LPPOM MUI akan Bertemu Kemenkes Soal Sertifikasi Vaksin MR

Direktur LPPOM MUI mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan bertemu Menkes untuk membahas sertifikasi halal vaksin measles rubella (MR).

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) MUI, Lukmanul Hakim mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek untuk membahas sertifikasi halal vaksin measles rubella (MR).

Ia menuturkan, minggu lalu sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah akan datang ke Kantor MUI, tapi ditunda. Menurut dia, pihaknya belum mengetahui kapan Menteri Nila akan datang lagi ke MUI. “Katanya Menteri kesehatan mau datang, tapi mungkin karena sibuk dengan urusan haji barangkali belum ada jadwal ulang lagi. Tapi yang jelas akan melakukan pertemuan. Sudah diatur pertemuan itu,” ujarnya saat dikonfirmasi Republika.co.id, Selasa (22/8).

Pertemuan tersebut akan digelar karena vaksin MR menjadi kontroversial di kalangan masyarakat setelah Kemenkes meluncurkan program imunisasi nasional dengan menggunakan vaksin tersebut. Program ini akan diselenggarakan Kemenkes selama Agustus sampai September 2017.

Menurut Lukmanul, sebenarnya jika mengacu pada Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 vaksin Rubella tidak menjadi masalah jika memang digunakan dalam keadaan darurat. Namun, menurut dia, Kemenkes tentu tidak bisa melakukan hal itu dalam keadaan kondisi darurat terus, sehingga harus didorong untuk mengajukan sertifikasi halal.

“Kalau mengacu kepentingan darurat, maka yang harus dibuktikan oleh Menteri Kesehatan apakah kondisinya sudah darurat gejala rubella itu di Indonesia? Kalau sudah darurat, itu berarti bisa masuk dengan kaidah darurat dulu kan. Tapi kan tidak mungkin darurat itu selamanya, tetap harus diproses sertifikasinya,” katanya.

Untuk memproses sertifikasi halal tersebut tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu cukup lama. Karena itu, Lukmanul mengimbau kepada masyarakat agar bertanya kepada petugas kesehatan di daerahnya masing-masing terkait gelaga penyakit rubella. Jika memang darurat, kata dia, maka memang harus diberikan vaksin tersebut.

Menurut dia, sejatinya pemerintah mempunyai keinginan baik untuk menghentikan perkembangbiakan penyakit rubella di Indonesia. Karena, menurut dia, dampak Rubella sangat besar bagi kesehatan anak, sehingga untuk sementara Kemenkes bisa menggunakan kaidah darurat tersebut.

“Saya kira menggunakan pintu masuk sementara darurat itu bisa. Tapi saya nunggu dulu pernyataan Menkes seperti apa data masalah rubella itu di Indonesia dan dampaknya seperti apa di Indonesia. Itu akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya nanti. Itu kuncinya ada di situ,” kata Lukmanul.

Ia menambahkan, MUI tidak berhak untuk menghentikan program imunisasi nasional tersebut meskipun tengah menjadi kontroversi. Menurut dia, pihaknya hanya menyampaikan informasi bahwa Kemenkes memang belum mengajukan sertifikasi halal vaksin MR. “Menghentikan tidak ada kewenangan kita, itu kan kewenangannya dari pemerintah. Kita hanya menyampaikan data apa adanya bahwa mereka belum mengajukan sertifikasi halal,” jelasnya.

Sumber republika.co.id

Agar Jamaah Haji Terhindar Penyakit Kolera, Praktekan Cara Ini!

Cara inilah bisa dilakukan oleh Jamaah Haji untuk mencegah penyakit kolera masuk ketubuh. Paling penting ialah menjaga dan menyeleksi makanan atau minuman.

Musim haji kini sudah semakin dekat dan akan terjadi pada bulan September 2017 mendatang. Untuk itu World Health Organization (WHO) memperingatkan untuk Jamaah Haji terkait dengan wabah penyakit kolera.

