170 Orang Ikuti UKSKMI Periode Oktober di Universitas Respati Yogyakarta

Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia periode Oktober dilaksanakan di kampus Universitas Respati Yogyakarta, 6-7 Oktober 2017 lalu.

Yogyakarta – Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia periode Oktober dilaksanakan di kampus Universitas Respati Yogyakarta, 6-7 Oktober 2017 lalu.

Diselenggarakan oleh Komite Nasional UKSKMI, UKOM kali ini diikuti oleh 170 orang, lulusan dan mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dari 5 Universitas dan 2 STIKes, diantaranya:

  • Universitas Respati Yogyakarta
  • Universitas Andalas
  • Universitas Diponegoro
  • Universitas Airlangga
  • Universitas Jendral Soedirman
  • Stikes Surya Global Yogyakarta
  • Stikes Wira husada Yogyakarta

Dalam kegiatan UKSKMI kali ini, hadir pula Ibu Dian Eka Anggreny SKM, M.Kes, selaku Pengawas Pusat UKSKMI yang juga merupakan Kaprodi Ilmu Kesehatan Masyarakat STIK Bina Husada Pelembang.

Seperti kita ketahui bersama, tujuan diselenggarakannya UKSKMI ini yaitu:

1. Bagi Mahasiswa

UKSKMI ini dilaksanakan dalam rangka mengukur kompetensi dari mahasiswa dan lulusan sarjana kesehatan masyarakat yg ada di Indonesia.

Uji kompetensi ini ditujukan pada mahasiswa sehingga mereka bisa mengukur kemampuan dari diri Mereka masing-masing.

2. Bagi Kampus

Untuk kampus, diharapkan bisa menyamakan presepsi dan kurikulum dari semua program studi dari sabang sampai merauke sehingga kurikulum atau capaian kompetensi di seluruh Indonesia itu sama.

3. Bagi Profesi Kesmas

Alhamdulilah kita sudah melaksanakan uji kompetensi sehingga nantinya para sarjana kesehatan masyarakat ini diakui menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya.

Semoga peserta UKSKMI kali ini lulus semua, karena mulai periode kali ini, bagi yang tidak lulus, tidak akan diberikan sertifikat dan harus mengulang ujian kembali.

Pengawas UKSKMI Oktober 2017 di Respati Jogja

FKM UPRI Makassar Gelar Try Out Institusi UKSKMI

Sebanyak 100 mahasiswa mengikuti Try Out Institusi UKSKMI di Kampus I Universitas Pejuang Republik Indonesia, Makassar, Sabtu (19/8) lalu.

Sebanyak 100 mahasiswa mengikuti Try Out Institusi Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (UKSKMI) di Kampus I Universitas Pejuang Republik Indonesia, Jalan Gunung Bawakaraeng No. 72 Makassar, Sabtu (19/8) lalu.

Mahasiswa Semester Tujuh yang mengikuti Try Out ini berasal dari 7 jurusan, yakni Administrasi Kebijakan Kesehatan, Epidemiologi, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, K3 Tambang, dan Kesehatan Reproduksi dan memiliki jumlah SKS yang dilulusi minimal 110 SKS.

Pelaksanaan Try Out yang diikuti dengan antusias oleh mahasiswa itu, dibuka langsung Dekan FKM UPRI, Dr. Arlin Adam, SKM, M.Si dan Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan, Adam Badwi, SKM, MM.,

Panitia Pelaksana Kegiatan Try Out, Muliani Ratnaningsih, SKM, M.Kes, mengatakan jika Try Out Institusi Uji kompetensi ini dilaksanakan untuk mengukur dan melatih mahasiswa dalam menghadapi uji kompetensi mendatang.

Tak hanya kata dia, kegiatan ini digelar untuk melihat sejauh mana kesiapan peserta dalam menghadapi UKSKMI. “Sehingga nantinya para mahasiswa ini lebih siap menghadapi ujian sesungguhnya dan dapat dijadikan sebagai acuan belajar materi uji kompetensi,” kata Muliani.

Jumlah soal yang diujikan kepada mahasiswa sebanyak 180 butir yang merupakan cerminan dari 6 tinjauan kompetensi. Adapun jadwal penyelenggaraan UKSKMI itu sendiri akan dilaksanakan 07 Oktober 2017 di Kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar.

