Disini, Romantisme Membangun Kesehatan Masyarakat itu Begitu Nyata!

“This is really called Relationship Goals. At that moment, I immediately admired both of them”, begitu pikirku selepas berkunjung bertemu dengan Bapak Camat dan Ibu Kepala Puskesmas Poto Tano

“This is really called Relationship Goals. At that moment, I immediately admired both of them”, begitu pikirku selepas berkunjung bertemu dengan Bapak Camat dan Ibu Kepala Puskesmas Poto Tano. Keduanya sepasang suami istri. Namun, bukan sepasang suami istri yang “biasa saja” atau seperti pada umumnya.

Jelas! Gak mungkinlah seorang Nurmalasari akan mengagumi kedua sosok tersebut jika beliau berdua adalah “sosok yang biasa saja”. Beliau berdua memiliki hubungan yang LUAR BIASA! Sepasang suami istri yang memiliki kiprah dan pengaruh besar dalam pembangunan suatu bangsa.

Tepatnya pembangunan Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Kecamatan yang memiliki julukan “Kecamatan Kelor” sejak tahun 2017 kemarin. Di bawah tangan cerdas beliau, pembangunan Kecamatan Poto Tano kini maju dengan pesatnya.

Puskesmas Poto Tano, Nurmalasari

Dari sekian banyak kebijakan beliau untuk pembangunan, yang paling aku apresiasi adalah kebijakan beliau di bidang kesehatan. Dari Milyaran jaminan sosial masyarakat yang berbentuk Kartu Pariri Bariri, angka paling tinggi digelontorkan untuk menjamin kesehatan masyarakat serta jaminan untuk lansia dan warga berkebutuhan khusus (difabel).

Tidak kalah penting, adalah komitmen besar beliau dalam mendukung inovasi Tim Pencerah Nusantara Sumbawa Barat dan Puskesmas Poto Tano untuk mengoptimalkan potensi pangan lokal yakni kelor menjadi asupan pangan kaya nutrisi untuk menjamin gizi anak-anak balita hingga dewasa.

Puncaknya ketika Kecamatan Poto Tano dinobatkan sebagai Kecamatan Kelor oleh Bupati Sumbawa Barat. Jelas! Karena Beliau adalah Bapak Camat dengan latar belakang SKM yang dulunya adalah seorang Kepala Puskesmas Pototano. Lihat kan bedanya? Red: tetep promosi Kiprah SKM untuk Negeri ha..ha..ha..ha…

Tidak kalah dengan suaminya, sosok Ibu Kepala Puskesmas Poto Tano ini nampak sangat bersahaja dalam kepemimpinannya. Pernah puluhan tahun menjadi Perawat Pustu di kecamatan ini, membuatnya memahami hal apa yang paling penting untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna bagi masyarakat.

Tidak hanya harmonisasi kolaborasi antar profesi di dalam puskesmas, namun apiknya kerja sama yang tercipta antara puskesmas dan lintas sektor, mengantar Puskesmas Poto Tano menjadi salah satu puskesmas terakreditasi PARIPURNA: tingkatan akreditasi tertinggi.

Ah, sungguh indah melihat wujud kolaborasi nan romantis di antara keduanya, Bapak Camat dan Kepala Puskesmas Kecamatan Poto Tano.

Membumikan Kesehatan Masyarakat Lewat Aksara

Hari ini kita harus menyadari, bahwa status kesehatan masyarakat (kesmas) Indonesia masih perlu untuk dibenahi. Angka kematian ibu, kematian bayi, dan gizi kurang masih sangat tinggi. Umur harapan hidup masyarakat kita memang meningkat tetapi masih terjadi kesenjangan yang tinggi antar beberapa daerah di Indonesia.

Sekelumit permasalahan kesmas, tidak bisa dilihat secara parsial saja. Kesehatan masyarakat merupakan suatu yang kompleks, yang tidak hanya berbicara tentang bagaimana cara mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan, akan tetapi, juga melibatkan aspek-aspek yang lain, seperti, kondisi ekonomi-politik, sosial-budaya dan pelbagai kebijakan lain yang -baik secara langsung maupun tidak langsung- berdampak bagi kesehatan masyarakat.

