Ada Imunisasi Ulang Difteri di 3 Provinsi Ini pada 11 Desember 2017

Imunisasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Desember secara serentak di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Kementerian Kesehatan akan melakukan imunisasi ulang atau ORI (Outbreak Response Immunization) terhadap difteri yang telah menyebar di sejumlah provinsi.

Hingga November 2017, terdapat 20 provinsi yang telah melaporkan adanya difteri dengan 593 kasus dan 32 kematian.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Mohamad Subuh, berkata bahwa imunisasi dilakukan dengan rumus 016. Artinya, penyuntikan imunisasi terbagi menjadi tiga tahap.

Setelah penyuntikan pertama, imunisasi akan diulangi pada bulan berikutnya dan enam bulan setelahnya. “Dengan demikian, diperlukan waktu delapan bulan untuk mengevaluasi kasus merebaknya difteri,” kata Subuh di Ditjen P2P Kemenkes, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Imunisasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Desember secara serentak di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Ketiga provinsi itu dipilih sebagai tempat pertama ORI karena jumlah prevalensi yang tinggi dan jumlah kepadatan masyarakat.

Untuk DKI Jakarta, imunisasi akan dilakukan di Kabupaten Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Sedangkan, Jawa Barat imunisiasi dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kerawang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi.

Lalu, di Banten pada Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

“Kami perluaskan sasarannya dari umur 1 tahun sampai dengan dibawah 19 tahun. Ya sampai usia SMA,” kata Subuh.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Prihato, mengatakan, hingga Desember 2017 terdapat 25 pasien difteri dengan dua kasus kematian.

Menurut dia, setelah melihat posisi dan penyebaran di 12 kecamatan, difteri masuk ke Jakarta melalui Tangerang.

Untuk itu, Koesmedi mengimbau kepada masyarakat agar ikut mensukseskan imunisasi. Dia menilai imunisasi penting dilakukan untuk meredam penyebaran difteri.

“Saya tahu bahwa DKI Jakarta ini memang agak susah. Banyak orang keluar masuk. Saya mengimbau kepada masyarakat, tolong dipertimbangkan imunisasi,” kata Koesmedi.

Sementara itu, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Rostina berkata bahwa ada 63 kasus dengan sembilan kematian di daerahnya. Selanjutnya, Rostina akan menghitung kebutuhan SDM terkait imunisasi di 5 Kabupaten/Kota.

Lalu, ada 132 kasus di Jawa Barat dengan 13 kematian dan jumlah sejak Januari 2017.

“Kesuksesan mengatasi kejadian ini tidak terletak pada kami semata, tapi juga kemauan masyarakat untuk diimunisasi,” kata Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Bara Yos Ruseno.

Sumber http://sains.kompas.com

Menuju Istitha’ah Kesehatan, Pemkab Sragen Adakan Sosialisasi Haji Sehat di GOR Diponegoro

Menuju Istitha’ah kesehatan, para calon jamaah haji Kabupaten Sragen mendapatkan materi Sosialisasi Haji Sehat pada Minggu, 29 Oktober 2017.

Ibadah Haji merupakan Rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi segenap umat Islam yang “mampu” untuk mengerjakannya. Kata “Mampu” tersebut dimaknai dengan Istitha’ah.

Istitha’ah Kesehatan akan menjamin peserta agar dapat melaksanakan seluruh rangkaian rukun dan wajib haji kesehatan. Oleh karena itu menjadi kewajiban bersama antara Pemerintah, Jemaah Haji dan Masyarakat untuk mewujudkan Istitha’ah Kesehatan Jemaah Haji.

Menuju Istitha’ah kesehatan, para calon jamaah haji Kabupaten Sragen mendapatkan materi Sosialisasi Haji Sehat pada Minggu, 29 Oktober 2017 di GOR Diponegoro Sragen.

Jumlah jemaah haji tahun 2018 yang rencananya akan diberangkatkan dari Kabupaten Sragen sebanyak 132 orang.

