Berkaca dari KLB Difteri, 4 Hal Ini Perlu Jadi Perhatian Kita Bersama

Difteri kembali mewabah di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai KLB oleh Kementerian Kesehatan. 4 Hal Ini Perlu Jadi Perhatian Kita Bersama.

Difteri merupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Difteri merupakan penyakit yang sering menyebabkan kematian, karena racun yang dihasilkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria.

Difteri kembali mewabah di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa oleh Kementerian Kesehatan. Sejak januari hingga November 2017 terdapat 593 kasus laporan Difteri dan 32 kematian di 95 Kabupaten dan 20 Provinsi di Indonesia.

Berikut ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama:

  1. Coverage Immunization

Kejadian penyakit difteri baru-baru ini yang mengakibatkan KLB ternyata diketahui banyak yang belum diimunisasi. Sering ditemui saat KLB, penderita penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi banyak diderita pada balita/anak yang memiliki riwayat tidak mendapatkan imunisasi lengkap.

Perlu partisipasi masyarakat dalam hal keikutsertaan untuk imunisasi karena masih ditemukan di masyarakat pihak-pihak yang antivaksin. Mari cegah bersama penyakit PD3I ini dengan mengikuti program imunisasi di puskesmas dan di posyandu. Hal ini untuk meningkatkan kekebalan komunitasnya.

Kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak membawa lagi anaknya paska imunisasi campak. Lantas apa yang harus dilakukan? Saat ini pemerintah tengah menggalakkan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Petugas kesehatan harus pro aktif mendatangi masyarakat yang enggan membawa anaknya ke Posyandu.

Selain itu, petugas harus menjaga kualitas data cakupan imunisasi. Lebih baik melaporkan apa adanya, sehingga yang belum terimunisasi agar diupayakan diimunisasi tentu dengan pendekatan keluarga. Disisi lain, masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Posyandu termasuk menerima program imunisasi di Posyandu.

  1. Kualitas vaksin, Peran Puskesmas dan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta (UPKS)

Sektor jejaring swasta memiliki peran besar dalam dunia kesehatan. Jejaring Puskesmas yang dimaksud disini yaitu Rumah Sakit Swasta, Bidan Praktek Mandiri, Dokter Praktek Mandiri, Klinis Swasta dan lain-lain yang menyediakan pelayanan kesehatan. Masyarakat pun banyak yang memilih berobat ke jejaring swasta tersebut. Itu sah-sah saja.

Namun, hal yang menjadi perhatian bersama yaitu pelaporan kasus dan pelayanan imunisasi yang diberikan oleh pelayanan kesehatan swasta.

Kegiatan supervisi supportif oleh Dinas Kesehatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan kepada UPKS. Beberapa penelitian menunjukkan manajemen suhu di UPKS jauh dari standar yang ada. Beberapa hal yang menjadi temuan yaitu penyimpanan suhu di lemari es keluarga yang dicampur dengan bahan-bahan lain, vaksin yang beku, Vaccine vial monitor/VVM yang rusak, vaksin yang sudah kadaluwarsa. Secara garis besar masih ditemukan pengelolan vaksin yang tidak memenuhi standar di UPKS.

Puskesmas juga harus mendapat suppervisi supportif agar tetap terpantau pengelolaan vaksin  atau effective vaccine management di Puskesmas. Sehingga bisa diketahui seperti kualitas manajemen suhu di Puskesmas, pengetahuan petugas imunisasi, dan teknis lainnya berkaitan imunisasi di Puskesmas. Hal yang menjadi perhatian adalah transportasi vaksin dari cool chain ke Posyandu. Jarak ke posyandu mungkin membutuhkan beberapa jam sedangkan vaksin harus diberikan sesegera mungkin karena tidak menutup kemungkinan suhu di dalam cool box tetap terjaga.

Hal lainnya, saat di posyandu, masih ditemukan perilaku nakes yang tidak menutup kembali cool box saat beri pelayanan. Semoga Vaccine vial monitor/VVM yang menjadi indikator kualitas vaksin tetap diperhatikan oleh tenaga kesehatan saat memberikan vaksin ke bayi.

Selain itu, respon dini juga masih lemah. Beberapa kasus penyakit menular berobat ke UPKS, namun pihak UPKS tidak melaporkan kasus menular tersebut kepada Puskesmas/petugas surveilans. Akibatnya kasus dapat menularkan bakterinya ke orang disekitarnya karena mata rantai penularan tidak putus. Pemerintah perlu memperkuat peran serta dan komitmen UPKS dan puskesmas dalam menyelenggarakan sistem kewaspadan Dini.