Sebagai orang-orang yang terlibat dalam dunia kesmas, baik itu dosen, mahasiswa, praktisi, dll, kita diamanahkan tanggung jawab dalam setiap jengkal permasalahan yang melanda kesehatan masyarakat Indonesia. Usaha tersebut bisa berupa konsep pemikiran kritis atau gagasan praktis tentang solusi yang akan diberikan kepada pokok permasalahan. Selain itu, hal ini juga merupakan tugas moral dan sosial seorang yang terlibat dalam dunia kesmas untuk membantu membumikan kesehatan masyarakat melalui pengetahuan yang dia miliki.

Sampai hari ini, kita juga menyadari bahwa masih minimnya produk intelektual dari mahasiswa, praktisi dan akademisi kesmas dalam merespon permasalahan yang up to date. Semangat literasi (kegemaran membaca, menulis, dan memunculkan inovasi) perlu untuk didukung dan dikembangkan agar serpihan gagasan dan ide bisa menjelma sebuah karya yang menyadarkan dan mencerahkan bagi semua kalangan masyarakat. Hal ini lantas mengharuskan adanya sebuah media yang bisa menampung sekaligus sebagai alat diseminasi semua gagasan pembaharuan tersebut.

Media untuk membumikan kesehatan masyarakat, akan bisa kita hadirkan jika semua orang yang bergelut dalam bidang ini memilki ketertarikan yang baik terhadap aktivitas literasi. Sayangnya, hal inilah yang menjadi masalah. Kita punya banyak pemikir hebat di bidang kesmas, praktisi, ataupun inovator untuk membenahi masalah kesehatan, namun, sangat sedikit jejak intelektual yang bisa kita dapatkan.

Kita bisa melihat beberapa upaya kesehatan masyarakat di Indonesia yang berhasil menekan angka kesakitan dan meningkatan taraf hidup masyarakat. Dan lagi-lagi, kita hanya bisa mendengarnya dari telinga ke telinga, tanpa bisa mempelajari seluk-beluk kegiatan hingga metodenya untuk diterapkan di lingkungan sekitar kita berada. Padahal, seandainya setiap kegiatan tersebut memiliki catatan atau panduan yang gampang dipahami, tak berbelit-belit, dan tak membingungkan, kita bisa mengambil pelajaran dari sana.

Seorang aktivis kesehatan masyarakat, saya kira mesti memiliki keterampilan menulis yang baik. Hal ini penting, agar semua ide atau praktik kesehatan masyarakat bisa dituliskan dan menginspirasi semua kalangan agar bisa hidup sehat. Hari ini, kita sudah sangat gampang mengakses media informasi, baik itu media daring (dalam jaringan) atau luring (luar jaringan), kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membumikan kesehatan masyarakat baik di Indonesia, maupun di mancanegara.

Aktivisme digital, menurut Mary Joyce dalam bukunya berjudul Digital Activism Decoded: The New Mechanics of Change, adalah meluasnya penggunaan teknologi digital dalam kampanye untuk perubahan sosial dan politik. Dan kita, sebagai aktivis kesehatan masyarakat, harus mampu menjadi pencerah agar bisa meningkatkan kesehatan masyarakat lewat penyebaran informasi di media sosial.

Kita bisa membagikan informasi yang berkaitan dengan usaha meningkatkan kesehatan lewat grup-grup di medsos yang kita punya. Selain itu, kita juga harus mengemasnya dengan kemasan yang populer, kekinian, dan mengikuti selera zaman. Tujuannya, agar informasi kesehatan yang kita sebarkan,gampang membuat orang tertarik untuk membacanya dan terlebih mengamalkannya.

Jika kita perhatikan, begitu banyak informasi di media sosial yang sangat tak berguna, dan bahkan mampu meningkatkan kadar stres. Alih-alih dapat menjadikan kita semakin bahagia, medsos malah menjadi sarang penyakit bagi kesehatan jiwa dan pikiran kita. Oleh karena itu, penting kiranya untuk melakukan counter dan memenuhi informasi di timeline medsos kita dengan kabar gembira dan kampanye hidup sehat yang mampu memberikan diri kita kesehatan yang paripurna.

