Kapan KLB Difteri Dinyatakan Selesai? Ini Indikatornya

Apa indikator sebuah KLB bisa dinyatakan selesai? KLB difteri baru dinyatakan mereda apabila tidak ditemukan lagi kasusnya sampai dua kali masa inkubasi.

Pemerintah sampai saat ini terus gencar melakukan kampanye imunisasi sebagai respons atas merebaknya kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Elizabeth Jane Soepardi berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi dapat segera mengakhiri KLB difteri.

Lalu apa indikator sebuah KLB bisa dinyatakan selesai? Jane menuturkan KLB difteri baru dinyatakan mereda apabila tidak ditemukan lagi kasusnya sampai dua kali masa inkubasi. Satu masa inkubasi berlangsung selama 10 hari. “Jadi jika dalam 20 hari dinyatakan sudah tidak ada lagi kasus difteri maka dinyatakan selesai,” kata Jane saat ditemui pada Ahad (2/1) usai acara Forum Group Discussion Indonesia Bebas Difteri.

Data Kementerian Kesehatan menujukkan sampai 2 Januari tercatat ada 939 kasus difteri di seluruh Indonesia. Sementara pada pekan pertama Januari 2018 dilaporkan adanya 15 kasus difteri. Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan provinsi di mana kasus difteri paling banyak ditemukan.

Kondisi ini, kata Jane, tak lepas dari masih banyaknya masyarakat yang enggan diimunisasi dengan alasan mempertanyakan kehalalan vaksin. “Bahkan ada pesantren yang santrinya ribuan namun menolak diimunisasi, ini yang menyebabkan difteri semakin menyebar,” ujarnya.

Dia mengingatkan, pentingnya imunisasi terhadap anak-anak dan orang dewasa yang masuk golongan berisiko difteri. Orang dewasa yang masuk golongan berisiko antara lain petugas medis dan mereka yang tinggal di daerah ditemukannya kasus difteri.

Kepala Bagian Mutu Uji Klinik Imunisasi PT Bio Farma (Persero) Mahsun Muhammadi menerangkan pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan vaksin difteri. Kontrak ekspor vaksin pun terpaksa dibatalkan karena Biofarma mengutamakan kebutuhan masyarakat Indonesia. “Pembatalan ekspor ini dapat diterima dan memperoleh dukungan WHO karena kondisi Indonesia sedang KLB difteri,” kata Mahsun.

FGD Indonesia Bebas Difteri diselenggarakan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) di Ruang Senat Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Kampus Salemba Jakarta. Acara yang dibuka Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia Erwin Nurdin ini disaksikan Ketua Umum Iluni UI Arief Budhy Hardono. Keynote speaker Dekan FKUI Ari Fahrial Syam, dengan moderator ketua Iluni UI Taufik Jamaan.

Sujatmiko dari Satgas imunisasi IDAI mengatakan penyakit difteri itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri corynebacterium diphteriae  yang menyerang tenggorokan, hidung dan kulit. Penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi dan berakhir kepada kematian karena dapat menyerang saluran napas atas yang menyebabkan orang susah bernapas, merusak jantung, ginjal dan syaraf. “Selain itu dapat menular,” ujar dia.

Agar 2018 Indonesia terbebas dari wabah penyakit difteri,  Dosen FKM UI yang juga Ketua Iluni UI Wahyu Sulistiadi menyampaikan, pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama menggalakkan imunisasi difteri. Selain itu, melakukan penguatan sistem informasi kesehatan, melakukan majamen crisis solution serta memproduksi serum dan vaksin yang berkualitas.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah, keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat, apapun latar belakang politik dan agamanya, semuanya harus punya satu tujuan, menghilangkan penyakit difteri,” kata Wahyu.

Sumber http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/07/p26lca396-kapan-klb-difteri-dinyatakan-selesai-ini-indikatornya

Berkaca dari KLB Difteri, 4 Hal Ini Perlu Jadi Perhatian Kita Bersama

Difteri kembali mewabah di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai KLB oleh Kementerian Kesehatan. 4 Hal Ini Perlu Jadi Perhatian Kita Bersama.

Difteri merupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Difteri merupakan penyakit yang sering menyebabkan kematian, karena racun yang dihasilkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria.