  1. Early Warning Alert and Response System/ Sistem Kewaspadaan Dini

Early Warning Alert and Response System atau disingkat EWARS merupakan sistem pelaporan yang bertujuan peringatan, deteksi dan respon dini. Petugas surveilans dilatih untuk menemukan penyakit berpotensi KLB. Tetapi sistem ini tidak akan berjalan optimal jika sumber data/informasi terjadi penyakit potensi KLB terlambat diterima oleh petugas surveilans.

Sistem ini akan kuat jika adanya kerja sama dengan lintas sektor misalnya Desa dan perangkatnya yang tentu sangat bersentuhan langsung dengan masyarakatnya. Perangkat Desa dan masyarakat perlu mendapat informasi komprehesif tanda-tanda penyakit menular termasuk Difteri, bagaimana cara menangananinya, cara penularannya, termasuk apa yang harus dilakukan jika menemukan anggota keluarga menderita gejala mirip penyakit penular tertentu.

Tentu masyarakat harus segera membawa ke Puskesmas terdekat dan melaporkan kejadian suspek tersebut kepada petugas surveilans agar dilakukan respon dini/pelacakan kasus lainnya di lapangan.

  1. Petugas dan Mobilisasi Masyarakat

Puskesmas memiliki tenaga surveilans yang bertugas untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit yang dapat menimbulkan KLB salah satunya difteri. Petugas surveilans tentu harus melihat secara jeli trend kasus yang bermunculan, paling tidak melihat dimana kasus berada, siapa yang terkena, kapan penyakit itu muncul.

Kemudian, dibandingkan dengan data-data pendukung lainnya misalnya riwayat penyakit, riwayat bepergian, aktifitas beberapa hari sebelum terkena, riwayat imunisasi, cakupan imunisasi di wilayah kasus, kondisi lingkungan rumah penderita, lokasi sekolah  dan masih banyak lainnya.

Petugas surveilans harus mampu menemukan dan menganalisa faktor risiko tersebut agar dapat memberikan rekomendasi cara memutuskan mata rantainya atau paling tidak mengurangi penderita lainnya.

Sumber Gambar:
https://assets.rappler.com/612F469A6EA84F6BAE882D2B94A4B421/img/E66E225BE73D4543B7BB9CDF4DFACFE6/perlukah-vaksin-difteri-ulang-saat-dewasa-2.jpg

Dinkes Kab Berau Distribusikan Imunisasi Hingga Pedalaman

Untuk mencegah masyarakat terjangkit dfiteri, Dinkes Kab Berau melakukan imunisasi kepada anak-anak di semua kecamatan, hingga ke pedalaman.

Untuk mencegah masyarakat terjangkit dfiteri, Dinas Kesehatan Kabupaten Berau melakukan berbagai upaya upaya pencegahan. Salah satunya melakukan imunisasi kepada anak-anak di semua kecamatan, melalui Puskesmas, Pustu hingga Posyandu.

Menurutnya, cara yang paling efektif mencegah penyakit difteri adalah dengan mengoptimalkan program imunisasi.

“Jangan sampai balita tidak diimunisasi,” tegas Kepala Dinas Kesehatan, Totoh Hermanto, Kamis (4/1) pukul 4.00 wita.

”Dalam pencegahan kasus ini, kami melibatkan beberapa tim dalam upaya antisipasi ini. Di antaranya tim kesehatan, rumah sakit, puskesmas, pustu hingga posyandu,” imbuhnya.

Tidak menutup kemungkinan, jika ada warga yang terjangkit difteri, pihaknya akan meningkatkan status waspada menjadi Kejadian Luar Bisa (KLB).

”Satu (kasus) saja ditemukan, bisa ditetapkan kejadian luar biasa (KLB). Karena itu kita harus bersiap-siap,” kata Totoh.

Selain itu pihaknya juga telah mendistribusikan imunisasi difteri dan Universal Child Imunization (UCI) untuk anak-anak di wilayah pedalaman hingga daerah pesisir. Termasuk alat suntik imunisasi sekali pakai juga disiapkan di seluruh Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.

Sumber http://kaltim.tribunnews.com/2018/01/04/dinkes-distribusikan-imunisasi-hingga-pedalaman

Seharusnya Tak Perlu Ada Difteri

Untuk itu, selain meningkatkan program imunisasi, sistem pencegahan dan strategi sosialiasinya mesti disesuaikan dengan zaman sekarang.