Sumber rakyatsulsel.com

4 Kendala yang Sering Dialami Mahasiswa Selama Daftar UKSKMI Beserta Solusinya

Berikut ini kendala yang akan dialami mahasiswa selama mendaftar online UKSKMI beserta solusinya. Nomor Sekretariat UKSKMI: 081210211598.

Berikut ini kendala yang akan dialami mahasiswa selama mendaftar online UKSKMI beserta solusinya:

1. Gagal/error saat login padahal sudah menggunakan username dan password yg (diyakini) benar.

Solusi : Klik lupa password pada laman login peserta dan password baru akan dikirimkan melalui email peserta. Jika masih gagal mohon untuk melaporkan ke sekretariat UKSKMI.

2. Gagal upload foto dan berkas

Solusi:

  • Pastikan ukuran file tdk lebih dari 1M b
  • Untuk foto format .jpg, serta transkip nilai/ijazah format .pdf
  • Pastikan koneksi/jaringan internet memadai dan baik
  • File yg sdh diupload tdk dapat dihapus, tetapi dapat diganti.

3. Sudah mendaftar tapi belum dapat Nomer Virtual Account

Solusi:

  • Nomor VA otomatis keluar ketika akun peserta diverifikasi oleh institusi. Jika peserta sdh mendapatkan email dari BNI mengenai pembayaran uji kompetensi, peserta sudah dapat melakukan pembayaran saat itu juga.
  • Dalam email tersebut tertera jelas nama pendaftar, jumlah yang harus dibayar, tujuan pembayaran dan tanggal expired VA.
  • Masa aktif VA: 7 hari setelah akun di verifikasi

4. Jika VA sdh expired tapi peserta belum melakukan pembayaran

Solusi:

  • Sekretariat UKSKMI otomatis akan memperpanjang. Namun jika sudah 1 kali akun peserta tersebut diperpanjang belum juga melakukan pembayaran maka peserta tersebut harus melapor ke sekretariat untuk memperpanjang masa aktif VA.
  • Kami akan memperpanjang masa aktif VA. Dan VA memiliki masa aktif tambahan 7 hari setelah diperpanjang.

Segala bentuk laporan kendala mohon hanya menghubungi nomor sekretariat UKSKMI: 081210211598.

Dan SANGAT TIDAK DISARANKAN UNTUK MEMBUAT AKUN BARU!

Mohon untuk dapat disampaikan kepada calon peserta dari institusi bapak/ibu.
Harap maklum.
Terima kasih.

 

Panitia Pusat UKSKMI

Mahasiswa FKM UMI Menolak UKSKMI, Biaya 500 Ribu Ini Sangat Mahal

Mahasiswa FKM Universitas Muslim (UMI) yang juga Kabid Humas Senat Mahasiswa FKM UMI menolak Uji Kompetensi UKSKMI seharga 500ribu.

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Mahasiswa Universitas Muslim (UMI), Suharsono dan juga Ketua Bidang Humas Senat Mahasiswa FKM UMI menolak Uji Kompetensi Seharga 500.000.

Menurut Suharsono Akronim Anno mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan perlunya Surat Tanda Registrasi penting bagi sarjana kesehatan masyarakat.

“STR memang sangat penting untuk pengakuan sarjana kesehatan masyarakat dalam menjalankan fungsionalnya di masyarakat,” kata Anno, Minggu (20/08/2017)

Namun, menurut dia, adanya uji kompetensi yang akan ditempuh melalui Prodi Kesehatan Masyarakat untuk mendapatkan STR memiliki kekurangan. “salah satu yang paling menonjol adalah biaya pendaftaran peserta ujian sebesar Rp 500.000, 2x lipat dari harga Uji Kompetensi prodi D3 Bidan dan Keperawatan yang hanya Rp 225.000 dan profesi Ners Rp 275.000,” ungkapnya.

Lanjut Kader HMI Makassar ini, berharap Komite Nasional UKSKMI, IAKMI dan AIPTKMI untuk mengkaji kembali biaya Uji Kompetensi prodi Kesehatan Masyarakat dan ISMKMI harus mengawal kebijakan tersebut.

“ISMKMI jangan tutup mata mengawal kebijakan tersebut dan Komite Nasional UKSKMI, IAKMI dan AIPTKMI mengkaji kemabali agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat”. tutupnya.

