapa kelompok masyarakat dengan alasan beragam. Terkait penolakan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan, secara umum orang-orang yang menentang imunisasi bisa dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan orang-orang yang menolak konsep imunisasi.

“Karena dianggap Yahudi, bagian dari konspirasi atau bagian dari ketidakpasrahan atas kehendak Allah,” jelas Asrorun dalam sosialisasi Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR) di gedung Kementerian Kesehatan RI, Rabu (19/7).

Sedangkan kelompok kedua merupakan orang-orang yang menolak imunisasi karena status kehalalan vaksin. Mereka menolak vaksin karena sebagian vaksin menggunakan unsur-unsur yang diharamkan seperti babi.

Untuk kelompok pertama, Asrorun mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang memberikan penghormatan tinggi terhadap eksistensi jiwa. Bentuk penghormatan pada eksistensi jiwa ini tercermin dalam berbagai ikhtiar atau upaya yang bisa dilakukan demi menjaga kondisi kesehatan baik secara preventif, promotif, kuratif hingga rehabilitatif.

“Gosok gigi, minum dan makan yang bergizi, menjaga keseimbangan istirahat, itu salah satu yang penting untuk menjaga eksistensi jiwa,” sambung Asrorun.

Imunisasi, tambah Asrorun, termasuk ke dalam langkah preventif untuk menjaga kesehatan dan eksistensi jiwa. Tanpa imunisasi, risiko terhadap hal-hal yang membahayakan jiwa justru akan meningkat. Sebagai contoh, beberapa risiko yang mungkin dihadapi jika tak mendapat vaksin MR adalah penurunan kecerdasan, kecacatan permanen hingga kematian.

“(Jika sudah tahu risiko tidak imunisasi) Kemudian dia diam atau berlaku sebaliknya (mengajak orang lain tidak imunisasi), kemudian dia atau orang lain kena penyakit tersebut. Maka dosanya bertumpuk karena dia sebabkan orang lain sakit juga,” ungkap Asrorun.

Asrorun juga menggarisbawahi bahwa Rasulullah SAW pun mengajarkan agar ummat tidak hanya pasrah terhadap nasib. Rasulullah SAW mendorong agar umat Islam juga melakukan ikhtiar dalam segala hal, termasuk melindungi diri dari penyakit.

Sedangkan bagi kelompok kedua yang meragukan kehalalan vaksin, MUI telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016. Dalam fatwa tersebut ada enam poin yang diharapkan bisa mencerahkan masyarakat yang ragu terhadap imunisasi karena faktor kehalalan vaksin.

Poin pertama dalam fatwa tersebut mengungkapkan bahwa Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Asrorun mencontohkan vaksin MR sudah dibolehkan masuk ke Indonesia sejak 1980-an karena memang imunisasi bersifat mubah dalam kondisi normal atau tidak ada wabah.

Poin kedua menggarisbawahi bahwa vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Di mana poin ketiga menyebutkan bahwa penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan atau najis hukumnya haram.

Di sisi lain, poin keempat menunjukkan adanya pengecualian terkait penggunaan vaksin yang haram dan atau najis. Menurut poin keempat, vaksin yang haram dan atau najis boleh digunakan dalam tiga kondisi.

Salah satu dari ketiga kondisi tersebut adalah kondisi darurat. Kedua, vaksin haram dan atau najis boleh digunakan jika belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci. Ketiga, vaksin yang haram dan atau najis boleh digunakan jika ada keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

“Keterangan ini harus dari ahli yang kompeten dan terpercaya tanpa ada kecurigaan bisnis. Yang memiliki kredibilitas,” kata Asrorun.

Poin kelima mengungkapkan bahwa imunisasi berubah hukumnya menjadi wajib jika seseorang yang tidak divaksin akan mengalami penyakit berat, kecacatan permanen maupun kematian yang mengancam jiwa. Kondisi ini juga harus berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya.

Sedangkan poin keenam menunjukkan bahwa dalam kondisi khusus imunisasi tidak boleh dilakukan. Kondisi khusus yang dimaksud adalah kondisi di mana imunisasi justru dapat menimbulkan dampak yang berbahaya menurut pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya.

Asrorun mengatakan beberapa imunisasi memang memiliki risiko efek samping seperti ruam ataupun demam ringan. Akan tetapi, risiko tersebut jauh lebih rendah dibandingkan risiko melewatkan imunisasi yang dapat berakibat pada kecacatan permanen hingga kematian yang membahayakan jiwa.

