Jabar Raih Penghargaan Menteri Kesehatan untuk Imunisasi MR

Dodo Suhendar mengatakan, pencapaian imunisasi MR tersebut merupakan hasil kerja keras dari semua unsur Dinas Kesehatan kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan dari Kementerian Kesehatan Indonesia atas tercapainya target cakupan imunisasi measles dan rubella (MR). Jabar meraih presentase 95% cakupan dari  jumlah sasaran terbanyak, 12,1 juta anak pada Agustus dan September 2017.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar, mewakili Gubernur Jawa Barat, menerima piagam penghargaan dari Menteri Kesehatan yang diserahkan pada Pameran Pembangunan Kesehatan dan Produksi Alat Kesehatan Dalam Negeri, Kamis 9 November 2017.

Dodo Suhendar mengatakan, pencapaian imunisasi MR tersebut merupakan hasil kerja keras dari semua unsur Dinas Kesehatan kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat.

”Ini berkat kerja keras, kerja sama, dan kekompakan antara Dinkes Provinsi dengan Dinkes Kabupaten/ Kota serta 1.058 Puskesmas di seluruh Jawa Barat,” katanya.

Kadinkes juga menyampaikan, semua dapat tercapai berkat dukungan  yang sangat  kuat dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, TP PKK Provinsi dan Forkom Imunisasi Jawa Barat sehingga program imunisasi massal MR dapat tercapai 95% .

”Intinya semua bekerja keras, termasuk peran serta media yang terlibat di dalamnya. Ini juga menjadi faktor penting dalam membantu keberhasilan tercapainya program ini, yang jelas ini adalah keberhasilan bersama,” kata Dodo.

Menariknya, di antara kabupaten/kota, pencapaian imunisai MR di atas 95% terjadi di Kabupaten Ciamis dengan hasil merata di seluruh puskesmas bahkan ada yang pencapaiannya sempurna 100%.

Sumber pikiran-rakyat.com

Alhamdulillah, Imunisasi MR di Jakarta Utara Capai 97 Persen

“Hingga 14 Oktober kemarin, sudah 97,38 persen anak-anak yang mendapatkan vaksin imunisasi MR,” imbuh Helmi, Kasudin Kesehatan Jakarta Utara.

Pelaksanaan imunisasi MR di Jakarta Utara telah melebihi target. Hal itu membuat Jakarta Utara menjadi wilayah kedua teratas yang berhasil melaksanakan kampanye imunisasi MR lebih dari 95 persen.

“Alhamdulillah, kami berhasil melebihi target cakupan imunisasi lebih dari 95 persen. Dengan dilaksanakannya imunisasi ini, kami berharap agar anak Indonesia khususnya Jakarta Utara terlindungi dari bahaya penyakit campak dan rubella,” jelas Kasudin Kesehatan Jakarta Utara M.Helmi, Rabu (18/10/2017).

Dari target sasaran yang ditentukan, yakni sebanyak 420.480 orang, petugas kesehatan Jakarta Utara mencatat, 409.484 anak telah mendapat imunisasi measles rubella (MR).

“Hingga 14 Oktober kemarin, sudah 97,38 persen anak-anak yang mendapatkan vaksin imunisasi Measles Rubella ,” imbuh Helmi.

Adapun pemberian imunisasi MR yang diperuntukan bagi anak-anak usia 9 bulan sampai 15 tahun itu secara serentak dilakukan se-Indonesia.

Seperti diketahui, imunisasi ini merupakan kombinasi vaksin campak atau measles (M) dan rubella (R). Imunisasi ini digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap kekebalan tubuh anak dari ancaman penyakit campak dan rubella.

Lumajang Jadi Pilot Project Imunisasi MR, Sempat Rangking Terbawah Sejatim Lho!

Sabtu 30 September 2017, Lumajang justru meraih posisi puncak dengan capaian cakupan memenuhi target Nasional sekitar 99,97 persen.

Setelah Kabupaten Lumajang meraih rangking terbawah dari 38 Kab/kota se Jawa Timur dalam cakupan imunisasi MR (Measles Rubella) sepuluh hari lalu secara mengejutkan, dihari terakhir, kemarin Sabtu tanggal 30 September 2017, Lumajang justru meraih posisi puncak dengan capaian cakupan memenuhi target Nasional sekitar 99,97 persen.