Difteri kembali mewabah di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa oleh Kementerian Kesehatan. Sejak januari hingga November 2017 terdapat 593 kasus laporan Difteri dan 32 kematian di 95 Kabupaten dan 20 Provinsi di Indonesia.

Berikut ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama:

  1. Coverage Immunization

Kejadian penyakit difteri baru-baru ini yang mengakibatkan KLB ternyata diketahui banyak yang belum diimunisasi. Sering ditemui saat KLB, penderita penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi banyak diderita pada balita/anak yang memiliki riwayat tidak mendapatkan imunisasi lengkap.

Perlu partisipasi masyarakat dalam hal keikutsertaan untuk imunisasi karena masih ditemukan di masyarakat pihak-pihak yang antivaksin. Mari cegah bersama penyakit PD3I ini dengan mengikuti program imunisasi di puskesmas dan di posyandu. Hal ini untuk meningkatkan kekebalan komunitasnya.

Kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak membawa lagi anaknya paska imunisasi campak. Lantas apa yang harus dilakukan? Saat ini pemerintah tengah menggalakkan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Petugas kesehatan harus pro aktif mendatangi masyarakat yang enggan membawa anaknya ke Posyandu.

Selain itu, petugas harus menjaga kualitas data cakupan imunisasi. Lebih baik melaporkan apa adanya, sehingga yang belum terimunisasi agar diupayakan diimunisasi tentu dengan pendekatan keluarga. Disisi lain, masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Posyandu termasuk menerima program imunisasi di Posyandu.

  1. Kualitas vaksin, Peran Puskesmas dan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta (UPKS)

Sektor jejaring swasta memiliki peran besar dalam dunia kesehatan. Jejaring Puskesmas yang dimaksud disini yaitu Rumah Sakit Swasta, Bidan Praktek Mandiri, Dokter Praktek Mandiri, Klinis Swasta dan lain-lain yang menyediakan pelayanan kesehatan. Masyarakat pun banyak yang memilih berobat ke jejaring swasta tersebut. Itu sah-sah saja.

Namun, hal yang menjadi perhatian bersama yaitu pelaporan kasus dan pelayanan imunisasi yang diberikan oleh pelayanan kesehatan swasta.

Kegiatan supervisi supportif oleh Dinas Kesehatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan kepada UPKS. Beberapa penelitian menunjukkan manajemen suhu di UPKS jauh dari standar yang ada. Beberapa hal yang menjadi temuan yaitu penyimpanan suhu di lemari es keluarga yang dicampur dengan bahan-bahan lain, vaksin yang beku, Vaccine vial monitor/VVM yang rusak, vaksin yang sudah kadaluwarsa. Secara garis besar masih ditemukan pengelolan vaksin yang tidak memenuhi standar di UPKS.

Puskesmas juga harus mendapat suppervisi supportif agar tetap terpantau pengelolaan vaksin  atau effective vaccine management di Puskesmas. Sehingga bisa diketahui seperti kualitas manajemen suhu di Puskesmas, pengetahuan petugas imunisasi, dan teknis lainnya berkaitan imunisasi di Puskesmas. Hal yang menjadi perhatian adalah transportasi vaksin dari cool chain ke Posyandu. Jarak ke posyandu mungkin membutuhkan beberapa jam sedangkan vaksin harus diberikan sesegera mungkin karena tidak menutup kemungkinan suhu di dalam cool box tetap terjaga.

Hal lainnya, saat di posyandu, masih ditemukan perilaku nakes yang tidak menutup kembali cool box saat beri pelayanan. Semoga Vaccine vial monitor/VVM yang menjadi indikator kualitas vaksin tetap diperhatikan oleh tenaga kesehatan saat memberikan vaksin ke bayi.

Selain itu, respon dini juga masih lemah. Beberapa kasus penyakit menular berobat ke UPKS, namun pihak UPKS tidak melaporkan kasus menular tersebut kepada Puskesmas/petugas surveilans. Akibatnya kasus dapat menularkan bakterinya ke orang disekitarnya karena mata rantai penularan tidak putus. Pemerintah perlu memperkuat peran serta dan komitmen UPKS dan puskesmas dalam menyelenggarakan sistem kewaspadan Dini.