Di dalam ilmu kedokteran yang tertuang dalam berbagi literasi terpercaya disebutkan penyakit difteri sangat menular dan dapat menyebabkan kematian. Dijelaskan pula bahwa difteri adalah penyakit akibat terjangkit bakteri yang bersumber dari Corynebacterium diphtheriae.

Bahkan di masa lalu, difteri dimasukkan ke dalam golongan penyakit yang mengerikan karena telah menyebabkan ribuan kematian, dan masih mewabah di daerah-daerah dunia yang belum berkembang. Orang yang selamat dari penyakit ini menderita kelumpuhan otot-otot tertentu dan kerusakan permanen pada jantung dan ginjal.

Disebutkan juga anak-anak yang berumur satu sampai sepuluh tahun sangat peka terhadap penyakit difteri. Kuman difteri disebarkan oleh menghirup cairan dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi, dari jari-jari atau handuk yang terkontaminasi, dan dari susu yang terkontaminasi penderita.

Namun, penyebaran kuman mematikan itu bisa dicegah jika sejak anak usia dini diberikan imunisasi difteri, petusis, dan tetanus (DPT). Imunisasi ini merupakan upaya untuk menimbulkan dan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap penyakit difteri, pertusis, dan tetanus dengan cara memasukkan vaksin DPT ke dalam tubuh sehingga tubuh dapat menghasilkan zat anti terhadap ketiga kuman tersebut, dan apabila suatu saat nanti terpajan dengan ketiga penyakit tersebut anak tidak akan menjadi sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Sayangnya, tidak semua orang tua dan masyarakat menyadari imunisasi itu. Akibatnya, wabah yang seharusnya tidak perlu terjadi malah menjadi kejadian luar biasa. Terbukti, Kementerian Kesehatan melaporkan pada Januari hingga November 2017 tercatat 593 kasus difteri terjadi di Indonesia dengan angka kematian 32 kasus. Kasus tersebut terjadi di 95 kabupaten-kota pada 20 provinsi. Data Kementerian Kesehatan juga menyebutkan kasus difteri yang ditemukan sepanjang 2017 tidak terbatas usia, yang termuda 3,5 tahun, yang tertua 45 tahun.

Dari kenyataan itu, ternyata masih ada yang belum diimunisasi. Faktor kedua, sudah mendapatkan imunisasi, tapi tidak lengkap. Adapun faktor ketiga, terjadi padahal sudah imunisasi lengkap.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan menyatakan imunisasi difteri sebagai langkah pencegahan utama penyakit tersebut harus dilakukan. Ini artinya, penyebaran difteri bisa dihentikan dengan mencapai kekebalan kelompok yakni 95 persen cakupan imunisasi. Saat terjadi kekebalan kelompok, lima persen orang yang tidak diimunisasi tetap dapat terlindungi dari penyakit tersebut. Namun, ketika capaian kekebalan kelompok tidak terpenuhi, maka bakteri akan mudah menyebar bahkan bisa menginfeksi orang-orang yang sudah melakukan imunisasi. Ketika sudah terjadi seperti itu, maka disarankan penggunaan masker untuk mencegah terjadinya penyebaran bakteri.

Berbagai upaya memang harus segera dilakukan agar wabah difteri tidak meluas. Pemerintah juga tidak bisa hanya menyalahkan salah satu pihak. Pemerintah harus berperan bahwa kasus difteri ini bisa ditanggulangi dan tidak akan terulang lagi.

Untuk itu, selain meningkatkan program imunisasi, sistem pencegahan dan strategi sosialiasinya mesti disesuaikan dengan zaman sekarang. Artinya, sekalipun tetap mengandalkan tenaga-tenaga penyuluh di tingkat Puskemas hingga Posyandu, perlu juga ditambah dengan bantuan teknologi informasi, semacam smartphone.

Fungsi dari teknologi digital itu adalah pemberitahuan sekaligus alat bantu mengenai program imunisasi. Jadi, jika ada warga yang terlewatkan bisa segera terdeteksi. Demikian pula sebaliknya, jika ada program imunisasi, warga bisa segera membawa anak-anaknya ke Posyandu.

Kita tak ingin wabah difteri terulang lagi. Maka sangat penting kita untuk mewujudkan lingkungan yang sehat sehingga semua terbebas dari penyakit. Faktor kesehatan akan sangat berperan penting dalam menghadapi kemajuan zaman sehingga kita dapat mewujudkan impian kita di masa depan.

Sumber http://www.koran-jakarta.com

Ada Imunisasi Ulang Difteri di 3 Provinsi Ini pada 11 Desember 2017

Imunisasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Desember secara serentak di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Kementerian Kesehatan akan melakukan imunisasi ulang atau ORI (Outbreak Response Immunization) terhadap difteri yang telah menyebar di sejumlah provinsi.

