Atasi Gizi Buruk, Alumni Nusantara Sehat Siap Tugas ke Asmat!

“Di Asmat akan kita tingkatkan Nusantara Sehat. Kami punya terobosan untuk mengirim dokter spesialis,’ kata Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Nila Farid Moelok.

Beberapa hari lalu kita mendengar bersama tentang aksi yang dilakukan oleh Ketua BEM UI yang sangat viral di media sosial. Aksi tersebut dilakukan saat Bapak Presiden Jokowi menghadiri acara Dies Natalis Ke-68 di Balaiarung Depok, Jum’at (2/2/2018).

Zaadit Taqwa menyampaikan, kartu kuning yang diberikan ke Jokowi adalah  peringatan yang diberikan untuk melakukan evaluasi di tahun keempat. Karena ada sejumlah permasalahan di pemerintah terutama yang paling disoroti adalah kasus gizi buruk di Asmat, Papua.

Isu gizi buruk di Asmat berdasarkan data Kemenkes menyebutkan, terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat. Selain itu, ditemukan juga 25 anak suspect campak serta 4 anak yang terkena campak dan gizi buruk.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Ibu Nila Farid Moelok berencana akan mengirimkan tenaga kesehatan ke Asmat Papua yang akan bertugas 2 tahun mengabdi dengan basis tim dan individual.

“Di Asmat akan kita tingkatkan Nusantara Sehat. Kami punya terobosan untuk mengirim dokter spesialis,’ kata beliau.

Program Nusantara Sehat sudah berjalan sejak tahun 2015 dan terus berlangsung sampai saat ini dengan mengirimkan tenaga kesehatan ke DTPK dan DBK berbentuk tim dan individual ke seluruh Indonesia.

Ada yang menarik ketika kami menerima informasi pembukaan pendaftaran tenaga nusantara sehat yang ke Asmat, Papua. Melalui grub whatts app, muncul percakapan yang memuat ajakan daftar nama yang bersedia tugas ke sana.

Hutomo :“Ayo bikin daftar nama sebagai berikut, ‘Saya siap tugas ke Asmat Papua’ . Tolong lanjut (tulis nama) bagi yang bersedia.”

BDP : ”Butuh berapa (tenaga kesehatan)?.”

Hutomo,”Ini untuk alumni ns(nusantara sehat).”

Tidak lama setelah pesan ini disampaikan, bermunculan para tenaga nusantara sehat batch 2 yang menulis nama bersedia untuk ditempatkan di Asmat Papua. Ada profesi perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, gizi dan tenaga lainnya.

Ardiyansah : ,”Memang persoalan gizi buruk di Asmat ataupun permasalahan kesehatan di lainnya di Papua secara umum mungkin tidak sederhana yang kita fikirkan…”

Sebelum ditugaskan ke penempatan, tenaga kesehatan yang sudah lolos seleksi akan mendapatkan pelatihan dan pembekalan khusus di Pusdikkes TNI AD Jakarta. Penguatan mental sebelum bertugas sangat penting karena permasalahan yang dihadapi di lapangan tidak cukup hanya berbekal dari teori dari bangku kampus.

Tenaga nusantara sehat khususnya batch 1 dan 2 telah menyelesaikan tugas pengabdian selama 2 tahun yang tidak diragukan lagi pengalamannya. Sebagian besar mereka melanjutkan dengan ikut serta penugasan khusus nusantara sehat individu, dan sebagian lainnya masih menunggu pemberangkatan tahap selanjutnya.

Maka ketika ada pertanyaan adakah yang bersedia tugas ke Asmat Papua?,  Kami beri jawaban tidak sedikit tenaga Nusantara Sehat yang sedia untuk mengabdi ke masyarakat dimanapun berada.

Tim Nusantara Sehat Lakukan Home Visit Keluarga Dengan Anak Gizi Buruk

Tim Nusantara Sehat bersama tenaga kesehatan Poskesdes Fatuba’a lakukan Home Visit Gizi Buruk di Dusun Manumutin Desa Fatubaa, Selasa 29/8.

Belu, NTT - Tim Nusantara Sehat bersama tenaga kesehatan Poskesdes Fatuba'a lakukan Home Visit Gizi Buruk di Dusun Manumutin Desa Fatubaa, Selasa 29/8.