Membumikan kesehatan masyarakat lewat aksara, saya kira, menjadi tugas baru kita di era informatika. Maka, menulislah.

5 Poin Penting Pembangunan Kesehatan Masyarakat Disepakati Saat MMD

Masyarakat Desa Pepandungan menggelar Musyawarah Masyarakat Desa, 9/10. Dalam MMD kali ini disepakati point penting terkait kesehatan masyarakat.

Masyarakat Desa Pepandungan menggelar Musyawarah Masyarakat Desa, 9/10. Dalam musyawarah masyarakat Desa Pepandungan, menyepakati 5 poin penting, diantaranya:

  • Akan menganggarkan pembangunan jamban sehat bagi masyarakat dengan Dana Desa,
  • Masyarakat tidak boleh merokok didalam rumah
  • Tidak dibolehkan menawarkan rokok saat acara pesta,
  • Karena di Pepandungan daerah pegunungan dan banyak terdapat anjing, dan banyak terjadi kasus Rabies, maka Kepala Desa bersama masyarakat bersepakat kembali memvaksin semua anjing,
  • Bagi warga yang tidak vaksin, dan anjingnya mengigit warga lain, maka yang memiliki anjing wajib bertanggung jawab terhadap pengobatan korban gigitan.

Pihak Puskesmas sebagai fasilitator dalam kegiatan ini menyambut baik kesepakatan MMD di Pepandungan.

Ada beberapa kendala yang diutarakan Kepala Desa bahwa saat pengusulan perencanaan Desa, masyarakat hanya mengusulkan pembuatan jalan beton, kegiatan non fisik masih kurang diminati. Tentu ini menjadi PR penting dalam usaha merevolusi mental masyarakat agar lebih aktif dalam kegiatan kesehatan dalam mewujudkan Germas.

 

Kenalkan Profesi Kesehatan Masyarakat, BEM FKM Unsri Gelar Bakti Desa Nasional

Kegiatan Bakti Desa Nasional ini dibentuk dengan tujuan untuk mengenalkan Profesi Kesehatan Masyarakat ke mahasiswa dan masyarakat umum.

Kegiatan Bakti Desa Nasional ini dibentuk dengan tujuan untuk mengenalkan Profesi Kesehatan Masyarakat ke mahasiswa dan masyarakat umum.

Karena kesmas notabanenya laboratoriumnya adalah masyarakat, terjun dan berhadapan langsung dengan masyarakat, diinisiasilah kegiatan ini.

Untuk memperkenalkan kegiatan kesmas, promotif dan prevetif, para peserta nantinya dituntut untuk menjadi “detective”, mencari permasalahn yang ada di desa, seperti dalam segi kesehatan, kesling, pendidikan dan kependudukannya.

Setelah dapat satu permasalahan, peserta diminta untuk berdiskusi dan mencari penyelesaian yang sekiranya implementable dengan karakteristik desa.

Seperti misalnya promosi kesehatan. Peserta diminta untuk dapat mempromosikan gaya hidup sehat di rumah tinggal mereka. Nantinya akan ada point khusus bagi rumah dengan pola hidup bersih dan sehat dengan form penilaian khusus dari panitia.

Jadi selama peserta tinggal disana akan dinilai adakah pengetahuan keluarga tersebut meningkat tentang PHBS.

Disamping itu, peserta juga akan tinggal di rumah-rumah warga yang tergolong kurang mampu dan mereka bakal mengikuti keseharian warga tersebut mulai dari bertani, berdagang, dsb. Agar mereka tahu bagaimana rasanya hidup di desa.

Bakti Desa Nasional FKM Unsri 2017-Pamflet

Babat Ramayana Dalam Kesehatan Masyarakat

Kisah Ramayana ini sama halnya dengan para pejuang kesehatan masyarakat yang sedang berjuang menghapuskan masalah kesehatan. Penasaran gimana ceritanya?

Dalam babat Ramayana kita mengenal perang antara Rama Wijaya dan Rahwana yaitu perang kebaikan dan kejahatan.

Rahwana yang merupakan raksasa yang sakti dan tidak bisa dibunuh dengan senjata apa pun termasuk pusaka para dewa.