Bupati Lumajang, Drs. As’at Malik merasa senang atas capaian cakupan imuniasi MR di Lumajang yang sudah melampaui target nasional. Meski demikian, Bupati mengatakan, pemerataan tersebut belum terlaksana karena ada berbagai hambatan di lapangan.

“Kendala di lapangan misalnya, proyeksinya terlalu tinggi, kemungkinan anak bersekolah di tempat lain (di luar kota-red). Dan hingga Sabtu tanggal 30 September kemarin masih ada anak yang sakit,” kata Bupati, Senin (02/10).

Sebelumnya, Kabupaten Lumajang sempat keteteran lantaran cakupan imunisasi MR belum memenuhi target nasional sehingga membuat pusing Bupati Lumajang.

Selanjutnya, untuk memenuhi capaian tersebut, Bupati Lumajang melayangkan surat perintah untuk percepatan capaian cakupan imunisasi MR kepada Camat, Kepala Puskesmas, Kepala UPT Dinas Pendidikan.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan yakni dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Termasuk tenaga dokter spesialis anak RSUD dr. Haryoto untuk turun gunung ke Sekolah dan ke Pondok Pesantren yang cakupannya rendah.

“Alhamdullah tanggal 30 September, Kita sukses mengejar ketwrlambatan sehingga bisa meraih cakupan ditas target nasional,” bangga Bupati Lumajang.

Menurut Bupati, di Lumajang ada sekitar 217 ribu anak yang harus disuntik imunisasi MR. Dari jumlah tersebut sekitar 1.136 anak yang belum disuntik.

“Kita diberi waktu dua Minggu untuk menyelesaikan cakupan yang kurang. Muda-mudahn sebelum dua minggu bisa diselesaikan. Itupun dua minggu belum selesai, anak yang tidak mau disuntik tidak bsa dipaksa,” terangnya.

Sementara itu, Perwakilan dari Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/ WHO) untuk Indonesia yang berkantor di Surabaya, Muhammad Reazul Hasan mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang sehingga bisa memenuhi target Nasional capukan Imunisasi MR

“Sempat terkendala Lumajang, Tapi alhamdulillah Lumajang dapat menyelesaikan. Sekarang Lumajang terbaik di seluruh Jawa dan menjadi Pilot Project,” ungkap Hasan saat menyampaikan pendapat dalam jumpa pers di Kantor Pemkab Lumajang.

Sumber jatimtimes.com

Imunisasi MR di Kab Cirebon Sudah 87 Persen, Kadinkes Optimis Capai Target

Kadinkes mengaku optimis, seluruh anak di Kabupaten Cirebon dapat imunisasi mr hingga 95 persen pada 30 September 2017 mendatang.

Capaian imunisasi Measles Rubella (MR) di Kabupaten Cirebon kini sudah menunjukkan persentase cukup baik dari apa yang ditargetkan. Untuk data up date sudah 356.000 anak balita dan siswa SD/SMP yang diimunisasi.

Jumlah tersebut mendekati sasaran imunisasi MR Kabupaten Cirebon sebanyak 548.686 orang. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni menyampaikan, kampanye MR sudah menyasar ke balita usia 9 bulan hingga 15 tahun sejak 1 Agustus lalu.

“Capaian targetnya cukup bagus. Secara persentase sudah ada sekitar 60 persen balita dan 87 persen siswa SD maupun SMP yang kami lakukan imunisasi MR,” ungkap Enny pada Radar Cirebon, Minggu (3/9).

Dia mengaku optimis, seluruh anak di Kabupaten Cirebon dapat diimunisasi mencapai 95 persen pada 30 September 2017 mendatang. Dalam hal ini, dinkes juga bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak serta sejumlah rumah sakit dan bidan untuk menambah pemahaman pentingnya kebutuhan vaksin tersebut.

“Meski di awal ada yang menolak, kami optimis tercapai hingga September nanti. Sekarang saja pencapaiannya sudah bagus,” tuturnya.

Pelaksanaannya sendiri dibagi menjadi jadwal berselang atau pola gilir. Yakni di sekolah PAUD, TK, SD/MI/sederajat, SDLB dan SMP/MTs/sederajat, serta SMPLB. Juga dilakukan di posyandu, polindes, poskedes, puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Sementara itu, menanggapi adanya beberapa sekolah dan orang tua murid yang melakukan penolakan imunisasi MR, Kepala Dinas Pendidikan Asdullah Anwar menjamin bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. “Di awal sempat ada penolakan. Tapi setelah kami lakukan pendekatan dan pemahaman, tidak ada lagi yang menolak,” tandasnya.