  1. Early Warning Alert and Response System/ Sistem Kewaspadaan Dini

Early Warning Alert and Response System atau disingkat EWARS merupakan sistem pelaporan yang bertujuan peringatan, deteksi dan respon dini. Petugas surveilans dilatih untuk menemukan penyakit berpotensi KLB. Tetapi sistem ini tidak akan berjalan optimal jika sumber data/informasi terjadi penyakit potensi KLB terlambat diterima oleh petugas surveilans.

Sistem ini akan kuat jika adanya kerja sama dengan lintas sektor misalnya Desa dan perangkatnya yang tentu sangat bersentuhan langsung dengan masyarakatnya. Perangkat Desa dan masyarakat perlu mendapat informasi komprehesif tanda-tanda penyakit menular termasuk Difteri, bagaimana cara menangananinya, cara penularannya, termasuk apa yang harus dilakukan jika menemukan anggota keluarga menderita gejala mirip penyakit penular tertentu.

Tentu masyarakat harus segera membawa ke Puskesmas terdekat dan melaporkan kejadian suspek tersebut kepada petugas surveilans agar dilakukan respon dini/pelacakan kasus lainnya di lapangan.

  1. Petugas dan Mobilisasi Masyarakat

Puskesmas memiliki tenaga surveilans yang bertugas untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit yang dapat menimbulkan KLB salah satunya difteri. Petugas surveilans tentu harus melihat secara jeli trend kasus yang bermunculan, paling tidak melihat dimana kasus berada, siapa yang terkena, kapan penyakit itu muncul.

Kemudian, dibandingkan dengan data-data pendukung lainnya misalnya riwayat penyakit, riwayat bepergian, aktifitas beberapa hari sebelum terkena, riwayat imunisasi, cakupan imunisasi di wilayah kasus, kondisi lingkungan rumah penderita, lokasi sekolah  dan masih banyak lainnya.

Petugas surveilans harus mampu menemukan dan menganalisa faktor risiko tersebut agar dapat memberikan rekomendasi cara memutuskan mata rantainya atau paling tidak mengurangi penderita lainnya.

Sumber Gambar:
https://assets.rappler.com/612F469A6EA84F6BAE882D2B94A4B421/img/E66E225BE73D4543B7BB9CDF4DFACFE6/perlukah-vaksin-difteri-ulang-saat-dewasa-2.jpg

Dinkes Kab Berau Distribusikan Imunisasi Hingga Pedalaman

Untuk mencegah masyarakat terjangkit dfiteri, Dinkes Kab Berau melakukan imunisasi kepada anak-anak di semua kecamatan, hingga ke pedalaman.

Untuk mencegah masyarakat terjangkit dfiteri, Dinas Kesehatan Kabupaten Berau melakukan berbagai upaya upaya pencegahan. Salah satunya melakukan imunisasi kepada anak-anak di semua kecamatan, melalui Puskesmas, Pustu hingga Posyandu.

Menurutnya, cara yang paling efektif mencegah penyakit difteri adalah dengan mengoptimalkan program imunisasi.

“Jangan sampai balita tidak diimunisasi,” tegas Kepala Dinas Kesehatan, Totoh Hermanto, Kamis (4/1) pukul 4.00 wita.

”Dalam pencegahan kasus ini, kami melibatkan beberapa tim dalam upaya antisipasi ini. Di antaranya tim kesehatan, rumah sakit, puskesmas, pustu hingga posyandu,” imbuhnya.

Tidak menutup kemungkinan, jika ada warga yang terjangkit difteri, pihaknya akan meningkatkan status waspada menjadi Kejadian Luar Bisa (KLB).

”Satu (kasus) saja ditemukan, bisa ditetapkan kejadian luar biasa (KLB). Karena itu kita harus bersiap-siap,” kata Totoh.

Selain itu pihaknya juga telah mendistribusikan imunisasi difteri dan Universal Child Imunization (UCI) untuk anak-anak di wilayah pedalaman hingga daerah pesisir. Termasuk alat suntik imunisasi sekali pakai juga disiapkan di seluruh Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.