Sumber matasulsel.com

Panduan Alur Pendaftaran UKSKMI Periode 07 Oktober 2017

Komite Nasional UKSKMI kembali menggelar Uji Kompetensi bagi (calon) Sarjana Kesehatan Masyarakat yang akan digelar pada tanggal 7 Oktober 2017.

Komite Nasional Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (UKSKMI) kembali menggelar Uji Kompetensi bagi (calon) Sarjana Kesehatan Masyarakat yang akan digelar pada tanggal 7 Oktober 2017.

Syarat Peserta Uji Kompetensi adalah sebagai berikut :

  1. Peserta ujian tercatat sebagai alumni (SKM) atau mahasiswa aktif yangtelah menyelesaikan minimal 110 SKS dibuktikan  dengan transkrip/KHS;
  2. Peserta ujian termasuk mahasiswa PT Kesmas yang terdaftar di forlap.dikti.go.id;
  3. Institusi PT Kesmas asal peserta ujian telah terdaftar di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)
  4. Peserta ujian bersedia memenuhi dan mematuhi syarat/ ketentuan yang ditetapkan oleh Komite Nasional selaku Panitia Pelaksana Uji Kompetensi

Panduan Pendaftaran UKSKMI periode 07 Oktober 2017

1. Calon Pesera masuk ke website ukskmi.org kemudian klik menu “Registrasi Ujian” bagi peserta yang belum mempunyai akun dan klik “Login” bagi peserta yang sudah mempunyai akun.

2. Silahkan buat akun anda dan pastikan email anda benar dan aktif, serta password anda yang mudah untuk diingat.

3. Setelah mempunyai akun maka anda dapat Login  dan mengisi data yang diminta, serta pastikan pengisian Institusi dan Tempat Ujian anda benar. Kemudian Klik Simpan data

4. Setelah pengisian data selesai, maka upload file yang dipersyaratkan*, kemudian klik Simpan Data.

*)Lulusan SKM/ Alumni

Ø Pas Photo Formal 3×4

Ø Ijazah SKM

Mahasiswa Reguler

Ø Pas Photo Formal 3×4

Ø Transkrip Nilai atau Daftar Nilai Sementara (DNS)

 Mahasiswa Ekstensi

Ø Pas Photo Formal 3×4

Ø Daftar Nilai Sementara (DNS)

Ø Surat Keterangan Total Kredit SKS yang diakui dari jenjang pendidikan sebelumnya

5. Data dan file telah ter-upload semua maka tahap selanjutnya anda menunggu data anda diverifikasi oleh Institusi anda berasal.

*Jika data anda belum juga diverifikasi dapat menghubungi pihak institusi anda.

6. Setelah data anda terverifikasi maka anda akan mendapatkan nomor Virtual Account* (VA) yang akan muncul di akun pendaftaran dan email anda, nomor tersebut yang akan nantinya digunakan sebagai Rekening Pembayaran.

*Nomor VA setiap peserta berbeda, Masa aktif nomor VA anda selama 7 Hari setelah verifikasi

7. Lakukan pembayaran, pastikan jumlah dan nama yang tertera sesuai dengan nama anda.

8. Setelah melakukan pembayaran, maka calon peserta menunggu periode pengumuman peserta ujian dan kemudian peserta dapat mencetak kartu ujian.

*Pastikan anda memperhatikan Jadwal Pelaksanaan UKSKMI 07 Oktober 2017*

Panduan Alur Pendaftaran UKSKMI Periode Oktober 2017

Sumber ukskmi.fkm.ui.ac.id

STR Kesmas Dalam Pandangan Divisi Kajian Strategis dan Advokasi BEM FKM UNMUHA

Sertifikat kompetensi UKSKMI bukanlah syarat untuk pengurusan STR, namun itu bermanfaat untuk melakukan evaluasi PT atas kompetensi mahasiswanya.

Sejarah Surat Tanda Registrasi (STR)      

STR (Surat Tanda Registrasi) menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi.

Bukti tersebut baru bisa diberikan jika seorang tenaga kesehatan telah melakukan registrasi. Registrasi sendiri merupakan pencatatan secara resmi  terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik. Dalam upaya pemberian pelayanan terhadap kesehatan, tenaga kesehatan haruslah bersifat kompeten agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan pada saat bekerja di lapangan.

