Pemberdayaan Masyarakat Dan Promosi Kesehatan Melalui Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan untuk mendukung prioritas program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan Kesehatan Pada Periode Tahun 2015-2019 adalah program indonesia sehat dengan sasaran dengan meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan merupakan bagian potensi dan permasalahan pembagunan kesehatanyang menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Kementrian Kesehatan.

Untuk memaksimalkan Potensi dan memecahkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan nasional melalui pemberdayaan masyarakat, maka perlu dipahami lingkungan strategis nasional seperti indikator pencapaian sasaran tersebut diantaranya adalah presentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM sebesar 50%.

Hal lain yang berupa lingkungan strategis nasional seperti yang tertera dalam rencana strategis (Restra Kementrian Kesehatan 2015-2019) adalah menguatnya peran Provinsi yaitu dengan diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur dan wakil pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah Provinsi diberikan peran yang cukup kuat untuk mengendalikan daerah – daerah kabupaten dan kota di wilayahnya termasuk pengawasan dan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi Kabupaten/Kota.

Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa serta pelaporan penggunaan dana desa dan pelaksanaan kegiatan UKBM (Pemberdayaan Masyarakat) di desa.

Belanja negara yang diperuntungkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelanggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan untuk mendukung prioritas program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan :

  1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh Desa ;
  2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan Desa;
  3. Membangun Desa yang berkelanjutan; dan
  4. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh Masyarakat Desa.
    – Pengelolaan dan pembinaan Posyandu
    – Pembinaan dan pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat yang diantaranya mencakup:

  • Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat desa.
  • Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan gerakan Hidup bersih dan sehat.

Dana Desa bersumber dan belanja pemerintah, yang dintransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Rencana penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaaan masyarakat desa. RKP desa selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan komponen Masyarakat, yang selanjutnya APB Desa akan dilakukan evaluasi oleh kepala Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya akan menjadi Perdes. Diserahkan ke dinas kesehatan  provinsi.

Adapun format laporan buka hal.17.

Selain membuat pelaporan setelah dokumen APB Desa, Petugas Promosi Kesehatan juga berkewajiban untuk memantau pelaksanaan kegiatan UKBM setiap akhir tahun.

Adapun bentuk pelaporan laporan hal.19.

Advokasi kepada Camat dan Kepala Desa tentang manfaat pemerintah desa melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan melalui pengembangan UKBM dan kegiatan lainnya.Masyarakat merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kader dalam pengembangan UKBM. Refresing dilakukan oleh petugas Puskesmas.Kegiatan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun selama 2 hari.

Kunjungan Rumah untuk pemberdayaan keluarga kegiatan kunjungan rumah untuk pemberdayaan keluarga dilakukan oleh kader. Kegiatan ini dilakukan mininal dilakukan 6 sekali per tahun.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan/bimbingan kepada keluarga agar dapat mengenali dan mencegah terhadap penyakit serta meningkatkan dan mempertahankan kesehatan keluarga.

Kegiatan ini berupa pertemuan, dimana perangkat desa melakukan pembinaan kepada kelompok UKBM didesa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan UKBM (Poskesdes, Polindes , Posyandu dll).yaitu merencanakan kegiatan ( identifikasi kebutuhan, analisis dan pembahasan bersama), dan melaksanakan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan minimal 1 kali per tahun.

Monitoring

Aparat desa bersama dengan petugas puskesmas melakukan melakukan pemantauan untuk melihat seberapa jauh kegiatan – kegiatan intervensi yang direncanakan telah dilaksanakan dan masalah serta hambatan apa yang dihadapi untuk dicari solusi. Pemantauan dilakukan minimal 2 kali per tahun.

Paket intervensi kegiatan UKBM

Merupakan paket stimulan yang digunakan untuk kegiatan UKBM yang berdampak pada meningkatnya potensi ekonomi masyarakat.


DOWNLOAD GRATIS!

buku saku dana desa untuk kesehatan

Dinkes Bentuk Tim Khusus untuk Melawan Hoax Seputar Kesehatan

Contoh Hoax Seputar Kesehatan, jangan makan udang dan jeruk secara bersamaan karena akan menyebabkan kematian dengan cara berdarah-darah.