Himbauan atau peringatan terhadap Jamaah Haji itu diberikan karena letak Yaman bersebelahan dengan Arab Saudi. Seperti diketahui hingga saat ini terdapat sekitar 322.000 ribu orang yang menderita penyakit kolera di negara Yaman. WHO sendiri mencatat setiap harinya diperkirakan ada 5000 kasus baru terkait penyakit yang satu ini.

Kondisi ini pun kini tengah menjadi perhatian dunia khususnya pemerintahan Indonesia. Pernyataan ini juga disampaikan oleh Direktur Pencegahan dan Pegendalian Penyakit Manular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr. Wiendra Waworontu.

Menkes pun dengan kejadian ini mengingatkan para Jamaah Haji dari Indonesia untuk tetap waspada dengan penyakit kolera ini dengan selalu menjaga kesehatan ketika menunaikan ibadah haji. ‘WHO telah memperingatkan terkait adanya wabah penyakit kolera saat musim haji mendatang. Dikatakan seperti itu karena letak Yaman berdekatan dengan Arab Saudi, oleh sebab itu jamaah diminta untuk tetap waspada’ ujarnya saat dutemui di Gedung Kemenkes, Jakarta pada Selasa, 25 Juli 2017.

Sementara itu diketahui jika penyakit kolera ini ada karena disebabkan oleh bakteri vibro kolera. Bakteri tersebut akan masuk melaui makanan ataupun minuman yang terkontaminasi sehingga akan menimbulkan infeksi saluran pencernaan manusia.

Namun jangan khawatir supaya terhindar dari penyakit kolera ini bisa dilakukan dengan sejumlah cara. Cara tersebut diantaranya mencuci buah-buahan dan sayuran dengan air mengalir sebelum dikonsumsi, rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan makan makanan matang serta hindari makanan mentah atupun setengah matang.

Kemudian ada lagi yakni dengan minum dari botol kemasan atau air yang telah dimasak, tutup makanan dan minuman yang telah tersedia dan mencuci pakaian serta minuman yang tersedia. Selanjutnya yakni dengan rajin berwudhu, selalu menggunakan masker yang bersih, menjaga kebersihan tempat penginapan, memeriksa tanggal kadaluarsa makanan atau minuman dan melakukan vaksinasi kolera.

Cara itulah yang tentunya bisa dilakukan oleh Jamaah Haji untuk mencegah penyakit kolera masuk ketubuh. Paling penting ialah menjaga dan menyeleksi makanan atau minuman yang akan dikonsumsi karena bakteri penyakit kolera masuk melalui makanan dan minuman.

Sumber indowarta.com

Dirjen Pelayanan Kesehatan Klarifikasi Perkataan Bambang Wibowo saat Kunjungan ke Puskesmas

Kabiro Komunikasi dan Yanmas, Kemenkes menyampaikan bahwa Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, tidak membenarkan adanya pungli di Puskesmas Simalingkar

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kemenkes drg. Oscar Primadi, MPH menyampaikan bahwa Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Bambang Wibowo tidak membenarkan adanya pungli di Puskesmas Simalingkar, Kota Medan beberapa hari lalu.


FOKUS: Pungli di Puskesmas Simalingkar


Hal ini disampaikan drg. Oscar Primadi MPH melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun-medan.com, Senin (29/5/2017).

Keterangan tertulis ini adalah klarifikasi atas adanya miskomunikasi antara pegawai Puskesmas Simalingkar dan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Bambang Wibowo.

Sebelumnya Pegawai Puskesmas Simalingkar melalui drg. Ester Sitompul mengutarakan bahwa mereka saat bertemu dengan Bambang Wibowo, mendengar bahwa pungutan berkedok biaya akreditasi puskesmas bisa dilakukan. Padahal kata drg Oscar maksud dari Bambang Wibowo bukan demikian.