Tenaga kesehatan yang terdiri dari 13 jenis telah diatur dalam UU No. 36/2014, terdapat jenis tenaga kesehatan masyarakat didalamnya. Yang terdiri dari enam jenis tenaga kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat maka tenaga kesehatan haruslah teregistrasi yang telah diatur dalam UU 36/2009 tentang kesehatan.

Registrasi diperlukan untuk menjamin kualitas tenaga kesehatan yang memiliki kualitas yang baik dalan menjalankan kewenangannya sebagai tenaga kesehatan (tenaga kesehatan yang berkompeten). Arti dari kompeten adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang ilmunya.

Disisi lain, registrasi tenaga kesehatan merupakan sebuah pengakuan bagi semua lulusan perguruan tinggi kesehatan akan memberikan pelayanan kesehatan. Sehingga, bagi Siapapun yang belum memiliki STR, namun sudah memberikan pelayanan kesehatan, maka orang tersebut belum dapat dikatakan sebagai tenaga kesehatan.

Dalam hal ini, konteks pemberian pelayanan kesehatan dapat dilakukan dimanapun termasuk dalam bidang pekerjaan yang tempat kerjanya bukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya tenaga kesehatan yang teregistrasi, maka masyarakat pun juga akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Disisi lain, tenaga kesehatan tersebut tunduk atas aturan-aturan yang berlaku termasuk perlindungan hukum jika nantinya ada hal-hal yang tidak diinginkan.  Tenaga kesehatan yang telah teregistrasi maka akan menerima surat tanda registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam surat tersebut terdapat nomor registrasi sebagai tenaga kesehatan sesuai dengan kelompoknya. Dalam dunia kerja terdapat Surat Izin praktik (SIP) / Surat Izin Kerja (SIK) merupakan surat izin untuk bekerja di suatu wilayah kerja. Sehingga, SIK bagi tenaga kesmas ini dikeluarkan oleh pemkab/pemkot dimana kita bekerja.

STR merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan SIK tersebut, sebab semua pemkab/ pemkot ingin mendapatkan nakes yang berkompeten ketika melakukan pelayanan kesehatan di wilayahnya. Sehingga kedepannya akan berlaku untuk pencari kerja akan diminta SIK dalam perekrutan pegawainya.

PELAKSANAAN REGISTRASI NAKES

Registrasi tenaga kesehatan dilakukan oleh Kementrian Kesehatan yang amanahnya dikelola oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan (BPPSDM). Dalam registrasi nakes, BPPSDM saat ini memiliki tiga bagian yang mengelola registrasi nakes bagi seluruh tenaga kesehatan yakni :

  • Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang bertugas untuk mengeluarkan registrasi bagi Tenaga Kesehatan Kelompok Kedokteran (Dokter Umum dan Dokter Gigi).
  • KFN (Komite Farmasi Nasional) yang bertugas untuk melakukan registrasi bagi para tenaga kesehatan kelompok farmasi.
  • Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) yang bertugas untuk melakukan registrasi bagi tenaga kesehatan selain medis dan farmasi.

Menurut UU 36/2014 maka semua tenaga kesehatan akan memiliki konsil kesehatannya masing-masing. Namun untuk saat ini, kita sebagai Sarjana Kesehatan Masyarakat berlabuh pada MTKI untuk melakukan urusan registrasi nakes.

Pada setiap Provinsi memiliki perpanjangan tangan MTKI yakni MTKP (Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi) yang sebagian besar terletak di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi. MTKP bertugas untuk pengumpulan berkas fisik registrasi nakes. Pengajuan Registrasi Nakes dapat dilakukan secara online di mtki.kemkes.go.id.

Sehingga jika dapat dibuat dalam urutan Surat Tanda Registrasi dapat di tuliskan sebagai berikut :