Informasi hoax bukan hanya bermodus penipuan yang menginginkan uang dari sasaran. Tak jarang informasi hoax juga sengaja disebarkan untuk meresahkan masyarakat di bidang kesehatan.

Hal ini seperti disampaikan Kasie promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Drg RA Candra Kusumawardhani MKes.

Menurut Candra, hoax tak melulu soal politik. Di bidang medis, juga banyak informasi hoax yang bersliweran.

“Kita tentu ingat masalah vaksin palsu. Ada hoax yang beredar di masyarakat bahwa hati-hati ada vaksin palsu yang beredar di layanan kesehatan,” kata Candra, dalam Workshop Cerdas Memilih Informasi Lawan Hoax yang diselenggarakan Surya di Gedung Wanita, Rabu (26/4/2017).

Padahal hal tersebut tidak benar. Semua vaksin yang beredar di puskesmas dan rumah sakit dikatakan Candra tentu sudah berijin edar.

Tidak hanya itu kini yang juga marak hoax di dunia kesehatan adalah tata cara meracik minuman atau makanan untuk pengobatan tradisional.

Salah satu yang sempat viral adalah adanya hoax tentang larangan memakan udang dan jeruk.

“Isi hoaxnya yaitu jangan makan udang dan jeruk secara bersamaan karena akan menyebabkan kematian dengan cara berdarah-darah,” ujar Candra.

Padahal tidak ada penelitian dan uji lab yang benar atas hal tersebut. Begitu juga larangan memakan mie dan coklat secara bersamaan.

Selain itu juga ada hoax yang beredar tentang cara terapi kanker tradisional. Padahal belum ada penelitian yang membuktikan langkah atau cara yang disebarkan aman bagi pasien.

Informasi-informasi tersebut dikatakan Candra disampaikan dengan banyak cara. Ada yang lewat Whatsapp, ada pula lewat website seperti blog dan juga media sosial.

Hoax bisa berakibat merugikan suatu pihak. Hoax kadang dibuat untuk pembunuhan karakter dan memberikan reputasi buruk serta menyebarkan fitnah.

“Kita bisa melakukan antisipasi dengan cara selalu mengecek kebenaran informasi yang diterima. Bacalah berita yang terpercaya dan jangan langsung membagikan tanpa mengecek kebenaran,” katanya.

Khusus untuk melakukan gerakan melawan hoax Dinas Kesehatan Kota Surabaya memiliki sejumlah cara. Salah satunya adalah membentuk tim khusus melawan hoax.

Itu dibentuk dari tim web Dinkes Surabaya bekerja sama dengan Humas Pemkot Surabaya. Mereka bekerja sama untuk melakukan kegiatan preventif dan antisipatif adanya informasi hoax.

“Misalnya soal vaksin itu kita langsung menyiarkan juga ke website dan juga sosialisasi bahwa tidak ada vaksin palsu. Begitu juga dengan informasi lain yang sudah viral maka dibuatkan informasi yang benar tentang hoax yang beredar,” ucapnya.

Untuk tim web disampaikan Candra ada sebanyak dua orang. Mereka fokus setiap hari memantau informasi dan berita di dunia kesehatan. Dan jika ada berita hoax langsung dilakukan tindakan seperti disebutkan di atas.

“Nah sebentar lagi kita akan mengenalkan vaksin baru yaitu missle dan rubella. Agar tidak dikira vaksin palsu, tugas tim ini juga akan menyosisalisasikan ke warga bahwa ada vaksin jenis baru,” ujar Candra.

Di sisi lain, warga masyarakt yang ingin bertanya tentang kebenaran informasi bisa bertanya melalui email pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yaitu ke alamat dinkes.surabaya@gmail.com.

“Nanti kami akan mencoba memberikan jawaban yang benar berdasarkan ilmu kesehatan,” pungkasnya.