Adapun isi keterangan tertulis tersebut yaitu bahwa benar ada tanggal 23 Mei 2017 telah dilakukan kunjungan kerja Dirjen Pelayanan Kesehatan ke Puskesmas Simalingkar, Kota Medan.

Bahwa berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah, pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hibah yang dimaksud merupakan bantuan berupa uang, barang, dan /atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan Badan Usaha Dalam Negeri atau Luar Negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bahwa untuk meningkatkan kualitas mutu layanan Pemerintah telah menyediakan anggaran. Bahwa untuk biaya kegiatan tersebut Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017. Yakni berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) disalurkan ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Jaminan Persalinan disalurkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Akreditasi Puskesmas disalurkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Bahwa Dirjen Pelayanan Kesehatan menekankan sebuah organisasi yang baik yaitu apabila terjadi masalah dimana ada pihak yang setuju atau  yang tidak setuju, maka sebaiknya diselesaikan secara internal tanpa ada tekanan terhadap pihak yang tidak setuju.

Saat berbincang melalui sambungan telepon, drg Oscar menyampaikan bahwa Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Bambang Wibowo adalah orang yang menolak adanya pungutan-pungutan liar dalam bentuk apapun.

Sebagai penyelenggara negera mereka malah bertugas untuk menghilangkan adanya pungutan-pungutan liar dalam setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Pekan lalu Bambang Wibowo berkunjung ke Puskesmas Simalingkar. Pegawai puskesmas yang melaporkan adanya pungutan berkedok akreditasi puskesmas menceritakan bahwa Bambang Wibowo menyampaikan kepada mereka supaya tidak ribut-ribut di media masalah pungutan liar berkedok biaya akreditasi Puskesmas. Para pegawai pun diajak supaya mengikhlaskan pungutan 100 ribu kepada setiap pegawai setiap bulannnya.

“Tadi dibilanganya kepada kami, supaya mengikhlaskan pungutan yang dipungut kepala puskesmas. Dia bilang biar saja pungutan itu hibah. Ia juga bilang supaya kami jangan ribut-ribut di koran mengenai pungutan-pungutan tersebut,” ujar drg Ester Sitompul kepada Tribun-medan.com, Selasa malam (23/5/2017)

Mereka juga memberikan video yang mereka rekam saat kunjungan Bambang Wibowo. Dalam video tersebut Bambang mengutarakan bahwa kutipan boleh dilakukan untuk kepentingan Puskesmas. Namun harus ada mekanisme yang jelas dan ada laporannya.

Pungutan tersebut kata Wibowo juga tidak boleh melebihi beban dari pegawai, misalnya jangan dipungut biaya Rp 400 ribu, padahal gajinya hanya Rp 500 ribu sebulan.

Wibowo pun turut mengibaratkan tidak semua pencuri harus dihukum.

“Enggak semua pencuri harus dihukum, seperti pencuri ketela. Apakah kita hukum dia karena dia kan mencuri untuk makan,” ujar Wibowo dalam video tersebut.

Karena perkataan ini kata para pegawai puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Usma Polita Nasution dan Kepala Puskesmas Simalingkar Roosleyn Bakkara semakin percaya diri untuk memungut uang dari pegawai dengan berkedok biaya akreditasi puskesmas.

“Katanya akreditasi puskesmas dilanjut menggunakan dana yang dipungut dari pegawainya,” ujarnya.

Pungutan liar berkedok biaya akreditasi puskesmas ini dilaporkan oleh sejumlah pegawai puskesmas ke DPRD Kota Medan dan Ombudsman. Pungutan liar tersebut berjumlah Rp 100 ribu per orang setiap bulannya.

Ombudsman perwakilan Sumatera Utara sudah melakukan pemeriksaan atas kasus ini. Ombudsman menyampaikan bahwa pungutan  tersebut trgolong pungli dan harus dikembalikan. Kerena laporan ini, Kepala Puskesmas Simalingkar juga mengancam pelapor pungli akan dimutasi.