Sumber http://kaltim.tribunnews.com/2018/01/04/dinkes-distribusikan-imunisasi-hingga-pedalaman

Seharusnya Tak Perlu Ada Difteri

Untuk itu, selain meningkatkan program imunisasi, sistem pencegahan dan strategi sosialiasinya mesti disesuaikan dengan zaman sekarang.

Di dalam ilmu kedokteran yang tertuang dalam berbagi literasi terpercaya disebutkan penyakit difteri sangat menular dan dapat menyebabkan kematian. Dijelaskan pula bahwa difteri adalah penyakit akibat terjangkit bakteri yang bersumber dari Corynebacterium diphtheriae.

Bahkan di masa lalu, difteri dimasukkan ke dalam golongan penyakit yang mengerikan karena telah menyebabkan ribuan kematian, dan masih mewabah di daerah-daerah dunia yang belum berkembang. Orang yang selamat dari penyakit ini menderita kelumpuhan otot-otot tertentu dan kerusakan permanen pada jantung dan ginjal.

Disebutkan juga anak-anak yang berumur satu sampai sepuluh tahun sangat peka terhadap penyakit difteri. Kuman difteri disebarkan oleh menghirup cairan dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi, dari jari-jari atau handuk yang terkontaminasi, dan dari susu yang terkontaminasi penderita.

Namun, penyebaran kuman mematikan itu bisa dicegah jika sejak anak usia dini diberikan imunisasi difteri, petusis, dan tetanus (DPT). Imunisasi ini merupakan upaya untuk menimbulkan dan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap penyakit difteri, pertusis, dan tetanus dengan cara memasukkan vaksin DPT ke dalam tubuh sehingga tubuh dapat menghasilkan zat anti terhadap ketiga kuman tersebut, dan apabila suatu saat nanti terpajan dengan ketiga penyakit tersebut anak tidak akan menjadi sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Sayangnya, tidak semua orang tua dan masyarakat menyadari imunisasi itu. Akibatnya, wabah yang seharusnya tidak perlu terjadi malah menjadi kejadian luar biasa. Terbukti, Kementerian Kesehatan melaporkan pada Januari hingga November 2017 tercatat 593 kasus difteri terjadi di Indonesia dengan angka kematian 32 kasus. Kasus tersebut terjadi di 95 kabupaten-kota pada 20 provinsi. Data Kementerian Kesehatan juga menyebutkan kasus difteri yang ditemukan sepanjang 2017 tidak terbatas usia, yang termuda 3,5 tahun, yang tertua 45 tahun.

Dari kenyataan itu, ternyata masih ada yang belum diimunisasi. Faktor kedua, sudah mendapatkan imunisasi, tapi tidak lengkap. Adapun faktor ketiga, terjadi padahal sudah imunisasi lengkap.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan menyatakan imunisasi difteri sebagai langkah pencegahan utama penyakit tersebut harus dilakukan. Ini artinya, penyebaran difteri bisa dihentikan dengan mencapai kekebalan kelompok yakni 95 persen cakupan imunisasi. Saat terjadi kekebalan kelompok, lima persen orang yang tidak diimunisasi tetap dapat terlindungi dari penyakit tersebut. Namun, ketika capaian kekebalan kelompok tidak terpenuhi, maka bakteri akan mudah menyebar bahkan bisa menginfeksi orang-orang yang sudah melakukan imunisasi. Ketika sudah terjadi seperti itu, maka disarankan penggunaan masker untuk mencegah terjadinya penyebaran bakteri.

Berbagai upaya memang harus segera dilakukan agar wabah difteri tidak meluas. Pemerintah juga tidak bisa hanya menyalahkan salah satu pihak. Pemerintah harus berperan bahwa kasus difteri ini bisa ditanggulangi dan tidak akan terulang lagi.

Untuk itu, selain meningkatkan program imunisasi, sistem pencegahan dan strategi sosialiasinya mesti disesuaikan dengan zaman sekarang. Artinya, sekalipun tetap mengandalkan tenaga-tenaga penyuluh di tingkat Puskemas hingga Posyandu, perlu juga ditambah dengan bantuan teknologi informasi, semacam smartphone.

Fungsi dari teknologi digital itu adalah pemberitahuan sekaligus alat bantu mengenai program imunisasi. Jadi, jika ada warga yang terlewatkan bisa segera terdeteksi. Demikian pula sebaliknya, jika ada program imunisasi, warga bisa segera membawa anak-anaknya ke Posyandu.