Dalam kegiatan Home Visit ini dilakukan pemeriksaan fisik, pemberian informasi kesehatan kepada keluarga terrkait tata cara pemenuhan gizi anak, pemberian vitamin, serta memotivasi untuk rajin ikut Posyandu untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan anak.

Kami berharap, setelah kami melakukan kunjungan ke rumah, mereka menjadi lebih sadar tentang cara memenuhi gizi bagi anak - anak mereka, terutama yang mengalami masalah mallnutrisi. Serta mengetahui faktor-faktor lain yang dapat ikut berperan didalamnya, seperti buruknya sanitasi lingkungan, kurangnya personal hygiene sang anak, dll.

Ibu Hamil Tak Boleh Makan Ikan, Mitos atau Fakta?

Pemerintah terus mempopulerkan budaya makan ikan sebagai asupan protein hewani dengan kandungan gizi tinggi untuk mencegah gizi buruk dan stunting.

Pemerintah terus mempopulerkan budaya makan ikan sebagai asupan protein hewani dengan kandungan gizi tinggi untuk mencegah gizi buruk dan kekerdilan pada anak (stunting).

“Makan ikan itu murah, sehat dan tersedia banyak. Momentum ini merupakan jawaban dari tantangan untuk mempopulerkan makan ikan, agar menjadi budaya masyarakat kita,” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki seperti dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, saat mengumumkan 10 finalis Lomba Masak Ikan Nusantara Menuju Istana.

Menurut Teten, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa mengkonsumsi daging lebih berkelas dibandingkan mengonsumsi ikan.

Hal ini diperparah dengan masih banyaknya mitos yang salah di masyarakat, seperti ibu hamil tidak diperbolehkan mengonsumsi ikan karena alasan kebudayaan. Padahal, mengonsumsi ikan selama kehamilan justru sangat dianjurkan.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono mengatakan bahwa prinsip makan adalah beragam dan berimbang.

Untuk itu, dia meminta agar masyarakat memahami bahwa sumber protein tidak hanya pada daging, namun justru ikan merupakan sumber protein yang menjadi kekayaan Indonesia yang melimpah.

“Salah satu kelebihan sumber protein ikan yaitu mengandung omega 3. Bila dibandingkan dengan daging yang kadarnya sangat rendah atau bahkan sebagian besar tidak ada,” ujar Anung.

Anung menegaskan bahwa protein ikan sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan yang bukan sekadar mencukupi kebutuhan tetapi juga mencerdaskan.

Sumber tempo.co

Gizi Buruk, PR Pemerintah di Bidang Kesehatan yang Belum Terpecahkan Sampai Sekarang

Salah satu pekerjaan rumah pemerintah di bidang kesehatan yang belum juga terpecahkan adalah masih tingginya angka balita gizi buruk di Indonesia.

Salah satu pekerjaan rumah pemerintah di bidang kesehatan yang belum juga terpecahkan adalah masih tingginya angka balita gizi buruk di Indonesia. Laporan Global Nutrition 2016 menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ke-108 di dunia dengan kasus gizi buruk terbanyak.

Dengan posisi ini status gizi masyarakat Indonesia masih lebih buruk dari Laos yang berada di urutan 124, Timor Leste (132). Posisi ini bahkan lebih tinggi di antara negara-negara di ASEAN, seperti Thailand (46) Malaysia (47), Vietnam (55), Brunei (55), Philipina (88), bahkan Kamboja (95).

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek menyebut bahwa masalah kasus gizi bukan sepenuhnya tanggung jawab Kementerian Kesehatan semata, namun juga dibutuhkan dukungan sektor lain. Ia menyebut bahwa selama ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kasus gizi buruk di Indonesia.

“Kita sudah melakukan banyak hal. Kita berikan pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil pada anak-anak sekolah. Kerja sama semua sektor itu penting, karena kita harus punya ketahanan pangan, akses air bersih merata di seluruh Indonesia dan itu tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saja,” ujar Menkes Nila pada malam apresiasi Health Nutrition Journalist Academy di Jakarta, belum lama ini.

Menkes juga menyebut bahwa pemenuhan gizi pada ibu hamil juga menjadi upaya penting untuk mengentaskan kasus gizi buruk di Indonesia. Itu sebabnya ia mengingatkan kaum hawa untuk hamil yang direncanakan agar dapat mencegah janin yang dikandung mengalami gizi buruk setelah kelahiran.

