Dinkes Cilacap: Persalinan Tak Dijamin Jamkesda
Berdasarkan hasil rapat koordinasi penyelenggaraan Jamkesda di Kabupaten Cilacap Juni lalu, pelayanan persalinan tidak dijamin Jamkesda.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi penyelenggaraan Jamkesda di Kabupaten Cilacap Juni lalu, pelayanan persalinan tidak dijamin Jamkesda. Sebagai gantinya, pelayanan persalinan dijamin dengan program Jampersal dari pemerintah pusat. Sayangnya dengan anggaran sekitar Rp 1,6 miliar dan kuota Jampersal sebanyak 650 persalinan, tidak sebanding dengan jumlah masyarakat miskin Cilacap penerima Jamkesda yang mencapai 350 ribu jiwa lebih.

Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap mencatat, total masyarakat miskin Cilacap yang menjadi peserta Jamkesda dengan anggaran kurang lebih Rp 3 miliar pada tahun 2017 sebanyak 350.510 jiwa. Jumlah ini turun dibandingkan dengan data awal peserta Jamkesda tahun 2012 yang mencapai 472.589 jiwa.

“Tahun 2016 lalu pelayanan persalinan masih dijamin Jamkesda. Tetapi tahun ini sudah tidak lagi. Betul kuota persalinan yang dijamin Jampersal masih sangat sedikit dibandingkan dengan peserta Jamkesda, tetapi kan tidak mungkin seluruh peserta Jamkesda membutuhkan pelayanan persalinan,” kata Amin Muhtada S.KM M.Kes, Kepala Seksi Jaminan Kesehatan dan Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan.

BACA JUGA:  Pos Penting Sehat Mapan, Inovasi Cegah Stunting Kab Bangka Kembali Digelar

Amin mengakui, anggaran Jamkesda tahun 2017 turun dibandingkan dengan tahun lalu. Dari data yang dimilikinya, masyarakat miskin Cilacap penerima bantuan iuran kesehatan dari pemerintah pusat mencapai 842.470 jiwa. Sementara jumlah masyarakat miskin Cilacap versi Basis Data Terpadu (BDT) 2015 sampai desil 4 hanya sebanyak 719101 jiwa.

“Jadi seharusnya apabila berbicara data, sudah tidak ada lagi masyarakat miskin Cilacap yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Kalau realita di lapangannya seperti apa saya tidak tau,” kata dia.

Amin menegaskan, tidak boleh ada masyarakat miskin Cilacap yang telah menerima bantuan iuran dari pusat tetapi juga tercatat sebagai penerima Jamkesda.

“Jangan sampai dobel anggaran. Kita telah melakukan verifikasi dan validasi agar tidak ada yang menerima jaminan kesehatan dobel,” imbuh Amin.

Sumber: radarbanyumas.co.id

(Visited 603 times, 1 visits today)