“Apabila bertemu dua bahaya, risiko yang besar (akibat penyakit) harus diminimalisasi sekalipun dengan cara menempuh risiko kecil (dari imunisasi),” kata Asrorun.

Tak hanya itu, MUI juga secara aktif akan melakukan sertifikasi halal terhadap beragam vaksin yang digunakan di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat Muslim tak perlu lagi ragu mengenai kehalalan vaksin yang digunakan.

“Tidak perlu mendebat mereka (yang anti imunisasi). Cukup secara aktif menjamin kehalalan dengan cara sertifikasi halal,” ujar Asrorun.

Sumber republika.co.id

Imam Besar Masjid Istiqlal Tegaskan Fatwa MUI, Imunisasi Hukumnya Wajib

Sudah ada fatwa MUI nomor 4 Tahun 2016 bahwa imunisasi hukumnya wajib. Sudah melewati kajian Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara (MPKS) juga.

Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA mengatakan pandangan keagaman tentang imunisasi ini sangat strategis dan sekaligus sangat sensitif. Kita tidak bisa meninggalkan agama, tapi kita juga harus hati-hati menggunakan bahasa agama, itu seperti pisau bermata dua.

Untuk kaitan ini, lanjut, Prof. Nasaruddin sudah ada fatwa MUI nomor 4 Tahun 2016 bahwa imunisasi hukumnya wajib. Hal ini jelas berdasarkan ketentuan hukum agama yang kuat. Padahal seumpama tidak ada yang halal dan itu sangat mendesak pengobatan atau pencegahannya harus itu, seperti imunisasi program yang dilaksanakan pemerintah yang sudah melewati kajian Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara (MPKS), maka hukum agama untuk imunisasi adalah wajib tidak boleh ditolak pelaksanaannya.

“Sangat sependapat dengat fatwa MUI membolehkan dan mewajibkan imunisasi, hukum wajib imunisasi itu diperkuat dengan jelas dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadist,” kata Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA pada Sarasehan “Penuhi Hak Anak untuk Hidup Sehat Melalui Imunisasi” dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia 2017 di Balaikota Jakarta, Sabtu (29/4).

Salah satunya, QS. An-Nisa ayat 9 yang artinya “Dan hendaklah orang-orang takut (kepada Allah), bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”.

Prof. Nasaruddin mengingatkan, bahwa kadangkala ada orang yang memanfaatkan ayat Qur’an untuk kepentingan pribadi. Misalnya dia berprofesi sebagai “orang pintar”, kemudian menyalahtafsirkan ayat Qur’an untuk kepentingan diri sendiri dan mengatakan tidak perlu diimunisasi ke dokter atau puskesmas.

“Itu memang terjadi di masyarakat. Hati-hati menggunakan bahasa agama dan menafsirkan ayat-ayat Qur’an serta Hadits-hadist. Saya berikan contoh, Tahun 1970-an sempat terjadi kasus di Provinsi NTB, di sana ada pemahaman agama yang keliru, ada Hadits Nabi yang disalahpahami, memang Nabi pernah suatu ketika Dia mengeluarkan korma yang sedang dikunyah-Nya lalu dioleskan ke bibir bayi. Nah, anak-anak yang baru lahir di NTB pada saat itu dikunyahkan pisang oleh “orang pintar” kemudian dimasukan ke dalam mulut bayi. Pada saat itu angka kematian bayi cukup tinggi,” tambah Prof. Nasaruddin.

Lebih lanjut Prof. Dr. Nasaruddin Umar,MA mengatakan ibu-ibu yang baru melahirkan tidak boleh menginjak tanah melihat matahari selama 40 hari, padahal mereka perlu sinar matahari. Jadi ini pemahaman agama yang keliru dan bisa berbahaya.

“Mari kita menjadikan imunisasi ini sebagai kewajiban individu, kewajiban bersama orang tua, masyarakat, tokoh agama serta semua elemen pemerintah nasional dan daerah. Dan sekaligus saya sampaikan hati-hati kalau ada orang yang memprovokasi untuk tidak melakukan imunisasi karena bahaya, dan segala macam interpretasi agama. Pemahaman agama yang menghasilkan kekeliruan dengan segala dampak negatif kehidupan dunia dan akhirat harus ditolak serta diminimalisir,” tambah Prof. Dr.KH.Nasaruddin Umar.MA.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ‘Halo Kemkes’ melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.

Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat

drg. Oscar Primadi, MPH
NIP.196110201988031013

SUMBER