Petugas Pembinaan terpadu terdiri dari

  1. Bapak Iwan Kurniawan, SE, Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI
  2. Bapak  H. Dedy Endriyatno, SE, Wakil Bupati Sragen
  3. Bapak dr. Hargiyanto, M.Kes , Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sragen
  4. Bapak Drs. H. Muh. Fadlan, M.Ag, Perwakilan Kemenag Kab Sragen
  5. Ibu Anis Tri Wahyuni, SKM, Pengelola Program Kesehatan Haji Dinkes Prov. Jawa Tengah
  6. 25 Puskesmas di wilayah Kabupaten Sragen

Kadinkes menyampaikan, berharap bahwa kegiatan sosialisasi haji tahun depan dapat dilakukan sama seperti tahun ini, artinya dialokasikan anggaran pada tahun berikutnya. Karena tahun ini Kab Sragen masuk sebagai sampel dari kemenkes, selain 10 kabupaten/ kota lain se-Jawa Tengah.

Kasubag Kemenkes, menyampaikan pelaksanaan sosialisasi haji pada hari ini. Juga catatan mengenai permasalahan kesehatan jamaah haji, 299 jamaah, atau 45% Cardiovaskular Deseases, 202 jamaah, atau 31% Respiratory Diseases
dan 61 jamaah, atau 9% Circulatory Disease.

laporan pelaksanaan kesehatan haji 2017

Dalam sambutannya sekaligus membuka acara, Wakil Bupati Sragen, H. Dedy Endriyatno, SE, menyampaikan bahwa upaya Preventif Promotif Kesehatan penting untuk jamaah haji, karena kembali ke jamaah sendiri. Biasanya jamaah yang berangkat itu kondisi sudah sepuh, jadi perlu kondisi extra, sehingga perlu disiapkan kondisi fisik yang baik agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik.

Beliau juga menambahkan, kloter tahun kemarin, kalau tidak darah tinggi, jantung, gula, paling dominasi, kalau sampai di sana ketambahan ISPA. Kalau ada sakit itu jangan kecil hati. Satu tahun kedepan persiapkan dengan baik.

Tambahan perlengkapan obat & perlengkapan kesehatan juga sangat penting. Kalau sudah sampai disana, harus antri obat, dan kalau dapat itu sedikit atau bahkan habis tidak kebagian.

Alhamdulillah,kemarin Ibu Bupati membawakan bekal obat-obatan, antibiotik, suplemen, sangat bermanfaat untuk para jamaah. Kreativitas para petugas kesehatan juga perlu diacungi jempol, kawan nakes pendamping jamaah membawa nebulizer, ini sangat membantu.

Sebagai penutup, Kadinkes Sragen berpesan, agar jamaah betul-betul menjaga kesehatan. banyak makan buah, minum. Jangan merasa sungkan “ngerepoti” tenaga kesehatan disana. Mulai dari sekarang harus rajin senam, olahraga. Semoga dengan sosialisasi haji sehat ini, calon jamaah haji dari Kab. Sragen dapat berangkat semuanya, dan kembali dalam keadaan sehat wal’afiat, dan menjadi Haji yang mabrur.

Foto Bersama Sosialisasi Haji Sragen 2017

Selamat! Enrekang Dapat Penghargaan Eliminasi Filariasis dari Kemenkes

Kabupaten Enrekang berhasil meraih penghargaan dari Kementerian kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, berupa sertifikat penghargaan Eliminasi Filariasis.

Kabupaten Enrekang berhasil meraih penghargaan dari Kementerian kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, berupa sertifikat penghargaan Eliminasi Filariasis.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan Indonesia, Nila Djuwita Moeloek kepada 13 kabupaten/kota se-Indonesia termasuk Enrekang di Demak, Jawa Tengah.

Menurut Kepala Dinas kesehatan Enrekang, Marwan Ahmad Ganoko, penghargaan tersebut meruapakan sebuah kebanggaan bagi Kabupaten Enrekang.

Apalagi sejak 2006, pihaknya terus melakukan pengobatan, pemeriksaan, dan penelitian terhadap penyakit tersebut.

“Hingga akhirnya berhasil pada tahun ini memperoleh penghargaan sertifikat bebas Filariasis atau penyakit kaki gajah,” kata Marwan Ganoko dalam rilisnya ke TribunEnrekang.com, Senin (9/10/2017).

Ia menjelaskan, penyakit kaki gajah dapat ditularkan oleh semua nyamuk dan dapat mengakibatkan cacat. Sehingga hendaknya melakukan pencegahan pada penyakit ini.

Dengan melakukan program pencegahan 3M plus, kulambunisasi, menanam bunga di pekarangan seperti lavender, cemangi atau bahkan memelihara ikan gabus di sekitar rumah.