Hingga November 2017, terdapat 20 provinsi yang telah melaporkan adanya difteri dengan 593 kasus dan 32 kematian.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Mohamad Subuh, berkata bahwa imunisasi dilakukan dengan rumus 016. Artinya, penyuntikan imunisasi terbagi menjadi tiga tahap.

Setelah penyuntikan pertama, imunisasi akan diulangi pada bulan berikutnya dan enam bulan setelahnya. “Dengan demikian, diperlukan waktu delapan bulan untuk mengevaluasi kasus merebaknya difteri,” kata Subuh di Ditjen P2P Kemenkes, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Imunisasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Desember secara serentak di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Ketiga provinsi itu dipilih sebagai tempat pertama ORI karena jumlah prevalensi yang tinggi dan jumlah kepadatan masyarakat.

Untuk DKI Jakarta, imunisasi akan dilakukan di Kabupaten Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Sedangkan, Jawa Barat imunisiasi dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kerawang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi.

Lalu, di Banten pada Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

“Kami perluaskan sasarannya dari umur 1 tahun sampai dengan dibawah 19 tahun. Ya sampai usia SMA,” kata Subuh.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Prihato, mengatakan, hingga Desember 2017 terdapat 25 pasien difteri dengan dua kasus kematian.

Menurut dia, setelah melihat posisi dan penyebaran di 12 kecamatan, difteri masuk ke Jakarta melalui Tangerang.

Untuk itu, Koesmedi mengimbau kepada masyarakat agar ikut mensukseskan imunisasi. Dia menilai imunisasi penting dilakukan untuk meredam penyebaran difteri.

“Saya tahu bahwa DKI Jakarta ini memang agak susah. Banyak orang keluar masuk. Saya mengimbau kepada masyarakat, tolong dipertimbangkan imunisasi,” kata Koesmedi.

Sementara itu, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Rostina berkata bahwa ada 63 kasus dengan sembilan kematian di daerahnya. Selanjutnya, Rostina akan menghitung kebutuhan SDM terkait imunisasi di 5 Kabupaten/Kota.

Lalu, ada 132 kasus di Jawa Barat dengan 13 kematian dan jumlah sejak Januari 2017.

“Kesuksesan mengatasi kejadian ini tidak terletak pada kami semata, tapi juga kemauan masyarakat untuk diimunisasi,” kata Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Bara Yos Ruseno.

Sumber http://sains.kompas.com

KLB Difteri, KPAI Ingatkan Bahwa Vaksinasi Adalah Hak Anak

Komisioner Bidang Kesehatan KPAI mengatakan vaksinasi adalah hak anak, oleh karenanya orangtua harus memberikan imunisasi kepada anak sejak kecil.

Komisioner Bidang Kesehatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty mengatakan vaksinasi adalah hak anak, oleh karenanya orangtua harus memberikan imunisasi kepada anak sejak kecil.

“Masih banyak orangtua bahkan guru menganggap bahwa imunisasi bukan hak anak melainkan hak orangtua, padahal secara undang-undang itu salah. Jika orangtua tidak melakukan imunisasi kepada anak maka itu adalah pelanggaran hak kemanusiaan,” kata Sitti saat dihubungi Antara, Rabu.

Sitti Hikmawatty mengatakan itu menanggapi data Kementerian Kesehatan yang menyebutkan 66 persen kejadian luar biasa difteri 2017 karena pasien tidak diimunisasi.

Dia mengatakan keraguan atas kehalalan vaksin menjadi salah satu faktor orangtua enggan memberikan anaknya vaksinasi, menurut Sitti, bahwa menurut MUI demi kemaslahatan bersama maka vaksin dapat digunakan.

“Kalau kondisinya sudah seperti sekarang ini ya vaksin sudah harus dilakukan karena untuk kemaslahatan umat. Penyakit difteri ini menyebar lewat udara, bayangkan jika satu siswa terjangkit penyakit tersebut, kemudian dia bersin maka teman-temannya bisa ikut terjangkit. Maka jika ada satu saja kasus difteri akan disebut sebagai kasus kejadian luar biasa (KLB),” kata Sitti.

Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai imunisasi juga memicu para orang tua menolak anaknya diberi imunisasi, padahal vaksin DPT yang salah satunya membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit difteri menjadi vaksin wajib yang diberikan untuk balita, sejak usia dua bulan bayi harus diberikan vaksin DPT.

Sitti mengatakan orangtua juga ada yang menolak imunisasi karena efek samping dari vaksinasi tersebut, memang vaksinasi DPT mempunyai efek samping seperti demam tetapi hal itu hanya berlangsung dalam dua hingga tiga hari.

