2019 harapan pemerintah kita semua manusia indonesia tercover BPJS Kesehatan. Usaha pemerintah sekarang ada 2 saja, pertama pemberian Iuran PBI baik pusat & daerah (Daerah dgn PBI APBD, selanjutnya yang kedua adalah penguatan Kepesertaan Mandiri.
Pertanyaan selanjutnya adalah “kriteria fakir & miskin”…
Fakir & miskin jika dikaitkan dengan konsep islam adalah;
Fakir adalah mereka yg penghasilannya tidak mencukupi 1/2 dari kebutuhannya. Sedangkan miskin adalah mereka yang penghasilannya sudah melibihi 1/2 kebutuhannya tapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
Tapi saya mencermati kriteria miskin ini “mungkin berbeda dengan kriteria miskin dinsos masing-masing daerah (erat kaitannya dengan pendelegasian bantuan dll).
Tapi jauh dari itu saya mencoba menelisik pentingnya rokok & bpjs mandiri bagi masyarakat (pengalaman 7 tahun hidup bersama maysarakat)…
Tak ayal akhir-akhir ini jika saya di Posyandu, musyawarah masyarakat desa, terkait pemberian bpjs pbi baik pusat & pbi apbd (masyarakat ramai-ramai pengen dirinya dianggap miskin agar dapat kartu apbd).
Lucunya “Pengen Miskin”!
Disisi lain pemda enrekang contohnya, mengucurkan +-600 juta /bulan untuk menbayar premi kelas pbi bagi warga miskin daerahnya.
Akan semakin miris ketika warga penerima iuran itu semakin banyak (logikanya yang miskin tambah banyak bukan?) hal ini bisa jadi kontraproduktif dengan “program pembangunan daerah menuju” sejahterah misalnya”.
Setelah berbincang dengan ibu-ibu di Posyandu & desa, ternyata saya menemukan pola nabung Rp. 1.000/anggota keluarga buat premi bpjs mandiri.
Anggaplah jika 4 anggota kekuarga (2 anak + ortunya) mereka hanya menyisihkan Rp. 4.000/hari (premi bpjs mandiri kelas 3 masih 25.500.) artinya dana bisa lebih – +30 rb/bulan terkumpul.
Hitunganhitungan ini benar, jika dikumpul akumulasi tiap akhir bulan akan tersa berat (sekaligus banyak).
Saya melihat pola konsumsi rokok luar biasa (rokok malbor* misalnya 25rb/bungkus eceran di desa) rata-rata suami ibu-ibu yang saya wawancarai para perokok loh, minimal 1 bungkus/hari (25 ribu loh) jauh dari cukup jika 1/2 rokoknya disisihkan buat premi harian bpjs kelurganya. Pertanyaaan selanjutnya, beranikah ibu-ibu menegur suaminya untuk itu?
Jawabannya, ada yang iya, ada yg tidak berani, mereka kadang lebih berharap dapat kartu “sakti” (yang notabenenya seharusnya kartu itu harus dipersedikit karena pembangunan itu mengharapkan sebuah kesejahteraan kemandirian, dll).
Kesimpulan saya, kesehatan masyarakat itu, tak selesai dengan bantuan “kartu sakti”, sakit trus diobati, tapi setting pondasi atas dasar keilmuan, pemahaman dan partisipatif gerakan masyarakatlah yang akan membuat negara ini sehat.
Kritik terhadap kesalahan pembangunan kesehatan menurut saya adalah, harus ada tawaran Gerakan masyarakat hidup sehat yang terlembagakan dalam birokrasi/pengawasan dan penganggarannya.
Sifatnya bisa top down atau buttom up (kondisikan sesuai kebutuhan & kemungkinanan anggaran) Sekarang, dari akar rumput/desa-desa sudah full power anggaran, masih susah kegiatan yang sifatnya kesehatan masyarakat-lah (hanya bikin wc kebanyakan kalo di daerah saya sih).
Menyoal terkait opini saya tadi, APBD tak akan sanggup menjamin semua BPJS APBD, untuk semua masyarakat yang kian menuntut bantuan iuran seperti yang berkembang sekarang. Semua mau dapat bantuan oleh pemerintah (nina bobo), konsep membangun RS berlebihan, penuh beban ganda, perilaku koruptif proyek, alkes, obat dll).
Sehingga konsep yang harus di bangun dari akar rumput adalah, padu padannya upaya kuratif door to door bagi yang gawat, berdasarkan surveilans kesehatan (smd), teman-teman mahasiswa sudah tau kalau startegi promkes tuh dulu, Advokasi, Komunikasi, Gerakan Masyarakat, Kemitraan & Penguatan Kebijakan, dengan evaluasi berkelanjutan (RTL/MMD) yang terlembagakan agar konsistensi perilaku sehat terjaga.
Saya rasa kolaborasi item diatas yang harus menjadi tawaran pembangunan & kejayaan kesmas. Tak menutup kemungkinan menggandeng semua potensi profesi kesehatan, tak lagi berfikir kotak demi kotak, profit demi profit berlebihan.
—–
Rijalul Jabar, SKM, M Adm.Kes
(Sekertaris Umum Perhimpunan Sarjanan Kesehatan Masyarakat/ Persakmi Cabang Kab. Enrekang
Sekertaris Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat/ IAKMI Cabang Enrekang)