“Kalau ibu hamil gizinya kurang ya anak yang dilahirkan juga akan mengalami kekurangan gizi. Jadi itu yang saya pesankan, kalau mau hamil, hamil yang direncanakan, jangan sampai kekurangan gizi saat hamil karena akan berdampak pada bayinya juga,” pungkas dia.

Sumber suara.com

Kota Yogyakarta Peringkat Pertama Kasus Gizi Buruk di DIY

Di DIY, kasus gizi buruk terbanyak justru ada di Kota Yogyakarta yang notabene memiliki pelayanan kesehatan dengan jumlah yang banyak.

Pada tahun 2016, tercatat kasus gizi buruk di seluruh DIY sejumlah 229 kasus, yang hingga pengujung 2016 terdata 80 balita masih dirawat.

Dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di DIY, kasus gizi buruk terbanyak justru ada di Kota Yogyakarta yang notabene memiliki pelayanan kesehatan dengan jumlah yang banyak.

Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DIY, Inni Hikmatin menjelaskan hal tersebut terjadi dikarenakan karakteristik penduduk perkotaan cenderung lebih individual dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan kepeduliannya masih tinggi.

“Karakteristik penduduk perkotaan bila dianggap miskin ya memang betul-betul miskin. Kesulitan untuk pemenuhan pangan, kepedulian masyarakat sekitar juga kurang,” kata dia kepada Tribun Jogja, Jumat (7/7/2017).

Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menerapkan hidup bersih juga masih rendah.

Hal itu membuat lingkungan sekitar tempat tinggalnya menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit infeksi.

Selain itu juga tidak terpenuhinya unsur pembentuk energi dan protein, yang salah satunya berasal dari ASI, tidak didapatkan balita penyandang gizi buruk tersebut.

“Yang terbanyak (balita gizi buruk) usia 2-4 tahun,” sambung Inni.

Ia menuturkan, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan beberapa program untuk menekan angka gizi buruk di DIY.

Program tersebut meliputi perawatan penderita gizi buruk di fasilitas kesehatan, perawatan penderita gizi buruk di masyarakat, pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dengan diikuti konseling, pendampungan keluarga untuk perbaikan pola asuh, perbaikan kesehatan lingkungan, dan sebagainya.

Inni pun mengimbau orang tua untuk rutin melakukan pemantauan pertumbuhan yang ditunjukkan dengan buku KIA.

Nantinya orang tua yang akan mengakses pelayanan kesehatan bisa menggunakan jaminan kesehatan daerah yaitu jamkesos.

“Untuk itu membawa balita ke posyandu untuk dilakukan pemantauan pertumbuhan itu penting. Bisa lebih dini diketahui kondisi gizi anak, bila terjadi penyimpangan bisa segera diatasi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY, Atmaji menekankan kesadaran orang tua sangatlah penting untuk rutin membawa balitanya ke posyandu.

Apabila ditanamkan bahwa mereka adalah anak-anak kita yang juga menjadi penerus bangsa, maka kejadian gizi buruk dikarenakan orang tua yang lalai tidak akan terjadi.

“Jangan malu, jangan ada gengsi bawa anak ke Posyandu. Itu Posyandu sudah standar, sudah sesuai dengan pelayanan minimal,” ujar Atmaji.

Selain itu, petugas di pelayanan kesehatan juga sudah terlatih dan dibekali pengetahuan yang sudah sesuai dengan bidangnya.

Terlebih masyarakat kurang mampu juga sudah bisa mengakses pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

“Pemerintah sudah memperhatikan. Harapannya ada kesadaran dari masyarakat untuk rutin melakukan penimbangan dan sebagainya,” harapnya.

Untuk diketahui, pada 2016 kasus gizi buruk terbanyak berada di Kota Yogyakarta yakni 96 orang, disusul Bantul 43 orang, Sleman 32 orang, Kulonprogo 31 orang, dan Gunungkidul 27 orang.

Sumber tribunnews.com

Dinkes NTT, 2.891 Anak di NTT Mengalami Stunting

Dinkes NTT mencatat sejak 2016 tercatat sebanyak 2.891 kasus gizi buruk menimpa anak-anak di provinsi itu, mengakibatkan mereka mengalami stunting.