Rama Wijaya yang merupakan titisan Dewa Wisnu pun merasa putus asa ketika memerangi Rahwana karena saking tidak bisanya dibinasakan.

Hal ini berarti kejahatan memang tidak bisa dilenyapkan dari muka bumi selama bumi masih berputar.

Batara Guru memberikan petuah kepada Rama Wijaya bahwa Rahwana memang tak bisa dibunuh, tapi dia bisa ditekan dibuat putus asa dengan penyiksaan untuk membatasi kejahatannya.

Kisah Ramayana ini sama halnya dengan para pejuang kesehatan masyarakat yang sedang berjuang menghapuskan masalah kesehatan.

Anggap saja kita tenaga kesehatan sebagai Rama Wijaya dan masalah kesehatan itu sebagai Rahwananya.

Tidak sedikit dari kita frustasi dalam menghadapi masalah kesehatan masyarakat ini.

Baik yang berjuang di layanan kesehatan primer maupun di tingkat dinas kesehatan daerah.

Masalah kesehatan memang sangat sulit untuk dihapuskan, sebagai contoh AKI dan AKB menjadi 0 memang sangat sulit, angka TB menjadi 0 sangat sulit, dan sebagainya.

Kita memang sulit untuk benar-benar menjadikan 0 untuk masalah kesehatan, namun yang bisa kita lakukan adalah menekan masalah kesehatan dengan pusaka preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Sehingga masalah kesehatan masyarakat menurun.

Pentingnya Perda untuk Kesehatan Masyarakat

“Komisi Eakan mendorong pembentukan Perda mengenai kesehatan masyarakat”, ungkap Muh Zein Adv, angota komisi E DPRD Jawa Tengah, Senin 28/8 lalu.

Masalah kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Begitu diungkapkan oleh anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Muh Zein Adv saat dialog “Prime Topic” yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Jawa Tengah bekerja sama dengan Radio Sindo di Hotel Quest Semarang dengan tema “Menjaga Kesehatan Masyarakat”, Senin (28/7/2017).

“Kesehatan masyarakat adalah persoalan serius, bukan cuma preventif dan kuratif.  Karena usaha kesehatan masyarakat (UKM) sangat kecil sekali kontribusinya. Pentingnya kerja sama dari semua stakeholder untuk peningkatan kesehatan masyarakat di Jawa Tengah.

Komisi E sendiri akan mendorong pembentukan peraturan daerah (Perda) mengenai kesehatan masyarakat, agar ke depan dapat dipantau oleh pemerintah mulai puskesmas sampai dengan rumah sakit. Misalkan nanti akan dibentuk desa siaga, semua data-datanya bisa diperinci oleh pemerintah karena pelaporannya diawasi.

Sependapat dengan Muh Zein, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo mengatakan, “kesehatan masyarakat ini merupakan keberhasilan pelayanan pemerintah. Sampai sekarang pengalokasian APBN 5% untuk kesehatan sudah sesuai UU. Sayangnya alokasi tersebut masih banyak dialokasikan untuk pengobatan, karena masalah kesehatan bukan cuma pengobatan, pencegahan juga sangat penting. Namun, peningkatan pelayanan dari Pemerintah sudah semakin baik.”

Sedangkan Zahroh Shaluhiyah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip mengatakan, “perilaku masyarakat sendiri harus diedukasi, bagaimana caranya menjaga kesehatan di masyarakat? kalau sudah sakit harus diobati.

“Salah satu langkah konkret misalnya dari Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) di situ semua pemangku jabatan bisa ikut agar bisa membantu masyarakat tentang kesadaran untuk hidup sehat,” tambahnya.

Sumber wartalegislatif.dprd.jatengprov.go.id/

Pemanfaatan Dana Desa, Aspek Kesehatan Masyarakat Juga Perlu Dicermati

Plt. Gubernur Bengkulu membuka acara pelatihan kapasitas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten se-Provinsi Bengkulu, Selasa, 22/8/2017.

Para pendamping desa diharapkan tidak hanya mementingkan persoalan dana desa saja, tapi perlu juga ikut melakukan verifikasi data orang miskin di desa dampingannya agar dapat  akurat. Hal ini disampaikan Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat membuka acara pelatihan kapasitas Tenaga Ahli Pemberdayaan (TAPM) Kabupaten se-Provinsi Bengkulu, di Hotel kawasan Pantai Panjang Bengkulu, Selasa (22/8/2017).