Sumber radarcirebon.com

Jawaban MUI untuk Dua Kelompok Antiimunisasi

Terkait penolakan imunisasi MR, Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara. Berikut ini jawaban MUI untuk Dua Kelompok Antiimunisasi di Indonesia.

Imunisasi tak jarang mendapatkan penolakan dari beberapa kelompok masyarakat dengan alasan beragam. Terkait penolakan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan, secara umum orang-orang yang menentang imunisasi bisa dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan orang-orang yang menolak konsep imunisasi.

“Karena dianggap Yahudi, bagian dari konspirasi atau bagian dari ketidakpasrahan atas kehendak Allah,” jelas Asrorun dalam sosialisasi Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR) di gedung Kementerian Kesehatan RI, Rabu (19/7).

Sedangkan kelompok kedua merupakan orang-orang yang menolak imunisasi karena status kehalalan vaksin. Mereka menolak vaksin karena sebagian vaksin menggunakan unsur-unsur yang diharamkan seperti babi.

Untuk kelompok pertama, Asrorun mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang memberikan penghormatan tinggi terhadap eksistensi jiwa. Bentuk penghormatan pada eksistensi jiwa ini tercermin dalam berbagai ikhtiar atau upaya yang bisa dilakukan demi menjaga kondisi kesehatan baik secara preventif, promotif, kuratif hingga rehabilitatif.

“Gosok gigi, minum dan makan yang bergizi, menjaga keseimbangan istirahat, itu salah satu yang penting untuk menjaga eksistensi jiwa,” sambung Asrorun.

Imunisasi, tambah Asrorun, termasuk ke dalam langkah preventif untuk menjaga kesehatan dan eksistensi jiwa. Tanpa imunisasi, risiko terhadap hal-hal yang membahayakan jiwa justru akan meningkat. Sebagai contoh, beberapa risiko yang mungkin dihadapi jika tak mendapat vaksin MR adalah penurunan kecerdasan, kecacatan permanen hingga kematian.

“(Jika sudah tahu risiko tidak imunisasi) Kemudian dia diam atau berlaku sebaliknya (mengajak orang lain tidak imunisasi), kemudian dia atau orang lain kena penyakit tersebut. Maka dosanya bertumpuk karena dia sebabkan orang lain sakit juga,” ungkap Asrorun.

Asrorun juga menggarisbawahi bahwa Rasulullah SAW pun mengajarkan agar ummat tidak hanya pasrah terhadap nasib. Rasulullah SAW mendorong agar umat Islam juga melakukan ikhtiar dalam segala hal, termasuk melindungi diri dari penyakit.

Sedangkan bagi kelompok kedua yang meragukan kehalalan vaksin, MUI telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016. Dalam fatwa tersebut ada enam poin yang diharapkan bisa mencerahkan masyarakat yang ragu terhadap imunisasi karena faktor kehalalan vaksin.

Poin pertama dalam fatwa tersebut mengungkapkan bahwa Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Asrorun mencontohkan vaksin MR sudah dibolehkan masuk ke Indonesia sejak 1980-an karena memang imunisasi bersifat mubah dalam kondisi normal atau tidak ada wabah.

Poin kedua menggarisbawahi bahwa vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Di mana poin ketiga menyebutkan bahwa penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan atau najis hukumnya haram.

Di sisi lain, poin keempat menunjukkan adanya pengecualian terkait penggunaan vaksin yang haram dan atau najis. Menurut poin keempat, vaksin yang haram dan atau najis boleh digunakan dalam tiga kondisi.

Salah satu dari ketiga kondisi tersebut adalah kondisi darurat. Kedua, vaksin haram dan atau najis boleh digunakan jika belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci. Ketiga, vaksin yang haram dan atau najis boleh digunakan jika ada keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

“Keterangan ini harus dari ahli yang kompeten dan terpercaya tanpa ada kecurigaan bisnis. Yang memiliki kredibilitas,” kata Asrorun.

Poin kelima mengungkapkan bahwa imunisasi berubah hukumnya menjadi wajib jika seseorang yang tidak divaksin akan mengalami penyakit berat, kecacatan permanen maupun kematian yang mengancam jiwa. Kondisi ini juga harus berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya.

Sedangkan poin keenam menunjukkan bahwa dalam kondisi khusus imunisasi tidak boleh dilakukan. Kondisi khusus yang dimaksud adalah kondisi di mana imunisasi justru dapat menimbulkan dampak yang berbahaya menurut pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya.