Dinkes NTT mencatat sejak 2016 tercatat sebanyak 2.891 kasus gizi buruk menimpa anak-anak di provinsi kepulauan itu. Kondisi gizi buruk itu mengakibatkan mereka mengalami masalah kekerdilan (stunting). “Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pemantauan terhadap jumlah balita di daerah itu pada 2016 sebanyak 437.730 anak,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTT Cornelius Kodi Mete di Kupang, Jumat (7/7).

Ia mengatakan masalah kekerdilan (//stunting) merupakan masalah gizi masa lalu yang terus mejadi perhatian serius pemerintah setempat. “Untuk itu sekarang ini kita lagi giat mengkampanyekan agar pola asupan gizi di masyarakat selalu diperbaiki dari waktu ke waktu agar bisa mengurangi secara drastis angka gizi buruk yang ada,” katanya.

Menurutnya, jika terjadi masalah kekurangn gizi maka pihaknya segera mengatasinya melalui intervensi petugas kesehatan di setiap kabupaten/kota melalui Puskemas-Puskesmas. Ia menjelaskan, langkah-langkah pencegahan yang gencar dilakukan yakni dengan penyuluhan yang maksimal kepada ibu hamil agar mendapat asupan gizi yang cukup sehingga pertumbuhann janin dalam kandungannya juga berlangsung baik dan maksimal.

Kemudian, setelah bayi dilahirkan diberikan pula ASI eksklusif selama enam bulan. Lalu ditambah dengan makanan tambahan lainnya pada usia enam bulan ke atas. “Kemudian pada usia balita juga kita terus arahkan agar ibu yang memiliki bayi harus rajin dibawa ke Posyandu dan diikuti dengan intervensi lainnya kalau diketahui adanya kecenderungan gizi kurang,” katanya.

Cornelis mengaku, angka gizi buruk saat di NTT saat ini sudah berkurang dibandingkan dengan dua hingga tiga tahun yang lalu. Meskipun belum memastikan angka penurunan kasus gizi buruk tersebut, namun menurutnya, kondisi itu didukung dengan kesigapan petugas kesehatan di lapangan yang ketika mendapati adanya kasus gizi kurang langsung melakukan intervensi dengan berbagai asupan gizi.

“Karena kalau sudah statusnya gizi buruk kan walaupun diintervensi tapi hasilnya tidak maksimal karena sudah ada dampak-dampak lanjutnya seingga kita selalu minta kesigapan petugas untuk lakukan pencegahan dini,” katanya.

Lebih lanjut, Cornelis upaya mendorong penguatan asupan gizi untuk masyarakat juga didukung pula dengan adanya program yang gencar digalakkan pemerintah pusat melalui kampanye gemar makan ikan. “Kita berterima kasih untuk program penguatan gizi melalui kampanye makan ikan ini karena memiliki manfaat yang sangat baik bagi tumbuh kembang dan kesehatan ibu dan anak-anak,” katanya.

Menurutnya, Dinas Kesehatan juga ikut serta mengampanyekan gemar makan ikan karena kandungan gizi berupa protein yang bagus mereduksi peningkatan kasus-kasus penyakit tidak menular, salah satunya masalah gizi buruk. Untuk itu, ia berharap pemerintah di setiap daerah bisa menyambut dengan baik dan turut mendukung dengan memastikan kesediaan ikan yang memadai untuk masyarkatnya.

“Di laut kita memang banyak ikan tapi butuh banyak pula keahlian masyarakat untuk menangkapnya, untuk itu lintas sektor lain juga perlu menggiatkannya sehingga betul-betul pasokan ikan dapat tercukupi untuk masyarakat kita,” ujarnya.

Sumber republika.co.id

Pemerintah Kabupaten Ini Berhasil Tekan Kasus Balita Gizi Buruk

Pemkab Karimun berhasil menekan angka kasus balita yang mengalami gizi buruk di tahun 2016. Dari 15.145 balita yang ditimbang, hanya menyisakan 150 kasus.

Pemerintah Kabupaten Karimun berhasil menekan angka kasus balita yang mengalami gizi buruk di tahun 2016. Dari 15.145 balita yang ditimbang, hanya menyisakan 150 kasus.

Artinya, persentase balita dengan gizi buruk yang terjadi di tahun 2016, mencapai 0,9 persen, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 2, persen.

“Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai target 100 persen. Keberhasilan penekanan angka balita dengan gizi buruk dapat dilihat dari pencapaian persentase sekitar 0,9 persen di tahun 201,” papar Bupati Karimun Aunur Rafiq saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2016 dalam sidang paripurna, Senin (27/3) kemarin.