Kita tak ingin wabah difteri terulang lagi. Maka sangat penting kita untuk mewujudkan lingkungan yang sehat sehingga semua terbebas dari penyakit. Faktor kesehatan akan sangat berperan penting dalam menghadapi kemajuan zaman sehingga kita dapat mewujudkan impian kita di masa depan.

Sumber http://www.koran-jakarta.com

Ada Imunisasi Ulang Difteri di 3 Provinsi Ini pada 11 Desember 2017

Imunisasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Desember secara serentak di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Kementerian Kesehatan akan melakukan imunisasi ulang atau ORI (Outbreak Response Immunization) terhadap difteri yang telah menyebar di sejumlah provinsi.

Hingga November 2017, terdapat 20 provinsi yang telah melaporkan adanya difteri dengan 593 kasus dan 32 kematian.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Mohamad Subuh, berkata bahwa imunisasi dilakukan dengan rumus 016. Artinya, penyuntikan imunisasi terbagi menjadi tiga tahap.

Setelah penyuntikan pertama, imunisasi akan diulangi pada bulan berikutnya dan enam bulan setelahnya. “Dengan demikian, diperlukan waktu delapan bulan untuk mengevaluasi kasus merebaknya difteri,” kata Subuh di Ditjen P2P Kemenkes, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Imunisasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Desember secara serentak di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Ketiga provinsi itu dipilih sebagai tempat pertama ORI karena jumlah prevalensi yang tinggi dan jumlah kepadatan masyarakat.

Untuk DKI Jakarta, imunisasi akan dilakukan di Kabupaten Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Sedangkan, Jawa Barat imunisiasi dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kerawang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi.

Lalu, di Banten pada Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

“Kami perluaskan sasarannya dari umur 1 tahun sampai dengan dibawah 19 tahun. Ya sampai usia SMA,” kata Subuh.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Prihato, mengatakan, hingga Desember 2017 terdapat 25 pasien difteri dengan dua kasus kematian.

Menurut dia, setelah melihat posisi dan penyebaran di 12 kecamatan, difteri masuk ke Jakarta melalui Tangerang.

Untuk itu, Koesmedi mengimbau kepada masyarakat agar ikut mensukseskan imunisasi. Dia menilai imunisasi penting dilakukan untuk meredam penyebaran difteri.

“Saya tahu bahwa DKI Jakarta ini memang agak susah. Banyak orang keluar masuk. Saya mengimbau kepada masyarakat, tolong dipertimbangkan imunisasi,” kata Koesmedi.

Sementara itu, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Rostina berkata bahwa ada 63 kasus dengan sembilan kematian di daerahnya. Selanjutnya, Rostina akan menghitung kebutuhan SDM terkait imunisasi di 5 Kabupaten/Kota.

Lalu, ada 132 kasus di Jawa Barat dengan 13 kematian dan jumlah sejak Januari 2017.

“Kesuksesan mengatasi kejadian ini tidak terletak pada kami semata, tapi juga kemauan masyarakat untuk diimunisasi,” kata Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Bara Yos Ruseno.

Sumber http://sains.kompas.com

KLB Difteri, KPAI Ingatkan Bahwa Vaksinasi Adalah Hak Anak

Komisioner Bidang Kesehatan KPAI mengatakan vaksinasi adalah hak anak, oleh karenanya orangtua harus memberikan imunisasi kepada anak sejak kecil.

Komisioner Bidang Kesehatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty mengatakan vaksinasi adalah hak anak, oleh karenanya orangtua harus memberikan imunisasi kepada anak sejak kecil.

“Masih banyak orangtua bahkan guru menganggap bahwa imunisasi bukan hak anak melainkan hak orangtua, padahal secara undang-undang itu salah. Jika orangtua tidak melakukan imunisasi kepada anak maka itu adalah pelanggaran hak kemanusiaan,” kata Sitti saat dihubungi Antara, Rabu.

Sitti Hikmawatty mengatakan itu menanggapi data Kementerian Kesehatan yang menyebutkan 66 persen kejadian luar biasa difteri 2017 karena pasien tidak diimunisasi.