Sumber medan.tribunnews.com

Asal Muasal Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Anak Kesmas Wajib Tahu!

Bertepatan pada ulang tahun WHO ke-40 pada 7 April 1988, dicanangkanlah Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 31 Mei.

HARI Tanpa Tembakau Sedunia pertama kali diperkenalkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Peringatan ini terus digaungkan setiap 31 Mei agar masyarakat dunia mengetahui masalah dan komplikasi mengunyah atau merokok tembakau.



WHO meletakkan harapan besar agar peringatan ini dapat menyadari dan mendorong orang-orang untuk mengurangi atau sama sekali menghentikan konsumsi tembakau dalam bentuk apapun di seluruh dunia. Tak lupa, peringatan ini membawa pesan bahaya penggunaan tembakau dan komplikasinya.

Penggunaan tembakau membunuh setidaknya 10 juta orang di dunia setiap tahun, sementara pengguna tembakau di seluruh dunia mencapai 1,3 miliar. Semestinya, kita mampu mengendalikan sekira 100 juta kematian dini dengan mengurangi penggunaan tembakau sebesar 20-25 persen pada 2020. Menurut statistik, tercatat sekira 37,6 persen penurunan jumlah perokok pada 1955, sedangkan 29,8 persen pada 2006.

WHO telah mengawali resolusi mereka melalui WHA40.38 pada 1987 dengan merayakan acara yang disebut ‘Hari Tanpa Rokok Sedunia’. Bertepatan pada ulang tahun WHO ke-40 pada 7 April 1988, dicanangkanlah Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 31 Mei. Sebelumnya, peringatan tersebut sudah diselenggarakan oleh negara anggota WHO.

Pada 1988, WHO mencanangkan resolusi lain WHA42.19 untuk merencanakan ‘Hari Tanpa Tembakau Sedunia’ setiap 31 Mei. Kala itu, mereka juga membentu sebuah program Tobacco Free Initiative (TFI) untuk mendorong dunia internasional dan menarik perhatian masyarakat paham mengenai masalah penggunaan tembakau global. Sukses, program ini membantu pengadaan kebijakan kesehatan masyarakat global untuk mengendalikan penggunaan tembakau.

Sementara itu, pada 2003 WHO menggiatkan WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC), yakni kesepakatan penerapan kebijakan untuk menghentikan produksi tembakau.

Terus begulir demi masyarakat dunia bebas tembakau, WHO juga berupaya melarang promosi, iklan dan sponsor tembakau saat perayaan Hari Tanpa Tembakau sedunia pada 2008 melalui kampanye ‘Pemuda Bebas Tembakau’.

Kampanye WHO mengenai Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini menggerakkan berbagai negara, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Mereka mengambil bagian untuk menyebarluaskan informasi seputar penggunaan tembakau dan dampaknya.

Berbagai kegiatan bahkan diselenggarakan untuk memperingati hari penting tersebut, melalui demonstrasi publik, spanduk, kampanye iklan, program pendidikan, komunikasi lisan dengan masyarakat umum. Tak pernah bosan mereka mengingatkan pentingnya berhenti merokok melalui penyelenggaraan parade dan seni publik.

Bahaya penggunaan tembakau

Kampanye yang telah beredar mengatakan, tembakau tidak hanya ditemukan dalam bentuk tembakau, tetapi juga dalam berbagai bentuk lain, seperti ceurutu, bidis, pasta gigi, kretek, pipa, tembakau kunyah, dan banyak lainnya. WHO melarang keras penggunaan produk tembakau dalam bentuk apapun.

Melalui peringatan ini, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesadaran penuh bahwa merokok bisa menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), kanker paru, serangan jantung, stroke, penyakit jantung kronis, berbagai jenis kanker, dan lainnya.