SUMBER

Rekrutmen Tenaga Dinkes Kota Denpasar Dikeluhkan Warga, Diduga Ada Orang Titipan

Kalau tidak ada (indikasi kecurangan), kenapa baru akan berakhir rekrutmen baru dipublikasikan ke sosmed, dan internet? Apa itu namanya kurang fair play?

Tak hanya perekrutan tenaga RS Bali Mandara yang dikeluhkan warga. Perekrutan tenaga kontrak sebanyak 42 orang oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar juga mulai mendapat respon negatif dari warga Denpasar.

Perekrutan 42 tenaga kontrak itu dinilai tidak transparan lantaran tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat.

“Kenapa ini Pemkot Denpasar buka lowongan tenaga kontrak di Dinas Kesehatan kenapa sembunyi-sembunyi? Apa ada titipan orang dalam?” kata Wayan Mertayasa kepada Tribun Bali melalui pesan Facebook, Sabtu (15/4/2017).

Melalui akun pribadinya yang bernama Ngurah Pongex, Mertayasa mempertanyakan transparansi dari Pemkot Denpasar, khususnya Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam hal pengangkatan tenaga kontrak tersebut.

“Apa ini namanya terbuka dan transparan? Kalau saya posting di Facebook ini (lemaran pengumuman pengangkatan), maka 5000 pembaca akan berkomentar,” kata Martayasa.

Dia menilai tidak transparan atau ada indikasi permainan karena ia anggap ada kejanggalan.

Sebab, pengumuman adanya pengangkatan tenaga kontrak, itu baru dilakukan sesaat menjelang masa penutupan pendaftaran, bahkan sesaat sebelum masa berakhir perekrutan tenaga kontrak tersebut.

“Kalau tidak ada (indikasi kecurangan), kenapa baru akan berakhir rekrutmen kenapa baru dipublikasikan ke media sosial, dan internet? Apa itu namanya kurang fair play?,” keluh Mertayasa.

Berdasarkan lampiran Dinas Kesehatan Nomor 810/1623/DIKES tentang pengangkatan tenaga kontrak di lingkungan dinas kesehatan Kota Denpasar tahun 2017, ada 42 tenaga kontrak yang dicari untuk menduduki lima posisi jabatan.

Antara lain 1 orang untuk tenaga apoteker, 3 orang untuk tenaga bidan, 4 orang untuk tenaga promosi kesehatan, 4 orang untuk tenaga kesehatan masyarakat, 2 orang untuk tenaga jumantik, 1 orang untuk tenaga kesehatan lingkungan, 14 orang untuk tenaga operator SIK, dan 13 orang untuk tenaga sopir/pengemudi.

Adapun dalam lampiran tersebut, tercatat jadwal seleksi perekrutan 42 tenaga kontrak itu antara lain sebagai berikut:

Pengumuman dan penerimaan berkas dijadwalkan berbarengan, yaitu pada tanggal 11-13 April 2017. Sedangkan jadwal seleksi administrasi ditetapkan tanggal 18 April 2017.

Pelaksanaan tes tulis ditetapkan pada tanggal 19-20 April 2017, dan pelaksanaan tes wawancara pada 21 April 2017. Terakhir, pengumuman kelulusan belum dijadwalkan pada lampiran berkas resmi tersebut.
Ada 100 Orang yang Daftar.

Terkait keluhan dari warga tersebut, Sekretaris Daerah, AAN Rai Iswara menyarankan Tribun Bali agar menanyakan langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

Sebab, kewenangan untuk tenaga kontrak ada pada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sedangkan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Luh Putu Sri Armini saat dihubungi kemarin mengaku dirinya masih sibuk sembahyang, sehingga belum bisa memberikan konfirmasi kepada Tribun Bali.

“Maaf, saya lagi ada odalan,” kata Sri Armini.

Kepala Bidang Pemeberitaan Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar, I Wayan Hendaryana yang sempat menghubungi Kepala Dinas Kesehatan sedikit menambahkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 100 orang yang telah mendaftar dalam perekrutan tenaga kontrak tersebut.

“Katanya (Bu Kadis), sudah ada 100 lebih yang mendaftar,” kata Hendaryana kepada Tribun Bali.

SUMBER