Vaksin DPT juga menjadi salah satu dari lima vaksin dasar yang harus diberikan negara kepada warga negaranya.

“Saya mengimbau masyarakat untuk percaya apa yang diupayakan negara untuk melindungi warga negaranya, pemberian vaksinasi merupakan langkah pencegahan yang lebih baik dibandingkan mengobati dan rehabilitasi,” kata Sitti.

Dia juga menyarankan orangtua untuk mendengarkan pendapat anak dalam pemberian vaksinasi, karena dia mengatakan ada beberapa kasus bahwa anak mau diimunisasi tetapi orang tua melarangnya.

“Saya mohon para orang tua menyadari dampak yang akan dirasakan anak jika tidak diimunisasi, walaupun orangtua pasti bertanggung jawab membawa anak ke dokter apabila anaknya sakit,” kata Sitti.

Pada Januari hingga November 2017 tercatat 593 kasus difteri terjadi di Indonesia dengan angka kematian 32 kasus. Kasus tersebut terjadi di 95 kabupaten-kota pada 20 provinsi.

Data Kementerian Kesehatan juga menyebutkan kasus difteri yang ditemukan sepanjang 2017 tidak terbatas usia, yang termuda 3,5 tahun, yang tertua 45 tahun.

Penularan difteri juga diketahui terjadi tidak tergantung musim. Sepanjang Januari hingga November 2017 terus terdapat laporan kasus difteri.

Sumber https://www.antaranews.com

KLB Difteri Disebabkan Gagalnya Program Vaksinasi

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek telah memastikan kejadian luar biasa (KLB) ini disebabkan oleh gagalnya program vaksinasi.

JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku mendapatkan banyak masukan terkait penanganan penyebaran difteri di wilayahnya. Menurut dia, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek telah memastikan kejadian luar biasa (KLB) ini disebabkan oleh gagalnya program vaksinasi.

“Saya mendapatkan begitu banyak masukan, Bu Menkes juga sudah memastikan bahwa gagal vaksin itu salah satu penyebab daripada difteri ini,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/12).

Sandiaga mengatakan vaksinasi telah menjadi salah satu fokus utama pelayanan kesehatan di Jakarta. Sayangnya, program ini belum dapat disosialisasikan dengan baik oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI.

“Kembali karena vaksinnya kemarin nggak bisa mendapatkan sosialisasi yang baik mungkin dari segi kampanyenya kurang, dari segi pendekatannya kurang, dan ini PR besar untuk kita,” kata Sandiaga.

Ia mengingatkan Dinkes untuk melakukan sosialisasi dengan lebih baik. Dinkes juga perlu meyakinkan masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan preventif dan promotif. Dengan vaksinasi, ia berharap warga DKI tak rentan dengan masuknya berbagai penyakit.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sudah menetapkan status KLB untuk penyebaran difteri. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Corynebacterium Diphteriae dan telah memakan korban jiwa di setidaknya 20 provinsi di Indonesia.

Status KLB ditetapkan apabila ditemukan minimum satu kasus difteri. Adapun tindakan yang perlu dilakukan antara lain pemberian antibiotik, serum, dan imunisasi kepada orang-orang di sekitarnya.

Penyakit ini mudah menular dan berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Meski ada vaksin DPT untuk pencegahan difteri, Public Health Emergency Operating Center (PHEOC) Kementerian Kesehatan baru-baru ini merilis data bahwa kasus difteri terdeteksi di 23 provinsi per November 2017. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam pernyataan tertulisnya menyampaikan kejadian luar biasa ini mengindikasikan bahwa program imunisasi nasional tidak mencapai sasaran. “Dalam menghadapi dan mengatasi masalah difteri, kita harus memperbaiki pelaksanaan program imunisasi secara menyeluruh. Hal tersebut penting untuk mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan kesehatan, khususnya dokter spesialis anak,” bunyi pernyataan tertulis IDAI, Sabtu (2/12).

Menurut analisis IDAI, ada dua hal yang menyebabkan difteri kembali merebak dan menjadi kejadian luar biasa di Indonesia. Pertama, cakupan imunisasi gagal mencapai target. Kedua, imunisasi gagal membentuk antibodi secara maksimal pada anak.

Sebagai langkah penanggulangan, IDAI mengimbau masyarakat agar lebih jeli mengenali gejala difteri. Untuk memutuskan rantai penularan, seluruh anggota keluarga serumah juga harus segera diperiksa oleh dokter. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada anggota keluarga lain yang menderita atau karier pembawa kuman difteri.