Candu rokok bisa menyebabkan seseorang sulit menghentikan kebiasaan yang merugikan kesehatan ini. Apalagi kecanduan nikotin sangat buruk bagi kesehatan, termasuk bagi otak dan paru-paru. Pasalnya, asap tembakau dapat mengikat jalur dopamin otak seperti obat-obatan ilegal lainnya, misalnya meth, alkohol, maupun heroin. Zat-zat beracun mempersiapkan otak mengirim pesan palsu agar tubuh membutuhkan nikotin sebagai “aktivitas” untuk bertahan hidup.

Meski Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap tahun dengan deretan kampanye yang berlangsung, apakah perokok di Indonesia telah berkurang dari tahun ke tahun?

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terjadi peningkatan prevalensi perokok dari 27 persen pada 1995, meningkat menjadi 36,3 persen pada 2013. Artinya, pada 20 tahun yang lalu dari setiap 3 orang terdapat 1 orang perokok. Sementara perbandingan masa kini, dari setiap 3 orang terdapat 2 orang di antaranya ialah perokok.

Walau kampanye terus digaungkan, bagaimanapun masyarakat harus betul menanamkan kesadaran diri untuk berhenti merokok. Setiap orang yang sadar akan bahayanya dan para perokok berupaya untuk berhenti merokok, setidaknya mereka berkontribusi pada menurunkan data statistik perokok aktif ke depannya.

Sumber okezone.com

2.432 Puskesmas Indonesia Ramah Lansia

Dari total 9.754 puskesmas ada 2.432 puskesmas santun lansia, kata Eni, Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes dalam konferensi pers.

Sebanyak 2.432 dari total 9.754 puskesmas di Indonesia sudah ramah pasien lanjut usia (lansia) dengan memberikan pelayanan dan fasilitas khusus, kata Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Eni Gustina.

“Dari total 9.754 puskesmas ada 2.432 puskesmas santun lansia atau 24,9 persen,” kata Eni dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta, Senin.

Eni menyebutkan pelayanan khusus bagi lansia berupa pelayanan terpadu satu pintu yang memungkinkan pasien mendaftar, diperiksa kesehatan, dan mendapatkan obat dalam satu ruangan yang sama untuk mempermudah.

“Jadi pasien lansia diprioritaskan, tidak perlu lagi antre beramai-ramai dengan pasien lain,” kata dia.

Selain itu puskesmas ramah lansia juga menyediakan kamar kecil khusus untuk orang berusia lanjut dengan pegangan dan lantai yang tidak licin mencegah jatuh.

Sedangkan untuk rumah sakit yang memiliki geriatri atau poli khusus lansia, Eni menyebutkan Kementerian Kesehatan mempunyai daftar 10 rumah sakit di seluruh Indonesia.

“Yang terdaftar di Kementerian Kesehatan sudah 10, tapi disebutkan terakhir sudah ada 14,” kata Eni.

Pelayanan rumah sakit dengan geriatri yaitu memberikan pelayanan dengan berbagai dokter spesialis dalam satu poli untuk mengecek keseluruhan kondisi kesehatan pasien lansia.

Eni menyebut kebanyakan pasien lansia memiliki penyakit yang lebih dari satu macam sehingga membutuhkan fasilitas kesehatan yang terpadu dari berbagai bidang spesialis.

Hari Lansia Nasional jatuh pada 29 Mei setiap tahunnya. Eni mengatakan Kementerian Kesehatan berharap para lansia ke depannya tetap sehat dan bugar sehingga masih menjadi manusia produktif dalam berbagai aktivitas.

Sumber antaranews.com

Penanganan Penyakit Tidak Menular Lemah, Kemenkes Kritik Puskesmas

Sekjen Kemenkes mengatakan selama ini peran layanan kesehatan primer dalam menangani penyakit tidak menular atau noncommunicable diseases tidak maksimal.