Rohidin mengakui tak sanggup jika setiap warga miskin  datang kepada dirinya meminta bantuan masalah kesehatan, karena menurutnya, setiap kepala pemerintahan tersebut memiliki jajaran dibawahnya yang sudah diberikan kewenangan untuk menangani  berbagai persoalan sosial masyarakat.

“ Jika setiap warga melapor minta dijemput, jadi apa yang harus kita kerjakan yang lain. Ini warga saya semua satu provinsi, tapi pendelagasian kewenagan itu  berada pada  setiap Bupati dan Walikota yang mempunyai rakyat langsung.  Bupati dan Walikota tersebut  juga mempunyai jajaran dibawahnya yang seharusnya melaksanakan tugasnya masing-masing, begitu mekanismenya pemerintahan itu,” tegas jebolan Pasca Sarjana Kesehatan UGM Yogyakarta ini.

Hadir dalam acara yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten serta Tim Pelatih dan TAPM Kabupaten se-Provinsi Bengkulu.

Sesuai imformasi dari ketua panitia acara, pelatihan tersebut dilaksanakan dari tanggal 22 hingga 27 Agustus 2017, yang diikuti oleh 39 orang peserta, yang terdiri dari 3 orang Pelatih,  27 orang TAPM dan dari Dinas PMD Kabupaten 9 orang.

Tujuan dilaksanakannya pelatihan peningkatan kapasitas TAPM ini, untuk meningkatkan kapasitas TAPM dalam aspek fasilitasi dan pemberdayaan, serta mensupervisi dan mengendalikan pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) guna menjalankan program-program prioritas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal dan Transmigrasi.

Dalam arahannya, Plt  Gubernur  Bengkulu Rohoidin Mersyah mengatakan, selain aspek pemberdayaan  pembangunan  infrastruktur  Desa, dimana  saat ini tiap desa mendapatkan kucuran Dana Desa (DD) dari pemerintah Pusat, pola pemberdayaan perlu juga melihat aspek kesehatan masyarakat.

Karena menurutnya, aspek kesehatan ini sangat perlu diperhatikan, sehingga selain infrastruktur dibangun, persoalan kesehatan masyarakat juga dapat diatasi. Apalagi, sambungnya,  Dana Desa yang diterima bukanlah sedikit.

“Seharusnya dengan dana desa 800 juta  hingga satu miliar tersebut, tidak ada lagi satupun warga desanya yang terbengkalai pelayanan kesehatannya,” tutur Plt Gubernur Rohidin Mersyah, yang sekaligus membuka secara resmi pelatihan tersebut.

Dirinya juga memberikan  contoh, dimana kuota untuk jaminan kesehataan masyarakat seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Provinsi Bengkulu sebanyak 666 ribu jiwa, sedangkan orang miskin di Bengkulu ini ada sekitar 340 ribu jiwa, yang artinya kuota tersebut telah melabihi batas, namun kenyataan dilapangan masih banyak orang miskin yang belum  memiliki KIS tersebut.

“Inilah yang sangat serius menjadi perhatian kita bersama,” ujar mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ini.

Disamping itu, Rohidin  meminta agar para pendamping desa dapat memberikan pendampingan dan pembinaan pada desa yang di fasilitasinya dengan baik dan bertanggungjawab.

“Membangun Desa itu seperti membangun Indonesia, karena jika urusan suatu Desa selesai, maka secara otomatis selesai juga masalah suatu Negara atau suatu provinsi. Karena,  kelengkapan organisasi Desa tersebut seperti suatu Negara,” kata Rohidin.

Sebagai  titik fokus dalam pembinaan Desa tersebut, terang Rohidin, dengan melihat aspek kelembagaan desanya,  ketatalaksanaan pemerintahan Desa  atau proses kegiatan di pemerintahan Desa, serta pembinaan Sumber Daya Manusianya.

“Jika ketiga aspek tersebut dapat dilaksanakan dengan benar maka Dana Desa tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, makanya penting sekali peran seorang tenaga pendamping pedesaan tersebut,” pungkasnya.