Dia mengatakan keraguan atas kehalalan vaksin menjadi salah satu faktor orangtua enggan memberikan anaknya vaksinasi, menurut Sitti, bahwa menurut MUI demi kemaslahatan bersama maka vaksin dapat digunakan.

“Kalau kondisinya sudah seperti sekarang ini ya vaksin sudah harus dilakukan karena untuk kemaslahatan umat. Penyakit difteri ini menyebar lewat udara, bayangkan jika satu siswa terjangkit penyakit tersebut, kemudian dia bersin maka teman-temannya bisa ikut terjangkit. Maka jika ada satu saja kasus difteri akan disebut sebagai kasus kejadian luar biasa (KLB),” kata Sitti.

Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai imunisasi juga memicu para orang tua menolak anaknya diberi imunisasi, padahal vaksin DPT yang salah satunya membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit difteri menjadi vaksin wajib yang diberikan untuk balita, sejak usia dua bulan bayi harus diberikan vaksin DPT.

Sitti mengatakan orangtua juga ada yang menolak imunisasi karena efek samping dari vaksinasi tersebut, memang vaksinasi DPT mempunyai efek samping seperti demam tetapi hal itu hanya berlangsung dalam dua hingga tiga hari.

Vaksin DPT juga menjadi salah satu dari lima vaksin dasar yang harus diberikan negara kepada warga negaranya.

“Saya mengimbau masyarakat untuk percaya apa yang diupayakan negara untuk melindungi warga negaranya, pemberian vaksinasi merupakan langkah pencegahan yang lebih baik dibandingkan mengobati dan rehabilitasi,” kata Sitti.

Dia juga menyarankan orangtua untuk mendengarkan pendapat anak dalam pemberian vaksinasi, karena dia mengatakan ada beberapa kasus bahwa anak mau diimunisasi tetapi orang tua melarangnya.

“Saya mohon para orang tua menyadari dampak yang akan dirasakan anak jika tidak diimunisasi, walaupun orangtua pasti bertanggung jawab membawa anak ke dokter apabila anaknya sakit,” kata Sitti.

Pada Januari hingga November 2017 tercatat 593 kasus difteri terjadi di Indonesia dengan angka kematian 32 kasus. Kasus tersebut terjadi di 95 kabupaten-kota pada 20 provinsi.

Data Kementerian Kesehatan juga menyebutkan kasus difteri yang ditemukan sepanjang 2017 tidak terbatas usia, yang termuda 3,5 tahun, yang tertua 45 tahun.

Penularan difteri juga diketahui terjadi tidak tergantung musim. Sepanjang Januari hingga November 2017 terus terdapat laporan kasus difteri.

Sumber https://www.antaranews.com

Ramai KLB Difteri, Ini Cara DIY Nihil Kasus Difteri

DIY belum pernah dilaporkan ada KLB Difteri beberapa tahun terakhir,” ujar Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan DIY.

DI Yogyakarta bebas penyakit difteri pada 2017. Bahkan Dinas Kesehatan DIY mengklaim telah terbebas dari penyakit ini sejak beberapa tahun belakangan.

“DIY belum pernah dilaporkan ada Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri beberapa tahun terakhir,” ujar Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan (PPMK) Dinas Kesehatan DIY Akhmad Akhadi melalui sambungan telepon di Yogyakarta, Selasa, 5 Desember 2017.

Sempat ada laporan pasien gejala difteri, namun negatif ketika diperiksa. Tingginya cakupan vaksinasi menjadi faktor utama nihilnya penyakit difteri.

Akhmad menjelaskan sejak tahun 2007 imunisasi anak di DIY mencapai di atas 90 persen. “Kami sudah pastikan juga ada immunisasi DPT lima kali. Kalau sudah diimunisasi lima kali, Insyaallah si anak kuat,” terang Akhmad.

Walau nihil difteri, Pemda kini melakukan sejumlah antisipasi untuk mencegah Difteri masuk ke DIY. Di antaranya dengan memperkuat sistem pengawasan melalui diagnosis dini dengan melibatkan petugas medis di puskesmas dan tingkat pelayanan pertama.

“Jadi kalau ada pasien yang sakit ciri-cirinya seperti panas tinggi, batuk sampai kehilangan suara, dan ada bercak putih di tenggorokan segera diperiksa lebih dalam. Lalu segera diberi antidifteri serum,” tuturnya.