Sumber http://nasional.republika.co.id/

Pemkab Sleman Mulai Mendata Anak Sasaran Imunisasi MR

Program imunisasi MR yang akan dilaksanakan pemerintah pusat pada Agustus-September mendatang, Pemkab Sleman masih melakukan pendataan.

Pemkab Sleman masih melakukan pendataan untuk anak sasaran imunisasi MR (Measles-Rubella). Hal ini dilakukan jelang program imunisasi MR yang akan dilaksanakan pemerintah pusat pada Agustus-September mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan, Nurulhayah menagatakan sasaran imunisasi tersebut yakni anak usia 9 bulan hingga remaja usia 15 tahun. “[pendataan] Salah satunya dengan kerjasama Dinas Pendidikan yakni SD dan SMP,” ujarnya, Minggu (16/7/2017).

Lebih lanjut, ia mengatakan proses saat ini baru sampai pada finalisas sembari menunggu rekapitulasi dari Dinas Pendidikan.

Program nasional ini sedianya akan disampaikan melalui Pekan Imunisasi Sekolah serta melibatkan posyandu. Selain itu, institusi pendidikan berupa Taman Kanak-Kanak juga dilibatkan untuk anak di kisaran usia kurang dari 7 tahun. Rencananya, imunisasi MR akan dilakukan di sekolah pada Agustus sedangkan posyandu akan menyelenggarakan pada September.

Untuk diketahui, campak merupakan penyakit yang disebabkan virus dengan masa inkubasi 8-13 hari yang disertai gejala demam, bercak kemerahan pada kulit disertai batuk dan pilek.

Sedangkan Rubella merupakan penyakit yang menyerang anak dan remaja. Meski demikian, penyakit Rubella menjadi lebih membayakan jika menyerang ibu hamil karena virus tersebut kemudian bisa membahayakan janinnya dan berdampak permanen.

Beberapa waktu belakang, sosial media juga diramaikan dengan sejumlah kasus Rubella yang menyebabkan sejumlah balita menderita gangguan organ vital.

Sumber Solopos.com

Anak Demam Setelah Imunisasi? Ini Tips Mengatasinya

Kebanyakan orang tua mengkhawatirkan akan timbul bengkak, kemerahan, nyeri dan demam pada bekas suntikan sehabis imunisasi.

Ini merupakan efek ringan yang timbul setelah imunisasi. Efek ini merupakan reaksi normal dan bisa ditolerir oleh tubuh, akan hilang dalam 2-3 hari dengan obat penurun panas.

“Boleh diberikan obat penurun panas 30 menit sebelum imunisasi suntik terutama sebelum imunisasi DPT, kemudian dilanjutkan 3-4 jam jika masih panas, bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin,” kata dr Byanicha Aurora.

Efek seperti ini sebelumnya memang sering terjadi pasca imunisasi dikarenakan vaksin pertusis dari sel utuh (DTwP).

Kini telah tersedia vaksin pertusis yang dibuat dari sebagian sel saja (DTap), dengan ini reaksi terhadap vaksin jauh lebih ringan dan jarang menimbulkan demam.

Pembuatan DtaP memerlukan teknologi canggih, maka harganya lebih mahal dari pada DTwP.

“Jika bayi sangat rewel maka tunda imunisasi hingga 1-2 minggu. Untuk anak yang sedang minum antibiotik tetap boleh diberikan imunisasi karena tidak menggangu potensi vaksin,” jelas dr Orin. Yang harus jadi pertimbangan adalah penyakit dan keadaan anak.

Misalnya pada anak sakit berat, malnutrisi, anak dengan HIV dan penggunaan kortikosteroid lama kemungkinan akan menjadi sakit setelah imunisasi dan bisa terjadi respon imun yang menyimpang.

Kecenderungan seperti ini juga bisa terjadi pada anak yang ada riwayat alergi berat terhadap telur dengan gejala kesulitan bernafas, pembengkakan mulut, hingga penurunan tekanan darah, ini merupakan indikasi kontra untuk vaksin influenza, demam kuning, dan demam Q.

“Tetapi jika anak pernah mengalami reaksi alergi berat terhadap suatu vaksin, sebaiknya dosis berikutnya tidak dilanjutkan lagi,” sebutnya.

Tidak juga dibenarkan untuk mengurangi dosis menjadi setengahnya atau dosis terbagi.

“Bagaimana dengan dosis penanggulangan dan keterlambatan penyuntikan yang masih membingungkan masyarakat? Jika jarak imunisasi anak terlambat dari jarak yang dianjurkan, jadwal imunisasi tidak perlu diulang dari awal,” kata Orin.