  1. Melakukan pendaftaran online di kemkes.go.id sesuai dengan aluryang disediakan oleh sistem. Dalam hal ini untuk pendaftaran melalui online, harus dipastikan bahwa status mahasiswa kita telah lulus. Dapat dilihat di http://forlap.dikti.go.id/.
  2. Melakukan pembayaran di bank (teller), bukan melalui ATM sebab dalam pemberkasan nanti menyerahkan bukti transaksi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berwarna kuning dari bank.
  3. Mengantar berkas ke MTKP, dapat melalui pos atau diantar sendiri. Lebih baik diantar sendiri untuk memastikan berkas sudah diterima. Dalam hal ini, pemberkasan MTKP Tujuan dapat dilakukan pada MTKP sesuai MTKP; MTKP Sesuai tempat Institusi Pendidikan, atau MTKP Tempat bekerja. Berkas yang dikumpulkan antara lain Lembar Checklist pendaftaran, Foto 4×6 background merah, FC KTP, FC IJAZAH Legalisir, Serkom (Bagi ners, Perawat dan bidan), Surat keterangan sehat dari dokter yg memiliki SIP (Surat Izin Praktik), Slip kuning pembayaran PNBP melalui Bank BRI.
  4. Memonitor progress berkas melalui online. Kemungkinan STR jadi dalam waktu 8 bulan. Semakin cepat berkas diterima MTKP, maka semakin cepat STR diurus oleh MTKI.

Menurut UU Nakes 36/2015, STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahunnya bagi WNI, namun bagi WNA, STR berlaku hanya 1 tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 tahun. Sehingga izin WNA untuk bekerja di Indonesia hanya 2 tahun plus perpanjangan STR yang diikuti.

Untuk proses perpanjangan STR, maka dapat dilakukan dengan 3 cara yakni melakukan uji kompetensi ulang (baru berlaku bagi perawat, bidan, ners), pengajuan ulang (bagi non perawat, non bidan, non ners) serta melakukan portofolio (pengumpulan beberapa berkas pendukung bahwa kita telah melakukan pengembangan kompetensi, seperti telah melakukan seminar, mendapat SKP, melakukan pelayanan kesehatan, dll). Untuk proses portofolio, belum mendapatkan sistem yang berlaku bagi tenaga kesmas.

PERMASALAHAN STR (STR vs UKSKMI) 

Dalam melakukan proses pemberkasan, terdapat syarat pengumpulan berkas sertifikat kompetensi yang baru berlaku bagi perawat, bidan dan ners. Sertifikat kompetensi dihasilkan dari uji kompetensi.

Menurut UU Nakes 36/2014 menjelaskan bahwa Uji Kompetensi diikuti oleh peserta program vokasi (Diploma) dan profesi. Hal ini terbukti ketiga nakes dibawah MTKI tersebut memiliki pendidikan vokasi (Diploma) dan profesi. Dalam UU Nakes tersebut disebutkan pula bahwa Seritifikat Kompetensi digunakan untuk mendapatkan STR.

Jika menurut aturan undang-undang, SKM tidak bisa memiliki STR sebab SKM tidak memiliki pendidikan Vokasi maupun Profesi. Hal ini sangat dilema dikarenakan banyak SKM yang telah melakukan pelayanan kesehatan yang belum teregistrasi.

Maka dari itu pemerintah memberikan keringanan dalam proses pengurusan STR yang belum mensyaratkan adanya sertifikat kompetensi. Namun dalam hal ini, seluruh aspek di SKM hendaknya sambiil melakukan penggodokan dan pelaksanaan pendidikan profesi.

Dalam hal ini sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh proses UKSKMI (uji kompetensi sarjana kesehatan masyarakat Indonesia) bukanlah syarat untuk pengurusan STR, namun sertifikat kompetensi itu bermanfaat untuk melakukan evaluasi perguruan tinggi atas kompetensi mahasiswanya. Sehingga, harus dapat dibedakan fungsi UKSKMI sebagai exit exam (evaluasi perguruan tinggi) ataukah UKSKMI sebagai Uji Kompetensi sesuai dengan UU Nakes 36/2014.

Selain itu permasalahan lainnya yang sering terjadi adalah, lamanya proses STR yang dilakukan oleh MTKI, namun juga ada yang cepat. Maka dalam hal ini individu harus rajin untuk melihat progress STR yang telah di proses melalui cek online mtki.kemkes.go.id. Bagi yang lulusan sebelum tahun 2012, maka untuk mengurus STR harus konfirmasi pada kampus untuk melaporkan pada pangkalan data pendidikan tinggi.

Sedangkan bagi mahasiswa yang telah lulus, namun status mahasiswanya di Forlap (pangkalan data ristekdikti) maka segera untuk menghubungi perguruan tinggi agar segera diubah status menjadi lulus.  Bagi individu yang pengurusan STR manual serta proses yang belum kunjung selesai, maka dapat melakukan konfirmasi ulang bahwa telah melakukan pendaftaran secara manual dengan memasukkan nomor registrasi pengajuan STR secara manual.

