Berharap Rekomendasi untuk Penghentian Iuran BPJS

Dengan keluarnya peraturan baru dari BPJS Kesehatan, 1 account, 1 keluarga, tagihan saya menjadi membengkak. Saya tidak dapat membayar tunggakan tersebut.

Dengan keluarnya peraturan baru dari BPJS Kesehatan, 1 account, 1 keluarga, tagihan saya menjadi membengkak. Saya tidak dapat membayar tunggakan tersebut.

Sudah tujuh bulan petugas kesehatan di Puskesmas Pembantu (pustu) Kampung Long Suluy, Kecamatan Kelay, diduga mangkir dari tugasnya. Mangkirnya petugas kesehatan di kampung pedalaman tersebut, juga diduga tanpa sepengetahuan pimpinan Puskesmas Kelay sebagai puskesmas induk, sebab Dinas Kesehatan (Diskes) Berau…

Sebanyak 26.021 orang warga Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sultra. Hal ini ditandai dengan pemberian secara simbolis Kartu Sehat…

Kisruh aktivasi ribuan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Beltim 2017 dibawa ke rapat yang dipimpin oleh Asisten I Setda Pemkab Beltim Ikhwan Fahrozi, Jumat (3/2/2017). Rapat berlangsung di ruang rapat Sekda Beltim. Pantauan Pos Belitung,…

Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan Sumbar, Jumat (3/2) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUP M Djamil Padang. Sidak terkait pelayanan publik di rumah sakit pemeirntah tersebut, tim ombudsman menemukan banyak kejanggalan. Karena itu, dalam waktu dekat ombudsman akan memanggil Direktur…

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes Kabupaten Sekadau, terus berupaya menekan angka kasus kematian ibu dan bayi.

Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek meluncurkan Pos Kedaruratan Kesehatan Masyarakat atau PHEOC di Kementerian Kesehatan, Senin, 27 Februari 2017 lalu.

Menteri Kesehatan RI, mencanangkan Re-registrasi Online Tenaga Kesehatan Indonesia di saksikan para peserta peserta Rakerkesnas Tahun 2017.

Anggota Komisi A DPRD Kudus Ulwan Hakim mempertanyakan pejabat kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) baru, yang tdk memiliki latar belakang pendidikan kesehatan.

Vaksin campak diberi saat anak berusia 9 bulan, 2 tahun dan 7 tahun. Vaksin yang diberikan pun berupa vaksin campak saja atau Measles (M) saja.

Sudah ada fatwa atau keputusan dari MUI yang menegaskan bahwa imunisasi itu sudah halal,” kata Ir Subono MT, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tarakan.

KLB campak terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di wilayah tersebut, disebut-sebut ada satu desa yang warganya banyak menolak imunisasi.