Ia menjelaskan, penyakit difteri disebabkan bakteri Corynebacterium diphteriae. Penyakit ini dan ditularkan jika ada kontak langsung dengan penderita dan bisa disebarkan melalui udara. Kuman difteri keluar bersama air ludah atau ingus penderita.

Bayi berusia tiga tahun ke bawah paling rentan terkena Difteri. Mereka lemah karena sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk dengan baik.

Sementara itu Kepala Bagian Humas dan Hukum RSUP Sardjito Trisno Heru Nugroho mengatakan selama tahun 2017, RS Sardjito belum pernah merawat pasien Difteri. “Dari tahun-tahun sebelumnya juga belum pernah ada. Suspect juga nihil,” katanya.

Agar tidak tertular, Pria yang juga berprofesi sebagai dokter ini mengimbau masyarakat untuk rajin menggunakan masker mulut, rajin berolahraga, menjaga pola hidup sehat dan rajin mengkonsumsi vitamin.

Sumber http://jateng.metrotvnews.com/

KLB Difteri Disebabkan Gagalnya Program Vaksinasi

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek telah memastikan kejadian luar biasa (KLB) ini disebabkan oleh gagalnya program vaksinasi.

JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku mendapatkan banyak masukan terkait penanganan penyebaran difteri di wilayahnya. Menurut dia, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek telah memastikan kejadian luar biasa (KLB) ini disebabkan oleh gagalnya program vaksinasi.

“Saya mendapatkan begitu banyak masukan, Bu Menkes juga sudah memastikan bahwa gagal vaksin itu salah satu penyebab daripada difteri ini,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/12).

Sandiaga mengatakan vaksinasi telah menjadi salah satu fokus utama pelayanan kesehatan di Jakarta. Sayangnya, program ini belum dapat disosialisasikan dengan baik oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI.

“Kembali karena vaksinnya kemarin nggak bisa mendapatkan sosialisasi yang baik mungkin dari segi kampanyenya kurang, dari segi pendekatannya kurang, dan ini PR besar untuk kita,” kata Sandiaga.

Ia mengingatkan Dinkes untuk melakukan sosialisasi dengan lebih baik. Dinkes juga perlu meyakinkan masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan preventif dan promotif. Dengan vaksinasi, ia berharap warga DKI tak rentan dengan masuknya berbagai penyakit.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sudah menetapkan status KLB untuk penyebaran difteri. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Corynebacterium Diphteriae dan telah memakan korban jiwa di setidaknya 20 provinsi di Indonesia.

Status KLB ditetapkan apabila ditemukan minimum satu kasus difteri. Adapun tindakan yang perlu dilakukan antara lain pemberian antibiotik, serum, dan imunisasi kepada orang-orang di sekitarnya.

Penyakit ini mudah menular dan berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Meski ada vaksin DPT untuk pencegahan difteri, Public Health Emergency Operating Center (PHEOC) Kementerian Kesehatan baru-baru ini merilis data bahwa kasus difteri terdeteksi di 23 provinsi per November 2017. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam pernyataan tertulisnya menyampaikan kejadian luar biasa ini mengindikasikan bahwa program imunisasi nasional tidak mencapai sasaran. “Dalam menghadapi dan mengatasi masalah difteri, kita harus memperbaiki pelaksanaan program imunisasi secara menyeluruh. Hal tersebut penting untuk mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan kesehatan, khususnya dokter spesialis anak,” bunyi pernyataan tertulis IDAI, Sabtu (2/12).

Menurut analisis IDAI, ada dua hal yang menyebabkan difteri kembali merebak dan menjadi kejadian luar biasa di Indonesia. Pertama, cakupan imunisasi gagal mencapai target. Kedua, imunisasi gagal membentuk antibodi secara maksimal pada anak.

Sebagai langkah penanggulangan, IDAI mengimbau masyarakat agar lebih jeli mengenali gejala difteri. Untuk memutuskan rantai penularan, seluruh anggota keluarga serumah juga harus segera diperiksa oleh dokter. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada anggota keluarga lain yang menderita atau karier pembawa kuman difteri.

Sumber http://nasional.republika.co.id/