Aman Untuk Anak

Beberapa diantara ketakutan masyarakat melakukan imunisasi yakni kandungan alumunium dan thimerosal dalam vaksin yang dikhawatirkan merusak ginjal dan menyebabkan autis.

Menurut dokter Byanicha Aurora kandungan alumunium diperlukan sebagai adjuvant agar vaksin kerjanya lebih kuat sehingga bisa merangsang sistem imun tubuh dengan sempurna.

“Tanpa alumunium dosis imunisasi dibutuhkan berkali-kali lipat lebih banyak, kalau sekarang cukup 0,5 cc saja,” kata dr. Byanicha Aurora.

Walau demikian, dosis garam alumunium dalam vaksin dinyatakan aman dan sangat sedikit, setara dengan yang ditemukan pada 975 ml susu formula.

Menyangkut isu adanya merkuri dalam vaksin, sebenarnya ini hanya pemahaman yang salah. Merkuri yang dimaksud masyarakat adalah Thimerosal.

Thimerosal ini merupakan metabolisme etil merkuri bukan metil merkuri yang bersifat merusak ginjal dan saraf serta dapat menyebabkan gangguan perkembangan.

Thimerosal merupakan zat yang digunakan sebagai pengawet dan mencegah kontaminasi bakteri dan jamur pada vaksin multidosis, zat ini tidak akan terakumulasi dalam tubuh karena cepat dikeluarkan melalui urin.

Sumber http://jambi.tribunnews.com/2017/06/26/ini-tips-menangani-demam-anak-pascaimunisasi?page=2

Marak Anti Vaksin, Beberapa Daerah Ini Pernah KLB Penyakit

i Indonesia sendiri beberapa tahun terakhir kejadian mewabah kembalinya penyakit dilaporkan pernah terjadi memicu status KLB, karena warga anti vaksin.

“Biarkan saja orang tua tidak vaksinasi anaknya toh itu anak dia sendiri. Kalau untung rugi ya sendiri.” Pemahaman seperti itu mungkin pernah Anda dengar dan meski sekilas masuk akal namun sebetulnya keliru.

Ketika ada orang tua tak memvaksinasi anaknya maka yang dibahayakan bukan cuma sang anak namun populasi masyarakat secara umum. Hal ini dijelaskan oleh ahli karena ketika cakupan vaksinasi berkurang maka bibit penyakit bisa kembali ke dalam populasi mendapatkan kesempatan untuk menyebar.

Di Indonesia sendiri selama beberapa tahun terakhir kejadian mewabah kembalinya penyakit dilaporkan pernah terjadi memicu status Kejadian Luar Biasa (KLB). Penyebabnya cakupan vaksinasi yang minim salah satunya karena ada gerakan penolakan vaksin atau anti vaksin.

Berikut contoh beberapa daerah yang pernah mengalami KLB penyakit:

1. Padang

Semenjak awal tahun 2015 lalu, terjadi kejadian luar biasa (KLB) atau outbreak penyakit difteri di kota tersebut. Wakil Wali Kota Padang, Ir Emzalmi, MSi, mengatakan bahwa sejak awal tahun sudah ada 24 suspek difteri di kota ini, dengan 4 orang di antaranya positif. Oleh karena itu, outbreak response immunization (ORI) sudah harus dilakukan.

“Target kami imunisasi kepada 250.000 anak usia di bawah 15 tahun. Saat ini sudah kurang lebih 53 persen yang sudah diimunisasi,” ungkap Emzalmi beberapa waktu lalu.

Difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria. Jika tak mendapat imunisasi, difteria dapat menyebabkan kelumpuhan otot bahkan membuat anak-anak kehilangan nyawa.

2. Aceh

Sepanjang tahun 2017, 53 warga dari beberapa kabupaten di Aceh terkena difteri. 3 di antaranya meninggal dunia dan selebihnya dinyatakan sehat. Angka tersebut meningkat drastis dibandingkan tahun lalu.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr Hanif mengatakan, penyakit difteri ini mulai muncul kembali di Aceh sejak tahun 2010 lalu. Jumlah penderita penyakit ini meningkat pada tahun 2016 dan 2017.

“Tempat kita (Aceh) timbul kembali penyakit difteri padahal dulu sudah kita anggap sudah tidak ada,” kata dr Hanif.

Angka penderita penyakit difteri ini meningkat tajam dalam dua bulan terakhir. Pada tahun 2016 lalu, jumlah warga yang terkena difteri yaitu 11 orang dengan rincian 4 di antaranya meninggal dunia.