Asrorun mengatakan beberapa imunisasi memang memiliki risiko efek samping seperti ruam ataupun demam ringan. Akan tetapi, risiko tersebut jauh lebih rendah dibandingkan risiko melewatkan imunisasi yang dapat berakibat pada kecacatan permanen hingga kematian yang membahayakan jiwa.

“Apabila bertemu dua bahaya, risiko yang besar (akibat penyakit) harus diminimalisasi sekalipun dengan cara menempuh risiko kecil (dari imunisasi),” kata Asrorun.

Tak hanya itu, MUI juga secara aktif akan melakukan sertifikasi halal terhadap beragam vaksin yang digunakan di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat Muslim tak perlu lagi ragu mengenai kehalalan vaksin yang digunakan.

“Tidak perlu mendebat mereka (yang anti imunisasi). Cukup secara aktif menjamin kehalalan dengan cara sertifikasi halal,” ujar Asrorun.

Sumber republika.co.id

Layani Imunisasi MR di Pelosok, Petugas Kesehatan Susuri Hutan Hingga 52 Kilometer

Petugas kesehatan menyusuri hutan, naik gunung sampai menyeberang sungai demi memberikan layanan imunisasi MR kepada 165 anak-anak di pelosok Banyuwangi.

Rombongan petugas kesehatan mulai bidan, perawat dan dokter terlihat menggunakan sepeda motor trail menyusuri hutan di kawasan Taman Nasional Merubetiri, Desa Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Selasa (22/8). Para petugas kesehatan tersebut, rela menyusuri hutan, naik gunung sampai menyeberang sungai demi memberikan layanan imunisasi Maesles dan Rubella (MR) kepada 165 anak-anak di pelosok.

Sementara jarak Puskesmas dengan lokasi imunisasi di Desa Sukamade mencapai 52 kilometer. “Kami targetkan sehari selesai, karena jaraknya yang jauh. Jam 5 pagi kami sudah berangkat dari Puskesmas,” ujar Kepala Puskesmas Pesanggaran, Mahfud Hadi kepada Merdeka Banyuwangi, Rabu (23/8).

Mahfud mengatakan, imunisasi maesles rubella diberikan kepada anak-anak usia 9 bulan sampai 15 tahun untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Program imunisasi maesles rubella dari Kementerian Kesehatan ini, ditargetkan kepada 3,4 juta anak di Pulau Jawa.

Perjuangan petugas kesehatan menempuh jalur hutan dengan jarak yang jauh, kata Mahfud membuat mereka harus menginap di lokasi. Ada rombongan yang berangkat imunisasi sebelum pelaksanaan.

“Yang berangkat kemarin sore harus mempersiapkan di lokasi. Petugas yang berangkat pagi membawa vaksin, karena vaksin tidak boleh sampai menginap,” katanya.

Mahfud melanjutkan, setiap ada imunisasi serentak dari Kementerian Kesehatan, pihak petugas kesehatan selalu siap kembali menyusuri hutan. Selain itu, juga ada pelayanan jemput bola bagi warga yang darurat hingga ibu hamil resiko tinggi.

“Dalam arti, kami menyiapkan pemberdayaan masyarakat yang ada di sana. Sampai harus nyebrang kali, naik gunung, nyebrang sungai, lewat hutan,” ujar dia.

Sumber merdeka.com

LPPOM MUI akan Bertemu Kemenkes Soal Sertifikasi Vaksin MR

Direktur LPPOM MUI mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan bertemu Menkes untuk membahas sertifikasi halal vaksin measles rubella (MR).

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) MUI, Lukmanul Hakim mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek untuk membahas sertifikasi halal vaksin measles rubella (MR).

Ia menuturkan, minggu lalu sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah akan datang ke Kantor MUI, tapi ditunda. Menurut dia, pihaknya belum mengetahui kapan Menteri Nila akan datang lagi ke MUI. “Katanya Menteri kesehatan mau datang, tapi mungkin karena sibuk dengan urusan haji barangkali belum ada jadwal ulang lagi. Tapi yang jelas akan melakukan pertemuan. Sudah diatur pertemuan itu,” ujarnya saat dikonfirmasi Republika.co.id, Selasa (22/8).

Pertemuan tersebut akan digelar karena vaksin MR menjadi kontroversial di kalangan masyarakat setelah Kemenkes meluncurkan program imunisasi nasional dengan menggunakan vaksin tersebut. Program ini akan diselenggarakan Kemenkes selama Agustus sampai September 2017.