“Kebersihan lingkungan itu harus dimulai pada diri sendiri maka InsyaAllah penyakit ini selamanya terbebas dari Enrekang,” ujarnya.

Sumber tribunnews.com

Peringatan HUT RI KE 72 di Lingkungan Kemenkes RI Berlangsung Khidmat

Acara Peringatan HUT RI ke-72 di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
di jalan H.Rasuna Said berlangsung khidmat.

Acara Peringatan HUT RI ke-72 di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
dilaksanakan di jalan H.Rasuna Said Blok X5 Kuningan Timur Jakarta Delatan Jakarta berlangsung khidmat.

Upacara HUT RI ke-72 kali ini diikuti oleh para pejabat dan staff di lingkungan Kemenkes RI, Tim Nusantara Sehat dan 258 tenaga kesehatan teladan di seluruh Indonesia. Selaku inspektur upacara, Ibu Nila Farid Moeloek, Menteri Kesehatan RI.

Selain peringatan HUT RI ke-72 juga diberikan penghargaan pada para pegawai yang telah membaktikan hidup dalam pembangunan kesehatan yaitu Satya Lencana Karya Satya.

Setelah dilaksanakan upacara diadakan pembagian doorprize dengan pertanyaan/ kuis kebangsaan yang diberikan oleh para pejabat Kementerian Kesehatan RI.

Harapan atas diselenggarakan acara HUT RI ke-72 agar di semua lapisan masyarakat khususnya di lingkungan Kemenkes RI dapat memupuk semangat kebangsaan agar dapat memajukan kesehatan bangsa sehingga terbentuk generasi Indonesia Kuat.

Dirjen Kesmas Kemenkes: Sebagai Tenaga Kesehatan Teladan Harus Terus Berfikir Inovatif

dr. Anung Sugihantono, M.Kes, selaku Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI menyampaikan bahwa sebagai tenaga kesehatan teladan harus berfikir inovatif.

Jakarta - 13 s.d 19 Agustus 2017, saya mengikuti rangkaian kegiatan penganugerahan tenaga kesehatan Nasional tahun 2017 yang dilaksanakan di Grand Sahid Jaya Hotel. 

Tahun ini, ada 258 orang tenaga kesehatan teladan terpilih, dari Sabang sampai Merauke terdiri dari 9 jenis tenaga kesehatan yaitu; promotor kesehatan/ kesehatan masyarakat, dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, analis, kesehatan lingkungan dan nutrisionist.

Dalam salah satu rangkaian acara ini, Selasa tgl 15 Agustus 2017, kami mendapatkan materi pembekalan dari dr. Anung Sugihantono, M.Kes sebagai Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dan dr. Bambang Wibowo, Sp. OG (K). MARS sebagai Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI.

dr. Anung Sugihantono, M.Kes, selaku Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI menyampaikan bahwa sebagai tenaga kesehatan teladan harus berfikir inovatif, seorang tenaga kesehatan masyarakat harus mempunyai 5 prinsip utama dalam bekerja yaitu:

  1. Detect; yang artinya menyeleksi setiap kemungkinan penyakit yang muncul di masyarakat yang berpotensi wabah
  2. Respond; yang artinya merespons baik dari segi manajemen, teknis , sumberdaya yang tersedia dalam layanan
  3. Protect; melindungi kelompok yang rentan terhadap penyakit / vulnerable group
  4. Prevent; mencegah dari kesakitan
  5. Promote; meningkatkan kesehatan masyarakat

Selain itu, dr. Bambang Wibowo, Sp. OG (K). MARS juga memaparkan mengenai inovasi dalam program pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Dengan diselenggarakan acara penganugerahan ini, diharapkan para tenaga kesehatan teladan terus berfikir inovatif guna menjadi penggerak Indonesia Sehat.

Setelah materi acara, dilanjutkan dengan kunjungan ke berbagai ruangan yang ada di Kemenkes yaitu ruang terbuka hijau (hidroponik), perpustakaan, biro komunikasi dan pelayanan publik 1500567, ruang NCC 119.