3. Malang

Pada tahun 2011 Dinas Kesehatan Kota Malang menyatakan KLB difteri setelah ditemukan puluhan anak terserang penyakit. Pada saat itu Kepala Dinas Kesehatan Malang Enni Sekarengganingati secara detail menyebut ada 48 anak yang diketahui tertular.

“Anak-anak sangat mudah tertular, makanya perlu imunisasi lengkap sebagai pencegahan,” jelasnya.

4. Kalsel

Pada tahun 2015 Kejadian Luar Biasa (KLB) campak terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di wilayah tersebut, disebut-sebut ada satu desa yang warganya banyak menolak imunisasi.

“Ada satu desa yang warganya banyak menolak imunisasi. Dari 23 kasus yang kami tangani, 12 kasus berasal dari desa tersebut,” kata Dr dr Edi Hartoyo dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin beberapa waktu lalu.

Menurut dr Edi bukan disebabkan oleh faktor agama. Beberapa warga menolak imunisasi karena ada anak yang mengalami demam setelah imunisasi.

5. Papua

Penyakit batuk rejan atau pertusis dilaporkan terjadi di Mbua, Kabupaten Nduga, Papua tahun 2016. Sekitar 55 anak dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit yang sebetulnya bisa dicegah ini.

Hanya saja di Papua yang menjadi masalah bukan karena ada penolakan vaksin melainkan terbatasnya akses dan juga tenaga kesehatan. Oleh karena itu menurut laporan Kementerian Kesehatan Papua tahun 2016 masih menjadi provinsi dengan cakupan vaksinasi terendah hanya mencapai 62,9 persen dari estimasi total populasi.

Sumber detik.com

Lebih Banyak Anak Terkena Rubella daripada Campak

Sebanyak 453.000 warga Kabupaten Bandung Barat menjadi sasaran imunisasi campak (measles) dan rubella yang akan digda Agustus-September 2017 nanti.

Sebanyak 453.000 warga Kabupaten Bandung Barat menjadi sasaran imunisasi campak (measles) dan rubella yang akan digda Agustus-September 2017 nanti. Saat ini, Dinas Kesehatan setempat tengah menyosialisasikan hal itu kepada para guru dan kader.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Pupu Sari Rohayati mengungkapkan, imunisasi MR ini merupakan program nasional yang dicanangkan tahun ini. Imunisasi MR akan menjangkau sasaran berusia 9-59 bulan serta 60 bulan-15 tahun kurang sehari.

“Jadi, sasarannya adalah anak-anak dan remaja. Khusus untuk remaja, kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk disosialisasikan di sekolah-sekolah,” ujar Pupu di Ngamprah, Kamis, 15 Juni 2017.

Imunisasi MR tersebut, menurut Pupu, akan diberikan dengan cara disuntikkan pada lengan sebelah kiri. Satu suntikan berisi dua vaksin, yakni anticampak dan antirubella. Vaksinasi untuk anak-anak diberikan di posyandu, sedangkan untuk remaja di sekolah masing-masing.

Pemberian imunisasi MR itu dilatarbelakangi banyaknya kasus campak dan rubella yang melanda anak-anak dan remaja di Indonesia. Awalnya, Dinas Kesehatan hanya memberikan imunisasi campak, tetapi kini ditambah dengan antirubella.

“Sebab, berdasarkan pemeriksaan, ternyata lebih banyak yang terkena rubella daripada campak. Memang, rubella ciri-cirinya hampir sama dengan campak,” katanya.

Perbedaan campak dan rubella

Untuk diketahui, inilah perbedaan campak dan rubella. Campak merupakan penyakit menular yang disebabkan virus dengan masa inkubasi 8-13 hari.  Gejalanya, yaitu demam, bercak kemerahan pada kulit disertai dengan batuk atau pilek.

Sementara itu, rubella adalah penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak dan dewasa muda yang rentan. Penyakit ini bisa menular kepada wanita hamil dan membahayakan janinnya.

Pupu mengungkapkan, imunisasi dibutuhkan untuk mencegah kedua penyakit tersebut. Satu kali vaksin untuk seumur hidup.

“Lebih baik mencegah daripada mengobati. Imunisasi ini cara untuk mencegah agar penyakit itu tidak menyerang anak-anak kita,” tuturnya.

Dia menambahkan, imunisasi MR nanti akan melibatkan 325 petugas medis. Mereka merupakan tenaga medis yang tergabung dalam berbagai organisasi kesehatan, seperti Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Bidan Indonesia.

Sumber pikiran-rakyat.com