Menurut Lukmanul, sebenarnya jika mengacu pada Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 vaksin Rubella tidak menjadi masalah jika memang digunakan dalam keadaan darurat. Namun, menurut dia, Kemenkes tentu tidak bisa melakukan hal itu dalam keadaan kondisi darurat terus, sehingga harus didorong untuk mengajukan sertifikasi halal.

“Kalau mengacu kepentingan darurat, maka yang harus dibuktikan oleh Menteri Kesehatan apakah kondisinya sudah darurat gejala rubella itu di Indonesia? Kalau sudah darurat, itu berarti bisa masuk dengan kaidah darurat dulu kan. Tapi kan tidak mungkin darurat itu selamanya, tetap harus diproses sertifikasinya,” katanya.

Untuk memproses sertifikasi halal tersebut tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu cukup lama. Karena itu, Lukmanul mengimbau kepada masyarakat agar bertanya kepada petugas kesehatan di daerahnya masing-masing terkait gelaga penyakit rubella. Jika memang darurat, kata dia, maka memang harus diberikan vaksin tersebut.

Menurut dia, sejatinya pemerintah mempunyai keinginan baik untuk menghentikan perkembangbiakan penyakit rubella di Indonesia. Karena, menurut dia, dampak Rubella sangat besar bagi kesehatan anak, sehingga untuk sementara Kemenkes bisa menggunakan kaidah darurat tersebut.

“Saya kira menggunakan pintu masuk sementara darurat itu bisa. Tapi saya nunggu dulu pernyataan Menkes seperti apa data masalah rubella itu di Indonesia dan dampaknya seperti apa di Indonesia. Itu akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya nanti. Itu kuncinya ada di situ,” kata Lukmanul.

Ia menambahkan, MUI tidak berhak untuk menghentikan program imunisasi nasional tersebut meskipun tengah menjadi kontroversi. Menurut dia, pihaknya hanya menyampaikan informasi bahwa Kemenkes memang belum mengajukan sertifikasi halal vaksin MR. “Menghentikan tidak ada kewenangan kita, itu kan kewenangannya dari pemerintah. Kita hanya menyampaikan data apa adanya bahwa mereka belum mengajukan sertifikasi halal,” jelasnya.

Sumber republika.co.id

Tim Penggerak PKK Kec Krangkeng Gelar Rakor Persiapan Imunisasi MR di Posyandu

Ketua Tim Penggerak OKK Desa diharapkan dapat memfasilitasi dan mendukung kegiatan Bulan Penimbangan Balita & Vitamin A, serta persiapan Imunisasi MR.

Indramayu - Puskesmas Krangkeng menggelar acara Rapat koordinasi dengan Tim Penggerak PKK Tingkat Kecamatan Krangkeng dengan peserta para Ketua Tim Penggerak PKK Desa se wil Kec. Krangkeng.

Dalam rakor kali ini selain membahas persiapan lomba memperingati Hari Kemerdekaan RI yang dipimpin langsung oleh Ibu Camat Krangkeng, Ni Ageng Kirana Nuswantari, juga dibahas tentang persiapan MR di tingkat Posyandu dan mengenai Bulan Penimbangan Balita serta Pemberian Vitamin A. Khusus Pokja IV tentang kesehatan akan mengadakan lomba penyuluhan oleh kader Posyandu.

Ketua Tim Penggerak OKK Desa (Ibu Kuwu) diharapkan dapat memfasilitasi dan mendukung kegiatan Bulan Penimbangan Balita dan Vitamin A, serta persiapan Imunisasi MR di Posyandu diwilayahnya.

Team KPPBM PMI DIY Siap Sukseskan Imunisasi MR

Yogyakarta (10/08/2017), Tepat pada jam 10.00 WIB, ruang pertemuan PMI DIY di penuhi dengan peserta sosialisasi kampanye imunisasi campak dan rubella. kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Markas PMI DIY, Staf Yankessos PMI DIY, Pengurus dan Staf PMI Kabupaten/Kota se DIY, Forum Komunikasi KSR se DIY dan Team KPPBM PMI DIY.

Kegiatan ini merupakan pertemuan kedua setelah dilakukannya pertemuan antara team KPPBM bersama staf pelayanan kesehatan PMI DIY untuk melakukan kampanye imunisasi campak dan rubella. Dalam kesempatan tersebut Ibu Nonny Ardianti selaku staf Yankessos PMI DIY menyampaikan himbauan dari PMI pusat untuk melakukan kampanye imunisasi campak dan rubella di setiap PMI kabupaten/kota se-DIY dan memberikan sosialisasi seputar campak dan rubella.