3 Pilar Program Kemenkes Untuk Wujudkan Indonesia Sehat

Kementerian Kesehatan berkomitmen wujudkan Nawacita melalui program Indonesia Sehat. Berikut ini tiga pilar program yang ditetapkan untuk merealisasikannya.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Nawacita agenda prioritas kelima, berkomitmen meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Sebagai bagian dari Kabinet Kerja, Kementerian Kesehatan mengambil peran untuk mewujudkannya melalui program Indonesia Sehat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Kementerian Kesehatan juga berkomitmen hadir dari pinggir ke tengah melalui program Indonesia Sehat. Ada tiga pilar yang ditetapkan untuk merealisasikannya. Pertama, melakukan revolusi mental masyarakat agar memiliki paradigma sehat. Pilar ini diimplementasikan melalui pendekatan keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Dengan pendekatan keluarga, aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh jajaran kesehatan, khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) bertujuan untuk mendekatkan akses layanan kesehatan dengan mendatangi keluarga.

Sedangkan GERMAS kegiatannya tidak hanya dilakukan jajaran kesehatan saja, tapi juga lintas sektor dan seluruh komponen masyarakat. Masyarakat diajak untuk rutin melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, serta melakukan cek kesehatan secara berkala.

Selain itu, melindungi masyarakat melalui imunisasi menyeluruh. Ketua Satuan Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, dr.Cissy B. Kartasasmita mengatakan cakupan imunisasi merupakan salah satu hal penting yang perlu dipenuhi pemerataannya di Indonesia agar kualitas kesehatan anak Indonesia semakin baik. ”Salah satu cara yang efektif mendorong keberhasilan pemberian imunisasi secara menyeluruh melalui sosialisasi, pemberian informasi yang komprehensif, juga pendekatan terhadap masyarakat,” ujarnya.

Beberapa capaian berhasil dilakukan melalui pilar pertama ini. Di antaranya terjadi penurunan angka kematian ibu dari 5.019 orang pada 2013 menjadi 4.340 orang pada 2016. Begitu pula angka kematian bayi juga berhasil diturunkan dari 23.703 anak pada 2013 menjadi 17.037 anak pada 2016. Angka balita yang mengalami stunting juga turun dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,5 persen pada 2016.

Kedua, penguatan layanan kesehatan mulai dari pinggiran di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dengan melakukan terobosan pemerataan tenaga kesehatan. Sejak April 2015 hingga Mei 2017, telah ditempatkan sebanyak 1769 orang dalam tim Nusantara Sehat di 311 Puskesmas di DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK). Pengembangan rumah sakit rujukan juga menjadi bagian dari penguatan layanan kesehatan ini.

Hingga 2019, Kementerian Kesehatan menargetkan terbentuknya 14 rumah sakit rujukan nasional, 20 rumah sakit rujukan provinsi, dan 110 rumah sakit rujukan regional.Sampai akhir 2016 sebanyak 777 rumah sakit dan 1.465 Puskesmas yang telah terakreditasi.

Untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di DTPK, pemerintah juga mewajibkan program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Andi Asadul Islam, menjelaskan penyebaran tenaga dokter spesialis selalu menjadi masalah dalam pemerataan di sejumlah wilayah, terutama di lokasi terpencil. “Karena itu, kami menyambut baik program pemerintah pusat ini,” kata dokter spesialis bedah syaraf ini.

Ketiga, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam pelaksanaannya, jumlah peserta JKN semakin meningkat. Hingga Agustus 2017, tercatat jumlah peserta JKN 179.474.296 juta jiwa atau sekitar 70 persen dari total penduduk Indonesia. Sebanyak 92,6 juta diantaranya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang preminya ditanggung oleh pemerintah. Fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk melayani peserta JKN berjumlah 26.860 yang terdiri atas Puskesmas, klinik, rumah sakit, dokter dan dokter gigi praktik perorangan, apotek, optik, dan laboratorium.

Ade Rai, olahragawan yang kini menggeluti bisnis pusat kebugaran, mengaku telah menjadikan program JKN sebagai bagian dari cara menyejahterakan ribuan karyawannya. “Saat sakit, mereka tidak perlu pusing lagi memikirkan biaya. Itu tentu akan berimbas pada produktivitas kerja mereka. Saya juga yang untung,” katanya.

Sumber tempo.co

 

Kemenkes, Anak-anak di Papua itu 27 Meninggal Dalam Tiga Bulan, Bukan 40 Anak

Kemenkes mengklaim anak-anak di ujung timur Indonesia itu ada 27 anak meninggal dalam tempo tiga bulan terakhir. Bukan 40 orang.