STIKes Hang Tuah Kembali Dipercaya sebagai TUK-UKSKMI

Sebanyak 58 peserta mengikuti Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan (UKSKMI) di Tempat Uji Kompetensi (TUK) STIKes Hang Tuah Pekanbaru.

Sebanyak 58 peserta mengikuti Uji Kompetensi Sarjana Kesehatan (UKSKMI) di Tempat Uji Kompetensi (TUK) STIKes Hang Tuah Pekanbaru.

Penanggungjawab Lokasi UKSKMI Ahmad Satria Efendi SKM, MKes yang dipercaya oleh Ketua STIKes Hang Tuah dr H Zainal Abidin MPH yang sekaligus mewakili Ketua Prodi S1 IKM Emy Leonita SKM MPH mengatakan, UKSKMI ini serentak seluruh Indonesia. UKSKMI berlangsung dari Jumat (10/3)-Sabtu (11/3). Sebelum UKSKMI dilakukan peserta harus mengikuti briefing pada Jumat (11/3).

UKSKMI dihadiri pengawas pusat UKSKMI Prof Dr drg Indang Tri Handini MKes. Untuk Riau, katanya, STIKes Hang Tuah dipercaya sebagai TUK tenaga kesehatan masyarakat (Kesmas).

SUMBER

ISMKMI Nilai Sejumlah Kampus Langgar Moratorium Pembukaan Prodi Kesmas

ISMKMI mendesak Menristek Dikti meninjau ulang izin pembukaan program studi (Prodi) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) enam tahun terakhir.

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) mendesak Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) meninjau ulang izin pembukaan program studi (Prodi) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) enam tahun terakhir.

Sekertaris Jenderal (Sekjen) ISMKMI, A Ikram Rifqi mengatakan ada beberapa Prodi Kesmas yang diberikan izin setelah tahun 2010 melanggar surat edaran Dikti, tanggal 24 Novemver 2010 terkait moratorium pendirian Prodi Kesmas di Indonesia.

“Hal tersebut dinilai berpengaruh dengan kualitas lulusan Prodi Kesmas di Indonesia dan terkesan hanya menjadi salah satu bentuk komersialisasi pendidikan saat ini,” kata Ikram yang saat ini tercatat sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas), Rabu (25/1/2017).

Ikram menambahkan moratorium Prodi Kesmas sesuai dengan surat Dirjen Dikti tahun 2010 bahwa ada kurang lebih 25 Prodi Kesmas dari 184 yang didirikan diatas tahun 2010 hal tersebut melanggar surat edaran dikti.

Selanjutnya akreditasi Prodi Kesmas tersebut masih ada 51 persen yang akreditasi C dan hanya 3 persen akreditasi A salah satu penyebabnya adalah karena semakin banyaknya prodi kesmas yang didirikan.

ISMKMI juga menyoroti Ujian Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia yang saat ini menjadi kontraversi di dunia pendidikan kesehatan masyarakat karena dinilai melanggar UU No 36 2014 dan UU 12 Tahun 2012.

UU tersebut menyatakan bahwa uji kompetensi dilaksanakan diakhir pendidikan profesi dan vokasi sedangkan saat ini uji kompetensi Kesmas dilaksanakan setelah SKP minimal 110, dan walapun masih berstatus mahasiswa sudah bisa ikut.

Adapun hasil kajian audiensi Keilmuan dan Litbang Nasional ISMKMI adalah meminta kepada Menteri untuk membut surat keputusan moratorium Prodi Kesmas, karena surat edaran Dikti dianggap belum kuat dan masih dilanggar oleh beberapa institusi.

Meminta kepada dikti untuk meninjau kembali pelaksanaan uji kompetensi kesmas yang dianggap melanggar UU 36 tahun 2014 dan PP NO 12 tahun 2012 terkait Uji kompetensi.

Meminta kepada dikti untuk memberikan sanksi kepada prodi kesmas yang belum terakreditasi dan yang memiliki akreditasi kadalursa serta membina prodi kesmas yang masih memiliki akreditasi C.

Hasil kajian ISMKMI tersebut telah disamping kepada Kemenristekdikti pada 23 Januari 2017 lalu dimana ada 20 mahasiswa kesehatan masyarakat yang menghadap langsung dan diterima oleh Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Prof Intan Ahmad PhD.

Sumber makassar.tribunnews.com