Selain itu, pengurus PMI Kabupaten/kota se-DIY menyepakati dipasangnya spanduk tentang himbauan melakukan imunisasi MR di masing-masing Markas PMI Kabupaten/kota, dan akan melaksanakan perencanaan kampanye imunisasi MR.

Seto Handoko atau biasa di panggil Kak Seto dari team KPPBM juga menyampaikan kesiapan team KPPBM untuk mensukseskan kegiatan kampanye imunisasi campak dan rubella di seluruh kabupaten/kota se-DIY yang di sambut baik oleh perwakilan pengurus PMI Kabupaten/Kota se-DIY. Sebanyak 20 team KPPBM PMI DIY akan di bagi untuk 5 kabupaten yang ada di DIY untuk mendukung kegiatan kampanye imunisasi MR. “Team KPPBM DIY siap mensukseskan Jogja tanpa campak dan rubella”ujar kak seto.

Sejumlah Sekolah di Temanggung Tolak Imunisasi MR

Penolakan sekolah pada imunisasi MR karena berbagai sebab, diantaranya pemahaman bahwa vaksin imunisasi haram dan belum mengerti arti penting imunisasi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung melakukan pendekatan pada pengelola dan guru di sekolah yang melakukan penolakan siswanya untuk mendapatkan imunisasi Measles Rubella (MR). Sekolah-sekolah itu tetap dijadwalkan dan petugas akan datang untuk melakukan imunisasi.

Kepala Bidang Penanganan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Temanggung dr Taryumi mengatakan, penolakan sekolah pada imunisasi MR karena berbagai sebab, diantaranya pemahaman bahwa vaksin imunisasi haram dan belum mengerti arti penting imunisasi.

“Kami terus lakukan pendekatan, agar dapat mengimunisasi siswanya. Imunisasi MR sebagai program pemerintah dan demi kesehatan anak,” katanya di Temanggung, Rabu (02/08/2017).

Dia menyampaikan imunisasi MR mulai Agustus hingga September. Agustus dengan sasaran siswa sekolah sehingga imunisasi di sekolah, sedangkan September dengan sasaran siswa kejar paket, anak-anak dan balita, imunisasi dilakukan di puskemas, posyandu dan pelayanan kesehatan lainnya.

Dikemukakan sasaran anak yang diimunisasi yakni usia 9 bulan hingga 15 tahun, yang di Temanggung jumlahnya mencapai 203.032 anak. Mereka tersebar di  20 kecamatan yaitu  1469 sekolah dan 1506 posyandu.  Petugas yang menangani sebanyak 497 orang, 45 supervesor dan 6237 kader kesehatan.

Seksi Penanganan wabah dan Kejadian Luar Biasa, Bidang Pengamatan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Dinkes Kabupaten Temanggung, Sri Hartati, menambahkan imunisasi MR sebagai program pemerintah dan sifatnya wajib untuk anak yang berusia 9 bulan hingga 15 tahun. Mereka yang belum mendapat imunisasi MR sesuai jadwal akan disweping, sebab bisa jadi ada siswa  yang sedang sakit saat petugas imunisasi di sekolah. “Siswa sakit tidak bolah diimunisasi MR, harus ditunda pemberian imunisasi sampai sehat betul,” katanya.

Dikemukakan kasus rubella masih ada di Temanggung, kejadian pada 2016 menyerang di Kecamatan Candiroto dan Tretep yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal dengan jumlah pasien mencapai kisaran 100 anak. Kini kasus secara massif sudah berkurang dan tinggal kasus satu atau dua orang perkecamatan. “Kami harap dengan adanya imunisasi ini, kasus rubella sudah tidak muncul lagi di Temanggung,” katanya.

Kepala Sekolah SMPN 4 Temanggung Slamet Mujiono mengatakan pada Rabu (2/8) sebanyak 613 siswanya dijadwalkan menjalani imunisasi MR dari Puskesmas Temanggung. Mereka merupakan siswa kelas 7,8 dan 9 di 18 kelas. “Kami konsen untuk sukseskan program pemerintah. bagi siswa yang hari ini tidak diimunisasi akan di antar ke puskesmas untuk diimunisasi,” katanya.

Sumber krjogja.com