Meninggalnya puluhan anak-anak di Kabupaten Deiyei, Papua dipastikan bukan karena virus aneh atau sarampa. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim anak-anak di ujung timur Indonesia itu ada 27 anak meninggal dalam tempo tiga bulan terakhir. Bukan 40 orang.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Elizabeth Jane Soepardi menyebutkan bahwa 25 balita lainnya meninggal karena diare, radang paru-paru, disentri, gizi buruk, gigitan serangga, dan alergi. Paling banyak justru radang paru-paru yang mencapai sembilan balita. Terbanyak lainnya adalah diare yang diderita enam anak.

Namun, Jane mengakui bahwa cakupan imunisasi di Kabupaten Deiyai tiga tahun terakhir sangat rendah. “Tahun 2016 hanya 5,5 persen,” ucapnya. Malah, pada 2014 tidak ada laporan sama sekali.

Jane mengungkapkan, masalah akses memang menjadi kendala utama di Papua. Akibatnya, beberapa program seperti imunisasi tidak bisa berjalan dengan baik. “Jalan trans-Papua yang baru sedang dibangun dan melintasi Kabupaten Deiyai. Ini membantu untuk membawa infrastruktur kesehatan,” bebernya.

Ahli tropik-infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr Erni Juwita Nelwan SpPD menyatakan, pihak terkait harus mengupayakan pencegahan penularan sarampa lebih lanjut. Meski, hanya ditemukan dua anak untuk kasus sarampa.

“Caranya dengan merawat anak yang sakit secara terpisah di ruang isolasi. Selain itu, pastikan vaksinasi sudah diberikan kepada orang sekitar anak yang sakit,” sarannya.

Erni memang menyoroti pentingnya vaksinasi. Sebab, virus sarampa atau dikenal juga sebagai rubeola bisa dicegah dengan vaksin. “Penyakit tersebut bisa terlihat ringan, tetapi juga bisa menjadi serius,” ucapnya.

Orang sekitar pun butuh divaksin lantaran mudahnya penularan penyakit tersebut. Hanya dari batuk, bersin, bahkan berbicara pun bisa menularkan virus itu. Penularan dapat terjadi bahkan sejak masa inkubasi atau belum bergejala sama sekali hingga empat hari setelah gejala muncul.

Masa inkubasi virus sarampa memang panjang, bisa mencapai dua minggu sebelum gejala muncul. Bahkan, orang sering mengabaikan karena gejala yang timbul begitu sepele. “Demam, batuk kering, sakit saat menelan, mata dan kulit memerah,” ujar Erni.

Sumber jawapos.com

Miliki Perda KTR, Sragen Peroleh Pastika Parahita dari Kemenkes RI

Pemkab Sragen menerima penghargaan Pastika Parahita dari Kemenkes RI. Penghargaan ini diberikan lantaran memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pemkab Sragen menerima penghargaan Pastika Parahita dari Kementerian Kesehatan RI. Penghargaan ini diberikan lantaran Pemkab Sragen memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Perda itu sebenarnya sudah lama, sejak zaman Bapak (Untung Wiyono —Red) menjabat Bupati Sragen pada 2011 lalu,” kata Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Jumat (14/7).

Penghargaan tersebut diterima Bupati Yuni di Ballroom Hotel Alana Yogyakarta, Rabu (12/7) lalu. Penghargaan Pastika Parahita ini diberikan kepada daerah yang sudah mempunyai Perda KTR kendati penerapannya belum maksimal.

Sragen memang telah memilki Perda No 1 tahun 2011 tentang KTR. Perda tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati No 72 tahun 2011. Namun diakuinya hingga sekarang belum secara maksimal dilaksanakan.

“Memang impelentasinya belum maksimal sampai sekarang. Tapi ke depan kami insya Allah serius mengimplementasikan Perda tersebut,” terang Bupati Yuni.

Selain Sragen, terdapat beberapa daerah di Jawa Tengah yang telah memiliki Perda KTR seperti Semarang, Banyumas dan Kebumen. Penghargaan Pastika Parahita ini diberikan kepada daerah yang sudah mempunyai Perda KTR tetapi penerapannya belum maksimal.

Sedangkan penghargaan Pastika Parama diberikan kepada daerah yang telah menerapkan KTR secara lengkap. Sementara penghargaan Pastika Paramesti diberikan kepada daerah yang baru saja membuat Perda KTR.