Pemerintah akan memperkuat layanan kesehatan primer yang hingga saat ini masih cukup lemah dalam menangani penyakit tidak menular.

Untung Suseno, Sekjen Kementerian Kesehatan mengatakan selama ini peran layanan kesehatan primer dalam menangani penyakit tidak menular atau noncommunicable diseases (PTM/NCDs) tidak maksimal. Mereka cenderung melimpahkan ke layanan kesehatan sekunder seperti rumah sakit.

“Puskesmasnya hanya lihat terus dilempar ke sekunder. Sekarang kita akan kasih tugas lebih banyak dalam mengobati. Misalnya apakah insulin dikasih di tingkat puskesmas. Itu sedang dikaji,” ujarnya dalam sebuah diskusi bertajuk Peningkatan Efektivitas Biaya Kesehatan, Selasa (23/5/2017).

Selain itu, pihaknya akan memacu agresivitas pemerintah daerah. Apalagi, ada Standar Pelayanan Minimal di pelayanan kesehatan primer. Mulai dari pengukuran tensi dan pengobatan hingga tuntas sehingga mengurangi penumpukan pesakitan ke tingkat sekunder.

Pemerintah pusat, sambungnya, akan memperkuat sumber daya manusia (SDM). Hal ini dilakukan dengan meningkatkan keahlian dokter di tingkat primer sehingga setiap masyarakat tidak langsung mengarah ke dokter spesialis.

“Kemampuan dia harus lebih dari dokter biasa. Nanti akan didiskusikan dengan BPJS terkait remunerasi mereka,” katanya.

Untung melanjutkan faktor yang tidak kalah penting untuk meningkatkan layanan kesehatan primer yakni perbaikan puskesmas. Pasalnya, anggaran untuk pelayanan dasar semakin meningkat, dari dua tahun sebelumnya yang hanya Rp900 miliar menjadi sekitar Rp7 triliun pada tahun ini.

Sumber lifestyle.bisnis.com/

Pentingnya GERMAS Untuk Meningkatkan Kesehatan

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) adalah suatu upaya yang digagas oleh Kemenkes RI untuk mendorong seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) adalah suatu upaya yang digagas oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mendorong seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Guna mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat, hidup dalam lingkungan yang sehat, dan sadar terhadap pentingnya memelihara kesehatan.

Dalam kesempatan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Provinsi Riau Bapak H. Arsyadjuliandi Rachaman pada hari minggu 30 April 2017 bertempat di Lapangan Gajah Mada Tembilahan., “Germas kita canangkan ke seluruh masyarakat Riau. Lewat Germas  kita harapkan masyarakat bisa hidup lebih sehat dan rutin mengecek kesehatan secara berkala.”

Sementara itu, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan mengatakan,”Germas harus menjadi budaya masyarakat yangdilakukan dengan kesadaran penuh untuk peningkatan kualitas hidup. Ini harus didukung oleh semua pihak.”

Peran seluruh lintas sektor diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan implementasi Germas. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kab/ Kota dapat melakukan; 1)Advokasi kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menerbitkan kebijakan terkait bidang kesehatan dengan menggunakan data IPM 2015, IPK 2013, Hasil PSG2015 dan monitoring STBM 2015; 2) Melakukan pertemuan dengan SKPD, ToMa/ToGa dan Dunia Usaha serta Akademisi untuk menerapkan Germas melaluiPerilaku Hidup Bersih Sehat di tatanan masing-masing; 3) Memberikan contoh penerapan kebijakan aktivitas fisik dalam bentuk olahraga; 4) Menyebarluaskaninformasi tentang manfaat konsumsi sayur dan buah; 5) Menyediakan sarana pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi masyarakat; 6) Menjalin kerjasamadengan Dinas Pertanian untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah; dan 7) Melakukan kegiatan deteksi dini kanker payudara danleher rahim pada perempuan. (rilis Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kemkes RI)

Melibatkan seluruh lapisan masyarakat, lintas sektor baik Pemerintah, swasta, dunia usaha, organisasikemasyarakatan, serta masyarakat untuk bersama berkontribusi menciptakan gerakan masyarakat hidup sehat dengan tujuan Kesehatan masyarakat terjaga, jika sehat maka produktivitas akan meningkat, terciptanya lingkungan yang bersih serta biaya yang dikeluarkan untuk berobat akan berkurang.