Meski berhasil menekan angka balita gizi buruk, namun diakui Bupati masih banyak terdapat kasus balita gizi kurang di tahun 201. Di mana, angkanya mencapai 956 kasus. Pun begitu dengan angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup yang terjadi pada tahun 2016, sebesar 151 kasus. Sementara angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup terjadi sebesar 14,1.

“Pastinya, keseluruhan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Karimun terus mengalami peningkatan. Sehingga, Sehingga dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan masyarakat,” tegas Bupati.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan, keberhasilan program kesehatan pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Yakni, meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, dan mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik.

“Pencapaian peningkatan kesehatan ini, pada akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan memperpanjang harapan hidupnya,” tutur Rafiq.

Usai Bupati menyampaikan pengantar LKPj, paripurna diskor. Dan anggota DPRD akan membentuk pansus untuk menyikapi LKPj Bupati tersebut.

SUMBER

Kasus Gizi Buruk, Mulai Dari Salah Pola Asuh Hingga Rendahnya Ekonomi

Meski Kutai Timur (Kutim) disebut sebagai daerah berkembang yang kaya dengan segala potensi alamnya, namun kasus gizi buruk masih ditemukan setiap tahunnya.

Meski Kutai Timur (Kutim) disebut sebagai daerah berkembang yang kaya dengan segala potensi alamnya, namun kasus gizi buruk masih ditemukan setiap tahunnya. Kasus yang kerap dialami balita tersebut terjadi di beberapa kecamatan.

Menurut Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Timur, Bahrani Hasanal didampingi Kepala Bidang (Kabid) Bina Kesehatan Masyarakat (Binkesmas), Oeryantono mengatakan bahwa timbulnya kasus gizi buruk di wilayah Kutim, selain memang dikarenakan faktor bawaan dari lahir, juga lebih disebabkan faktor kesalahan dalam pola asuh orang tua kepada anak. Selain itu, rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi atau belum mapan, juga menjadi faktor pendukung terjadinya gizi buruk.

“Kalau angkanya tidak bisa kami ekspose. Yang jelas, rata-rata anak yang mengidap gizi buruk, juga memiliki penyakit bawaan,” ucap Oeryantono.

Dia mengatakan, hampir di setiap kecamatan di Kutim ada ditemukan kasus gizi buruk. Namun temuan kasus ini lebih didominasi pada daerah yang sedang berkembang perkebunan sawit. Kebanyakan warga pendatang yang bekerja sebagai buruh sawit, sering tidak terlalu memperhatikan pola asuh kepada anak. Karena anak hanya dititipkan di tempat penitipan sehingga pola makan anak yang seharusnya memiliki asupan gizi yang cukup, sering terabaikan. Terlebih lagi rendahnya kesadaran warga setempat terhadap fasilitas dan program-program peningkatan kesehatan anak, seperti Posyandu.

“Belum lagi adanya penyakit bawaan yang sering diderita balita, seperti diare, TBC hingga Hydro Sepalus, menjadi penyakit utama yang kemudian membawa balita pada kondisi gizi buruk,” lanjutnya.

Sementara itu, kata dia, dalam penanganan kasus gizi buruk, Dinas Kesehatan Kutim melalui Puskesmas di masing-masing kecamatan terus melakukan pendampingan dengan memberikan makanan tambahan. Jika memang tidak dapat tertangani oleh pihak Puskesmas, barulah dilakukan rujukan kepada Rumah Sakit yang memang ditunjuk untuk menangani kasus gizi buruk. Selain itu, sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada keluarga dalam menjaga pola asuh anak serta pemberian asupan makanan bergizi, juga terus dilakukan. Hal ini agar pihak keluarga terutama orang tua sadar akan pentingnya mejaga kesehatan keluarga khususnya anak serta tidak mengesampingkan pola asuh anak yang benar.

“Kami harap dari sosialisasi yang intens, kasus gizi buruk bisa lebih ditekan,” harap Oeryantono. (aj)

Penyebab Gizi Buruk

  • Infeksi penyakit
  • Asupan gizi kurang karena kemiskinan, pendidikan rendah, dan kurangnya ketersedian pangan
  • Ibu hamil yang kurang memperhatikan asupan gizi kandungannya, tidak memeriksakan kehamilan dan kurang memperhatikan kehamilannya.

SUMBER