Sumber liputanbengkulu.com

27 Unit Ambulance Dibeli Dengan Dana Desa di Pasuruan

Sebanyak 27 desa di Kabupaten Pasuruan memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk pembelian mobil ambulance guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sebanyak 27 desa di Kabupaten Pasuruan memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk pembelian mobil ambulance. Kendaraan tersebut diharapkan mempermudah dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama di desa-desa terpencil.

“Saya minta pemerintah desa memanfaatkan fasilitas mobil ambulance ini dengan sebaik-baiknya. Perawatan aset tersebut juga harus diperhatikan,” kata Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf saat memberikan mobil ambulance secara simbolis kepada para kepala desa di Pendopo Nyawiji Ngesthi Wenganing Gusti, Pemkab Pasuruan, Senin (21/08/2017).

Ia juga meminta agar seluruh penggunaan dana desa dipertanggungjawabkan dengan baik. Sehingga tak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

“Jangan lupa setiap penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan. Saya berharap tak ada kades ataupun perangkat desa yang nantinya tersangkut perkara hukum,” tandasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, Tri Agus Budiharto, mengungkapkan pembelian mobil ambulance tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas pembangunan dana desa (DD) tahun 2017.

“Di dalamnya terdapat banyak hal yang bisa dilakukan dengan dana desa. Bahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar di tingkat desa, pemerintah desa diperbolehkan menggunakan DD untuk membeli kendaraan roda empat, seperti ambulance,” jelasnya.

Desa desa yang dimanfaatkan untuk pembelian ambulance berasal dari dana tahun anggaran 2017. Sebelum memutuskan pembelian, harus dilakukan musyawarah desa.

“Pengadaan mobil ambulance ini tidak serta beli begitu saja, melainkan melalui musyawarah desa sampai melihat kejelasan dalam aturan,” jelas Tri.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Pasuruan, Agus Supriono, menjelaskan, rata-rata satu unit mobil dibeli dengan harga Rp 250 juta yang diambil dari Dana Desa tahun 2017.

“Banyak usulan dari warga desa yang menginginkan adanya ambulance, khususnya desa-desa yang jauh dari perkotaan atau akses kesehatan. Maka dari itu, tahun ini ada 27 desa, dan kemungkinan tahun depan akan banyak lagi desa lain yang ingin membali ambulance,” terang Agus.

Sumber detik.com

FKM Undip Berpartisipasi Dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat

FKM Undip tidak hanya sebagai tempat belajar mahasiswa menghasilkan ijasah, tapi betul-betul bisa berperan untuk mencari solusi dan membantu pemerintah.

Angka stunting Indonesia berdasarkan riset tahun 2013 masih tinggi yaitu 37,2 persen. Artinya jika jumlah balita di Indonesia 22 juta anak, total stuntingnya mencapai 9 juta balita, atau 3 balita 1 stunting.

Hal tersebut dikemukakan Direktur Gizi, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, Ir. Dody Izwardi, seusai Pembekalan Supervisor Mahasiswa Baru tentang Pendampingan Desa Mitra Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Undip, di Kampus Undip Tembalang, Sabtu (19/8/2017).

“Stunting itu masalahnya bukan pendeknya, tapi konigtifnya rendah. Nah itu hanya bisa diperbaiki dari usia 0 hingga 2 tahun. Tapi kalau sudah lebih dari 2 tahun itu sudah sangat sulit memperbaiki tinggi badannya,” ucapnya.

Dody menambahkan, pada usia 20 tahun ke atas, anak-anak stunting bisa punya beberapa penyakit seperti ginjal, jantung, hipertensi, dan Kanker.

“Yang paling kita takuti adalah Konigtif. Yaitu gangguan kecerdasannya, sehingga kesuliatan nanti dalam proses pendidikan, dan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Dekan FKM Undip, Hanifa M. Denny, SKM, MPH, Ph.D. menuturkan, pihaknya mempunyai program, FKM Undip tidak hanya sebagai tempat belajar mahasiswa menghasilkan ijasah, tapi betul-betul bisa berperan untuk mencari solusi dan men scaling up, membantu pemerintah.