(Bagus Dwi Prayitno)

Dinkes Bolaang Mongondow Siap Bagikan 1000 Kelambu

Dinkes Bolaang Mongondow (Bolmong), dalam waktu dekat akan menyalurkan 1000 kelambu untuk warga. Bantuan itu berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolaang Mongondow (Bolmong), dalam waktu dekat akan menyalurkan 1000 kelambu untuk warga. Bantuan itu berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Ya, kami dapat bantuan kelambu dari Kemenkes, sekitar 1000 buah, dan secepatnya disalurkan,” kata kata Kepala Dinkes Bolmong, Julin Papuling.

Yulin mengatakan pembagian kelambu itu dipergunakan untuk ibu hamil, balitas serta Lansia serta warga tidak mampu. “Ini agar terhindar dari penyakit malaria,” papar Yulin.

Ia mengatakan, pihaknya juga terus menghimbau kepada para pimpinan Puskesmas agar lebih dekat dengan masyarakat.

“Kami berharap pelayanan kepada masyarakat untuk lebih ditingkatkan untuk  demi Bolmong sehat dan hebat,” katanya.

Dari bantuan kelambu tersebut, nantinya seluruh Puskesmas akan kebagian. “Dari 17 puskesmas yang ada semua akan diberikan. Setelah itu, Puskesmas akan memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan kelambu ini,” katanya.

SUMBER

Cegah Kanker Serviks, Kemenkes Dorong Vaksinasi Nasional

Mengingat pentingnya pencegahan kanker serviks, Kemenkes tengah berupaya untuk merencanakan imunisasi vaksin HPV ke dalam program imunisasi nasional.

Mengidap kanker serviks stadium empat membuat kondisi tubuh artis Julia Perez terus mengalami penurunan. Sejak dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, penyanyi dangdut itu juga telah menjalani sejumlah pengobatan untuk melawan kanker yang ia derita.

Kanker serviks atau kanker leher rahim yang diderita Jupe, demikian ia biasa disapa, termasuk salah satu jenis kanker yang berbahaya, dan dikabarkan menempati urutan ke-dua yang menyerang perempuan Indonesia setelah kanker payudara.

Mengingat pentingnya pencegahan kanker serviks, Kementerian Kesehatan RI tengah berupaya untuk merencanakan imunisasi vaksin Human Papilomavirus (HPV) ke dalam program imunisasi nasional. Namun, hal tersebut masih tersendat pada anggaran yang dibutuhkan untuk pembelian vaksin.

“Kami memang merencanakan untuk membuatnya jadi program nasional supaya tidak terbatas di provinsi tertentu saja, tapi masalahnya vaksin itu masih impor dan cukup mahal sehingga kami akan ajukan ke DPR, karena ini masuk masalah anggaran,” ungkap Elizabeth Jane Soepardi, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan, saat dihubungi CNNIndonesia.com, di Jakarta, pada Senin (17/4).

Pengajuan anggaran tersebut disertai sejumlah data pendukung. Jane mengatakan, ada dua provinsi yang jadi percontohan pemberian vaksin HPV yang dijadikan acuan data kepada DPR. Kedua provinsi itu adalah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Meski demikian, Jane mengatakan, tidak menutup kemungkinan anggota DPR akan langsung memutuskan pentingnya vaksin HPV dari contoh kasus kanker serviks yang dialami Jupe. Hal itu untuk membantu perempuan lainnya di Indonesia agar tercegah dari kanker serviks sejak dini.