Sumber timlo.net

Menkes Ajak Anak Muda Mengabdi Bersama Nusantara Sehat

Sudah Pernah Dengar Tentang Program Nusantara Sehat ?

Upaya Pemerintah dalam membangun kesehatan dari pinggiran melalui penugasan tim tenaga kesehatan untuk ditempatkan di Puskesmas di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan hingga daerah bermasalah kesehatan.

Peserta Program Nusantara Sehat ialah para tenaga profesional kesehatan antara lain: dokter, dokter gigi, perawat, bidan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lingkungan dan tenaga kesehatan masyrakat.

Program ini telah berlangsung sejak tahun 2015, dengan mengirim 694 tenaga kesehatan untuk telah ditempatkan di 120 Puskesmas. Tahun ini (2016) Tim Nusantara Sehat periode I Tahun 2016 ini akan bertugas selama 2 tahun di 38 Puskesmas yang tersebar di 25 kabupaten di 16 Propinsi.

Program Nusantara Sehat kini menjadi program nasional dan direncanakan untuk dilaksanakan secara terus menerus. Pada akhir 2019 nanti, ditargetkan lebih kurang 1500 Puskesmas akan diisi oleh penugasan berbasis tim. Semoga Program Nusantara Sehat dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam menjawab permasalahan kesehatan di Indonesia.

Menteri Kesehatan, Prof Nila Moelek (19/7/2016)

“Kami imbau kepada anak-anak muda yang baru lulus agar sedikit waktunya didedikasikan kepada masyarakat, khususnya di daerah yang terpencil. Keadilan ini harus kita tegakkan, karena mereka juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”.

Sumber instagram @kemenkes_ri

Menkes Minta Dinkes Cilacap Lihat Ekses Industri Besar ke Kesehatan Masyarakat

Saya titip pesan kepaad Kepala Dinkes Cilacap untuk mendorong Pemda, agar pelaku industri lebih bertanggung jawab kepada lingkungan, kesehatan & pendidikan masyarakat

Menteri Kesehatan mendorong Dinas Kesehatan Kota Cilacap untuk lebih memperhatikan dampak industri besar yang berdiri di sekitarnya terhadap kesehatan masyarakat. Menurut laporan, masyarakat setempat banyak menderita penyakit pernapasan.

Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, untuk pertama kalinya mengunjungi Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Puskesmas Kroya 1 yang berada di Jalan Sudirman 53 Kroya menjadi destinasi pertama peninjauan di Kabupaten dengan wilayah terluas, terpadat dan terjauh dari ibu kota Kabupaten tersebut.

Cilacap sebagai sebuah kota pelabuhan yang memiliki tambang, memang bisa menjadi daya tarik bagi para industri tambang yang besar. Di sisi lain, keberadaan industri pertambangan akan membawa dampak yang besar pada masyarakat dan tentunya kepada sektor kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Marwoto melaporkan kepada Nila bahwa penyakit terbanyak yang dilaporkan di RSUD Cilacap yaitu demam typhoid dan tuberkulosis.

“Kelihatannya Cilacap masih disibukkan dengan penyakit infeksi, sementara di wilayah lain adalah penyakit tidak menular [PTM]. Tingginya kasus pneumonia dan infeksi saluran pernapasan akut [ISPA] di wilayah Cilacap cukup tinggi. Ini artinya, perilaku dan lingkungan menjadi faktor risikonya,” katanya seperti dilansir dari siaran pers.

Untuk itu, Nila menegaskan keberadaan industri besar di wilayah Kabupaten Cilacap seharusnya menjadi peluang untuk mengembangkan program kesehatan, jangan malah justru merugikan kesehatan masyarakat.

“Saya titip pesan kepada Bapak Kadinkes untuk mendorong Pemda, agar pelaku industri lebih bertanggung jawab kepada lingkungan, kepada kesehatan dan pendidikan masyarakat,” katanya.

Menkes juga mengingatkan kepada jajaran kesehatan yang hadir agar fokus membangun kesehatan masyarakat, terutama kepada puskesmas selaku garda terdepan kesehatan agar menyadari persoalan dan menemukan penyelesaian permasalahan, serta senantiasa terus meningkatkan mutu layanan kesehatan.

Tanpa kesehatan, tidak mungkin generasi kita bisa membangun bangsa yang kuat,” tandas Menkes.

Sumber bisnis.com