Menurutnya, masalah yang masih sangat serius dihadapi pemerintah Indonesia saat ini adalah bagaimana menyelamatkan 1000 hari pertama kehidupan, termasuk menurunkan angka stunting.

“Kami mengamati bahwa dari tahun ke tahun tinggi badan mahasiswa bukan malah makin tinggi tapi justru semakin pendek-pendek,” tuturnya. Artinya ini ada hal yang harus diselesaikan, karena ke depan kita akan sulit mencari, atlit, kita akan sulit mencari pramugari, serta akan sulit mencari tentara yang tangguh. In masalah yang sangat serius,” tegasnya.

Sementara Koordinator Program Desa Mitra Kampus FKM Undip, Yudhy Darmawan, SKM, MKes, menambahkan, kegiatan Pendampingan Desa Mitra merupakan bagian dari proses Program Soskil dan Pengembangan Karakter Mahasiswa Baru (MABA).

“Kami saat ini mendampingi di 2 wilayah Puskesmas, yaitu puskesmas Rowosari dan Puskesmas Kedungmundu Semarang. Puskesmas Rowosari kita mendampingi 5 Kelurahan, di Kedungmundu kita mendampingi 2 kelurahan. Jadi kita sesuaikan dengan jumlah mahasiswa. 2 atau 3 mahasiswa mendampingi 1 keluarga,” jelasnya.

Menurut Yudhy, kegiatan ini diperuntukkan bagi mahasiswa baru, sejak masuk hingga April 2018.

“Jadi selama 1 tahun kita paparkan mereka dengan pola pendidikan karakter. Salah satunya  langsung praktek ke masyarakat mendampingi keluarga yang sedang hamil atau mempunyai bayi. Sehingga setiap bayi yang lahir diharapkan bayi-bayi sehat, tidak stunting dan tidak kekurangan gizi,” pungkasnya.

Sumber rri.co.id

Kenapa Dana Desa Harus Digunakan Untuk Kesehatan Masyarakat?

Kesehatan Tidak Egois.
Kesehatan Tidak Bisa berdiri sendiri.
Kesehatan Masyarakat perlu dukungan semua sektor.

Di era pemerintah Presiden Jokowi adanya kebijakan Dana Desa, setiap Desa berhak menerima dana untuk digunakan oleh desa itu sendiri. Penggunaan dana desa sebagaimana Permendesa nomor 22 tahun 2016 tentang penggunaan dana desa 2017, dana desa harus dipergunakan dengan memperhatikan azas manfaat, salah satunya harus memberikan manfaat terhadap kesehatan.

Lalu kenapa dana desa harus digunakan untuk kesehatan? Bukankah sudah ada kapitasi dari JKN dan BOK?

Kapitasi memang digunakan untuk program preventif, begitu juga dengan BOK. Namun permasalahan kesehatan masyarakat di masing-masing desa sangatlah kompleks, tidak hanya 1 penyakit saja. Dana BOK maupun Kapitasi tidak mungkin cukup untuk membangun posyandu di setiap dusun, atau membuat PMT untuk sekian banyak balita di masing-masing desa. Adanya dana desa ini membantu yang tentunya manfaat kesehatannya untuk masyarakat desa itu sendiri.

Dana desa bangun Infrastruktur, itu penting?

Sangatlah penting, akses jalan juga mendukung kesehatan masyarakat disana. Sehingga pemerintah desa dapat membagi persentase untuk perbaiki infrastruktur lebih besar dibanding yang lainnya.

Jangan sampai ambulance kesulitan menempuh rumah warga, jangan sampai juga jalan terlalu ektreme sehingga berbahaya dan menimbulkan banyak korban. Jangan sampai ada ibu dan bayi meninggal karena telat menuju faskes yang disebabkan sulitnya akses.

Inilah kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, perlu dukungan sektor lain. Namun jangan dilupakan dalam pembangunan jangan hanya fisiknya saja, tapi manusianya harus dibangun melalui pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosbud.
.
Loc: Desa Wulai Kec.Bambalamotu Mamuju Utara

#Danadesa #Pencerahnusantara #publichealth #Nurse #midwife #doctor #pencerahdesa #akses #pembangunan #pemberdayaanmasyarakatdesa