Penulis:
Yusti Fitya Lutfana, SKM; Dr. dr. Yeny Ristaning B, MKM.
Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran,
Universitas Sebelas Maret Surakarta.


Ringkasan Eksekutif

Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan beban TB tertinggi kedua di dunia, sehingga pengendalian TB menjadi prioritas kebijakan kesehatan nasional (WHO, 2024). Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis sebagai landasan kebijakan utama untuk mempercepat eliminasi TB. Regulasi ini mengatur strategi nasional, koordinasi lintas sektor, pemantauan, evaluasi, serta pendanaan program TB (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Sejalan dengan transformasi sistem kesehatan, pemerintah juga mengembangkan platform SATUSEHAT sebagai sistem integrasi data kesehatan nasional. Platform ini memungkinkan interoperabilitas data kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan, termasuk data TB dari SITB dan sistem rekam medis elektronik (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Meskipun demikian, sistem surveilans TB di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan integrasi sistem pelaporan dan ketidaklengkapan data dari fasilitas kesehatan. Studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi sistem digital seperti SITB dan SATUSEHAT dapat meningkatkan efisiensi surveilans TB serta mengurangi duplikasi pelaporan kasus.

Key Messages

  • Indonesia merupakan negara dengan beban TB tertinggi kedua di dunia (WHO, 2024).
  • Sekitar 15–20% kasus TB tidak terlaporkan (missing cases) dalam sistem surveilans nasional (WHO, 2024).
  • Fragmentasi sistem informasi kesehatan menyebabkan pelaporan TB belum optimal (Pratiwi et al., 2023).
  • Integrasi SITB dengan SATUSEHAT dapat meningkatkan kualitas surveilans TB dan mendukung target eliminasi TB tahun 2030 (Kemenkes RI, 2023).

Latar Belakang

Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat terbesar di dunia. Laporan Global Tuberculosis Report 2024 menunjukkan bahwa sekitar 10,7 juta orang di dunia mengalami TB setiap tahun, dengan lebih dari 1,3 juta kematian akibat penyakit ini. Indonesia termasuk negara dengan beban TB tertinggi kedua di dunia setelah India, dan menyumbang sekitar 10% dari total kasus TB global. (WHO, 2024).

Di Indonesia, WHO memperkirakan terdapat sekitar 1.090.000 kasus TB per tahun dengan sekitar 125.000 kematian akibat TB setiap tahun. Namun jumlah kasus yang berhasil ditemukan dan dilaporkan dalam sistem nasional pada tahun 2024 hanya sekitar 885.000 kasus. Kesenjangan ini dikenal sebagai missing cases TB, yaitu kasus TB yang tidak terdeteksi atau tidak tercatat dalam sistem pelaporan kesehatan. WHO memperkirakan sekitar 15–20% kasus TB di Indonesia belum terlaporkan dalam sistem surveilans nasional (WHO, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem deteksi dan pelaporan TB masih menghadapi berbagai tantangan.

Missing Case Tuberkulosis Indonesia Tahun 2024.jpg

Sumber: WHO Global TB Report, 2024 & Kemenkes RI, 2023

Permasalahan missing cases TB dipengaruhi oleh keterbatasan cakupan Active Case Finding (ACF), under-reporting kasus dari fasilitas kesehatan swasta dan fragmentasi sistem informasi kesehatan. Seiring dengan transformasi digital kesehatan, pemerintah juga mengembangkan platform SATUSEHAT sebagai sistem integrasi data kesehatan nasional. Platform ini memungkinkan interoperabilitas data kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan, termasuk data TB dari Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem surveilans TB di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan integrasi sistem pelaporan, ketidaklengkapan data dari fasilitas kesehatan swasta, serta keterbatasan pemanfaatan data digital dalam analisis epidemiologi TB (Pratiwi et al., 2023; Sari et al., 2022).

Permasalahan Kebijakan

  1. Tingginya Missing Cases TB
    Secara Nasional, case detection rate TB belum mencapai target yang menyebabkan data kasus TB tidak optimal (Sari et al, 2022).
  2. Fragmentasi Sistem Informasi TB
    Terjadi ketimpangan deteksi kasus TB pada beberapa wilayah di Indonesia yang menyebabkan sumber data TB tidak terintegrasi karena kelemahan pada proses pelaporan dan deteksi kasus (Sari et al, 2022).
  3. Keterbatasan Pemanfaatan Data Digital
    Sistem digital memungkinkan peningkatan case notification rate setelah implementasi sistem surveilans digital. Pemanfaatan implementasi digital perlu mengatasi tantangan berupa kualitas input data, usability sistem dan keterbatasan integrasi dengan sistem lain (Pratiwi et al, 2023).

Rekomendasi Kebijakan

  1. Mengintegrasikan SITB dengan platform SATUSEHAT secara Nasional untuk meningkatkan kualitas data surveilans TB
  2. Memperkuat pelaporan kasus TB dari fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta melalui sistem digital terintegrasi
  3. Mengembangkan anlisis data digital TB berbasis big data dan artificial intelligence untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan kesehatan dalam lingkup regional maupun nasional.
  4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem digital kesehatan

Kesimpulan

Pengendalian Tuberkulosis di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam sistem surveilans TB yang belum optimal. Tingginya jumlah missing cases TB menunjukkan bahwa sistem deteksi dan pelaporan kasus TB masih perlu diperkuat.

Transformasi digital kesehatan melalui integrasi SITB dengan platform SATUSEHAT merupakan peluang strategis untuk meningkatkan kualitas surveilans TB di Indonesia. Integrasi sistem informasi kesehatan ini dapat memperkuat pelaporan kasus, meningkatkan akurasi data epidemiologi TB, serta mendukung pengambilan keputusan kebijakan berbasis data.

Dengan penguatan digital surveillance TB, pemerintah diharapkan dapat mempercepat deteksi kasus TB, meningkatkan efektivitas program pengendalian TB, dan mencapai target eliminasi TB pada tahun 2030.


Referensi:

  • World Health Organization. (2024). Global tuberculosis report 2024.
  • Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis.
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
  • Pratiwi, R. D., et al. (2023). Digital surveillance system for tuberculosis control in Indonesia. Journal of Medical Systems.
  • Sari, I. D., et al. (2022). Tuberculosis case detection and treatment outcomes in Indonesia. BMC Infectious Diseases.
Yuk Share Postingan Ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *