Kasus kematian ibu dan anak menempatkan Blora di peringkat ketiga terbanyak se Jawa Tengah yaitu 7 orang, sejak Januari hingga akhir Maret tahun ini. Sedangkan, selama tahun 2016 kemarin ada 22 kasus di Blora dan menempati peringkat 8 terbanyak se Jawa Tengah.
Hal tersebut ditanggapi serius Sekretaris Komisi D DPRD Blora Santoso Budi Susetyo, bahwa angka kematian ibu dan anak pada tahun ini menjadi peringatan untuk Pemkab Blora.
“Asusmsinya, kalau dalam setahun ada 22 kasus, jika dirata-rata dalam 12 bulan berarti ada 2 kasus. Sedangkan data akhir Maret 2017 ada 7 kasus dalam tiga bulan, ini cukup banyak. Sehingga ini sebagai warning bagi Pemkab, harus segera melakukan evaluasi terhadap stakeholder kesehatan,” terang anggota Fraksi PKS ini, Rabu (12/4/2017).
Pelayanan tenaga kesehatan desa yang tidak profesional dinilai ikut mempengaruhi tingginya angka kematian ibu dan anak di Blora. Salah satu kasus tragis terjadi di Plosorejo, Randublatung, tujuh kali melahirkan hanya dua kelahiran yang selamat.
“Beberapa kasus di lapangan, yang menjadi alasan warga adalah ketidakramahan petugas kesehatan dalam pelayanan, sehingga warga enggan untuk melaporkan dan melakukan pemerikasaan. Selain itu, kondisi geografis yang jauh dengan pusat kesehatan,” ungkap Anny Aisyah, Aktifis Lembaga Kajian Perempuan dan Anak (LKPA) ini.
Sementara itu, Pemkab Blora meminta stakeholder terkait bisa mengatasi hal ini. Tak hanya pendataan ibu hamil dan menyusui saja, pelayanan persalinan ibu hamil juga ditingkatkan.
“Stakeholder kesehatan juga harus memberikan perhatian penuh kepada ibu hamil dan menyusui, agar kecukupan gizi serta kondisi tubuhnya tetap fit,” ujar Wakil Bupati Blora Arief Rohman, saat Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakorkesda) tahun 2017 di Ruang Batavia Same Hotel Cepu kemarin, Selasa (11/4/2017).
Seperti program intip kehamilan, dimana Puskesmas, Posyandu, dan TP PKK di pedesaan, harus mempunyai data siapa saja warganya yang hamil, sehingga bisa dilakukan pendampingan agar kesehatan dan pemenuhan gizinya terjaga. “Ibunya sehat, saat melahirkan sehat, dan bayinya kuat,” imbuhnya.
Ia mengaku, untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Blora perlu adanya perencanaan yang sistematis dan terpadu dari berbagai pihak. “Pada dasarnya kesehatan bukan hanya menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan saja, melainkan tanggung jawab kita semua,” tandasnya.
Author Profile
- Editor Kesmas-ID
Latest entries
Pengabdian MasyarakatJuni 11, 2026SAPA GIGI LANSIA: Upaya Mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Unsoed Mewujudkan Lansia Sehat dan Mandiri dalam Perawatan Gigi dan Mulut
Event KesehatanJuni 5, 2026Nikotin di Persimpangan: Antara Ilusi Fiskal Negara dan Penyelamatan Masa Depan Generasi Muda Indonesia
KarierJuni 2, 2026Rekrutmen Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Kabupaten Kotawaringin Timur
Mahasiswa KesmasJuni 1, 2026Pemberdayaan Remaja Kampung Naga Tasikmalaya: Strategi Inovatif Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Sehat