“Tapi, kalau dari DPR melihat kasus Jupe sekarang, dan tidak akan menunggu untuk program imunisasi tersebut, bisa saja. Nanti dari DPR akan ke Kementerian Keuangan,” tuturnya.

Yang terpenting, kata Jane, bagaimana cara supaya pembelian vaksin tersebut tidak putus di tengah jalan lantaran anggaran habis.

Tidak ditanggung BPJS

Hingga saat ini, pemberian vaksin untuk mencegah kanker serviks belum ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jane mengatakan masyarakat harus secara mandiri membayar imunisasi yang terbilang mahal itu, dan tidak menyebutkan berapa dana yang harus dikeluarkan. Mahalnya biaya vaksin, yang ditengarai mencapai jutaan, membuat upaya vaksin HPV tidak banyak dilakukan.

Namun, Jane berharap, BPJS mau membantu meringankan beban masyarakat untuk biaya vaksin. “BPJS tidak menanggung vaksin, dia hanya mengobati yang sudah sakit. Tapi, kami berharap BPJS dapat menanggung dan menjadi seperti syarat penting untuk masyarakat supaya dapat wajib vaksin HPV,” tuturnya.

Vaksin HPV diberikan kepada perempuan berusia 9-13 tahun untuk tahap satu dan dua. Tidak menutup kemungkinan vaksin ini diterima juga oleh masyarakat yang berusia hingga 40 tahun. Jane mengatakan, efektifnya vaksin HPV diterima oleh perempuan yang belum pernah berhubungan seksual. Hal itu untuk mencegah masuknya virus dari hubungan seksual tersebut.

“Sudah ada penelitian, yang efektif itu (vaksin HPV) diberikan kepada mereka yang belum berhubungan, kalau sudah berhubungan bisa jadi ada virus yang terbawa,” ucapnya.

Untuk selanjutnya, pencegahan dapat dilakukan dengan pap smear. Namun, perempuan harus rutin melakukan pemeriksaan tersebut agar tidak terserang virus.

SUMBER

Depok Siapkan 9 Puskesmas Dapat Akreditasi Kemenkes

Sekitar sembilan Puskesmas di Kota Depok diharapkan dapat meraih akreditasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) setelah sebelumnya dua Puskesmas yaitu UPT Puskesmas Cipayung dan Puskesmas Cimanggis.

“Kami memang mempersiapkan sekitar sembilan Puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan untuk mendapatkan akreditasi dari Kemenkes RI tahun 2017 ini,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Noerzamanti Lies, Minggu (16/4/2017).

Dalam memperoleh akreditasi ini membutuhkan proses yang ketat dan ketelitian dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk meraih penilaian tersebut sehingga harus secara rutin dilakukan pendampingan agar dapat memperoleh hasil yang memuaskan.

Tahun sebelumnya ada dua Puskesmas yang mendapatkan akreditasi dari Kemenkes RI yaitu UPT Puskesmas Cipayung dan Cimanggis, tuturnya yang berupaya mengajukan sembilan Puskesmas baru agar terus memberikan pelayanan kesehatan yang baik ke masyarakat.

Sembilan Puskesmas tersebut antara lain Puskesmas Beji, Sukmajaya, Pancoran Mas, Sawangan, Bojongsari, Cinere, Limo, Cilodong dan Tapos. Mereka akan didampingi oleh tim khusus dari Dinkes Kota Depok yang terdiri dari tiga orang yang berprofesi sebagai dokter, perawat dan bidan.

“Tim khusus itu kini tengah dilatih sehingga saat kegiatan pendampingan di Puskesmas sesuai dengan harapan kita semua,” ujarnya.

Menurut dia, kegiatan penilaian untuk memperoleh akreditasi dari Kemenkes RI dilaksanakan setiap tiga tahun sekali terhadap sejumlah Puskesmas yang memang layak mendapatkan penilaian tersebut dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.

SUMBER